juara slot gacor

biarkan penyihir itu pergi

Zulhas Ungkap Rahasia India Surplus Beras: Sistem Seperti Era Soeharto******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyinggung rahasia India yang bisa memiliki surplus produksiberas hingga 7 juta ton. Padahal, negara yang akan ganti nama menjadi Bharat itu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, 1,4 miliar jiwa.

Hal itu ia ketahui usai mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

"Saya baru dari India mendampingi bapak Presiden. India sekarang melarang ekspor beras. (Surplus) berasnya banyak, lebihnya ada 7 juta (ton). Saya juga heran, saya tanya sama menterinya 'kamu orang 1,4 miliar, tapi berasnya lebih, saya tanya apa rahasianya?' satu lagi, gulanya itu lebih, 20 juta lebih produksinya," kata Zulhas di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Jadi satu tahun ada dua-tiga kali panen, hasilnya banyak. Pupuknya free mereka," katanya.

Di sisi lain, imbuh Zulhas, India juga menerapkan sistem koperasi. Sedangkan Indonesia masih dijajah konglomerasi yang menguasai seluruh lini.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, enggak konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulhas.

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi oleh pemerintah yang akan datang. Enggak terkejar kalau sekarang," imbuh Zulhas.

Selain memuji India, Zulhas heran dengan capaian Thailand. Ia mengatakan negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara itu juga punya hasil ciamik soal produksi beras.

Ia mengatakan penduduk Thailand lebih sedikit ketimbang Indonesia. Namun, Zulhas menyebut produk pertanian Negeri Gajah Putih itu bisa lebih maju dari tanah air.

Indonesia memang pernah swasembada beras di era Soeharto. Begitu pula dengan komoditas gula yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara eksportir.

Mantan Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) berbentuk medali emas bergambar Soeharto.

Kendati, apa yang ditorehkan Soeharto tak mudah. Selama memimpin Indonesia 32 tahun lamanya, Indonesia baru bisa swasembada pangan usai 16 tahun Soeharto memimpin, yakni pada 1984.

Ketika swasembada di era Soeharto, produksi beras nasional mencapai 27 juta ton dan kebutuhan konsumsi masyarakat hanya 25 juta ton. Dengan kata lain, Indonesia surplus 2 juta ton beras.

Kendati, saat itu pun impor beras masih dilakukan sebanyak 414 ribu ton, yakni beras premium dan khusus demi memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat. Swasembada pun hanya bertahan selama lima tahun.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah punya cadangan beras 1,6 juta ton di gudang Bulog. Selain itu, Indonesia juga bakal mendapatkan pasokan lagi 400 ribu ton beras.

Namun, ia membuka kemungkinan untuk mengimpor beras lagi demi mengamankan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Jokowi menyebut sudah mencolek India yang sekarang sedang melarang ekspor beras.

"Iya (impor lagi). Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok demi menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga karena memang produksi pasti turun imbas El Nino," jelasnya saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

"Sudah bicara dengan banyak (negara). Kalau stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli. Tidak sekarang, tapi plantahun depan juga," imbuh Jokowi.

Beberapa pihak yang sudah diajak Jokowi bicara soal impor beras adalah Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

[Gambas:Video CNN]

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

catatan pembunuhan bardik

Pengamat soal Dugaan Predatory Pricing TikTok Shop: Itu Subsidi Harga******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menilai salah pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan olehTikTok Shop. 

Menurutnya, predatory pricing adalah praktik pedagang menjual barangnya dengan harga di bawah harga modal. Artinya, mereka melakukan jual rugi dengan tujuan supaya para pesaing tak lebih kuat.

"Semua platform e-commerce, baik e-commerce murni maupun social commerce, itu melakukan subsidi harga, punya voucher dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai predatory pricing? Menurut saya tidak," ujar Untung dalam talkshow'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Pengguna baru langsung dapat voucher 50 ribu, jadi kita tidak bisa bilang bahwa praktik-praktik semacam itu sebuah predatory pricing. Karena pertama jumlahnya terbatas, kedua ditunjukkan untuk sektor terbatas, jadi itu bukan predatory pricing," paparnya lebih lanjut.

