buku mimpi 15

Rel Bisnis

erek erek hari ini

Bukalapak PHK Karyawan Agustus Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 5 persen karyawan pada Agustus 2023 ini.

Direktur/Corporate Secretary BUKA Teddy Nuryanto Oetomo mengatakan langkah PHK itu diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Selain itu, PHK juga dilakukan untuk mengoptimalisasikan operasional perusahaan.

"Hasil dari evaluasi ini ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perubahan di berbagai area, termasuk perubahan dari sisi produk, teknologi, proses, dan kebutuhan sumber daya," ucapnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/8).

Semua karyawan yang terkena dampak PHK katanya, telah memperoleh kompensasi paling sedikitnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan keputusan PHK dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Archon misterius

situs judi online24jam terpercaya 2021

Bukalapak PHK Karyawan Agustus Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 5 persen karyawan pada Agustus 2023 ini.

Direktur/Corporate Secretary BUKA Teddy Nuryanto Oetomo mengatakan langkah PHK itu diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Selain itu, PHK juga dilakukan untuk mengoptimalisasikan operasional perusahaan.

"Hasil dari evaluasi ini ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perubahan di berbagai area, termasuk perubahan dari sisi produk, teknologi, proses, dan kebutuhan sumber daya," ucapnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/8).

Semua karyawan yang terkena dampak PHK katanya, telah memperoleh kompensasi paling sedikitnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan keputusan PHK dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Bagikan catatan sejarah

erek erek 2d 100

Sodetan Ciliwung, Digagas 2012 Lalu Macet Pembebasan Lahan 5 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meresmikanSodetan Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

Proyek penangkal banjir itu sebenarnya telah ia gagas sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Sodetan Ciliwung pun mulai dibangun pada 2013.

Jokowi mengusulkan pembangunan dua terowongan berdiameter 3,5 sepanjang 1.268 meter. Terowongan itu berfungsi mengalirkan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang.

Ahok sempat mengalami kendala dalam membangun Sodetan Ciliwung. Ia menghadapi resistensi warga Bidara Cina yang lahannya harus dibebaskan untuk pembangunan.

Karenanya, Ahok merevisi target penyelesaian Sodetan Ciliwung dari Oktober 2015 menjadi 2017. Pada saat bersamaan, sejumlah aturan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi landasan hukum Sodetan Ciliwung dibatalkan pengadilan.

PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT pada 25 April 2016.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pun memerintahkan penundaan pembangunan inlet Sodetan Ciliwung. Putusan itu berdasarkan gugatan terhadap SK Gubernur No 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta No 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.

Masa kepemimpinan Ahok pun usai. Ia digantikan oleh Anies Baswedan pada 2017. Mula menjabat, Anies sempat menyebut warga Bidara Cina sudah sepakat pembebasan lahan demi Sodetan Ciliwung.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, upaya pembebasan lahan untuk proyek sodetan era Anies setidaknya tercatat berproses sekitar Agustus 2022. Warga dan pemerintah kala itu sepakat untuk pembebasan empat bangunan dengan nilai ganti untung pada 5 Oktober 2022.

Proyek ini pun tak berlanjut karena Anies lengser. Awal tahun ini, Jokowi kembali menaruh perhatian kepada pembangunan Sodetan Ciliwung. Ia memerintahkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menuntaskan proyek bernilai sekitar Rp1,2 triliun ini.

Mandeknya pembangunan Sodetan Ciliwung karena pembebasan lahan juga diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia menyebut proyek ini jalan di tempat selama lima tahun.

Bukti itu bisa dilihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR selama lima tahun belakangan kemarin.

"Benar itu (pembebasan lahan membuat proyek mandek). Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena nggak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tak hanya Sodetan Ciliwung saja, ia mengatakan tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta membuat normalisasi Kali Ciliwung juga mandek.

