mimpi 2d bergambar

Alkimia Shinto

BKN: 2.505 PNS dari 25 Instansi Siap Pindah ke IKN******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan sebanyak 25 instansi telah melaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan total ASN yang siap pindah sebanyak 2.505 orang.

Sebanyak 25 instansi tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Pangan Nasional.

Selanjutnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamananan.

Lalu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Kemudian, Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal MPR, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.

Haryomo mengatakan BKN telah melakukan uji kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

"Yang kita prioritaskan utama yang memenuhi syarat berdasarkan penilaian. Yang pasti kompetisi yang dibutuhkan berkaitan dengan literasi digital dan core value ber-AKHLAK," katanya dalam konferensi pers, Selasa (19/3).

Kendati demikian, ia enggan membeberkan kapan ASN akan mulai pindah ke IKN. Menurutnya, itu merupakan ranah Kemenpan-RB.

Menpan RB Azwar Anas sebelumnya mengatakan ASN akan pindah ke IKN mulai September 2024. Rencana itu mundur dari awalnya Juli.

Anas mengungkapkan apartemen di IKN akan digunakan untuk persiapan upacara 17 Agustus. Dengan demikian, tempat tinggal itu belum bisa digunakan untuk para abdi negara.

Tempat tinggal yang tersedia pun belum seperti yang direncanakan. Awalnya, pemerintah berencana memindahkan 9 ribu orang ASN pada gelombang pertama pemindahan IKN.

"Kurang lebih enam ribu. Ini kita sesuaikan nanti terkait dengan penyelesaian tower-tower yang sudah selesai, tentu akan berkembang lagi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Belanja Stok Ramadan di Transmart Full Day Sale Diskonnya 50% + 20%******

Bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Ini saatnya belanja stok kebutuhan puasa buat keluarga dengan belanja di Transmart.

Soalnya Transmart Full Day Sale ada lagi dengan diskon gede-gedeannya pada Minggu (10/3). Jadi jangan sampai terlewatkan kesempatan ini ya.

Lihat Juga : Tanggal Tua Bebas Belanja di Transmart Pakai Allo PayLater

Nggak cuma itu, berbagai kategori produk di Transmart juga diskonnya nggak main-main bisa sampai 50 persen.

Biar makin hemat, setiap pelanggan juga masih bisa kesempatan mendapat tambahan diskon sebesar 20 persen selama belanja di periode Full Day Sale.

Diskon tambahan 20 persen ini bisa didapatkan khusus untuk pengguna Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Aplikasi Allo Bank dapat diunduh dari hp kemudian upgrade akunnya ke Allo Prime.

Bagi pelanggan yang ingin membuka Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Diskon yang ditawarkan di Transmart Full Day Sale ini berlaku sejak toko dibuka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Transmart Full Day Sale juga digelar serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Jadi, langsung aja ke Transmart terdekat di kota kamu sekarang dan borong diskonnya biar makin untung.

Desainer game serba bisa

Sepeda Listrik Paling Banyak Diserbu di Transmart Full Day Sale******

Sepeda listrik jadi salah satu produk yang paling banyak diserbu dalam gelaran Transmart Full Day Saleyang digelar di Transmart Kota Kasablanka, Jakarta. Para pembeli berbondong-bondong belanja berkat adanya diskon gede 50 persen dan ditambah diskon 20 persen.

Kali ini, pesta diskon hadir lebih spesial karena berlangsung dua hari, Sabtu (10/2) sampai besok, Minggu (11/2).

Bondan, salah satu staf Transmart Kota Kasablanka mengatakan, penjualan motor listrik kerap melonjak dalam periode Full Day Sale. Di hari pertama Full Day Sale ini saja, ia memprediksi penjualan motor listrik bisa mencapai delapan unit.

"Kalau [barang] elektronik, lagi banyak yang mencari TV besar di atas 55 inci. Di sini Rp500 juta ke atas penjualannya. Biasa orang udah mulai borong TV sekitar jam empat sore," lanjut dia.

Selain TV, Bondan mengaku pembeli juga kerap memborong AC di saat Imlek tiba.

"TV, kulkas, AC juga banyak peminatnya. Karena, kan, habis Imlek biasanya hujan. Habis hujan pasti panas lagi. Udah pasti banyak yang beli AC," sambung Bondan.

