cicilan tanpa dp akulaku

Yiwu Chunqiu

Bos Buka Suara soal Beras Bulog Ditempeli Stiker Prabowo******

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulogditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi Perum Bulog.

Menurutnya, ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tak bisa lagi mengatur akan digunakan untuk apa beras tersebut. Meski begitu, Bayu memastikan proses pengemasan yang dilakukan Bulog tidak memuat atribut politik apapun.

"Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun," tuturnya.

Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melalukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.

Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024******

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan pajak rokok elektrik dan berlaku mulai 1 Januari 2024, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Kemenkeu menjelaskan pengenaan pajak rokok atas rokok elektrik ini merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Pemerintah sebelumnya juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Okupansi Mal Belum Pulih******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.

Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko. 

"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.

"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.

Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.

Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.

Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.

Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.

"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.

"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.

Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.

[Gambas:Video CNN]

akun profesional kaisar

Warga Depok Borong 2 TV******

Salah satu konsumen Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat mendapat potongan diskon membeli dua unit TV, kulkas dan dispenser hingga Rp5,7 juta saat Transmart Full Day Sale.

Tonny (43) karyawan swasta asal Depok, Jawa Barat sengaja berkunjung ke Transmart untuk mengisi rumah barunya dengan sederet barang elektronik.

Lihat Juga : Tampil Kece di Tahun Baru dengan Outfit dari Transmart, Cek Promonya

Lebih lanjut ia mengaku dapat info kalau Transmart diskon besar-besaran Full Day Sale ini lewat sejumlah pemberitaan di media online.

Program promo Transmart Full Day Sale yang berlangsung Sabtu (30/12) mulai dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Jika pembeli ingin dapatkan diskon tambahan 20 persen, bisa melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Tak hanya itu, ada juga diskon hingga 50 persen untuk beragam produk terpilih di Transmart Full Day Sale yang berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Murah Banget, Dining Set di Transmart Diskon sampai Rp800 Ribuan

Chen Pingan, Murong Xue

Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup******

Ombudsman RI mengungkap penutupan tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat ekonomi warga sekitar sulit.

Adapun aktivitas tambang di blok tersebut dihentikan sementara buntut kasus korupsi sejak pertengahan 2023 lalu.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menuturkan pihaknya telah melakukan pantauan langsung di lapangan pada September 2023. Hasilnya, perwakilan tokoh masyarakat Desa Mandiodo menyebut penutupan tambang berdampak pada perekonomian warga.

Sementara, berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat Desa Tapuemea, jumlah pengangguran kian meningkat setelah tambang ditutup. Pasalnya, pekerjaan dan penghasilan masyarakat setempat bergantung kepada pertambangan.

Hery mengatakan masyarakat sekitar tambang pun tidak bisa lagi bertani karena semua lahan sudah tidak produktif. Hal itu disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan lingkungan buntut aktivitas tambang.

Ia juga menuturkan pertambangan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat setempat. Sebab, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Masyarakat setempat berharap operasional tambang di Blok Mandiodo Kembali berjalan lagi seperti semula," imbuh Hery.

Lihat Juga : Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua

Hery menuturkan keluhan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Tapunggaya. Ia menyebut kondisi ekonomi warga di desa itu cukup baik sebelum ada penutupan tambang.

"Bahwa setelah adanya penutupan operasional tambang di Blok Mandiodo lebih banyak negatifnya daripada positifnya," tutupnya.

Oleh karena itu, Ombudsman pun memberi sarana agar Kementerian ESDM dan Antam mengaktifkan kembali kegiatan operasional tambang Blok Mandiodo.

Namun, pengaktifan kembali itu harus dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Begitu juga terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo harus dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hery.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan dirjen mineral dan batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin (RJ) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tambang nikel ilegal.

Adapun tambang nikel ilegal itu berada di wilayah IUP Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Selain Ridwan, Kejagung juga menetapkan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha asal Brebes Windu Aji Sutanto (WAS) sebagai tersangka. Selain itu, ada juga pejabat Kementerian ESDM lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia adalah SM selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Sementara itu, beberapa tersangka lainnya merupakan HW selaku General Manager PT Antam UPBN Konawe Utara, GAS selaku pelaksana lapangan PT LAM, AA selaku Direktur PT Kabaena Kromit Pratama, dan OS selaku Direktur PT LAM.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Penjualan Rokok dan Kopi Meroket di Tahun Pemilu 2024******

Penjualan rokokdan kopi meningkat di tahun politik 2024. Hal ini diakui oleh pengusaha yang bergerak di bidang tersebut.

Mengutip CNA, Senin (12/2), salah satu pengusaha rokok lokal di Jawa Timur, Rosalina mengatakan produksi rokoknya di pabrik PT Mustika Tembakau Indonesia meningat hingga 10 persen sejak kampanye dimulai pada November 2023.

Rokok yang diproduksi bermerek Mustika Oranye dan Mustika Gold.

Menurut Rosalina, bila tidak musim pemilu, pabriknya biasanya memproduksi sekitar 400 dus rokok per minggunya. Namun, kini naik menjadi sekitar 500 dus.

"Satu kotak berisi 500 bungkus rokok," jelasnya.

Pemerintah memang beberapa kali menekankan bahwa setiap pesta demokrasi dilakukan, terutama pemilu serentak, maka perekonomian akan terdampak positif.

Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan hal ini lantaran permintaan meningkat tajam, terutama sektor makanan minuman hingga transportasi.

"Sektor-sektor yang terkena dampak positif antara lain makanan dan minuman, telekomunikasi, transportasi, dan manufaktur dalam negeri," kata Dian.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan permintaan rokok biasanya meningkat selama pemilu karena banyak pertemuan yang berlangsung.

"Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia berkumpul karena para kandidat ingin mempromosikan agendanya dan beberapa barang yang biasanya disajikan dalam pertemuan tersebut adalah rokok," jelasnya.

Dwi menyebutkan selain rokok, yang mengalami kenaikan permintaan di masa pemilu adalah kopi. "Karena rokok dikonsumsi bersamaan dengan kopi. Jika Anda merokok tetapi tidak minum kopi, rasanya kurang enak," pungkasnya.

Kenaikan konsumsi rokok juga meningkat pada pemilu terakhir pada 2019 lalu. Berdasarkan data Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, selama musim kampanye, yang dimulai dari September 2018 hingga April 2019, produksi rokok rata-rata mencapai 29,6 miliar batang setiap bulannya.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 24,36 miliar batang per bulan.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada tahun pemilu 2019, konsumsi kopi mencapai 335.540 ton dibandingkan tahun 2018 sebanyak 314.365 ton.

[Gambas:Video CNN]