bandar casino terpercaya

Ksatria Penjaga Santo

Luhut Pastikan Ada Provokator di Balik Kisruh Rempang******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada provokatorikut bermain dalam kekisruhan yang terjadi di kawasan pembangunan Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau belakangan ini.

"Provokator pasti ada itu," ujarnya usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9).

Kekisruhan mewarnai pembebasan lahan Proyek Rempang Eco City. Kekisruhan terjadi karena warga menolak direlokasi dari lokasi pengembangan proyek.

"Jadi kami tetap bertahan, berapapun uangnya, kami tetap mempertahankan itu, sampai kapanpun. Kata orang melayu, biarlah kami berdiri daripada kami hidup berlutut. Karena kami mau jadi tuan rumah di negeri kami sendiri," ujar Suardi dalam acara Konferensi Pers YLBHI, Jakarta, Selasa (12/9).

Suardi mengatakan penolakan tersebut bukan didasarkan atas persoalan biaya ganti-rugi rumah. Menurutnya, warga menolak rencana itu lantaran kampung tersebut bernilai sejarah dan telah ditempati ratusan tahun silam.

Luhut mengatakan selain dipicu adanya provokator, kekisruhan terjadi karena ada kesalahan dalam pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan  Rempang Eco City.

Menurutnya, kesalahan dipicu oleh pendekatan yang kurang pas. Imbas kesalahan pendekatan itu, terjadilah konflik antara warga dengan aparat.

Karena itu, demi mencegah konflik terus berkelanjutan, Luhut mengatakan pemerintah akan sedikit menarik diri.

"Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach, pendekatannya, kemarin kurang pas," ujar Luhut.

Sembari slow down, Luhut mengatakan pihaknya sudah mengirim tim ke sana agar relokasi ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat.

"Jadi di mana sekolah anakmu, di mana pekerjaan anakmu, di mana kamu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya tidak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan," terangnya.

Luhut mengungkapkan Rempang Eco City memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi produksi kaca untuk sel photovoltaics(PV) yang menjadi bahan baku panel surya.

Apabila pengembangan proyek terwujud, menurut Luhut, Indonesia bisa menjadi alternatif pilihan investor untuk berinvestasi di tengah pertikaian negara-negara besar.

Salah satu investor yang sudah menyampaikan minatnya membangun pabrik di Rempang adalah Xinyi Group. Perusahaan kaca asal China berencana menempatkan investasi hingga Rp381 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Pecinta kuliner tidak terbatas

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Menteri Hadi Janji Beri Sertifikat Lahan Warga 16 Kampung Tua Rempang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto janji memberikan sertifikat hak milik (SHM) kepada warga 16 kampung tua di Rempangyang bersedia direlokasi.

"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," kata Hadi di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Investasi/ BKPM, Senin (18/9).

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan. Itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," sambungnya.

Di lain sisi, Bahlil menyebut 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Pada tahap awal, ia menyebut sudah masuk investasi perusahaan China Xinyi Group senilai Rp175 triliun untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah Tiongkok.

Ia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 kartu keluarga (KK) terdampak, di mana akan dibangun dalam 6 bulan-7 bulan. Sembari menunggu waktu konstruksi, Bahlil menyebut warga akan diberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara.

"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta. Ketiga, uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," jelas Bahlil.

Ia berjanji pemerintah akan memenuhi hak masyarakat Rempang. Akan tetapi, Bahlil menyebut investasi di Rempang harus tetap jalan demi menggerakkan roda ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Meski ada penolakan yang berujung konflik, Bahlil mengklaim masyarakat akan rugi jika investasi di Rempang Eco City batal. Ia pun menyinggung soal investor yang tak akan sudi menunggu lama gerak Pemerintah Indonesia.

"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia (investor) mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tandas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Meng Po punya janji

2 Tahun Merger Pelindo, 'Lemak' Pengganggu Logistik Mulai Hancur******

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan upaya pemerintah menggabungkan PT Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu telah membuahkan hasil gemilang.

Keberhasilan tercermin dari penurunan biaya logistik.

Erick mengatakan sebelum Pelindo digabung jadi satu, biaya logistik masih mencapai 23 persen. Selang dua tahun setelah Pelindo digabung, biaya ini berhasil ditekan menjadi tinggal 11 persen saja.

Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono bercerita kepada CNNIndonesiaitu semua tak lepas dari upaya pembenahan yang dilakukan perusahaannya.

Salah satu pembenahan dilakukan dengan memperpendek port stayatau waktu parkir kapal di pelabuhan.

"Ini semacam menghilangkan lemak-lemak tak perlu supaya menghabiskan banyak uang di pelabuhan. Ada data per hari kapal 2000 TEUs itu rental per harinya US ribu, bayangkan kalau waktu port staybisa dipangkas dari 3 menjadi 1, atau 2 menjadi 1, saving-nya berapa," katanya.

