uw88

Ahli Senjata

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Singgung Food Estate: Terbukti Abaikan Petani******

SOLO —Dalam Debat Cawapres 2024, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyinggung soal kegagalan food estateyang menjadi program dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Cawapres yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan program food estatemengabaikan berbagai pihak, termasuk petani hingga masyarakat ada. Selain itu, program food estate yang dicanangkan Prabowo itu disebut menyisakan konflik agraria.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

“Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin, disiarkan langsung melalui kanal Youtube KPU RI, Minggu (21/1/2024).

Tak hanya soal food estate, Cak Imin juga menyebut soal kepemilikan lahan seluas 500.000 ha oleh seseorang. Lahan sebesar itu diduga mengarah kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani rumah tangga petnai gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani memiliki tanah setengah hektare. Sementara, ada seseorang memiliki tanah yang diberikan negara kepadanya 500.000 haktare,” tambah Cak Imin.

Sebagai informasi, Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre pada Minggu (21/1/2024) ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

Debat dipandu oleh dua moderator, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Kemudian, juga dilibatkan 11 panelis untuk menyusun pertanyaan yang berasal dari kalangan profesional. Berikut ini beberapa di antaranya.

1. Dr. Ir Abrar Saleng, SH. MH. (Ahil Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanudin).
2. Dr. Arie Sujito (Sosiolog Pedesaan/Dosen FISIPOL UGM).
3. Prof. Dr Arif Satria, SP. MSI (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber daya alam, Rektor Institut Pertanian Bogor.
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretarts Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energ/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform).
6. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc. (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP., MA. (Sekretaris jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D. (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A. (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furgon Sofhani, M.A., Ph.D. (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institut Teknologi Bandung).

Pelindung Negara Long Shuai

Solopos Hari Ini : Solusi untuk Pajak Hiburan******

JAKARTA—Ulasan tentang pemerintah akhirnya memberikan sejumlah alternatif untuk meringankan beban terkait pajak hiburan diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi hari ini, Selasa (23/1/2024). Alternatif itu salah satunya adalah melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Diberitakan Soloposhari ini, melalui surat edaran itu ditetapkan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan yang diberikan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk melakukan pengurangan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan yang dalam UU HKPD ditetapkan besar tarifnya 40%-75%.

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

Dengan kewenangan berdasarkan SE Mendagri tersebut, kepala daerah dapat mengurangi tarif PBJT hiburan sama dengan tarif sebelumnya. Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (perkada).

“Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah tersebut cukup mengacu kepada UU HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai beraudiensi dengan kalangan organisasi dan pelaku usaha bidang perhotelan dan jasa hiburan, Senin (22/1/2024).

“Masukannya tadi sudah kami terima semua. Saya minta, solusinya tadi dengan SE Mendagri. Pada waktu di Istana, saya sampaikan bahwa akan ada SE, dan kepala daerah bisa mengacu kepada SE Mendagri,” kata Airlangga.

Alun-alun Digarap, Pedagang Masih Beraktivitas

SOLO—Pekerjaan revitalisasi Alun-alun Selatan kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) dimulai Senin (22/1/2024). Namun para pedagang kaki lima (PKL) belum kukutan. Mereka masih melakukan aktivitas biasa.

Berdasarkan pantauan EsposSenin siang, rumput maupun tanah Alun-alun Selatan mulai dikeruk, tepatnya di sisi timur. Sejumlah truk hilir mudik mengangkut tanah yang dikeruk dengan ekskavator. Tak jauh dari area yang dikeruk, terdapat sejumlah gorong-gorong beton atau box culvertyang kemungkinan segera dipasang di Alun-alun Selatan.

Sementara itu, sejumlah lapak PKL masih berada di Alun-alun Selatan. Sedangkan PKL yang menempati sekitar Alun-alun Selatan masih beraktivitas seperti biasa. Salah satu PKL di sisi luar Alun-alun Selatan, Bowo, 34, menjelaskan belum mendapatkan sosialisasi dari Kementerian PUPR maupun Keraton Solo mengenai penataan kawasan Alun-alun Selatan. “Pedagang yang menempati area alun-alun yang sudah mendapatkan selebaran me-ngenai revitalisasi,” kata dia kepada Espos.

