pialasport slot

Aliansi mitos saya

Prabowo Sebut Ekspor Pisang ke Jepang Sulit, Kemendag Beberkan Fakta******

Pernyataan calon presiden nomor urut 2Prabowo Subiantosoal ekspor pisang Indonesia yang dipersulit Jepangternyata tak sepenuhnya benar.

Prabowo mendapat informasi itu dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas itu juga menjabat ketua umum PAN, partai yang ikut mengusung Prabowo di Pilpres 2024.

Lihat Juga : Prabowo: Jepang Jual Mobil-Motor, Tapi Kita Jual Pisang Tak Diizinkan

Meski begitu, Djatmiko mengakui memang belum semua eksportir pisang Indonesia bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Ia menyebut ada most favourable nations (MFN) yang harus dipenuhi alias pungutan tarif bea masuk umum yang disepakati kedua negara.

Dalam kasus ini, Djatmiko menyebut sudah menjadi keharusan Pemerintah Indonesia membantu produsen dalam urusan ekspor. Ia merujuk instansi di bidang pertanian yang harus membantu pemenuhan standar dari negara tujuan.

Lihat Juga : Cerita Zulhas RI Susah Ekspor Ikan ke Jepang: Panjangnya Saja Diukur

"Sementara, Kemendag berperan mengoordinasikan kementerian/lembaga (K/L) agar dapat memenuhi standar produk yang diterapkan semua mitra dagang. Kemendag juga melakukan komunikasi dengan otoritas negara mitra dagang untuk melakukan kerja sama teknis guna memenuhi standar yang dipersyaratkan," tuturnya.

Ia menyebut bentuk kerja sama teknis bisa bermacam-macam. Ada joint research, capacity building, hingga technical assistance.

Djatmiko pun membeberkan data ekspor pisang ke Jepang dalam lima tahun terakhir, yakni 2018 hingga 2022. Ekspor pisang dengan kode HS 08039090 diklaim mengalami pertumbuhan dengan tren sebesar 3,14 persen.

"Lalu, nilai ekspor pisang Indonesia ke Jepang pada periode Januari 2023-September 2023 senilai US,35 juta (setara Rp20,9 miliar jika asumsi kurs Rp15.552 per dolar AS). Ini meningkat 38,78 persen dibanding nilai ekspor pada Januari 2022-September 2022 senilai US8 ribu," tandas Djatmiko.

Sebelumnya, Prabowo mengaku resah dengan geliat perdagangan Jepang. Ia melihat Jepang bisa leluasa menjual barang-barang produksinya ke Indonesia, tetapi tidak sebaliknya.

Lihat Juga : Kementan Tebar Benih di Food Estate Pulang Pisang

"Saya diberitahu Mendag Pak Zulkifli Hasan. Beliau ke Tokyo. Beliau negosiasi perdagangan antardua negara. Masa, selama berapa puluh tahun kita izinkan bangsa Jepang jual mobil, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, motor, kita izinkan," ungkapnya dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di Universitas Muhamadiyah Surabaya (UMS), Jumat (24/11).

"Berapa juta motor kita izinkan. Televisi, Hitachi, tapi kita mau jual pisang saja mereka tidak izinkan, jual pisang," sambung Prabowo.

cahaya tanpa debu

Bahlil Jawab Timnas AMIN soal IKN Sepi Investor: Itu Halusinasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menanggapi pernyataan co-captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Lembong, yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepi investor.

Bahli mengatakan pernyataan Thomas itu halusinasi.

"Itu halusinasi. Jadi orang-orang yang merasa benar terhadap pemikirannya tanpa melihat kondisi objektif, tapi memaksakan kehendak untuk orang percaya terhadap apa yang disampaikan itu namanya halusinasi," ujarnya, dikutip dari detikcom, Kamis (6/12).

"Coba cek Tom Lembong kapan ke IKN. Kalau belum pernah ke IKN, jangan banyak ngomong," katanya.

"Kalau dia kan jadi kepala BKPM kan belum ada IKN. Jadi ya dia saja punya pikiran begitu. Saya kan enggak. Yang hari ini jadi menteri investasi/kepala BKPM kan saya, bukan Tom. Jadi itu pikirannya keliru," tegas Bahlil.

Thomas Lembong mengatakan investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun. Hal itu ia sampaikan menanggapi Bahlil yang menyebut investor sekarang bimbang menanamkan modalnya imbas pernyataan kubu AMIN yang tak ingin melanjutkan IKN.