Selain itu, Untung juga menentang fenomena di mana penjual online dan offline dipandang berbeda. Menurutnya, semua penjual itu sama-sama memiliki tujuan untuk meraup untung. Beda dari keduanya hanya dari tempat berjualan mereka saja.

"Jadi jangan dibilang bahwa 'toko online ini bikin penjual offline mati tuh', orang sama-sama penjual. Penjual online juga dulunya di toko offline. Jadi tinggal bagaimana caranya yang offline mau enggak belajar," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDEC) Tesar Sandikapura juga menegaskan pemerintah seharusnya harus aktif dalam mengeluarkan regulasi terhadap suatu aturan. Dalam hal ini terkait pemerintah menolak TikTok dalam menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce di Indonesia.

"Regulasi di e-commerce ini memang saya lihat kadang kencang kadang lemah. Ini sebenarnya pemerintah itu harus aktif ketika mau melakukan regulasi terhadap suatu aturan tertentu. Coba dipanggil lah semua kelompok yang terkait, baik itu dari sisi pengusaha platformnya dan juga dari praktisi," kata Tesar.

"Tapi prinsipnya regulasi itu harusnya melindungi semua pihak. Jadi dari pihak platform harusnya tidak dirugikan. Kita sebagai konsumen juga tidak boleh dirugikan dan yang paling negara harus tetap bisa berdaulat. Jadi tiga hal ini memang harus diatur dalam bentuk regulasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Armada Abyss EVE

BEI Pantau Ketat Saham Amman Mineral usai Melonjak Drastis******

Saham PT Amman MineralInternasional Tbk (AMMN) masuk dalam radar pantauan Bursa Efek Indonesia(BEI).

Mengutip surat pengumuman yang tertera di website resmi keterbukaan, Senin (11/9), BEI mengeluarkan peringatan ke AMMN karena harga saham yang naik di luar kebiasaan atau unusual market activity (UMA).

"Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham AMMN yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity). Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal," ungkap BEI.

"Sehubungan dengan terjadinya Unusual Market Activity atas saham AMMN tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini."

Dengan pengumuman itu, maka para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban perusahaan tercatat atas permintaan konfirmasi bursa.

Selain itu, investor juga perlu mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya.

Kemudian, mengkaji kembali rencana corporate action perusahaan tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Adapun pada 11 Agustus 2023 saham Amman berada di level 3.000, sedangkan per 11 September 2023 saham perusahaan tersebut berada di level 5.625.

[Gambas:Video CNN]

raja ciptaan

Belanja Paling Hemat Cuma di Transmart, Diskon 50%+20% Aneka Produk******

Gajian turun, saatnya belanja akhir bulan! Eits tapi biar tetap hemat, belanjanya di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja aja!

Soalnya, diskon di Transmart Full Day Sale enggak tanggung-tanggung, 50 persen plus 20 persen loh!

Lihat Juga : Kejutan Transmart Gak Abis-abis, Full Day Sale Ada Lagi 29 Agustus

Wah, beneran enggak main-main kan diskon produk di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja?

Makanya, yuk buruan ke gerai Transmart terdekat di kotamu! Soalnya, Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja cuma digelar pada Selasa (29/8) aja!

Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Mumpung udah gajian, yuk langsung cus ke Transmart! Biar belanja bulanannya tetap hemat meski sudah gajian.

Berikut syarat dan ketentuan lengkapnya.

