link akun wso pragmatic

kejahatan

slot paling gacor mudah maxwin

Bina Marga DKI bersihkan tali dan mulut air antisipasi genangan******

dilaksanakan secara serentak pada hari ini.

Jakarta (ANTARA) - Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta membenahi dan membersihkan tali air serta mulut air di seluruh wilayah untuk mengantisipasi terjadinya genangan selama musim hujan.

"Tujuan kegiatan ini antara lain menciptakan kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan yang bersih dan tertata," kata  Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo saat memberikan arahan pada kegiatan kerja bakti di Jakarta, Sabtu.

Selain membersihkan tali air dan mulut air, Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga  menata pembatas jalan dan membersihkan trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), serta halte bus.

Menurut dia sasaran kegiatan bersih-bersih dan perapian ini adalah seluruh kota administrasi Jakarta yang dilaksanakan secara serentak pada hari ini.

Heru merinci kerja bakti dimulai dengan edukasi keselamatan (safety talk) di masing-masing titik lokasi untuk memastikan kelancaran dan keselamatan seluruh jajaran.

Setelah itu, seluruh jajaran langsung melakukan kerja bakti, antara lain melakukan pembersihan saluran (gutter), pembersihan mulut dan tali air, perbaikan jalan, perapian pembatas jalan, pembersihan trotoar, membersihkan rumput, hingga perapian kabel udara.

Kegiatan kerja bakti dengan kerja sama dan semangat gotong royong ini diharapkan mewujudkan Jakarta yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Semangat kerja bakti ini pun disemarakkan di media sosial dengan tagar #DBMKERJA #DBMKOMPAK.

Heru menjelaskan kerja bakti serentak melibatkan sekitar 400 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2.000 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Bina Marga yang membersihkan sarana dan prasarana terkait di beberapa titik yang tersebar di lima kota administrasi Jakarta.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran kerja bakti serentak antara lain kawasan Stasiun Tanah Abang, Jalan Jati Baru Raya, Jalan Taman Jatibaru, kawasan Patung Pemuda, sekitar Hotel Orient Jakarta, sekitar Bundaran HI, sekitar Simpang Susun Semanggi.

Kemudian Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Kebon Sirih, Jalan Puri Kembangan, Jalan Puri Elok, Rumah Pompa Tomang, Jalan Jenderal Sudirman (sisi selatan), Jalan Pemuda, dan Jalan Inspeksi Kali Sunter.

Kerja bakti ini juga dilakukan di setiap pompa lintas bawah (underpass) yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat.
Baca juga: Pemprov DKI bangun empat JPO di Jakarta bernuansa moderen pada 2024
Baca juga: Petugas Bina Marga tertibkan kabel udara di Pulogadung
Baca juga: Sudin Bina Marga bangun 11 Jalan Antar Kampung di Jaksel

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kamu Ruxi Xie Chicheng

slot 100 bonus

BPOLBF sebut ekologi jadi prinsip tata kelola pariwisata Labuan Bajo******

Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan.

Labuan Bajo (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Frans Teguh mengatakan aspek ekologi menjadi prinsip dalam tata kelola dan pengembangan pariwisata Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Pariwisata yang didorong ada kawasan koordinatif dan kawasan otoritatif, saat ini kami berada di kawasan otorita (Parapuar Labuan Bajo) yang menurut mandat perpres (peraturan presiden) kami mendapatkan hak pengelolaan. Tapi hak pengelolaan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami kelola dengan prinsip-prinsip ekologis, prinsip memberdayakan masyarakat," kata Frans Teguh, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (1/3).

Dia menjelaskan tata kelola berbasis salah satunya diterapkan dalam pengembangan lahan otorita Parapuar Labuan Bajo.

"Sehingga yang kami tawarkan dalam konsep pengembangan Parapuar ke depan zona kebudayaan bisa menjadi karakter pengembangan kawasan ini apakah nampak dari simbol, bentuk, bangunan, ketinggian bangunan itu semua saya kira harus jadi hal-hal yang kita atur dalam guidelinepengembangan kawasan. Ini yang kita sudah sedang negosiasi kan teman-teman investor kalau mereka mau membangun ikuti aturan tata ruang," katanya lagi.

Dia menjelaskan Labuan Bajo, Flores sebagai satu entitas pengembangan kepariwisataan dalam tahapan membangun, termasuk pembangunan sumber daya manusianya.

Ia menambahkan bahwa produk-produk kepariwisataan yang disajikan harus benar-benar sesuai dan cocok dengan apa yang menjadi kebutuhan pengunjung atau wisatawan, namun tidak mengesampingkan aspek ekologis dan keberlanjutan.

"Saya tahu dan ini merupakan persoalan kita bersama yakni transformasi sosial-budaya kita yang tadinya agraris, tadinya birokrat, tadinya nelayan sekarang masuk new economy, artinya ada peluang baru di pariwisata, teman-teman pelaku pariwisata sudah paham sekali dunia pariwisata punya standar, kaidah-kaidah, kalau misalnya mau masuk ke sana ya sesuai dengan standar yang diminta," katanya pula.

Dia juga meminta seluruh stakeholder dan media massa memberikan masukan konstruktif dan secara kolektif bekerja untuk membangun pariwisata Labuan Bajo.

Dia meyakini seluruh stakeholder dan media massa akan memberikan kontribusinya sesuai peran masing-masing dalam pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di seluruh ekosistem kepariwisataan dari hulu sampai hilir.

