indovippoker

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

pinjaman online yang pasti cair

Charta Politika: Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Charta Politika Indonesia mencatat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul 57,11 persen dalam hitung cepat (quick count) dari 60,2 persen data yang masuk per 16.01 WIB, Rabu.

"Sampel yang kami ambil untuk quick count berasal dari 2.000 tempat pemungutan Suara (TPS)," kata peneliti Charta Politika Shinta Shelvyra di Jakarta, Rabu.

Hasil hitung cepat tersebut dicatat dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 1 persen serta partisipasi pemilih (voter turnout) 81,66 persen.

Dari hasil hitung cepat serupa, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mencatat 26,22 persen suara dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16,67 persen.

Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin “quick count” sementara Indikator Politik

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten dan kota dengan DPT tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Baca juga: Ganjar-Mahfud pantau hitung cepat di Posko Pemenangan Teuku Umar

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada Rabu, 14 Februari 2024.

Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilu 2024 diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: Ratusan relawan menonton hitung cepat di markas pemenangan AMIN

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Pria sebelah suka menggoda orang

fyrewin

Tim Dokkes Polri disiagakan 24 jam pada Pemilu 2024******

Tangerang (ANTARA) - Tim Satuan Tugas Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polresta Tangerang, Polda Banten akan disiagakan selama 24 jam untuk membantu mengawasi kesehatan para petugas keamanan dan KPPS pada hari pencoblosan Pemilu 2024.

"Jadi, di setiap puskesmas tenaga kesehatan disiagakan selama 24 jam, baik dari tenaga kesehatan Kepolisian dan Dinas Kesehatan sebagai pemantau kondisi kesehatan para petugas di TPS," ucap Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono di Tangerang, Senin.

Pengerahan tenaga medis dari tim kepolisian ini, dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses pemungutan suara dengan memantau kondisi kesehatan setiap para petugas penyelenggara serta keamanan yang bertugas.

Dalam hal ini, pihaknya juga bersama unsur terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membentuk tim kesiapsiagaan bidang kesehatan yang akan bertugas di seluruh puskesmas sebagai memantau kesehatan petugas dengan menyangkut data hasil skriningriwayat kesehatannya.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda melakukan layanan kesehatan untuk siap sedia layanan masyarakat. Kami juga sudah menyiapkan layanan Hotlinejika nanti dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Sejauh ini, untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap personel keamanan Polri telah pihaknya lakukan. Dimana, jajaran anggotanya yang bertugas dalam pengamanan pemilu tersebut dipastikan kondisinya baik.

Tim kesehatan perlu memastikan hal itu agar tidak ada personel kepolisian yang tidak sehat karena harus bekerja keras untuk melakukan pengawasan selama masa pencoblosan pemilu.

"Untuk jumlah total Dokkes nanti kami akan kalkulasi lagi, namun dipastikan kita mengerahkan petugas kesehatan untuk membantu petugas di lapangan," ujar dia.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, mengerahkan bantuan sebanyak 292 tenaga kesehatan (nakes) untuk mendampingi petugas penyelenggara pemilihan umum 2024 di tempat pemungutan suara.

Adapun dari ratusan tenaga kesehatan yang telah disiagakan itu, terdiri dari 90 dokter, 110 perawat dan 92, driverambulance. Mereka nantinya akan ditugaskan di setiap posko yang ada di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

"Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menerjunkan 292 orang petugas kesehatan," ujar Pj Bupati Tangerang Andi Ony.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiagakan seluruh rumah sakit daerah (RSUD) yang ada di Kabupaten Tangerang sebagai membantu penanganan medis.

"Termasuk seluruh puskesmas kita siagakan, karena ini penting sebagai melihat dari pengalaman sebelumnya yaitu pemilu 2019. Maka, kami akan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.

KPU Kabupaten Tangerang telah menetapkan daftar pemilih tetap berkelanjutan yang diperbarui sebanyak 2.353.825 jiwa, dengan rincian 1.188.969 orang pemilih laki-laki dan 1.164.856 orang pemilih perempuan.