1. Diskon tambahan 20 persen hanya untuk menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.
2. Diskon tambahan 20 persen hanya berlaku pada 29 Agustus 2023. Mulai buka toko sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh toko Transmart.
3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 pcs per kategori (TV, AC, kulkas, mesin cuci) small appliance tanpa pembatasan.
4. Khusus untuk kebutuhan sehari-hari, pembelian maksimal 12 pcs per produk item.
5. Khusus untuk pembelian ayam maksimal 2 ekor dan daging 2 kg.
6. Khusus untuk sepeda listrik maksimal pembelian 2 unit.
7. Khusus untuk kosmetik dan fragrance berlaku diskon 10 persen regular dan tidak berlaku diskon di Body Shop & Sport Station.
8. Diskon tidak berlaku untuk minyak goreng, susu bayi & anak, mie instan, beras, terigu, telur, rokok, minuman beralkohol, parcel/hampers, gadget dan laptop, dan produk lainnya yang bertanda 'Tidak Berlaku Diskon'.
9. Diskon tidak berlaku untuk Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS & Trans Hello.
10. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (pedagang).

Legenda Pahlawan Iblis

Membedah Biang Kerok Krisis Properti Bisa 'Hancurkan' Ekonomi China******

China tengah menghadapi krisis properti. Sejumlah raksasa real estat berjatuhan sejak 2021 mulai dari Evergrande hingga Country Garden baru-baru ini.

Padahal, sejak awal 2000-an, 'booming' sektor properti menjadi salah satu mesin pendorong ekonomi China. Setidaknya seperempat ekonomi China bergantung pada sektor properti dan turunannya.

Sektor ini juga mempekerjakan jutaan orang dan menjadi salah satu pilihan investasi bagi warganya. Tak heran, harganya terus menanjak seiring pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan.

Apa penyebab krisis properti China?

1. China batasi utang perusahaan properti

Dilansir The New York Times, selama beberapa dekade terakhir, pemerintah China mengizinkan perusahaan properti berutang besar-besaran untuk membiayai proyeknya.

Namun, pada Agustus 2020, Beijing mengambil langkah drastis untuk mengerem gelembung sektor perumahan dengan menghentikan aliran dana murah ke perusahaan real estat.

Kebijakan itu dikenal dengan istilah 'tiga garis merah' (three red lines). Pertama, utang tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Kedua, utang bersih tidak boleh lebih besar dari 100 persen ekuitas. Ketiga, cadangan uang minimal harus 100 persen dari utang jangka pendek.

2. Utang perusahaan properti menumpuk

Pembatasan utang oleh pemerintah membuat perusahaan properti China kalang kabut. Kas perusahaan seret hingga membuat sejumlah raksasa properti gagal bayar di tengah tumpukan tagihan dan utang.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's, lebih dari 50 pengembang Tiongkok gagal bayar atau gagal melakukan pembayaran utang dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 lalu, Evergrande dilaporkan terancam gagal bayar utang. Saat itu, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Kondisi gagal bayar juga dialami oleh Modern Land dengan utang US0 juta, Fantasia Holding US5 juta, Shimao Group US miliar, hingga Country Garden US1, 7 miliar baru-baru ini.

Kas perusahaan yang memburuk juga berpengaruh pada lambatnya penyelesaian sejumlah proyek apartemen. Imbasnya, penyelesaian sejumlah proyek molor. Hal itu sempat membuat ratusan ribu konsumen properti di China demo tak ingin membayar cicilan pada tahun lalu.

Dilansir Reuters, Shanghai E-House Real Estate Research Institute memperkirakan proyek-proyek yang mangkrak menyumbang 3,85 persen dari pasar perumahan China pada paruh pertama 2022, setara dengan area seluas 231 juta meter persegi.

3. Penurunan permintaan properti usai pandemi

Sektor properti juga kesulitan untuk pulih dari pandemi covid-19. Pembelian rumah menurun. Warga mulai menahan untuk membeli properti terutama yang tujuannya untuk investasi.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutipChannel News Asia.

Di tengah krisis properti, Pemerintah China tahun lalu meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Sentral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

[Gambas:Video CNN]