Tercatat dari 33 kilometer (km), sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum dibangun. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Kronik Penyihir

prediksi togel japan

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Lihat Juga : Susah Cari Kerja, Pemuda di China Pilih 'Mager' dan Digaji Orang Tua

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

mimpi bintang yang sempurna

jam gacor judi slot

Bahlil Sebut Orang Jakarta Doyan Monopoli Tambang, Sawit hingga Pasir******

Jakarta, CNN Indonesia--

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut manusia di Jakarta doyan memonopoli usaha, sehingga menyingkirkan orang-orang di daerah.

Bahlil menegaskan dirinya selalu memikirkan porsi warga lokal di setiap investasi yang masuk ke daerah. Ia mengatakan setiap investasi tersebut harus melibatkan pengusaha lokal, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" katanya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

Di lain sisi, Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi peran pemerintah, khususnya melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. Ia menyebut beleid ini membantu UMKM naik kelas.

Berdasarkan beleid tersebut, Syamsuar menyebut pihaknya terus meminta peran pengusaha besar di Riau untuk bekerja sama dengan UMKM. Ia menegaskan capaian kemitraan bakal terus meningkat setiap tahunnya dengan adanya aturan ini.

Lihat Juga : Jokowi: Operasi LRT Jabodebek Kemungkinan 26 Agustus

"Capaian kemitraan yang diwujudkan Provinsi Riau selama dua tahun terakhir sebanyak 798 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang bermitra dengan 22 pelaku usaha besar dengan nilai kesepakatan kemitraan Rp33,7 miliar. Jadi, tidak menggunakan uang APBD dan APBN," jelas Syamsuar.

Dengan adanya NIB yang diserahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada para pelaku UMK perseorangan, Syamsuar juga berharap geliat ekonomi Pekanbaru dan sekitarnya bisa terus tumbuh.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

web slot paling gacor

Dalam forum BIMP******

Stabilitas dan kemakmuran harus diupayakan, agar integrasi ekonomi lebih baik ke depan menuju sub-kawasan yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dalam pertemuan Strategic Planning Meeting Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) menyampaikan bahwa saat ini waktunya mempunyai peran lebih krusial dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan hal itu, di Jakarta, Jumat, mengingat situasi geopolitik yang tengah memanas saat ini.

Indonesia mengangkat konsep “chrono-politic” dan “chrono-economy” dalam pertemuan BIMP-EAGA untuk mengilustrasikan pentingnya peranan waktu dalam pengambilan keputusan internasional.

“Kedua konsep tersebut menjelaskan bagaimana waktu mempengaruhi perilaku konsumen, keputusan investasi dan siklus ekonomi. Jika BIMP-EAGA tidak cukup gesit untuk mengadopsi dinamika ini, maka akan tertinggal dalam kompetisi,” ujar Edi pula.

Dalam pertemuan yang digelar di Kuching, Malaysia tersebut, Indonesia memandang perlu sesegera mungkin dilakukan persiapan penyusunan dokumen visi pasca 2025 dengan menyesuaikan berbagai perkembangan global yang terjadi saat ini.

“Stabilitas dan kemakmuran harus diupayakan, agar integrasi ekonomi lebih baik ke depan menuju sub-kawasan yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan,” kata Edi.

Di samping itu, beberapa isu strategis juga dilaporkan oleh klaster untuk mendorong integrasi ekonomi di sub-kawasan, di antaranya pembentukan kelompok kerja yang fokus pada isu strategis, yakni Working Group (WG) on Economic Zonesdan WG on Interconnection.

Beberapa potensi rute konektivitas juga dijajaki di antaranya rute Bandar Seri Begawan-Balikpapan dan Kuching-Balikpapan. Dari sektor pariwisata, dalam keketuaan Indonesia telah disusun inisiatif Tourism Sister Village.

Lebih lanjut, pemerintah juga melaporkan progres beberapa proyek infrastruktur, seperti enclave interconnectiondi Kalimantan Utara sebesar 150 kilovolt amphere (kVA) yang saat ini telah mencapai 50 persen dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025.

Kemudian proyek infrastruktur prioritas seperti pembangunan Kereta Api Makassar-Pare Pare-Mamuju, pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Aruk, Sambas, Badau dan juga pembangunan Makassar New Port.