Data itu diambil dari hasil Pemilu 2019 yang telah dipadukan dengan data kependudukan secara nasional.

Pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 9.016 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar pada 274 desa/kelurahan.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Pangeran Daxia

situs judi slot terpercaya

Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri******

"Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,”

Jakarta (ANTARA) - Polri bersama CEO KBA News Ramadhan Pohan bekerja sama mengusut penyebar hoaks atau berita bohong yang memuat narasi terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Pemilu 2024.
 
 Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut pihaknya sudah meminta klarifikasi CEO KBA News Ramadhan Pohon terkait buletin digital yang menayangkan berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik yang dihasilkan oleh KBA Newspaper.
 
 "Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,” kata Trunoyudo.
 
 Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kata Trunoyudo, diduga ada pihak tak bertanggung jawab yang sengaja menyebarkan hoaks mengatasnamakan atau mencatut KBA News.
 
 Jenderal polisi bintang satu itu menambahkan, KBA News rencananya akan melaporkan pembuat buletin digital tersebut kepada kepolisian.
 
 “Diduga modusnya mencatut nama KBA News, lalu membuat narasi hoaks. Dari pihak KBA News tadi mengatakan akan mengklarifikasi bahwa hoaks tersebut tidak pernah dibuat oleh redaksinya," katanya.
 
 Selain itu, kata Trunoyudo, pihak KBA News juga akan membuat surat klarifikasi kepada Kapolri dan melaporkan pencatutan nama medianya.
 
 Tidak hanya itu, lanjut dia, KBA News juga siap bekerja sama dengan Polri untuk mengusut pelaku pembuat dan penyebar hoaks tersebut.
 
 “Kami berterima kasih, Pak Ramadhan Pohan juga mengatakan akan bekerja sama dengan kami untuk mengusut pelaku pembuatan berita bohong yang mencatut nama media KBA News tersebut," ujar Trunoyudho.
 
 Adapun berita hoaks yang dimaksud adalah, beredar buletin digital dengan nama KBA News Paper yang memuat narasi soal Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Pilpres 2024.
 
 Buletin digital tersebut dibuat dalam format PDF diberi judul "Langkah Senyap Masif dan Tersetruktur LSP Untuk Prabowo dan Gibran", terdiri atas 91 halaman.
 
 Di halaman depan buletin digital tersebut, terpampang foto Kapolri, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Suntana, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Iriana Jokowi, dan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
 
 Polri juga menegaskan informasi yang dimuat dalam buletin digital tersebut adalah berita bohong alias hoaks.
 
 Terpisah, CEO KBA News Ramadhan Pohan di Mabes Polri pagi tadi, menyampaikan bahwa buletin digital yang memuat berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik pihaknya baik itu KBA News online maupun KBA News cetak.
 
 Pohan mengatakan dirinya sudah berkoordinasi intensif dengan kepolisian yang responsif meminta klarifikasi pihaknya.
 
 Atas penayangan buletin digital yang mencatut nama medianya, Pohan mengaku pihaknya dirugikan dan bakal membuat laporan polisi untuk mengusut pelakunya.
 
 "Kami merasa dirugikan dan kami melaporkan dan kami ingin kepolisian juga mencari tau, dan menuntaskan untuk mendapat pelakunya ini dan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menurut hukum yang belaku," kata Pohan.
 
  

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

rekomendasi slot gacor

BRIN rekomendasikan Bahasa Laha jadi bahasa persatuan di Ambon******

Pada satu sisi Bahasa Laha terancam punah, karena saat saya turun ke sana hanya sekitar 240-an yang masih aktif menggunakan bahasa daerah yang ada di Negeri Laha

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Harlin Turiah, merekomendasikan Bahasa Laha menjadi bahasa persatuan di Kota Ambon, Maluku, mengingat keberadaannya yang sudah terancam punah.

