hotplay88

Bunga mekar di Jinxiang

jam gacor domino hari ini

Peritel Kesulitan Dapat Pasokan Beras Premium******

Jakarta, CNN Indonesia--

Peritel saat ini kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kilogram.

Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat  beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey, Minggu (11/2) seperti dikutip dari Antara.

Aprindo karena itu meminta pemerintah merelaksasi HET dan harga acuan lainnya agar peritel dapat membeli bahan pokok dari produsen.

Relaksasi ini pun bertujuan untuk mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok. Terlebih katanya pada Februari ini, para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan Ramadhan dan Idul Fitri di gerai ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Penguasa perjalanan pesawat

buku mimpi 3d abjad az bergambar

Basuki soal Tak Mundur dari Kabinet Jokowi: Perintahnya Kan Begitu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku taat perintah saat ditanya mengapa tak mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos (pemilu). Saya kan kerja terus, perintahnya kan begitu," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).

Basuki menegaskan bakal tetap loyal kepada Presiden Jokowi hingga akhir masa pemerintahannya berakhir. Jika ucapannya tak berubah, berarti Menteri Basuki akan bertahan di kabinet sampai Oktober 2024.

Di lain sisi, Basuki menepis kabar adanya arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meninggalkan Jokowi. Ia mengaku belum bertemu Mega sejak akhir Januari.

"Belum ketemu saya (dengan Megawati)," tegasnya.

Menteri PUPR Basuki hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani diisukan mundur karena sikap Presiden Jokowi. Kabar ini disampaikan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri.

Sang ekonom kecewa dengan pemerintahan Jokowi yang dianggap memihak ke pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ia lantas mengajak para menteri Jokowi itu untuk mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," imbuhnya.

Faisal menaruh perhatian khusus pada utang negara. Menurutnya, rezim Jokowi membawa utang Indonesia menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun karena terus membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia meramal utang Indonesia bakal bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun jika dilanjutkan Prabowo-Gibran. Utang-utang tersebut pada akhirnya menjadi beban untuk generasi muda.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Bagikan catatan sejarah

dewa818

Kemarin, pilkada serentak tetap 27 November sampai Jokowi di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (1/3) menjadi sorotan, di antaranya keputusan KPU untuk tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024 sampai Presiden RI Joko Widodo meninjau pembangunan kantor presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik kembali dibaca:

Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, yang kini telah mencapai 74 persen.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, mengungkapkan pembangunan struktur bangunan utama telah selesai, dan pihaknya kini tengah berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.

Selengkapnya baca di sini.

KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Selengkapnya baca di sini.

TNI AL dipastikan berkantor di IKN mulai Juni 2024

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan markas besar (Mabes) TNI AL di IKN akan selesai dibangun dan mulai bisa digunakan pada Juni 2024.

"Jadi Juni kita harus sudah mulai berkantor. Memang lahan sudah disediakan, namun pembangunan baru akan dimulai," kata Laksamana Ali saat ditemui di Gelanggang Olah Raga (GOR) Jakarta Utara, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary thresholdsebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

Selengkapnya baca di sini.

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Artis pakaian wanita

yakuza303

Pengusaha Penggilingan Padi Buka Suara soal Beras Langka******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padidan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso buka suara soal kabar beraslangka di toko ritel modern.

Sutarto menjelaskan pasokan gabah dari petani masih rendah. Pasalnya, tanam dan panen di daerah sentra sedang mundur.

"Sehingga harga masih tinggi, GKP (gabah kering panen) Rp8.300 per kilogram (kg), GKG (gabah kering giling) Rp9.000 per kg, beras medium Rp13.500-Rp14 ribu per kg," ujar dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Akibat kelangkaan pasokan itu sejumlah toko ritel harus membatasi penjualan beras mereka.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Indomaret kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (12/2), pembelian beras dan gula dibatasi maksimal 1 pak isi 5 kg per konsumen.

Petugas mengatakan awalnya pembelian beras dan gula dibatasi 2 pak per konsumen sejak beberapa bulan terakhir. Namun, pembatasan semakin ketat menjadi 1 pak sejak pekan lalu.

"Sebelumnya beras sama gula itu sama (dibatasi) 2 pak. Sekarang jadi 1 pak sejak minggu kemarin. Kalau yang 2 pak udah dari bulan-bulan kemarin. Iya (karena langka)," kata dia.

Kelangkaan beras terlihat dari stok yang sudah habis selama tiga hari belakangan di Indomaret tersebut. Stok beras yang tersisa hanya beras Bulog yang dibanderol Rp54.500 per 1 pak isi 5 kg.

