akulaku tanpa uang muka

jeger88 37Jutaan kata 879626Orang-orang telah membaca serialisasi

《akulaku tanpa uang muka》

Mahfud ceritakan pertemuan dengan Presiden Jokowi tak ada ketegangan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menceritakan pertemuan dirinya dengan Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan menteri di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

"Saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Ndak ada ketegangan apa pun itu," kata Mahfud saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Mahfud mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi yang berlangsung selama 10 menit itu banyak diisi dengan gurauan.

Saat menyerahkan surat pengunduran diri, Mahfud menilai pembicaraan substansi surat itu selesai dalam waktu yang singkat, dan lebih banyak bergurau dengan Presiden.

Calon wakil presiden nomor urut tiga itu juga mengungkapkan bahwa pembicaraan dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati.

Mahfud mengaku bahwa ia dengan Presiden Jokowi saling bercerita ketika dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam pada Oktober 2019.

Presiden Jokowi pun menyebut Mahfud Md sebagai Menko Polhukam yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini.

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.

Namun karena situasi politik yang berkembang di tengah Pemilihan Presiden 2024, ia merasa harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

"Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik, saya memang harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada hal yang lain," kata Mahfud.
Baca juga: Presiden sebut Mahfud Menko Polhukam terlama menjabat di kabinetnya
Baca juga: Mahfud temui Presiden di Istana untuk serahkan surat pengunduran diri
Baca juga: Usman Hamid: Keputusan Mahfud mundur sangat patut dihormati
Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat, terkait dengan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Sidoarjo dan juga Kepala BPPD Sidorjo untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, besok hari Jumat tanggal 2 Februari 2024," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (1/2).

Ia berharap, para pihak yang dipanggil tim penyidik kooperatif sehingga bisa membuat terang benderang perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

"Kami mengingatkan agar kooperatif juga memenuhi panggilan dari tim penyidik untuk hadir besok," ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan pihak KPK belum menerima konfirmasi soal kehadiran para pihak tersebut.

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Penyidik KPK pada Rabu (31/1) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Ali menjelaskan tim penyidik komisi antirasuah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing.

Akan tetapi, ia tidak membeberkan nominal uang yang disita. Sebanyak tiga mobil juga disita dalam penggeledahan tersebut.

“Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat,” kata dia.

Ia mengatakan dokumen yang disita berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pemotongan dana insentif.

“Dari kegiatan ini, ditemukan serta diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik,” kata dia.

Baca juga: KPK tetapkan Kasubag BPPD Sidoarjo tersangka korupsi insentif pegawai

Ia menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut.

“Keterkaitan bukti awal ini untuk lebih dulu disita dan dianalisis serta nantinya dikonfirmasi pada para pihak yang segera akan dipanggil sebagai saksi,” ujar Ali.

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW).

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan Cabang KPK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Senin (29/1).

Ia menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW. Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga: KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Indef: BUMN pilar penting agar sistem ekonomi RI berjalan seimbang******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Eko Listiyanto dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan BUMN merupakan salah satu pilar penting agar sistem ekonomi Indonesia berjalan seimbang.

"BUMN sebagai salah satu pilar penting sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dihapus, apalagi diganti," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sebetulnya kalau dari sisi sistem ekonomi Indonesia ada tiga jenis atau pilar penting yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 33 secara tersirat bahwa makna yang dimaksud adalah BUMN, swasta dan koperasi.

BUMN merupakan salah satu pelaku serta pilar dari sistem ekonomi Indonesia, dan kalau salah satu pilar dihapuskan maka sistem ekonomi Indonesia berjalan tidak seimbang.

BUMN juga berperan sebagai agen pembangunan bagi perekonomian masyarakat, utamanya sebagai tulang punggung bagi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pupuk, sembako, listrik dan BBM.

Selain itu BUMN juga merupakan instrumen bagi negara dalam meningkatkan fasilitas layanan bagi rakyat luas, seperti transportasi KRL menjadi terjangkau dan nyaman melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, BUMN menjadi kanalisasi bagi PMN dari pemerintah untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Indef: Jumlah serapan tenaga kerja formal harus jadi perhatian capres

Sedangkan koperasi itu sebenarnya, menurut Eko, merupakan entitas yang setara dengan BUMN dan swasta. Tiga entitas ini yang dihasilkan dari makna tersirat Pasal 33 UUD 1945.