Pemerintah Menggagas Wisata Belanja

JAKARTA—Pemerintah mendorong wisata belanja di Indonesia agar bisa bersaing dengan Singapura dan Thailand. Revolusi belanja digital yang membuat banyak orang berpikir mengenai kepunahan mal tidak akan terjadi apabila operator kreatif. Mal di masa depan bukan lagi menawarkan belanja di toko-toko melainkan pengalaman tatap muka baru.

Biro konsultansi manajemen global asal Amerika McKinsey menyebutkan mal di masa depan tidak akan lagi fokus pada belanja di dalam toko. Mal akan memberikan pengalaman tatap muka baru yang tidak dapat diperoleh melalui ponsel pintar—yang oleh sebagian orang disebut retailtainment.

Operator mal terkemuka mulai mengubah properti mereka menjadi destinasi yang tampilan, nuansa, maupun pengoperasiannya sangat berbeda dari pendahulunya. Di Tiongkok, mal sudah mengalokasikan 30% hingga 40% luas lantainya untuk makanan dan minuman sebagaimana dikutip dari mckinsey.com yang diakses Senin (22/1/2024).

Magnet Wisata Petik Melon

Melon merupakan buah yang cukup digandrungi oleh warga di Tanah Air. Produktivitas buah ini relatif merata di seluruh daerah. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tak ada produksi melon di Kota Solo pada 2020.

Wonogiri, Sragen, Boyolali, dan Klaten, justru menjadi daerah penghasil melon yang paling banyak di Soloraya. Luas budi daya melon di kabupaten-kabupaten tersebut cukup besar. Namun kini, lahan budi daya melon makin berkembang seiring teknik budi daya greenhouse dengan teknik hidroponik semakin ramai digunakan.

Bahkan berdasarkan pantauan Espos, baru-baru ini, lahan budi daya melon itu malah tak sekadar dipakai untuk menanam hingga memanen lalu disetor ke tengkulak. Petani kini mulai menawarkan paket petik melon di lahan. Dan hal itu cukup membuat sensasi baru bagi pembeli. Sebut saja di lahan di Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Melon di sana tak lebih dari sepekan ludes diborong pembeli yang penasaran memetik melon di lahan langsung. Melihat promosinya, melon di sana disebut-sebut memiliki kualitas premium.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (23/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

Sindir Gaya Debat Gibran, Hasto: Sebut Nama Tom Lembong, Itu Kurang Etis******

JAKARTA — Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menyinggung gaya debat calon wakil nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024), salah satunya saat menyebut sosok yang bukan menjadi bagian dari debat, yakni Tom Lembong.

Hasto berpendapat, gaya debat Gibran kurang beretika. Dia pun menyinggung soal aturan minimal usia 40 tahun para calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang kini telah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023.

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

Putusan MK itu mengizinkan warga di bawah 40 tahun untuk maju sebagai capres atau cawapres asal pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan itu memberi karpet merah ke Gibran yang masih berusia 36 tahun untuk maju cawapres pendamping Prabowo Subianto.

“Dulu, usia 40 tahun untuk capres dan cawapres diputuskan dengan mempertimbangkan kematangan emosi calon pemimpin nasional. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah hal itu,” ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (22/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Dia merasa, Gibran kerap memperlihatkan bahasa tubuh yang tak layak dan berupaya memancing emosi lawan.

Padahal, lanjutnya, debat pilpres harus jadi ajang menyampaikan gagasan dan visi misi capres-cawapres. Elite PDI Perjuangan (PDIP) ini pun turut menyoroti Gibran yang kerap menyebut nama salah satu elite Tim Nasional Pemenangan Anies-Imin Tom Lembong dalam debat.

“Mas Gibran seperti ada persoalan pribadi dengan Tom Lembong. Itu kurang etis,” ujar Hasto.

Di samping itu, Hasto pun memuji cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menurutnya, kedua lawan dari Gibran itu tidak terpancing dan mampu menjaga marwah debat. Dalam debat kemari, Mahfud memang sempat menolak menjawab pertanyaan Gibran tentang greenflation karena dianggap receh.