"Kami merekomendasikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar Bahasa Laha ini tetap lestari, untuk dibuatkan salah satunya menjadi bahasa persatuan di daerah Ambon karena Nahasa Laha ini memiliki 15 sebaran dialek di Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau-Pulau Lease (Pulau Haruku, Saparua, dan Nusalaut)," kata Harlin dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Harlin menjelaskan penduduk di Negeri (setingkat desa) Laha berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ada 7.167 jiwa, tetapi penutur Bahasa Laha yang aktif hanya sekitar 240 jiwa, dengan rata-rata pemakai berusia di atas 50 tahun.

"Pada satu sisi Bahasa Laha terancam punah, karena saat saya turun ke sana hanya sekitar 240-an yang masih aktif menggunakan bahasa daerah yang ada di Negeri Laha. Padahal ini menjadi aset budaya kita yang betul-betul masih ada terkait bahasa yang ada di Kota Ambon," ujarnya. 

Baca juga: BRIN ungkap alasan bahasa daerah bisa terancam punah

Ia mengutarakan situasi kebahasaan di Maluku sangat beragam, hanya berbatas daerah atau kampung saja sudah berbeda bahasa, yang menjadikan jumlah bahasa di Maluku menempati peringkat ketiga terbanyak setelah Papua dan Nusa Tenggara Timur, sehingga Bahasa Laha sangat penting untuk dilestarikan.

"Di Ambon, secara umum kita menggunakan Bahasa Melayu Ambon, saya menyebutnya lebih cocok dengan Bahasa Indonesia dialek Ambon. Bahasa Melayu Ambon inilah yang kemudian banyak memengaruhi masyarakat dan lebih banyak digunakan," tuturnya.

Ia menyebutkan sudah tidak ada penutur aktif di bawah 50 tahun, karena mereka hanya sebatas menjadi penutur pasif.

"Dahulu usia anak-anak diajarkan bahasa daerah, sekarang hampir tidak ada. Sekarang hampir semua menggunakan Bahasa Indonesia Melayu Ambon, baik di situasi resmi maupun tidak resmi," ucapnya.

Baca juga: Kemenag terbitkan mushaf Al Quran terjemahan bahasa Melayu Ambon

Selain itu, menurutnya, selama ini juga tidak ada ruang informal agar para penutur saling berkomunikasi.

"Niat hanya datang dari tetua adat, tetapi tidak bisa mengimplementasikan. Untuk itu harus ada dukungan baik dari Kemendikbudristek di Badan Bahasa maupun periset bahasa dari BRIN bisa menyokong pelestarian bahasa di Laha," paparnya.

Ia juga berharap agar masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu baik di tingkat sosial maupun tingkat pembuat kebijakan, untuk menyokong kelestarian Bahasa Laha, dengan menetapkan Bahasa Laha menjadi bahasa persatuan di Kota Ambon.

Baca juga: Kemenag telah terjemahkan Al Quran dalam 26 bahasa daerah

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sekretaris cabang terbaik

dewaslot389

Menteri LHK harapkan yang terpilih amanah emban amanat rakyat******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya ikut berpartisipasi memberikan hak suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu 2024) dan menyampaikan harapan agar pemimpin dan anggota legislatif terpilih amanah mengemban amanat rakyat.

Dalam unggahan di sosial media di Jakarta, Rabu, Menteri LHK Siti menjelaskan dirinya sebagai warga negara yang baik telah memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 di Matraman, Jakarta Timur.  

"Semoga yang terpilih amanah mengemban amanat rakyat," kata Siti seperti yang terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional serta enam partai politik lokal sebagai peserta di Aceh.

Sedangkan dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pasangan kontestan perlu mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Jika belum ada yang memenuhi kondisi tersebut maka akan diadakan pemilihan putaran kedua yang diadakan pada Juni 2024.