Arif mengatakan untuk menghilangkan 'lemak-lemak' pengganggu logistik itu ada beberapa upaya yang ditempuh Pelindo. Pertama, menerapkan standarisasi operasional pelabuhan.

Standarisasi dilakukan mulai dari pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, infrastruktur dan peralatan sampai proses bisnisnya.

Sedangkan upaya kedua; menerapkan digitalisasi di pelabuhan. Berkaitan dengan digitalisasi ini, Pelindo sudah menerapkan Pelindo Solusi Digital.

Ada beberapa aplikasi andalan yang diterapkan Pelindo supaya waktu port staydi pelabuhan bisa dipangkas. Salah satunya, Phinnisi (Vessel Management System).

Aplikasi digunakan untuk mempercepat kegiatan pelayanan kapal, mulai dari pengajuan layanan sampai dengan kebutuhan billingdan reporting. Sistem ini langsung terintegrasi dengan Inaportnet sehingga membuat pelayanan semakin cepat.

Sistem ini memberikan beberapa manfaat, antara lain; kegiatan pelayanan kapal menjadi kian terotomasi dan meningkatkan efisiensi terhadap kegiatan pelayanan kapal.

Aplikasi juga sangat membantu dalam melakukan penanganan yang tepat dan akurat terhadap segala gangguan pelayanan di lapangan, mencatat dan mengevaluasi kinerja infrastruktur pelayanan melalui updatestatus yang dilakukan secara real time.

Aplikasi ini juga bisa memberikan laporan komprehensif yang bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan manajemen.

Selain Phinnisi, Pelindo juga menerapkan PTOS-M. Aplikasi digunakan untuk membantu operator terminal dalam mengelola berbagai kargo umum, curah cair dan curah kering mulai dari perencanaan, pengoperasian, pemantauan dan pelaporan.

Dengan aplikasi ini, pengguna layanan tidak perlu menugaskan personil datang ke terminal guna meminta layanan kepada Pelindo karena semua dilakukan secara online. Keberadaan aplikasi ini cukup bermanfaat dalam meminimalisir 'permainan' dan penipuan.

Pasalnya, semua layanan tidak melibatkan pertemuan fisik. Selain itu, semua transaksi yang dilakukan pengguna pelabuhan untuk mendapatkan pelayanan dilakukan melalui aplikasi ini.

Aplikasi ini juga semakin mempermudah layanan pelabuhan. Pasalnya, permintaan layanan dengan aplikasi ini tak dibatasi oleh jam kerja dan selalu tersedia 24 kali 7 jam seminggu.

Pelindo juga menerapkan sistem Palapa (TOS). Sistem ini merupakan operasi yang menangani kegiatan operasional di terminal petikemas multiguna dan ro-ro mulai dari bongkar muat, penumpukan relokasi, gate in/ gate out serta akomodasi standar proses bisnis untuk perencanaan pengoperasian, pemantauan dan pelaporan.

Arif mengatakan upaya tersebut telah membuahkan hasil. Hal itu paling tidak tercermin dari peningkatan produktivitas bongkar muat yang diukur dengan parameter boks per kapal per jam (BSH) dan pengurangan waktu port stay.

Di Belawan misalnya, data per Oktober 2022 menunjukkan BSH naik dari 20 jadi 45. Sementara waktu sandar turun dari 2 menjadi 1.

Di Terminal Petikemas Ambon, BSH naik dari 12 menjadi 35. Sementara port stayturun dari 3 hari menjadi 1.

Di Makassar New Port, BSH naik dari 20 menjadi 39. Sementara itu port stayturun dari 3 hari menjadi 1.

"Perpendekan port stayartinya shipping linepunya kesempatan tambah sailing time. Saat sama juga Pelindo tentunya mendapat efisiensi. Misal kapal tadinya sandar dua hari menjadi satu artinya tambahan waktu tersebut bagi shipping linebisa menambah port of calljuga bagi Pelindo dari dua hari menjadi satu otomatis menjadi efisiensi biaya operasi," katanya.

Kesuksesan juga tercermin dari peningkatan produktivitas operasional. Data Pelindo menunjukkan pada 2022 kemarin arus peti kemas tercatat sebesar 17,2 juta TEUs.

Angka itu naik 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan arus barang mencapai 160 juta ton atau naik 9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara arus kapal berhasil mencapai 1,2 miliar GT, meningkat 1 persen.

Untuk arus penumpang menembus 15 juta orang atau naik 86 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Arif mengatakan selain kesuksesan dalam memangkas waktu sandar di pelabuhan, pasca merger, pihaknya juga sukses menata keuangan perusahaan. Dalam waktu 1,5 tahun setelah merger, perusahaannya sudah sukses melunasi utang lebih dari Rp10 triliun.

