dewislot

Karier Pesawat Dandy

Harga Emas Antam Macet di Rp1,059 Juta di Awal Pekan******

Harga emasPT Aneka Tambang(Persero) Tbk alias Antambertengger di Rp1,059 juta per gram pada Senin (8/5). Harga emas Antam tak bergerak dibandingkan hari sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga mandek di posisi Rp953 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp579,5 ribu, 2 gram Rp2,05 juta, 3 gram Rp3,06 juta, 5 gram Rp5,07 juta, 10 gram Rp10,08 juta, 25 gram Rp25,08 juta, dan 50 gram Rp50,09 juta.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,07 persen menjadi US.023,4 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,01 persen ke US.017 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas melemah hari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas tertekan oleh data tenaga kerja (NFP) AS yang menunjukkan peningkatan tenaga kerja serta pendapatan.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, investor juga masih mencermati bank sentral AS (The Fed) yang belum menunjukan tanda-tanda akan memangkas suku bunga acuan. Hal di atas, kata Lukman, membuat investor menghindari pasar emas untuk beberapa waktu.

"Untuk sementara saja (harga emas akan melemah), sentimen risk on," imbuh Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.000 per troy ons dan resistance US.038 per troy ons.

Kehidupan Biasa Kematian

Survei BI: Penjualan Eceran Tumbuh Positif pada April 2023******

Bank Indonesia (BI) mencatat kinerjapenjualan eceran secara tahunan diperkirakan tetap kuat pada April 2023. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) April 2023 sebesar 241,6 atau tumbuh positif sebesar 1 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut tetap kuatnya IPR itu terutama didukung oleh kelompok barang budaya dan rekreasi yang meningkat.

Selain itu, penjualan kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti bahan bakar kendaraan bermotor dan suku cadang serta aksesori, juga turut menguatkan IPR.

Peningkatan penjualan eceran terjadi pada mayoritas kelompok, terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi, subkelompok sandang, serta kelompok makanan, minuman dan tembakau.

"Hal ini sejalan dengan periode Ramadan dan Idulfitri 1444 H, strategi potongan harga yang dilakukan ritel, serta kelancaran distribusi yang mendorong meningkatkan permintaan dalam negeri," ucap Erwin melalui keterangan resmi, Rabu (10/5).

Adapun pada periode Maret 2023 lalu, IPR tercatat sebesar 215,3 atau secara tahunan tumbuh sebesar 4,9 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,6 persen.

Erwin mengatakan peningkatan terjadi pada beberapa kelompok, terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, barang budaya dan rekreasi, serta subkelompok sandang.

Secara bulanan, penjualan eceran tumbuh positif sebesar 7 persen. Peningkatan terjadi pada seluruh kelompok, terutama pada kelompok barang budaya dan rekreasi, makanan, minuman dan tembakau serta suku cadang dan aksesori seiring dengan peningkatan permintaan domestik.

[Gambas:Video CNN]

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

novel tulang debu

Dorong Industri Kreatif Nasional, Sandiaga Temui Bos CJ ENM di Korsel******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertemu dengan CEO CJ Entertainment and Merchandising (CJ ENM) selaku perusahaan hiburan dan ritel Korea Selatan, Koo Chang-gun di Seoul pada Kamis (4/5).

Pada pertemuan yang bertujuan mendorong industri film dan musik nasional itu, Sandiaga menyampaikan beberapa tawaran kerja sama, mencakup acara televisi, film, musik, konten digital, hingga animasi. Sandiaga yakin, dengan kerja sama sektor ekonomi kreatif kedua negara akan dapat bertumbuh.

"Kami suka sekali dengan karya-karya dari CJ ENM, mulai dari film, musik dan pertunjukan. Karena itu kami ingin leih dekat dan menjalin kerja sama dengan CJ ENM," kata Sandiaga dalam perjumpaan dengan Koo Chang-gun.

Menurut Koo Chang-gun, kerja sama dengan pemerintah Indonesia sejalan dengan visi perusahaan untuk memperluas bisnis di luar Korea Selatan.

"Terima kasih atas penawaran kerjasama yang sangat menarik ini, kami menyambut baik dan berharap kerja sama yang terjalin mampu menggeliatkan industri film, musik, dan seni pertunjukan Indonesia-Korea Selatan," kata Koo Chang-gun.

Nama CJ ENM sendiri menjadi sangat populer antara lain setelah film Parasite dirilis dan meraih berbagai penghargaan dunia. Baru-baru ini, mereka memperluas struktur multi-studio secara internasional dan meluncurkan CJ ENM Studios yang berfokus pada produksi konten untuk platform OTT di Korea dan global.

Selain itu, CJ ENM juga memperluas bisnis digital dan teknologi melalui investasi di Amerika Serikat, serta menjalin kemitraan bersama Line Digital Frontier di Jepang, berbasis joint venture dengan Studio Drago Japan.

Adapun salah satu film produksi CJ ENM, Confidential Assignment 2: International, meraup hampir US juta di tengah pemulihan box office lokal.

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Daftar Daerah yang Jalan Rusaknya Lebih Parah dari Lampung******

Sejumlah wilayah di Indonesia masih memiliki kondisi jalan rusakberat seperti di Provinsi Lampungyang baru-baru ini viral.

Di Lampung, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja merinci sebenarnya ada jalan daerah membentang sepanjang 1.693 km. Dari panjang itu, 77 persen dalam kondisi mantap, sedangkan 23 persennya dalam kondisi rusak, ringan, sedang dan berat.