Baca juga: Menteri LHK puji kerja keras TSI jalankan konservasi dan edukasi satwa

Baca juga: KLHK lanjutkan penanaman serentak hingga April 2024

Baca juga: Menteri Siti paparkan pencapaian Indonesia kendalikan perubahan iklim

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

pedang berbentuk pedang jauh

pola gacor bonanza

Menjaga kewarasan dalam pemilu berbalut kasih sayang******

... mereka (perlu) menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika pakar kesehatan ditanya mengenai siapa saja yang rentan mengalami gangguan mental usai pemilihan umum yang kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang alias Valentine, jawabannya adalah siapa saja. Baik itu peserta pemilu yang kalah, pendukung mereka maupun para pemilih calon, seperti dikatakan dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Ashwin Kandouw, Sp. K.J.

Gangguan mental ini bisa mulai dari stres atau berada pada keadaan tidak tidak bisa menghadapi tekanan, kemudian apabila berlanjut dapat menjadi cemas, berlanjut ke depresi hingga psikosis atau kehilangan kemampuan menilai realitas.

Bagi mereka yang kalah dalam pemilu, cemas bisa muncul karena merasa khawatir harus bertanggung jawab terhadap dukungan-dukungan finansial yang didapatnya dan rasa malu yang muncul.

Saat cemas ini berkepanjangan, seseorang berisiko terkena depresi yang ditandai gejala seperti sedih berkepanjangan, misalnya, lebih dari 2 minggu, lalu kehilangan kesenangan dari hobi-hobinya, penurunan tenaga sehingga menjadi cepat lelah, dan penurunan konsentrasi sehingga sulit fokus.

Gejala depresi lainnya bisa juga perubahan nafsu makan baik itu turun atau malah menjadi makan berlebihan, perubahan pola tidur entah itu sulit masuk tidur atau mudah terbangun serta ada kecenderungan menarik diri dari pergaulan dan mengalami penurunan kepercayaan diri, ragu untuk mengambil keputusan dan pada tahap berat melukai diri sendiri, hingga mengakhiri hidup.

Selain depresi, gangguan mental yang bisa dialami seseorang termasuk dalam konteks pemilu yakni psikosis yakni kehilangan kemampuan menilai realita. Pasien psikosis dapat mulai berhalusinasi, misalnya, mendengar sesuatu padahal tidak ada suara apa pun, hingga mengalami waham, misalnya, meyakini dirinya menang padahal sebenarnya kalah.

Muncul atau tidaknya gangguan yang muncul ini sebenarnya bergantung dari sejumlah hal antara lain persepsi seseorang terhadap kekalahannya, kesiapannya menghadapi kekalahan, ketangguhan mentalnya untuk bisa menghadapi dan menerima kekalahan.

Di sisi lain, gangguan semisal stres juga bisa dialami individu yang belum mengambil keputusan atau ragu pada pilihan calon yang ada. Ini, menurut Ashwin wajar, terlebih banyaknya informasi yang bisa membuat calon pemilih bingung.

Kendati begitu, dia meyakini semua peserta pemilu sedikit banyak mereka memiliki niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Calon pemilih dapat melihat rekam jejak para calon khususnya capres dan cawapres, ketimbang fokus pada faktor suka atau tidak suka semata.

Paling tidak, dari rekam jejak ini, calon pemilih bisa mengeliminasi sosok yang dirasa paling jauh dari harapan.

"Kemudian mari memilih dengan hati yang rasanya paling tepat. Faktor like dan dislike itu pasti ada, tapi saya kira itu enggak bisa jadi patokan utama," kata Ashwin.

Selain rekam jejak, dalam konteks pemilihan capres dan cawapres, kampanye dan debat capres-cawapres yang digelar beberapa waktu lalu, dikatakan mampu meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihan mereka, atau setidaknya menjadi bahan referensi mereka, seperti diungkapkan pengamat politik lulusan Universitas Indonesia Pangi Syarwi Chaniago.

