88pro slot

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

oto88slot

Menlu Iran: Serangan AS******

Teheran (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menyampaikan pada Sekretaris Jenderal PBB bahwa agresi Amerika Serikat (AS) dan Inggris atas Yaman bisa meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Barat.

Dalam percakapan telepon dengan Sekjen PBB Antonio Guterres pada Senin (15/1), Amir-Abdollahian menyebut aksi militer AS dan Inggris “ilegal” dan merupakan sebuah “kesalahan strategis.”

Amir-Abdollahian dan Guterres juga berdiskusi dan bertukar pendapat tentang perlunya menghentikan kejahatan Israel di Gaza dan perkembangan terkini di Laut Merah.

Selain menghargai upaya dan pandangan Guterres tentang seruannya untuk menghentikan pembunuhan penduduk Gaza, Amir-Abdollahian juga menekankan perlunya menghentikan serangan Israel di Gaza serta menyampaikan bahwa Iran siap untuk mengirim bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang terkepung.

Terkait situasi di Laut Merah, Menlu Iran itu mengklarifikasi prinsip dan posisi negaranya, yaitu menjaga keamanan pengiriman barang dan pelayaran, dan menegaskan bahwa aksi tentara Yaman terhadap kapal yang berlayar ke Israel ditujukan untuk menghentikan serangan dan kejahatan perang negara tersebut terhadap Gaza.

Dalam percakapan telepon tersebut, Sekjen PBB kembali mengecam serangan atas Gaza dan menekankan perlunya menghentikan kekacauan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah Palestina yang dikepung.

Guterres juga membahas tentang perkembangan terkini di Laut Merah dan menyatakan kekhawatiran atas meluasnya konflik di Asia Barat.

Dia mengatakan bahwa PBB berupaya untuk menghentikan perang dan penderitaan yang dialami warga di wilayah tersebut.

Guterres mendorong semua pihak untuk menghindari perang dan memperhatikan Piagam PBB, yang memandatkan seluruh negara anggota untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional.

Dia juga mendorong Iran untuk membantu menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Barat.

Baca juga: Militer AS benarkan Houthi targetkan kapal kontainer milik Amerika
Baca juga: Houthi ungkapkan AS kembali serang Yaman

Sumber: IRNA

Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Supermarket benteng saya

sl9t gacor

Rektor UNS kembalikan mandat jabatan ke Mendikbudristek******

Solo (ANTARA) - Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jamal Wiwoho mengembalikan mandat jabatan ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI menyusul proses pemilihan pimpinan baru yang segera dimulai.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada wartawan di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, Jamal mengatakan amanat perpanjangan masa jabatan sebagai rektor telah dilaksanakan.

"Perpanjangan telah saya laksanakan dan mengantarkan tahapan penataan kelembagaan sampai dengan terbitnya Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA," katanya.

Baca juga: MWA UNS pastikan tak ada pelantikan rektor masa bakti 2023-2028

Ia mengatakan bahwa untuk tahapan selanjutnya merupakan implementasi PMWA tersebut berupa pembentukan organ MWA dan pemilihan rektor yang lebih memerlukan peran dan tanggung jawab besar.

"Untuk menghindari pandangan dan kekhawatiran bahwa saya memiliki kepentingan pribadi berkaitan dengan pemilihan anggota MWA dan pemilihan rektor, saya memilih sikap tidak berperan lebih lanjut dalam penataan kelembagaan di UNS," katanya.

Baca juga: Mendikbudristek keluarkan SK perpanjangan jabatan rektor UNS 2019-2023

Ia mengatakan bahwa atas pengembalian mandat dan tugas perpanjangan jabatan Rektor UNS, untuk tindak lanjut penyelesaian dan keputusan diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sementara itu, menurut dia, untuk proses pembentukan Panitia Pemilihan Anggota (PPA) MWA UNS periode 2024-2029 telah dimulai setelah sosialisasi PMWA Nomor 1 Tahun 2023 tersebut.

Baca juga: Kemendikbudristek batalkan penetapan rektor terpilih UNS

Sebagaimana diketahui, PMWA Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat telah terbit dan disosialisasikan pada tanggal 8 Januari 2024 oleh Pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi beserta tim teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

bidadaribet

Mahfud nilai peretasan akun Instagram miliknya tak ada muatan politis******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai peretasan oleh pihak tidak bertanggungjawab terhadap akun media sosial Instagram miliknya tidak memiliki muatan politis apa pun.

"Itu hanya setengah hari. Hanya sempat mem-posting (menggungah) satu gambar (video) yang juga tidak punya nilai politis apa-apa." kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan saat ini akun Instagram @mohmahfudmd miliknya sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Menurut dia, peretasan itu tidak menjadi pembahasan di internal pemerintah.

"Nggaklah, yang kayak begini sudah banyak. Sudah tahu, Pemerintah sudah tahu. Banyak kayak gini sejak dulu. Politikus banyak, tokoh-tokoh figur publik juga banyak (pernah diretas). Itu biasa orang nakal begitu," kata Mahfud.