Sementara Cak Imin mengingatkan ke Gibran agar ajang debat pilpres jangan direduksi sebagai ajang tebak-tebakan istilah.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Sindir Gaya Debat Gibran: Itu Kurang Etis”

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Mahfud Md & Cak Imin Sebut Pemerintah Gagal Tekan Laju Kerusakan Hutan******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md, berpandangan pemerintah telah gagal menghentikan laju kerusakan hutan selama 10 tahun belakangan.

Muhaimin Iskandar menilai sampai saat ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani kerusakan lingkungan.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

“Yang patut menjadi alat ukur adalah seluruh rencana mengurangi deforestasi berapa prestasi untuk melakukan penghijauan. Sampai saat ini tidak ada keseriusan. Menyediakan pangan justru tidak melibatkan petani dan masyarakat lokal, malah merusak. Ini soal keberpihakan tentang pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan ekologi, keadilan iklim, dan keadilan generasi. Semuanya tidak dijalankan karena tidak ada komitmen dan keseriusan. Kalau AMIN dipercaya, yang paling pokok adalah melaksakan konstitusi, berpihak kepada rakyat, bukan investor atau pengusaha,” katanya menjawab pertanyaan Mahfud Md pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024).

Setuju dengan Muhaimin, Mahfud Md menambahkan, pemerintah ke depan perlu melakukan dua putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan ekologi.

“Ke depan itu, menurut saya pemerintah perlu melakukan dua putusan MK yang saya ketok palunya. Pertama mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum. Kedua, definisi hutan adat harus dibedakan dengan hutan negara. Saat ini definisi yang sering dipakai justru menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungannya,” tandasnya.

“Setuju. Inti dari kemerdekaan ada dua. Pemerintah mengatur sistem tata kelola negara dan mengelola aset negara. Aset dibiarkan, liar. Petani gurem hanya punya tanah 0,5 hektyare sementara ada yang punya 500.000 hektare lebih. Pemaksaan PSN terhadap masyarakat yang tidak diajak bicara,” kata Muhaimin Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Mengorbankan gunung dan sungai

Solopos Hari Ini : Solusi untuk Pajak Hiburan******

JAKARTA—Ulasan tentang pemerintah akhirnya memberikan sejumlah alternatif untuk meringankan beban terkait pajak hiburan diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi hari ini, Selasa (23/1/2024). Alternatif itu salah satunya adalah melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Diberitakan Soloposhari ini, melalui surat edaran itu ditetapkan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan yang diberikan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk melakukan pengurangan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan yang dalam UU HKPD ditetapkan besar tarifnya 40%-75%.

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

Dengan kewenangan berdasarkan SE Mendagri tersebut, kepala daerah dapat mengurangi tarif PBJT hiburan sama dengan tarif sebelumnya. Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (perkada).

“Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah tersebut cukup mengacu kepada UU HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai beraudiensi dengan kalangan organisasi dan pelaku usaha bidang perhotelan dan jasa hiburan, Senin (22/1/2024).

“Masukannya tadi sudah kami terima semua. Saya minta, solusinya tadi dengan SE Mendagri. Pada waktu di Istana, saya sampaikan bahwa akan ada SE, dan kepala daerah bisa mengacu kepada SE Mendagri,” kata Airlangga.

Alun-alun Digarap, Pedagang Masih Beraktivitas

SOLO—Pekerjaan revitalisasi Alun-alun Selatan kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) dimulai Senin (22/1/2024). Namun para pedagang kaki lima (PKL) belum kukutan. Mereka masih melakukan aktivitas biasa.

Berdasarkan pantauan EsposSenin siang, rumput maupun tanah Alun-alun Selatan mulai dikeruk, tepatnya di sisi timur. Sejumlah truk hilir mudik mengangkut tanah yang dikeruk dengan ekskavator. Tak jauh dari area yang dikeruk, terdapat sejumlah gorong-gorong beton atau box culvertyang kemungkinan segera dipasang di Alun-alun Selatan.