"(Beras) yang lain lagi kosong sudah tiga hari. Stoknya belum ada lagi," katanya.

Sementara itu, persediaan gula masih ada dibanderol Rp16 ribu per kg.

Tak beda jauh, Alfamidi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan juga melakukan pembatasan pembelian gula dan beras. Untuk pembelian gula dibatasi 1 pack isi 5 kg sedangkan beras 2 pak atau 10 kg.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Conan Sistem Detektif Saya

paylater 12 bulan

MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua******

Sorong (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan masyarakat adat melalui regulasi yang permanen guna mengoptimalkan aspek perlindungan kepada masyarakat adat Papua.

Ketua MRP-PBD Alfonsus Kambu di Sorong, Sabtu, menjelaskan otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan 23 tahun, namun hasil dari keberpihakan terhadap orang asli Papua belum berjalan secara baik dan maksimal.

"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melihat secara baik kebutuhan masyarakat yang akan kami dorong lewat regulasi, karena kewenangan itu ada pada pemerintah," katanya.

Baca juga: Wamendagri lantik 33 anggota MRP Papua Barat Daya di Sorong

Dia mengatakan banyak hal akan dilakukan lewat sinergi itu, terutama menyangkut data orang asli Papua di bidang perlindungan hak-hak mereka, sehingga aspek perlindungan dan keberpihakan itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat Papua.

Hal konkret yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data budaya orang asli Papua, seperti situs-situs peninggalan dan pendataan terkait dengan hak-hak orang asli Papua.

"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, karena menyangkut perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, datanya dari dinas-dinas itu," katanya.

Dia mengakui selama ini pemberdayaan sektoral dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tidak berjalan maksimal, karena tidak melibatkan MRP untuk menentukan arah bantuan itu.

Bahkan, katanya, tidak menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat Papua. "Ini nanti kami angkat sebagai program strategis dengan pemerintah daerah melalui sebuah regulasi," ujarnya.

Dia memastikan dengan kolaborasi ini peran MRP-PBD untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua akan terpenuhi secara optimal.

Selain itu, upaya konkret lain adalah segera membentuk asosiasi atau kelompok kerja sama dengan MRP dari lima provinsi di Papua, kemudian bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengawal dan membantu program yang diturunkan dari pusat ke daerah benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum final

Baca juga: Penetapan calon anggota MRP Papua Barat utamakan prinsip kekeluargaan

"Karena ƁP3OKP itu strategis yang siap mengawal penerapan Otsus, kerja sama itu perlu dilakukan," ucapnya.

Selain program strategis, ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pembahasan bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya terkait rekrutmen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) dan DPR Otsus.

Kemudian, MRP juga akan menyiapkan data-data konkret terkait dengan pendaftaran calon wakil gubernur dan calon gubernur untuk ikut pada Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melantik tiga pimpinan MRP-PBD di Gedung LJ Kota Sorong pada 1 Maret 2024, masing-masing  Ketua MRP Alfonsus Kambu, Susance Saflesa sebagai Wakil Ketua I, Vinsentius Paulinus Baru menjabat Wakil Ketua II MRP.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Pedang membuktikan langit

slot terbaik saat ini

Benarkah Banjir Bansos Jokowi Picu Kelangkaan Beras di Toko Ritel?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Stok beraslangka di toko ritel modernsejak akhir pekan lalu. Sedangkan, di pasar tradisionalmasih tersedia, namun harganya terpantau naik.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Senin (12/2), beras merek Idola dibanderol Rp18 ribu per kg, naik dari Rp16 ribu per kg sekitar dua pekan lalu. Kemudian beras merek Gentong Rejeki naik dari Rp14 ribu ke Rp17 ribu per kg.

Beras Pandan Wangi kemasan 5 kg juga naik dari Rp85 ribu ke Rp90 ribu, beras Ramos Cap Bunga kemasan 5 kg naik dari Rp75 ribu ke Rp85 ribu per kg.

Sementara, di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamidi stok beras kosong. Para pekerja mengatakan sudah kosong sejak akhir pekan lalu dan stok belum turun.

"Kosong, stok (beras) belum datang," kata pegawai yang enggan disebutkan namanya.

Para ekonom mensinyalir kelangkaan beras disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, program bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram yang digeber Jokowi jelang Pilpres 2024 kemarin.

Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan terjadi perebutan stok antara pengusaha ritel modern dengan pemerintah untuk stok dan juga pemenuhan program yang sudah dijanjikan.

"Ada kaitan antara beras bansos dengan beras di pasaran. Jadi terjadi perebutan dan itu memang benar," ujar Bhima.