Kalau BUMN pendekatannya berangkat dari modal atau kepemilikannya yang mayoritas dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sehingga dengan kepemilikan negara tersebut, artinya negara harus menyalurkan sejumlah dana untuk BUMN dalam rangka melayani kebutuhan dan memberikan layanan publik krusial bagi rakyat Indonesia.

Sedangkan koperasi dibentuk oleh beberapa orang yang mengumpulkan modal kemudian membuat usaha. Koperasi sebetulnya dibentuk hanya untuk anggotanya, sehingga untuk terlibat, memanfaatkan fasilitas, dan mendapatkan profit maka individu harus bergabung terlebih dahulu untuk menjadi anggota koperasi.

"Mana yang lebih baik? Semuanya juga baik bagi Indonesia dan berjalan secara setara serta saling melengkapi, karena ketiganya harus berjalan seimbang dalam menggerakkan sistem ekonomi Indonesia. Memang ketiga pilar ekonomi Indonesia ini telah dipikirkan dan disusun oleh para pendiri bangsa," katanya.

Baca juga: Indef sebut tiga isu harus muncul dalam debat terakhir Pilpres 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Label：kuatbet、slot paling gacor banget、rizky88 slot

Terkait：danapinjam、goltogel 168、cara melihat transaksi kredivo、semua situs slot nexus、vipbet888 slot、lambeslot、paito 2023 sdy、trik bermain judi、link slot bonus new member 100 di awal、nadiemtogel

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：layang layang 2d togel（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

petir777

pinjaman online tenor panjang tanpa slip gaji

perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Biarkan orang itu pergi

slot gacor terpercaya

Gunakan bahasa isyarat, Anies awali sambutan di debat kelima capres******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan mengawali sambutan dan pemaparannya dalam debat kelima capres, Minggu malam dengan menggunakan bahasa isyarat yang berkaitan dengan waktu dan perubahan.

Anies terlihat menunjuk ke jam tangannya dengan tangan kanan. Selanjutnya, menggerakkan jari melingkar dari depan ke belakang.

“Persoalan bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketimpangan antara Jakarta dengan luar Jakarta, Jawa luar Jawa, kaya-miskin, desa-kota, pendidikan umum-pendidikan agama, pendidikan kejuruan dan teknis, ini ketimpangan yang jadi fenomena yang membahayakan negeri ini,” kata Anies dalam debat kelima capres yang diikuti secara daring di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Anies tersenyum lebar tanggapi pertanyaan Ganjar soal pembagian bansos

Hanya berlangsung selama beberapa detik saja, setelah moderator mempersilakan Anies menyampaikan pemaparannya, segera mengangkat dan mengepalkan satu tangannya dan menunjuknya dengan tangan yang lain.

Usai membuat gerakan seperti menunjukkan ‘waktu’, Anies memutar kedua tangannya ke satu arah seperti mengisyaratkan soal perubahan.

Setelahnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu segera berbicara mengenai ketimpangan yang dirasakan rakyat Indonesia.

Anies berujar segelintir orang telah menguasai perekonomian bangsa yang mendirikan bangsa hanya untuk kepentingan pribadi maupun sejumlah kelompok. Padahal seharusnya, kekuasaan dibangun untuk membangun bangsa dan menciptakan kesetaraan bagi semua.

Baca juga: Hadiri debat kelima capres, AMIN kompak kenakan jas hitam formal

Ia mengupas paparannya dengan menyatakan pendahulu bangsa mendirikan bangsa dengan tujuan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat di berbagai bidang.

"Sayangnya hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi saat ini yang mana sejumlah pihak sibuk memperebutkan kekuasaan," imbuhnya.

Masalah lainnya yang diungkit Anies ada sekitar 45 juta orang belum bekerja layak, sekitar 70 juta orang belum punya jaminan sosial, akses pendidikan yang tidak merata membuat suram kehidupan anak-anak dan lain sebagainya.

“Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat tugas di balai politik, kami akan membawa gagasan pendiri republik, untuk mewarnai republik ini untuk bisa mengarahkan republik ke depan kepada format awal,” kata dia.

Komisi Pemilihan Umum menggelar Debat Kelima Capres Pemilu 2024 yang akan diikuti oleh tiga capres di Balai Sidang Jakarta di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu dimulai pukul 19.00 WIB.

Debat yang diikuti oleh ketiga capres untuk ketiga kalinya itu mengangkat tema terkait kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Debat capres tersebut dipandu dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Kemudian, terdapat 12 orang panelis sebagai tim penyusun pertanyaan untuk ketiga capres peserta Pilpres 2024.

Baca juga: Sejumlah petinggi tim pemenangan paslon tiba di JCC

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bunuh seluruh dunia

minimal pinjaman kredivo

Ketua KPPS di OKU meninggal dunia usai ikuti Sirekap Pemilu 2024******

Ferry Alamsyah diketahui baru delapan hari dilantik sebagai Ketua KPPS di Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur

Baturaja (ANTARA) - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Baturaja Permai, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan meninggal dunia usai mengikuti sosialisasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pilpres dan Pileg Pemilu 2024.

"Korban bernama Ferry Alamsyah diduga kelelahan setelah mengikuti pengarahan penggunaan Sirekap Pilpres dan Pileg 2024 pada Jumat (2/2)," kata Anggota KPU OKU, Mario di Baturaja, Sabtu.

Baca juga: Muhaimin janji prioritaskan anggaran untuk petani hingga peternak

Dia mengatakan, Ferry Alamsyah diketahui baru delapan hari dilantik sebagai Ketua KPPS di Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, korban mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala akibat tekanan darah tinggi dengan tensi 250 per 140."Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa korban diduga kelelahan saat menunggu pengarahan Sirekap sampai waktu salat magrib. Saat pulang ke rumah korban berjalan sempoyongan hingga pingsan dan tidak lama kemudian akhirnya meninggal dunia," jelasnya.

Baca juga: APTIK beri pernyataan sikap terkait dinamika politik jelang pemilu

Terkait peristiwa tersebut, lanjut dia, KPU OKU berencana memberikan santunan kepada keluarga korban dan segera mengganti tugas yang diemban oleh almarhum.

Dalam kesempatan tersebut, Mario mengimbau kepada seluruh petugas penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga kesehatan dan memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima saat menjalankan tugas di lapangan.

Untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh agar tetap sehat, tentunya asupan makanan harus dijaga dan disesuaikan dengan kebutuhan.

"Petugas KPPS harus memahami kondisi kesehatan ketika sedang melakukan tugasnya saat Pemilu 2024," ujarnya.

Baca juga: Perempuan Muda Muhammadiyah deklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

sistem Qixia

mentari77

Mahfud tak akan "colong playu" hingga terbit Keputusan Presiden******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyatakan tak akan pergi meninggalkan kewajiban atau yang disebutnya "colong playu" sebagai Menko Polhukam hingga terbit Keputusan Presiden.

"Sampai ada Keppres. Sampai ada Keppres dong, kalau belum ada Keppresnya tapi saya pergi, kan colong playu," kata Mahfud usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Mahfud mengatakan bahwa setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis sore, ia menitipkan sejumlah tugas yang masih menggantung di Kemenko Polhukam.

Ia menyebutkan ada tiga tugas yang menjadi catatan khususnya selama menjabat sebagai Menko Polhukam.

Tugas yang pertama, kata dia, soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp111 triliun.

Kedua, menyangkut penyelesaian pelanggaran HAM berat di mana menurut Mahfud, penyelesaian dari sudut korban masih terus berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden.

Ketiga, berkaitan dengan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun pertemuan Menko Polhukam dengan Presiden Jokowi berlangsung selama 10 menit di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengaku bahwa tidak ada ketegangan dan lebih banyak diisi dengan gurauan, alih-alih membahas soal substansi surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi.

Calon wakil presiden nomor urut tiga tersebut mengungkapkan bahwa pembicaraan itu dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati.