Pelunasan itu menghasilkan efisiensi yang cukup besar bagi perusahaan.

"Setelah lunas utang ada saving cost of fund. Misalcost of fund7,5 persen dari Rp10 triliun kan kita bisa hemat Rp750 miliar. Hemat bunga ini bisa lari untuk kebutuhan lain," katanya.

Kerja Belum Selesai Meski Pengusaha Sudah Senang

Tuan Gila Abadi

Pedagang Pasar Tanah Abang Bawa Poster Desak Teten Tutup TikTok Shop******

Sejumlah pedagangdi Pasar Tanah AbangBlok B, Jakarta Pusat protes dan meminta pemerintah menutup TikTok Shop.

Hal itu mereka sampaikan ke Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat berkunjung ke Pasar Tanah Abang Selasa (19/9) ini.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, para pedagang pakaian di lantai LG Pasar Tanah Abang memasang selembar kardus bertuliskan 'Tolong pak, TikTok ditutup pak', 'Tolong hapus TikTok Shop', hingga 'Kembalikan senyum pedagang'.

"Minta tolong ke pak menteri online shopTikTok berpengaruh banget buat pedagang di sini," ujar Anton kepada wartawan.

Ia pun menuturkan harga di TikTok Shop keterlaluan murah. Anton mencontohkan dirinya menjual gamis seharga Rp100 ribu. Sementara di TikTok ada yang menjual Rp39 ribu.

Ia pun bingung mengapa harga Di TiKTok Shop jauh lebih murah. Padahal, bahan yang digunakan sama.

Anton juga mengaku kesulitan jika mengejar harga seperti di TikTok. Sebab, kalau dia banting harga dan mengikuti TikTok itu semua tak bisa menutupi modal usaha.

"Kalau kami bikin sendiri juga tidak masuk harganya, kenapa di online bisa Rp39 ribu. Itu tak masuk di akal," kata dia.

Anton juga mengeluhkan omzetnya turun drastis saat ini. Biasanya ia bisa mengantongi Rp20 juta per hari. Namun saat ini, Rp2 juta saja sudah berat.

"Ini saja sudah kami kasih potongan harga tetap saja (gak laku)," kata Anton.

Pedagang lainnya bernama Anggi (31) juga mengeluhkan hal yang sama. Ia meminta pemerintah menutup TikTok Shop karena membuat omzet terjun payung.

"Omzet berkurang sampai 80 persen hingga 90 persen. Biasanya saya dapat Rp40 juta-Rp50 juta (sehari), sekarang Rp1 juta saja sulit," ujarnya.

Anggi pun tak tinggal diam. Ia sebenarnya sudah menurunkan harga dagangannya. Namun, tetap saja tak bisa lebih murah dari TikTok Shop.

"Tidak mengerti juga bisa banting harga serendah itu. Kami sudah banting harga juga tak laris-laris," ujar Anggi.

[Gambas:Video CNN]

Namun, tuntutan itu tak mendapatkan respons dari Teten. Padahal sebelumnya, ia ingin Indonesia garang dan mencontoh Amerika Serikat (AS) dan India yang berani melarang TikTok menggunakan platform tersebut sebagai tempat berjualan.

"India pun berani menolak TikTok, kenapa kita enggak? Amerika juga melarang TikTok. Jualannya boleh, tapi enggak boleh disatukan dengan media sosial. Di kita, media sosial, dia juga jualan," tegas Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Kita tahu dari survei dan riset, orang belanja online itu dinavigasi serta dipengaruhi perbincangan di media sosial. Apalagi nanti payment system sama (via TikTok), pembiayaan, logistiknya mereka semua. Ini monopoli," sambungnya.

Pedang Tanpa Jiwa

Pengusaha Otomotif Soebronto Laras Meninggal Dunia******

Pendiri PT Indomobil Sukses Internasional Tbk Soebronto Laras meninggal dunia di RS Medistra pada pukul 20.00 wib.

Hal ini dikonfirmasi oleh Jusak Kertowidjojo selaku presiden direktur perusahaan tersebut.

"Inna lillahi wa Inna ilaihi Raji'un. Telah meninggal dunia Bp. Soebronto Laras jam 20:00 malam ini di RS Medistra. Semoga Bapak Soebronto diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Soebronto Laras lahir di Jakarta pada 5 Oktober 1943. Dia merupakan anak kedua R. Moerdono.

Dedikasinya di industri otomotif menempatkannya sebagai Direktur Utama PT Indohero Steel & Engineering Co., dan PT Indomobil Utama sebagai perakit motor dan mobil Suzuki.

[Gambas:Video CNN]