"Teman-teman media memberikan masukan, penajaman menjaga momentum-momentum yang terbaik ini supaya pariwisata kita lebih berkualitas, kami ingin dorong sesuatu yang lebih meaningfuldan saya kira ini adalah kerja-kerja dalam proses, mudah-mudahan hasilnya optimal karena dalam strategi kita bersama," ujarnya lagi.

"Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan," katanya pula.
Baca juga: BPOLBF siapkan SDM internal yang unggul dan profesional
Baca juga: Otorita ajak investor lokal bangun Parapuar Labuan Bajo

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan Taikoo

tafsir mimpi 71

Pj Gubernur Banten raih penghargaan program bangun jalan mantap******

Serang (ANTARA) - Pejabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meraih Ekbispar Award 2024 kategori Perencanaan Pembangunan Instansi/Lembaga Terbaik melalui program Bangun Jalan Mantap untuk Rakyat (Bajamantra), pada Jumat (1/3) malam. “Pengakuan ini bukanlah suatu tujuan. Ini adalah efek dari kita menyiapkan langkah kerja Pemerintah, mengimplementasikan dan melakukan pelayanan masyarakat," katanya di Serang, Banten, Sabtu. Al mengatakan Infrastruktur jalan jembatan serta berbagai sarana prasarana lainnya pendidikan dan kesehatan, itu kata kunci dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan dalam tata ekonomi, kata Al Muktabar, memiliki nilai tambah. Semakin besar nilai tambah yang didapatkan berarti makin efektif. Semakin terencana dengan baik dari infrastruktur yang disiapkan. “Infrastruktur ini kita siapkan dalam rangka jangka panjang untuk menjawab dinamisasi dari proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, kita tata kelolakan dalam dua kelompok besar pembangunan fisik dan pembangunan mental harus sejalan antara fisik dan mental,” katanya. Dikatakan, menuju Indonesia Emas 2045 adalah sumber data yang disiapkan sekarang baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. “Untuk Provinsi Banten, kita punya sumber daya yang komplit untuk menuju ke sana. Kita punya sumber daya manusia yang cukup," katanya. Menurutnya infrastruktur akan menjadi dasar dari berbagai tata kehidupan. Dengan infrastruktur yang kuat, sarana pendidikan yang baik, sarana kesehatan dan berbagai pendukung lainnya, mempunyai relevansi yang kuat dengan penanganan stunting. "Kemandiriannya dalam menyelesaikan masalah stunting peran individu bisa berjalan dengan baik. Ditopang oleh peran infrastruktur yang baik," katanya.*

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Yutian

harga voucher axis 8gb 15 hari

Kemendag bahas hambatan perdagangan dalam putaran ke******

Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia dan Uni Eropa membahas penyelesaian kerja sama sistem pangan berkelanjutan, hambatan teknis perdagangan, dan ketentuan institusional pada putaran ke-17 perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(I-EU CEPA).

Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, pada putaran kali ini Indonesia dan Uni Eropa berhasil menjaga momentum positif, sehingga hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut. Kami sepakat untuk terus berdialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan serta mengedepankan sikap pragmatis dalam perundingan," ujar Johni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sebanyak 12 isu perundingan dibahas dalam putaran ini. Isu tersebut diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama sistem pangan berkelanjutan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal barang, energi dan bahan mentah, hambatan teknis perdagangan, subsidi, kekayaan intelektual, ketentuan institusional, dan klausul antipenipuan.

"Saya berharap tren positif dalam dua putaran terakhir dapat terus dipertahankan sehingga target Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa untuk menyelesaikan perundingan I-EU CEPA di tahun ini dapat dicapai. Untuk itu, kami terus mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan pertemuan oleh kelompok runding," kata Johni.

Di sela-sela perundingan, kedua Ketua Delegasi yakni Johni Martha dan Deputy Head of Unit for South and South East Asia, Australia, and New Zealand European CommissionFabien Gehl melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha Indonesia dan Eropa.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Tidak kurang dari 25 perwakilan kamar dagang, asosiasi, dan perusahaan Indonesia dan Eropa turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan dukungan untuk segera menyelesaikan perundingan.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

kode alam ikan

Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam melindungi dan merevitalisasi bahasa Melayu.

"Kemendikbudristek mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kerja bersama dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kepulauan Riau," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek Hafidz Muksin dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hafidz Muksin mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu program prioritas.

Komitmen itu diwujudkan melalui program bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, melalui Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya revitalisasi bahasa daerah di Kepulauan Riau, menurut Hafidz, pendekatan yang tepat untuk diterapkan adalah dengan pewarisan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah.

Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.

Adapun sasaran dari pendekatan tersebut meliputi komunitas tutur, guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta siswa.

Hafidz Muksin menuturkan bahwa program revitalisasi telah dilaksanakan secara fokus, berkelanjutan, dan berkolaborasi.

Sejak 2021, program revitalisasi dimulai pada tiga provinsi untuk lima bahasa daerah, tahun 2022 di 13 provinsi dengan sasaran 39 bahasa daerah.

Tahun 2023 di 26 provinsi dengan sasaran 72 bahasa daerah, serta tahun 2024 meningkat di seluruh provinsi dengan sasaran 93 bahasa daerah.

"Kegiatan ini dijadikan sebagai implementasi program Merdeka Belajar episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah, sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melestarikan salah satu kekayaan dunia agar tidak punah, yaitu bahasa daerah," kata Hafidz Muksin.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

cara cicil hp

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024