Produk elektronik yang diskon ini hadir dengan berbagai merek ternama seperti LG, Polytron, Panasonic, Sharp, dan Samsung.

Sederet produk yang didiskon termasuk AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.699.200 dari harga normal Rp4.199.000 per unit, AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.799.200 dari harga normal Rp3.899.000 per unit, LED TV 50" UHD Smart harga sale mulai Rp4.799.200 dari harga normal Rp6.969.000 per unit, dan LED TV 65" UHD Smart harga sale mulai Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit.

Ilustrasi. Pengunjung berbelanja barang elektronik di momen Transmart Full Day Sale. CNN Indonesia/Chandra Erlangga)

Anda bisa mendapatkan penawaran harga spesial untuk pembelian barang elektronik menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan, bisa diunduh Allo Bank di ponsel melalui App Store atau Google Play Store.

Lalu, upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale. Bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap boothyang ada di gerai Transmart.

Transmart Full Day Sale berlangsung dari jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Paviliun Tianxuan

Daftar Harta Kekayaan Titiek Soeharto, Mantan Istri Prabowo Subianto******

Sosok Titiek Soeharto kembali disorot dalam pemilu 2024. Ia disapa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2).

Putri kedua Presiden ke-2 Soeharto ini menikah dengan Prabowo pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Pasangan ini memiliki putra bernama Didit Hediprasetyo.

Meski telah bercerai, keduanya tetap menjaga hubungan yang baik.

Wanita bernama asli Siti Hediati Hariyadi tersebut melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2018 sebesar Rp592,5 miliar.

Hartanya berupa enam tanah dan bangunan di Jakarta Pusat masing-masing senilai Rp13,4 miliar, Rp28,8 miliar, Rp35,9 miliar, Rp43,6 miliar, Rp16,1 miliar, dan Rp57,2 miliar.

Kemudian dua tanah dan bangunan di Bogor masing-masing senilai Rp12,1 miliar dan Rp18,9 miliar serta tanah di Badung senilai Rp143,7 miliar.

Berikut daftar harta kekayaan Titiek Soeharto per 2018:

1. Tanah dan bangunan senilai Rp423.493.396.200

- Tanah dan bangunan seluas 612 m2/378 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp13.484.770.000

- Tanah dan bangunan seluas 2.712 m2/609 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp28.827.890.000

- Tanah dan bangunan seluas 1.463 m2/1.457 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp35.919.015.000

- Tanah dan bangunan seluas 1.246 m2/1.495 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp43.625.233.000

- Tanah dan bangunan seluas 686 m2/534 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp16.194.435.000

- Tanah dan bangunan seluas 2.855 m2/1.366 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp57.279.730.000

- Tanah dan bangunan seluas 5.367 m2/320 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp12.187.727.200

- Tanah dan bangunan seluas 4.486 m2/1.487 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp18.962.400.000

- Tanah seluas 8.900 m2 di Kab/Kota Badung, hasil sendiri Rp143.777.500.000

- Tanah seluas 25.710 m2 di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp18.048.420.000

- Tanah seluas 30.010 m2 di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp7.879.088.000

- Tanah dan bangunan seluas 342 m2/110 m2 di Kab/Kota Surakarta, hasil sendiri Rp480.350.000

- Tanah dan bangunan seluas 7.790 m2/2.149 m2 di Kab/Kota Surakarta, hasil sendiri Rp6.957.078.000

- Tanah dan bangunan seluas 3.113 m2/1.485 m2 di Kab/Kota Badung, hasil sendiri Rp16.000.000.000

- Tanah seluas 4.560 m2 di Kab/Kota Gianyar, hasil sendiri Rp2.115.840.000

- Tanah seluas 3.780 m2 di Kab/Kota Gianyar, hasil sendiri Rp1.753.920.000

2. Alat transportasi dan mesin senilai Rp100.000.000

- Mobil Marcedez S600 tahun 1992, hasil sendiri Rp100.000.000

3. Harta bergerak lainnya senilai Rp20.000.000.000

4. Surat berharga senilai Rp45.871.001.873

5. Kas dan setara kas senilai Rp103.116.043.815

6. Harta lainnya senilai Rp0

7. Utang Rp0

Total harta kekayaan Rp592.580.441.888.