Sementara untuk jalan nasional, Endra memaparkan di Provinsi Lampung ada 1.298 kilometer. Dari panjang itu, yang dalam kondisi mantap ada 95 persen, sedangkan sisanya rusak ringan, sedang, hingga berat.

Presiden Jokowi sendiri ingin jalan rusak segera diperbaiki. Untuk Lampung, ia mengatakan perbaikan akan diambil alih pemerintah pusat karena Pemda Lampung sudah angkat tangan.

Selain di Lampung, sejumlah daerah sebenarnya memiliki masalah dengan kerusakan jalan. Kalau di Lampung kerusakan jalan daerah hanya 23 persen dan nasional hanya 5 persen, di daerah lain, kerusakan ada yang melebihi persentase itu. 

Berdasarkan data Kementerian PUPR periode 2021, berikut daftar provinsi dengan kondisi permukaan jalan rusak berat dan bahkan lebih parah dari Lampung:

Jalan nasional:

1. Kalimantan tengah 12,17 persen atau 243,58 km dari total 2.002 km
2. Papua Barat 10,77 persen atau 142,92 km dari total 1.326 km
3. Papua 10,54 persen atau 277,97 km dari total 2.636 km
4. Kalimantan Timur 4,51 persen atau 77,12 km dari total 1.710 km
5. Jambi 3,37 persen atau 44,38 km dari total 1.317 km

Jalan provinsi

1. Gorontalo 34,6 persen atau 64,3 km dari total 185,9 km
2. Papua 26,97 persen atau 623,1 km dari total 2.309 km
3. Sulawesi Tengah 26,8 persen atau 442 km dari total 1.643 km
4. Maluku Utara 26 persen atau 332,3 km dari total 1.276 km
5. NTT 25,1 persen atau 667,3 km dari total 2.650 km

Sementara itu, berdasarkan data transportasi darat Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, total panjang jalan rusak di Indonesia mencapai 87.454 km. Sementara, untuk kondisi rusak berat, panjang jalannya mencapai 86.844 km.

Adapun jumlah jalan kota/kabupaten rusak berat terpanjang ada di Sumatera Utara, yakni 9.187 km.

Sementara, untuk kewenangan provinsi, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 677 km. Sedangkan, untuk kewenangan negara, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Papua, yakni 278 km.

[Gambas:Video CNN]

Berikut daftar daerah dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat menurut kewenangannya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten:

A. Kewenangan nasional:

Kondisi rusak

1. Papua 283 km
2. Kalimantan Timur 224 km
3. Papua Barat 181 km
4. Jawa Timur 163 km
5. Sulawesi Tenggara 147 km

Kondisi rusak berat

1. Papua 278 km
2. Kalimantan Tengah 244 km
3. Papua Barat 143 km
4. Kalimantan Timur 77 km
5. Maluku 55 km

B. Kewenangan provinsi

Kondisi rusak

1. Papua 289 km
2. Riau 441 km
3. Aceh 361 km
4. Kalimantan Barat 361 km
5. Sulawesi Selatan 309 km

Kondisi rusak berat

1. NTT 667 km
2. Riau 633 km
3. Papua Barat 623 km
4. Sumatera Utara 583 km
5. Sulawesi Tengah 442 km

Kewenangan Kabupaten/Kota

Kondisi rusak

1. Sumatera Utara 5.798 km
2. Lampung 5.402 km
3. Aceh 5311 km
4. Riau 5.277 km
5. Jawa Timur 3.806 km

Kondisi rusak berat

1. Sumatera Utara 9.187 km
2. NTT 6.306 km
3. Papua 4.888 km
4. Kalimantan Tengah 4.579 km
5. Sumatera Barat 4.024 km

Sistem pelatihan pakaian wanita

Produsen Adidas Bantah PHK Sepihak 1.860 Buruh di Tangerang******

PT Panarub Industry selaku produsen sepatu Adidasdi Tangerang, Banten membantah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 1.860 buruh.

"Tidak benar apabila ada tuduhan bahwa pihak perusahaan telah melakukan PHK secara sepihak karena mekanisme yang dilakukan telah mengikuti semua ketentuan dalam peraturan perundangan berlaku, serta ada kesepakatan/perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak karyawan dan perusahaan," kata Direktur PT Panarub Industry Budiarto Tjandra kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/5).

Budiarto menegaskan PHK terjadi karena krisis ekonomi global sehingga pesanan yang masuk ke perusahaan anjlok. Demi menjaga kelangsungan usaha, Budiarto mengatakan PT Panarub Industry terpaksa menempuh langkah PHK tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan mengatakan PT Panarub Industry melakukan pemotongan upah serta memberhentikan ribuan pekerja secara sepihak. Tuduhan tersebut diklaim didapat dari hasil penyelidikan serikat buruh.

Emelia mengutip data yang dihimpun Federasi Serikat Buruh Garteks, di mana diklaim 1.500 pekerja terkena PHK dengan alasan resesi ekonomi. Sedangkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN) menunjukkan 360 anggotanya kena PHK pada 2022-2023.

"Kami meyakini, Panarub dan Adidas mengambil banyak keuntungan dari praktik melanggar hak-hak buruh," tuduh Emelia dalam keterangan resminya.

Selain pemotongan gaji dan PHK sepihak, Emelia menuduh PT Panarub memaksa buruh mengambil cuti tahunan meski tidak disepakati buruh. Ia menyinggung praktik ini dengan istilah 'No Work No Pay'.

"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan atas kemauan sendiri, bukan karena perintah atau kemauan perusahaan. Pemaksaan pengambilan cuti yang dilakukan PT Panarub diindikasi menjadi modus perusahaan untuk tidak membayar upah buruh," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]