Presiden Jokowi pun, kata Mahfud, mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama 4 tahun sebagai Menko Polhukam sejak dilantik Oktober 2019.

"Pak Jokowi mengatakan terima kasih juga, terima kasih sudah membantu empat tahun dengan baik, tidak ada masalah. Beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko (Polhukam) beliau. Selama dua periode beliau memimpin yang paling lama itu Pak Mahfud," kata Mahfud.
Baca juga: Mahfud enggan mengaitkan pengunduran dirinya dengan menteri lain
Baca juga: Mahfud titip ke Presiden soal BLBI, pelanggaran HAM, dan UU MK
Baca juga: Mahfud sebut tiga tugasnya yang masih menggantung sebagai menteri
Baca juga: Mahfud ceritakan pertemuan dengan Presiden Jokowi tak ada ketegangan

Pelancong Tanpa Batas

pola gacor starlight princess hari ini

Natasya Beteyob kunci tiga medali di Kejuaraan Angkat Besi Asia 2024******

Jakarta (ANTARA) - Lifter andalan Indonesia Natasya Beteyob mengunci tiga medali yaitu satu medali perak dan dua medali perunggu di Kejuaraan Angkat Besi Asia 2024 yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan, Senin.

Dilansir dari laman resmi Asian Weight Lifting (AWF), Senin, lifter asal Papua tersebut turun di kelas 59 kilogram putri Grup A Kejuaraan Angkat Besi Asia 2024 dan mengamankan tiga medali tersebut.

Saat turun di jenis angkatan snatch (mengangkat beban langsung tanpa jeda hingga di atas kepala), Natasya Beteyod sempat mengalami kesulitan di angkatan pertama seberat 92 kg. Di angkatan kedua, lifter berusia 23 tahun tersebut mampu mengamankan angkatan seberat 93 kg. Di angkatan ketiga snatch, Natasya melesat dengan angkatan 96 kg.

Angkatan seberat 96 kg tersebut juga memperbaiki angkatan Natasya di kejuaraan kualifikasi sebelumnya yang berlangsung di Grand Prix II, Doha, Qatar pada Desember lalu. Selain mempertajam catatannya, Natasya mengamankan satu medali perunggu dari snatch. Natasya tak mampu menaklukkan catatan dari lifter Korea Utara, Kim Il Gyong yang mencatatkan angkatan snatch sebesar 103 kg.

Turun di clean & jerk, Natasya sukses mengamankan angkatan pertama dan kedua dengan beban angkatan 113 kg dan 116 kg. Namun di angkatan ketiga, Natasya belum mampu menaklukkan berat angkatan 118 kg. Dengan catatan tersebut membuat Natasya menempati peringkat ketiga dengan catatan angkatan yang kalah dari Kim Il Gyong yang memasang angkatan sebesar 122 kg pada percobaan pertama dan Elreen yang menuntaskan angkatan sebesar 120 kg pada percobaan kedua.

Meski demikian hasil dari clean & jerk juga memperbaiki catatan angkatan Natasya yang sebelumnya di Grand Prix II, Doha, Qatar mencatatkan 115 kg kini telah bertambah menjadi 116 kg. Natasya memboyong medali perunggu untuk menggenapkan perolehan medali sebelumnya dari total angkatan dengan catatan 212 kg.

Sementara itu rekan satu pelatnas Natasya, Sarah yang sama-sama turun di kelas 59 kilogram putri Grup A masih mempertahankan catatannya di angkatan snatch dengan angkatan seberat 95 kg. Sedangkan di clean & jerk, Sarah masih belum berhasil dalam tiga kali percobaan angkatan.

Baca juga: PABSI: Kejuaraan Asia jadi bekal menuju kualifikasi Olimpiade Paris
Baca juga: Lifter Ricko Saputra sabet dua perak dan satu perunggu di Uzbekistan

Jiuhuang Yantianlu

situs bermain slot

Natasya Beteyob kunci tiga medali di Kejuaraan Angkat Besi Asia 2024******

Perpustakaan Tiandao

gacor hari ini slot

Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi******

Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan
Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia

《akulaku tanpa uang muka》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，88 liga slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《akulaku tanpa uang muka》bab terbaru。