"Itu (ucapan Bahlil) nonsense (omong kosong) lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan?" jelas Thomas usai Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent (LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

pakaian wanita

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Sistem bantuan yang sangat baik

Teten Kaji Skema KUR agar Tukang Bakso Cs Jualan Pakai Motor Listrik******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyiapkan skema pinjaman agar para pelaku UMKM, termasuk tukang bakso, bisa mendapat motor listrikuntuk berjualan.

Teten juga mengajak para produsen kendaraan listrik dalam negeri untuk merancang kendaraan khusus berniaga. Dengan begitu para pedagang bakso, es krim, hingga sate bisa berjualan menggunakan kendaraan listrik.

Ia pun mengatakan para produsen dan UMKM kelak bisa membuat skema pembiayaan dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster.

Ia pun menilai jika kelak hal ini bisa terealisasi, maka penggunaan kendaraan listrik pun meningkat. Dengan begitu, emisi karbon pun bisa berkurang.

Teten menambahkan bahwa skema tadi hanya khusus untuk produsen-produsen kendaraan listrik dalam negeri.

"Didorong penggunaan EV (electric vehicle) ini dengan brand lokal dengan dukungan skema pembiayaan tadi," kata Teten.

[Gambas:Video CNN]

Tauren tercela

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Raja Naga datang ke dunia

Susah Dapat Kredit, Pengusaha Desak Pemerintah Atur Perdagangan Kratom******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mendesak pemerintah untuk segera mengatur regulasi tata niaga kratom.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pekrindo dalam dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12). Ia menyebut penetapan regulasi yang masih alot membuat aktivitas perekonomian kratom pun terganggu.

"Hingga saat ini regulasi kratom belum jelas sehingga masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan ekonominya di komoditas ini kecewa dan was-was akan kegiatan ekonominya," ucap Yosef.

Menurut Yosef, saat ini sejumlah pihak masing simpang siur dalam menempatkan kedudukan kratom.

Padahal, Kementan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Dalam beleid itu, kratom masuk dalam daftar komoditas tanamanan obat binaan Dirjen Hortikultura.

Namun, status kratom kembali tidak jelas. Pasalnya, masih di tahun yang sama Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 dibatalkan dan direvisi menjadi Kepmentan Nomor 591 tahun 2020.

Dalam beleid baru itu, kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat.

Yosef menuturkan kondisi ini karena dipengaruhi oleh Kepmentan Nomor 591 tahun 2020 dan kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat (BPOM) lewat surat edaran nomor HK.04.4.42.42.019.16.1740 Tahun 2016 yang melarang penggunaan kratom obat tradisional suplemen kesehatan.

Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan larangan yang tertuang dalam surat pernyataan SIKAP tanggal 31 Oktober 2019 terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di indonesia.

Di sisi lain, berdasarkan hasil Lab BNN dengan nomor R/06/XI/BL/BL.00.00/2015 yang dikeluarkan pada 31 November 2015, menyatakan kratom negatif alias tidak mengandung narkotika.

Begitu juga dengan hasil Lab BNN di Balikpapan dengan nomor bukti 17974/2019/NNF/ yang hasilnya menyatakan kratom negatif tidak mengandung narkotika.

"Berarti dengan dua hasil itu dari BNN jelas kratom bukanlah produk yang berbahaya karena dari sisi kearifan lokal sudah digunakan masyarakat yang hidup di Kalimantan dan hingga saat ini belum ada ditemukan kasus yang melibatkan kratom," imbuh Yosef.

Tak hanya itu, ia juga menyebut kratom tidak masuk dalam golongan narkotika sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, kratom tidak dilarang untuk ekspor.

Yosef menyebut dampak permasalahan dengan kondisi status regulasi abu-abu ini jelas dirasakan petani dan pengusaha. Salah satunya, para pengusaha tidak bisa mendapat fasilitas pemberian modal dari perbankan.

"Perbankan juga tidak bisa memberikan fasilitas Letter of Credit atau L/C sehingga kegiatan bisnis khususnya ekspor mengalami tingkat risiko yang sangat tinggi," kata Yosef.

Ketidakjelasan regulasi, kata Yosef, juga membuat pembinaan berkaitan budidaya hingga standar mutu kratom belum pernah dilakukan di instansi manapun. Terlebih, memang belum pernah ada penganggaran dana belanja seperti APBD yang dianggarkan untuk kratom.

"Dampak terutama di standar mutu yang hingga hari ini menjadi salah satu masalah utama yang terdampak barang ditolak oleh buyer bahkan ada dimusnahkan di negara pengimpor," tutur Yosef.

[Gambas:Video CNN]