[Gambas:Video CNN]

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Luhut: Semua Proyek Pemerintah Ada Studi, Nyimpang Sedikit Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjamin hampir semua proyek pemerintah era Presiden Joko Widodo pasti berlandaskan studi.

"Saya bisa pastikan hampir semua proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sekarang atau semua proyek-proyek di mana saya terlibat, saya maaf nih, itu pasti ada studinya," pamer Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (19/3).

"Tapi, dari studi kalau ada yang nyimpang kiri kanan sedikit, ya itu yang kita perbaiki, ndak mungkin juga sempurna. Saya pikir semua pemerintah ndak ada yang pengin rakyatnya rugi, ndak ada itu," sambungnya.

Akan tetapi, Luhut menegaskan jangan sampai kritik tersebut malah merusak negara. Ia lantas menyindir pihak yang mengatakan Indonesia di era Jokowi ugal-ugalan.

"Kritik saja pemerintah, enggak apa-apa, kita senang kok dikritik. Tapi kritik itu untuk membangun negara ini, bukan untuk merusak negara ini. Ndak mungkin lah kita sempurna," ucapnya.

"Jadi kalau ada yang kemarin bilang kita ugal-ugalan, pergi lihat dulu deh, baru ngomong," sindir Luhut.

Menko Marves Luhut mengklaim banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, terutama sejak setahun belakangan. Bahkan, Luhut mengatakan niat penanaman modal asing itu banyak datang dari industri yang tak berkaitan dengan nikel.

"Para investor asing ini melihat transformasi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Ditambah lagi hasil pemilu kali ini juga menjadi pertimbangan mereka bahwa ada keberlanjutan dari apa yang dikerjakan oleh Presiden @jokowi saat ini," tegas Luhut.

"Kami percaya, jika terus konsisten melakukan perbaikan, re-industrialisasi Indonesia akan berjalan semakin cepat dan membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Konsolidasi Upah Minimum dan Alih Daya******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), bersama pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh, mengadakan rapat konsolidasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat ini berfokus pada evaluasi penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan monitoring rencana revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, berharap dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, di mana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian.

"Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa komponen upah minimum sebelumnya hanya ditentukan oleh inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Sementara setelah adanya revisi upah minimum ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Terkait kebijakan alih daya, Edy mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang lama, pekerjaan yang bisa dialihdayakan diserahkan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam UUCK hasil revisi dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Artinya PP 35 Tahun 2021 tentang alih daya ini harus segera direvisi. Kami usahakan sebelum pergantian pemerintah, peraturan tersebut sudah selesai," paparnya.

Di sisi lain, Kepala Institute of Advanced Studies in Economics and Business Universitas Indonesia, Turro Selrits Wongkaren, mengatakan bahwa yang seharusnya memerlukan perhatian lebih adalah struktur dan skala upah, bukan upah minimum.

"Data sakernas menunjukkan sekitar 60 persen pekerja menerima upah di bawah rata-rata, yang artinya struktur skala upah relatif tidak berjalan," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam PP 51/23, Dewan Pengupahan memiliki tugas untuk mengawasi penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Oleh karena itu, dewan ini harus profesional, dalam artian mereka memberikan masukan kepada pemerintah dengan kajian dan data yang tidak berdasarkan pada perasaan dan dugaan.

Sedangkan untuk kebijakan alih daya, Koordinator Bidang Hubungan kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung Santoso, melihat bahwa alih daya sudah semakin berkembang.

"Untuk itu, ketika membuat suatu peraturan maka bentuknya bukanlah pembatasan melainkan hanya sebatas mengatur," tegas dia.

Feryando menerangkan bahwa alih daya dibagi ke dalam perjanjian penyedia jasa pekerja buruh dan perjanjian borongan. Perjanjian pekerja buruh dibagi ke dalam lima kriteria sedangkan perjanjian borongan berdasarkan pada alur kerja.

Kebijakan alih daya ini juga mendapat sambutan positif dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Rizky. Menurutnya alih daya sejalan dengan UU Cipta Kerja yang berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia karena banyak dipakai oleh perusahaan sebagai hal yang kompetitif.

"Kami berharap agar alih daya lebih fleksibel namun juga fokus pada perlindungan pekerjanya," katanya.

Edy pun menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perlindungan pekerja alih daya.

"Perusahaan alih daya terikat dengan ketentuan upah minimum, pemberian hak jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja," pungkas dia.