Guna keberhasilan implementasi proyek-proyek di BIMP-EAGA, para pejabat senior sepakat bahwa penguatan kerja sama lintas sektor yang efektif menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini.

Edi menilai keterlibatan dunia usaha, pemerintah daerah serta akademisi juga sangat penting untuk keberlanjutan program-program BIMP-EAGA.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Delegasi RI juga memberikan arahan dan tanggapan terhadap laporan sembilan klaster, yaitu Transportasi, Perdagangan dan Investasi, Fasilitasi Perdagangan, Listrik dan Energi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Agribisnis, Pariwisata, Lingkungan, serta Pendidikan dan Sosial Budaya.

Pertama, Indonesia sepakat terkait perlunya peningkatan konektivitas termasuk di kawasan perbatasan. Perlu adanya desain ulang peta konektivitas di tingkat regional agar tergambar mobilitas orang, sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan transportasi kawasan.

Indonesia juga menyambut baik revitalisasi konektivitas darat, laut dan udara yang sempat terhenti selama pandemi, juga rencana beberapa rute penerbangan baru, seperti Bandar Sri Begawan-Balikpapan dan Kuching-Balikpapan.

Kedua, sebagai bentuk fasilitasi perdagangan dan investasi, harapan pengusaha untuk kemudahan pelayanan Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) agar ditanggapi serius. Untuk kemudahan transaksi, terutama bagi UMKM, perlu didorong Local Currency Transaction (LCT) di kawasan.

"Potensi kerja sama halal juga sangat besar, misalnya untuk produksi pertanian dan pariwisata halal," ujar Edi pula.

Ketiga, Indonesia menyambut baik pembentukan working group interconnection,yang mendukung program ketahanan energi kawasan.

Sementara itu, BIMP-Power Integration Projectpenting dalam merealisasikan perdagangan listrik multilateral dan menciptakan pasar energi sub-regional. Pengembangan energi terbarukan juga tidak kalah penting.

Keempat, agar diperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk membangun dan mempromosikan penerapan teknologi digital. Keberadaan ICT CEO Forum agar dimaksimalkan untuk kerja sama proyek-proyek-digital.

Aplikasi teknologi digital di berbagai sektor perlu didorong, misalnya untuk kemudahan prosedur kepabeanan, melacak kargo maupun untuk dokumentasi.

Kelima, untuk keberlanjutan sektor pertanian, perlu dilatih petani muda, sekaligus untuk mendorong penerapan teknologi digital di sektor pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, bekerja sama dengan negara mitra dan dunia usaha.

Keenam, BIMP-EAGA perlu membuat promosi bersama untuk cultural-based tourism. Juga banyak potensi untuk promosi eco tourism, bekerja sama dengan klaster lingkungan.

Ketujuh, BIMP-EAGA harus menjadicenter of excellent. Bergabungnya akademisi melalui jaringan Higher Education Institutionsdan TVET Network merupakan peluang yang sangat baik untuk memperkuat bidang penelitian dan pengembangan di sub-kawasan.

Terakhir, Indonesia menyerukan kerja sama konkret dalam mengisi perayaan 30 tahun usia BIMP-EAGA. Beberapa usulan tersebut yakni pelaksanaan 21st Century Halal Trade and Industri di Brunei Darussalam, Investor Dialogue of Hidrogen Development as the Next Power di Malaysia, ICT Workshop for SMEsdi Filipina dan Agriculture Technology Forum and Expodi Indonesia.

Sebagai informasi, lebih dari 400 delegasi dari negara anggota BIMP-EAGA, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina hadir dalam rangkaian pertemuan tersebut.

Jumlah delegasi Indonesia sendiri mencapai 80 orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab dari klaster dan kelompok kerja, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah dan pengusaha, juga perwakilan RI di negara BIMP-EAGA.
Baca juga: Kawasan BIMP-EAGA tumbuh positif selama kepemimpinan RI
Baca juga: BIMP-EAGA Ministerial Retreat bahas pengambangan koridor ekonomi

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024