Baca juga: Peretasan akun Mahfud, Ganjar tekankan pentingnya jaga keamanan siber

Dia juga tidak berencana mengusut siapa pelaku peretasan akun media sosial tersebut.

Sebelumnya, Selasa (16/1), akun media sosial Instagram @mohmahfudmd milik Mahfud MD diretas dengan menampilkan video orang-orang menyundul bola berdurasi selama 12 detik.

Dalam video tersebut ada keterangan (caption) berbahasa Ibrani dalam aksara Hebrew, yang jika diartikan secara literal bertuliskan, "Tuhan ada di atasku, siapa yang dapat mengendalikan diriku?".

Staf Khusus Menko Polhukam Rizal Mustary sempat menyampaikan bahwa segala unggahan dan pesan yang dikirim dari akun @mohmahfudmd sejak Selasa, sekitar pukul 16.00 WIB, bukan atas kendali Mahfud MD.

Akun media sosial Mahfud pun dalam beberapa saat berhasil dipulihkan kembali.

Baca juga: Mahfud pastikan segera bahas kelanjutan mekanisme kerja Satgas TPPU

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

nabi yang tak terbatas

prediksi togel nusantara

Gunung Marapi kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 500 meter******

Bukittinggi,- (ANTARA) - Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi setinggi 500 meter yang kali ini terlihat jelas oleh warga di daerah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, Jumat.
"Telah terjadi erupsi pada pukul 10.14 WIB hari ini dengan tinggi kolom abu teramati 500 meter di atas puncak atau 3.391 meter di atas permukaan laut," kata petugas Pengamat Gunung Api (PGA) Teguh Purnomo. Ia menjelaskan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. "Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 6.1 milimeter dan durasi sementara ini 1 menit 2 detik," katanya.

Baca juga: Gunung Merapi luncurkan awan panas guguran beruntun pada Jumat pagi Salah seorang warga Kota Bukittinggi, Rizal Hatta (36) mengatakan letusan tidak menimbulkan suara dentuman namun sangat jelas terlihat tingginya abu vulkanik dari puncak Marapi. "Tidak juga ada getaran seperti gempa, tapi jelas terlihat karena biasanya tertutup awan. Arah asapnya sepertinya ke arah Kota Padang Panjang," kata dia. Letusan ini menjadi erupsi ke-132 sejak pertama kali Gunung Marapi erupsi di periode awal Desember 2023. Rinciannya, Gunung Marapi mengalami erupsi 24 kali di Januari 2024 hingga saat ini dan 108 kali di Desember 2023.
 Gunung Marapi saat ini berada pada status level III (siaga) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar gunung tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (kawah verbeek).

Baca juga: Pemkab Agam tiadakan kegiatan luar kelas bagi sekolah sekitar Marapi
Baca juga: Kementerian ESDM tegaskan Gunung Marapi masih berstatus siaga        

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah dewa yang gila

hal yang bisa menghasilkan uang di rumah

Presiden lakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Otorita IKN******

Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan baru pertama dimulainya pembangunan Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

"Pada siang hari ini peletakan baru pertama Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada "groundbreaking" Kantor OIKN yang disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Presiden menjelaskan bahwa Gedung Kantor OIKN terdiri atas gedung utama, gedung data center dan infrastruktur kawasan yang memuat kapasitas hingga 600 orang pada tahap pertama pembangunan.

Gedung yang menjadi tempat bekerja para pegawai OIKN itu dibangun di atas lahan sekitar 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi mencapai Rp509 miliar.

Selain data center, Gedung OIKN juga dilengkapi dengan pusat komando serta "urban gallery" yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara "real time" sehingga layanan lebih cepat dan profesional.

Baca juga: Jokowi letakkan batu pertama pembangunan Super Hub Logistik Nusantara

Baca juga: Istana: "Groundbreaking" setiap bulan pastikan komitmen bangun IKN

Kepala Negara berharap Gedung OIKN ini dapat segera selesai agar seluruh kegiatan Otoritas IKN semakin terorganisasi, terpusat dan optimal.

"Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara, mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang kita cita-citakan," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OIKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa Kantor OIKN yang berfungsi sebagai "City Hall" atau Balai Kota ini ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Pada tahap pertama, pembangunan dilakukan pada gedung kantor utama dan gedung data center.

"Data center ini lah yang menjadi pusat kendali 'smart city' atau kota cerdas di IKN. Kantor IKN juga akan menerapkan konsep 'smart, green and sustainable office' yang mendorong budaya dan cara kerja baru serta dapat menjadi contoh bagi kantor-kantor di IKN maupun Indonesia," kata Bambang.

Baca juga: OIKN: Pembangunan IKN langkah untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045

Baca juga: OIKN: Listrik dan gas di IKN mulai operasional Agustus tahun ini
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

pinjam disini

Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024