Kesiapan mental para peserta pemilu menjadi salah satu kunci mereka agar terhindar dari gangguan mental. Ashwin menyarankan mereka menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Kemudian, bagi calon pemilih, ada baiknya menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya, menerima siapa pun yang menang, kemudian meyakini pemimpin terpilih punya niat yang baik untuk bisa membangun bangsa ini.

Selanjutnya, lanjutkan hidup dan memperbanyak hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi, hiburan di luar pekerjaan yang dikerjakan rutin.

Sementara bagi yang belum menentukan pilihan, berusahalah memutuskan satu pilihan setidaknya saat hendak menuju tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi masuk TPS sudah tidak perlu berpikir lagi, masuk TPS sudah tinggal menjalankan. Keputusan diambil saat keluar rumah. Itu mengurangi stres kita saat berada di TPS," saran Ashwin yang berpraktik di Pondok Indah – Pondok Indah dan RS Pondok Indah – Bintaro Jaya itu.


Solusi Pemerintah

Dalam konteks Jakarta, masalah kesehatan mental seperti stres dan tekanan psikologi terkait pemilu, ini secara umum sering terjadi pada peserta pemilu yang gagal, seperti dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Luigi, M.P.H.

Hanya saja, belum ada data terkait ini merujuk Pemilu 2019. Kendati begitu, Luigi optimistis pada pemilu kali ini, seiring makin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan jiwa, mereka bisa mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbicara faktor penyebab, senada dengan Ashwin, ini antara lain tekanan untuk menang atau memenuhi harapan pribadi dan kelompok, kemudian investasi waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama kampanye.

Selain itu, dinamika persaingan yang tinggi dan terkadang negatif serta ketidakpastian hasil dan dampaknya terhadap karir atau masa depan politik mereka.

Untuk mengatasi stres ini, Luigi berpendapat peserta pemilu perlu untuk memiliki strategi koping yang efektif, seperti mendukung sistem sosial, konseling profesional, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.

Strategi koping yakni respons pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut.

Di sisi lain, guna menangani berbagai kondisi masalah mental, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyediakan fasilitas dan layanan Kesehatan Jiwa, dengan RSUD Duren Sawit sebagai pusat rujukan utama.

Nantinya, mereka akan melalui skrining dan tindak lanjut awal di 44 puskesmas di setiap kecamatan dan dapat dirujuk ke rumah sakit apabila perlu dilakukan tindak lanjut oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa.

Apabila ada peserta pemilu atau tim sukses dengan keluhan stres hingga gangguan kesehatan mental karena gagal memenangi Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, maka bisa menemui para psikolog yang tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta.

Di Jakarta Pusat, antara lain, bisa mengunjungi Puskesmas Cempaka Putih, Puskesmas Gambir, Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Menteng, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Senen, dan Puskesmas Tanah Abang

Lalu di Jakarta Utara dapat mendatangi Puskesmas Cilincing, Jakarta Barat bisa mengunjungi Puskesmas Palmerah, Puskesmas Tamansari, dan Puskesmas Kembangan.

Sementara di Jakarta Selatan antara lain Puskesmas Pancoran, Puskesmas Tebet, Puskesmas Setiabudi, Puskesmas Mampang Prapatan, Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Kebayoran Baru, dan Puskesmas Cilandak.

Terakhir, di wilayah Jakarta Timur, bisa mengunjungi Puskesmas Pasar Rebo, Puskesmas Ciracas, Puskesmas Cipayung, Puskesmas Kramatjati Puskesmas Duren Sawit, dan Puskesmas Matraman.

Pemilihan Umum 2024, suatu ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia, yang diikuti peserta terdiri dari partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk anggota DPD dan pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden.

Khusus untuk pasangan capres dan cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Di DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2024, merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), diikuti sebanyak 8.252.897 pemilih. Sementara itu, jumlah keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2023 yakni sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten/kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk 80 TPS khusus serta 18.737 jumlah pemilih di lokasi khusus.






 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024