Bhima mengatakan kecil kemungkinan kelangkaan beras dipicu pembatasan atau sengaja disembunyikan oleh pelaku usaha. Tapi memang karena stoknya digunakan untuk bansos sehingga terjadi kelangkaan.

Sebab, pemerintah sudah melakukan impor beras jor-joran hingga 3 juta ton pada 2023 dengan tujuan mengamankan stok tahun ini. Sehingga, Bhima menilai tidak masuk akal bisa habis dibeli masyarakat karena pemerintah pasti sudah mempertimbangkan kebutuhan sebelum panen raya.

"Karena tidak masuk akal pemerintah sudah impor beras besar besaran dari tahun lalu, tapi sekarang beras di pasaran dibatasi. Jadi ya ada kaitannya dengan bansos," jelasnya.

Bhima menyarankan agar dilakukan audit untuk mengetahui penyebab 'hilangnya' beras secara mendadak dari ritel modern.

"Ini harus diaudit semua termasuk aliran beras impor itu titik distribusinya kemana saja, kemudian beras bansos selain impor menyerap dari mana saja dan volume nya berapa. Tapi yang jelas upaya dadakan pemerintah setop sementara bansos beras 10 kg jadi indikasi memang beras bansos biang keladi kelangkaan beras," ungkap Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Bila situasi seperti ini tetap dibiarkan, kata Bhima akan berdampak pada daya beli masyarakat. Sebab, kelangkaan beras otomatis akan membuat harga beras melonjak.

"Situasi beras ini sangat serius dan berakibat pada kenaikan inflasi hingga membuat kelas menengah tanggung yang tidak mendapat bansos harus membeli beras lebih mahal. Daya beli sepanjang tahun bisa merosot gara-gara beras," imbuh Bhima.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai bansos beras penyebab langkanya beras di pasaran. Sehingga ia menilai kebijakan pemerintah tersebut kurang tepat.

Ia menilai pemerintah seharusnya sudah bisa memperkirakan bahwa stok beras akan langka jika dijadikan bansos. Sebab, tahun lalu saja stok sudah menipis akibat produksi yang berkurang karena terganggu El Nino.

Lihat Juga : Bapanas Sebut Beras 700 Ribu Ton Bakal Diguyur ke Pasar - Toko Ritel

"Nah celakanya, tak lama berselang di awal tahun sebelum kondisi pasokan aman, pemerintah meneruskan program bansos BLT Elnino berupa beras, yang mau tak mau akan semakin memperburuk kondisi pasokan beras nasional," jelas Ronny.

Di samping itu, Ronny menilai bansos berupa cash transfer yang dirapel untuk tiga bulan juga berpotensi memperburuk keadaan. Sebab akan membuat penerimanya membeli beras dalam jumlah yang melebihi kebiasaan.

"Jadi perpaduan dua jenis bansos tersebut memang sangat berpotensi memperburuk kondisi pasokan nasional yang memang sudah mengkhawatirkan sejak pertengahan tahun lalu," kata Ronny.

Menurut Ronny, jika kondisi ini terus berlangsung, maka kelangkaan beras akan berlangsung sampai sebulan ke depan. Sebab, masa panen raya baru akan berlangsung pada akhir Maret dan awal April.

Kondisi ini, tentunya akan membuat daya beli menurun dan inflasi volatile foodterkerek. Sebab, harga beras sudah pasti naik karena stok yang tipis.

Lihat Juga : Bos Badan Pangan Bantah Bansos Jokowi Picu Kelangkaan Beras di Ritel

Hal ini lah yang mendasar Ronny menyebutkan kebijakan pemerintah memberikan bansos beras kurang tepat di tengah stok yang menipis sejak tahun lalu. Seharusnya pemerintah berupaya mengamankan stok jelang bulan ramadan.

"Semestinya di awal tahun pemerintah tidak mengambil langkah bansos dulu, tapi meningkatkan pasokan di pasaran, agar harga stabil dan pelan-pelan turun karena bansos justru membuat keseimbangan supply dan demand menjadi semakin buruk. Jadi pas saat menjelang ramadan dan lebaran harga stabil. Jadi pilihan kebijakannya sangat kurang tepat," pungkasnya.

Namun, semua dugaan itu dibantah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Ia membantah kelangkaan pasokan beras yang terjadi di toko ritel belakangan ini imbas program bantuan pangan Jokowi.

"Bantuan ini tidak mempengaruhi itu," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (12/2).

Lihat Juga : Isi Penyesalan Tom Lembong Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi

(agt/agt)