max 138 slot

Perang Wu Geng Liuli

pinjaman koperasi online tanpa biaya admin

Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan******

Seoul (ANTARA) - Aparat kepolisian Korea Selatan, Jumat, menggerebek beberapa kantor pimpinan dan mantan pimpinan ikatan dokter yang dituduh melanggar undang-undang kedokteran di tengah pemogokan massal dokter dalam pelatihan yang tengah berlangsung.

Kepolisian Metropolitan Seoul mengirim sejumlah penyidiknya ke beberapa kantor, termasuk kantor komite darurat Ikatan Dokter Korea (KMA) dan Ikatan Dokter Seoul untuk mengamankan informasi relevan dari telepon seluler dan komputer para pejabat.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Ketua Komite Darurat KMA Kim Taek-woo, dua anggota pimpinan KMA lainnya, mantan ketua KMA, dan Ketua Ikatan Pediatri Korea Lim Hyeon-taek.

Kementerian Kesehatan menuduh mereka menghasut pengunduran diri massal para dokter dalam pelatihan dengan menyatakan dukungan dan memberikan bantuan hukum dalam tindakan hukum pertama yang diambil pemerintah sehubungan dengan pemogokan tersebut.

Penyelidikan terhadap mereka tersebut dilakukan ketika ribuan dokter magang dan dokter residen mogok kerja di rumah sakit-rumah sakit umum di seluruh negeri sejak Selasa (20/2) pekan lalu.

Hal tersebut dilakukan para dokter sebagai aksi bersama memprotes rencana pemerintah menaikkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi pada tahun depan dari jumlah kuota saat ini 3.058 kursi.

Adapun hingga 1 Maret, hampir 10.000 dokter dalam pelatihan di seluruh Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya dalam bentuk pengunduran diri massal.

Pemerintah memberi waktu kepada dokter magang dan dokter residen yang mogok hingga Kamis (29/2) untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukuman, seperti penangguhan lisensi medis mereka.

Namun, dari 9.076 dokter yang melakukan protes, hanya 294 yang kembali bekerja dan tampaknya tidak ada tanda-tanda para dokter dalam pelatihan akan mengakhiri pemogokan tersebut.

Sumber : Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Puncak seni bela diri

hoki303

Pertamina Hulu Energi berkomitmen perhatikan HSSE di setiap kegiatan******

peningkatan kinerja keselamatan merupakan langkah awal dalam mewujudkan kinerja unggul untuk terus berkontribusi pada energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina terus meningkatkan kinerja dalam berkontribusi memenuhi energi nasional dengan selalu memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (HSSE) dalam setiap kegiatan.

Dengan kinerja yang berbasis manajemen risiko, PHE mencatat jam kerja selamat sampai lebih dari 57 juta jam kerja selamat dengan jumlah manpowermencapai 127.665/hari selama 2023.

Vice President HSSE PHE Geri Simansyah Achsan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa perusahaan secara aktif selalu melibatkan seluruh pekerja dalam melaksanakan kampanye keselamatan kerja.

"PHE menempatkan pentingnya pengetahuan dan kesadaran dengan melakukan kampanye dan edukasi baik melalui town hall, offline/onlinepelatihan, video pembelajaran maupun kuis yang dapat diikuti oleh seluruh pekerja. Hal ini untuk memastikan bahwa pekerja terlibat aktif dalam menerima dan mengimplementasikan aspek HSSE dalam pekerjaan sehari-hari," kata Geri.

PHE mencatat rasio total recordable incident rate(TRIR) sebesar 0,14, di mana toleransi maksimal di angka 0,19 (capaian semakin rendah, semakin baik) dengan jumlah jam kerja selama tahun 2023 lebih dari 333 juta.

Baca juga: PHE umumkan perubahan jajaran direksi, siapkan kinerja unggul

Baca juga: PHE catat temuan sumber daya migas 1,4 miliar barel setara minyak

Pada 2023, PHE juga mencatat beberapa penghargaan di bidang HSSE, di antaranya 29 Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) dan satu Penghargaan Dharma Karya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain itu, PHE juga memboyong hingga 12 predikat Proper Emas dan 19 predikat Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Proper merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan penghargaan tertinggi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan, di bidang environment, social, and governance(ESG), PHE mendapatkan rating sebesar 21,5 atau medium risksetelah melalui proses asesmen dari lembaga rating internasional, Sustainalytics. Keberhasilan itu merupakan peningkatan, di mana sebelumnya pada 2022, PHE berada di rating 30,5 atau high risk.

Salah satu keterlibatan pekerja dalam kampanye HSSE juga dilakukan dalam peringatan bulan K3 yang tengah berlangsung saat ini. HSSE menggelar berbagai kegiatan, di antaranya, lomba cerdas cermat, lomba video HSSE, lomba basic life support(BLS), lomba menembak, hazard huntdan kegiatan menarik lainnya untuk diikuti seluruh pekerja.

"Dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan di PHE dalam rangka sosialisasi kesadaran pentingnya aspek HSSE, peningkatan kinerja keselamatan merupakan langkah awal dalam mewujudkan kinerja unggul untuk terus berkontribusi pada energi nasional," ucap Geri.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa Pertamina terus melakukan langkah-langkah nyata dalam penerapan HSSE.

"Pertamina berkomitmen penuh untuk meningkatkan kinerja yang salah satu targetnya adalah zero accident," kata Fadjar.

Baca juga: PHE catatkan kinerja optimal di 2023

Baca juga: PHE bidik cadangan migas raksasa di 2024 demi perkuat ketahanan energi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

slot home

IHSG Jumat dibuka menguat 3,85 poin******

dibuka menguat 3,85 poin atau 0,05 persen ke posisi 7.319,96

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 3,85 poin atau 0,05 persen ke posisi 7.319,96.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,55 poin atau 0,06 persen ke posisi 990,48.

Baca juga: IHSG ditutup melemah jelang rilis data inflasi PCE AS

Baca juga: IHSG diprediksi menguat terbatas jelang rilis inflasi domestik   

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

sumoqq

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

beli sekarang bayar nanti tokopedia

PUPR terapkan konsep bangunan hijau cerdas pada tower hunian ASN IKN******

Secara keseluruhan 47 tower akan terdiri dari 2820 unit hunian

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menerapkan konsep bangunan hijau dan cerdas dalam proses pembangunan Tower Hunian ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

“Hunian ini didesain dengan konsep bangunan hijau, dan tentunya sudah dilengkapi dengan fasilitas dan meubelair lengkap di dalamnya agar para ASN bisa tinggal dengan nyaman. Jadi ASN tinggal masuk membawa pakaian dan peralatan seperlunya," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto di Jakarta, Sabtu.

Iwan menambahkan bahwa penerapan konsep bangunan hijau dan cerdas dengan teknologi terkini juga mendukung pengurangan efek gas rumah kaca.

"Secara keseluruhan 47 tower akan terdiri dari 2820 unit hunian. Para ASN-Hankam yang nanti bertugas di IKN akan dapat tinggal di unit hunian seluas 98 m2," katanya.

Masing-masing tower dibangun setinggi 12 lantai, dimana lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial/fasilitas umum (fasos/fasum) seperti ruang bersama, toko, fitness, public space, dan sebagainya, sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian.

Pada setiap tower juga dilengkapi akses tangga dan lift darurat, panel surya di bagian rooftop serta smart home system.

"Setiap unit hunian sudah dilengkapi ruang keluarga, meja kerja, balkon, ruang makan, dapur, ruang laundry, kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, dan 2 kamar mandi," ujar Iwan.

Pada setiap bangunan diterapkan sistem kontrol listrik, sistem kontrol gas, sistem air bersih, dan sistem penghematan energi.

Untuk sistem keamanannya juga dilengkapi dengan sistem parkir, panic button, access control, sistem CCTV, sistem darurat untuk kebakaran, sistem evakuasi berbasis suara.

Baca juga: PUPR: Pembangunan Rusun ASN di IKN adopsi bangunan hijau dan cerdas
Baca juga: Kementerian PUPR: Prinsip bangunan hijau dan cerdas diterapkan di IKN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

kredivo tidak bisa dipakai

Moeldoko: Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern******

Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada masalah distribusi dan tata kelola beras pada penjualan di toko ritel modern di tanah air.

Ia mengatakan bahwa harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi. Namun, terdapat permasalahan dalam distribusi serta harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern.

"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menegaskan persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.

Baca juga: KSP: Pemerintah tidak naikkan HET beras karena berpotensi dorong harga

Baca juga: Mendag tinjau ketersediaan beras di ritel modern guna stabilkan harga

Moeldoko juga menyoroti antrean warga dalam operasi pasar atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimana Bulog kehabisan stok beras 5 kg.

Hal ini, kata Moeldoko, disebabkan keterbatasan pengemasan beras SPHP dalam isian 5 kilogram.

"Distribusi dan pengemasan ini harus diusahakan secara cepat, supaya tidak ada lagi antrean," kata Moeldoko.

Terkait permasalahan distribusi beras impor, Moeldoko menegaskan kepada Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Pelindo dan Bea Cukai agar mempercepat proses pembongkaran stok beras impor di pelabuhan.

Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengimbau masyarakat agar tidak khawatir atau panik.

Ia menyebut harga beras telah mengalami tren penurunan saat ini dan ketersediaan pasokan beras kualitas medium maupun premium sudah normal.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi

Baca juga: Pengamat: Perlu kolaborasi antarlembaga cegah kenaikan harga beras


 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024