Sementara itu, sejumlah lapak PKL masih berada di Alun-alun Selatan. Sedangkan PKL yang menempati sekitar Alun-alun Selatan masih beraktivitas seperti biasa. Salah satu PKL di sisi luar Alun-alun Selatan, Bowo, 34, menjelaskan belum mendapatkan sosialisasi dari Kementerian PUPR maupun Keraton Solo mengenai penataan kawasan Alun-alun Selatan. “Pedagang yang menempati area alun-alun yang sudah mendapatkan selebaran me-ngenai revitalisasi,” kata dia kepada Espos.

Pemerintah Menggagas Wisata Belanja

JAKARTA—Pemerintah mendorong wisata belanja di Indonesia agar bisa bersaing dengan Singapura dan Thailand. Revolusi belanja digital yang membuat banyak orang berpikir mengenai kepunahan mal tidak akan terjadi apabila operator kreatif. Mal di masa depan bukan lagi menawarkan belanja di toko-toko melainkan pengalaman tatap muka baru.

Biro konsultansi manajemen global asal Amerika McKinsey menyebutkan mal di masa depan tidak akan lagi fokus pada belanja di dalam toko. Mal akan memberikan pengalaman tatap muka baru yang tidak dapat diperoleh melalui ponsel pintar—yang oleh sebagian orang disebut retailtainment.

Operator mal terkemuka mulai mengubah properti mereka menjadi destinasi yang tampilan, nuansa, maupun pengoperasiannya sangat berbeda dari pendahulunya. Di Tiongkok, mal sudah mengalokasikan 30% hingga 40% luas lantainya untuk makanan dan minuman sebagaimana dikutip dari mckinsey.com yang diakses Senin (22/1/2024).

Magnet Wisata Petik Melon

Melon merupakan buah yang cukup digandrungi oleh warga di Tanah Air. Produktivitas buah ini relatif merata di seluruh daerah. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tak ada produksi melon di Kota Solo pada 2020.

Wonogiri, Sragen, Boyolali, dan Klaten, justru menjadi daerah penghasil melon yang paling banyak di Soloraya. Luas budi daya melon di kabupaten-kabupaten tersebut cukup besar. Namun kini, lahan budi daya melon makin berkembang seiring teknik budi daya greenhouse dengan teknik hidroponik semakin ramai digunakan.

Bahkan berdasarkan pantauan Espos, baru-baru ini, lahan budi daya melon itu malah tak sekadar dipakai untuk menanam hingga memanen lalu disetor ke tengkulak. Petani kini mulai menawarkan paket petik melon di lahan. Dan hal itu cukup membuat sensasi baru bagi pembeli. Sebut saja di lahan di Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Melon di sana tak lebih dari sepekan ludes diborong pembeli yang penasaran memetik melon di lahan langsung. Melihat promosinya, melon di sana disebut-sebut memiliki kualitas premium.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (23/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

PDIP Buka Pintu Maaf Buat Jokowi, Ini Syaratnya******

SOLO —PDI Perjuangan (PDIP) membuka pintu maaf apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berdamai. Meski demikian, ada syarat yang harus dipenuhi Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Jokowi harus terlebih dahulu meninggalkan kepentingan pribadi. Jokowi harus kembali mendahulukan kepentingan rakyat.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami,” ujar Hasto kepada wartawan di kediaman Megawati, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Dia mengeklaim, PDIP merupakan partai wong cilikalias rakyat kecil. Oleh sebab itu, lanjutnya, Jokowi juga harus mementingkan rakyat daripada keluarga atau golongan apabila ingin berdamai dengan PDIP.

“Oh iya [buka pintu damai jika Jokowi berpihak ke rakyat]. Itu kan, tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,” katanya.

Sebagai informasi, belakangan hubungan antara PDIP dan Jokowi tampak renggang. Meski demikian, muncul isu Jokowi ingin menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDIP kerap menarasikan adanya tekanan dari penguasa hingga ketidaknetralan aparat dalam Pilpres 2024. Apalagi, Jokowi semakin buka-bukaan menampakkan kedekatannya dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Terlebih, calon wakil presiden pendamping Prabowo merupakan putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, PDIP mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “PDIP Buka Pintu Maaf untuk Jokowi, Tapi Ada Syaratnya”