imo188

Sistem ahli nujum

Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI******

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," kata keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

Lihat Juga : Temui Elon Musk Bulan Depan, Luhut Tagih Investasi Tesla di RI?

Pandu meminta agar Jokowi membuka ruang konsultasi dan diskusi bersama pelaku usaha untuk membahas peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut.

"Agar kewajiban penempatan DHE SDA dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha eksportir SDA, termasuk eksportir batu bara yang selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional," tutupnya.

Aturan baru Jokowi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 1 Tahun 2019. PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan pengusaha memarkir dolar AS di Indonesia ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Dalang tingkat dewa

Pameran AOE 2023 Resmi Ditutup, Bahlil Apresiasi Transformasi Apkasi******

Pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2023 resmi ditutup oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, setelah berlangsung selama tiga hari di Hall 3 ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Sabtu (22/7).

Acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini berhasil menarik perhatian dengan hadirnya transformasi dalam konteks pelayanan publik dan pengembangan ekonomi wilayah.

Dalam pidatonya, Bahlil memberikan apresiasi tinggi terhadap Apkasi karena upaya mereka dalam menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Sementara itu, pada 2023 Presiden memerintahkan target investasi sebesar Rp1.400 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Bahlil juga menyoroti pentingnya hilirisasi dalam sektor industri. Ia memberikan contoh kesuksesan hilirisasi pada sektor bahan baku nikel, yang meningkatkan nilai ekspor hingga 10 kali lipat.

Dia pun menegaskan bahwa hilirisasi bukan hanya tentang meningkatkan nilai tambah, tetapi juga merupakan bentuk kedaulatan negara dan independensi ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan investasi, Bahlil juga berkomitmen untuk membantu daerah di luar Pulau Jawa agar memiliki keunggulan komparatif dan kesempatan yang sama dengan wilayah lain.

Menurutnya, saat ini investasi di luar Pulau Jawa telah meningkat signifikan, mencapai 53 persen. Hal ini menjadi langkah positif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi para bupati di daerah tersebut.

"Indonesia harus menjadi Indonesia Sentris, bukan Jawa Sentris. Saya rubah kebijakan ini untuk menciptakan keadilan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya," imbuh dia.

Dalam kesempatan penutupan, Bahlil memberikan apresiasi kepada Apkasi yang telah menyelenggarakan pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2023.

"Kita harus terus dorong anak-anak kita, generasi muda kita untuk menjadi entrepreneur dalam rangka menciptakan dunia usaha baru yang akan menjaga kedaulatan bangsa kita," tegas Menteri Bahlil dalam penutupannya.

Sebagai informasi, pameran AOE 2023 yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, kementerian, swasta, UMKM, dan media, telah sukses menarik 10 ribu pengunjung.

Acara ini juga dilengkapi dengan beragam side event, termasuk business matching, fashion showWastra Nusantara, dan Anugerah Jurnalistik Apkasi (AJA) 2023 yang memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang telah aktif mempublikasikan liputan tentang pembangunan di daerah.

Dari rangkaian pameran dan acara, berbagai kabupaten telah meraih penghargaan atas standterbaik, kreatif, inspiratif, komunikatif, desain & dekorasi, inovatif, atraktif, edukatif, serta kategori hospitality. Kabupaten Mimika dinobatkan sebagai juara umum dalam AOE 2023.

Pameran ini memberikan gambaran jelas tentang komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menjadi entrepreneur dan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Diharapkan, melalui investasi yang baik, Indonesia akan terus maju dan menjaga kedaulatannya di panggung dunia.

Monster Apartemen Sehari-hari

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Penyihir itu datang dari jauh

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Istriku yang cantik di sekolah

Pemasok Utama Dunia, India Setop Ekspor Beras per 20 Juli 2023******

India resmi mengumumkan bakal menyetop eksporberas. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persenekspor beras dunia.

India juga menjadi negara eksportir beras terbesar dunia, disusul Thailand, lalu Vietnam.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

Jenis beras pecah dan non-basmati mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India pada 2022. Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Larangan ini menunjukkan kepekaan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi terhadap inflasi pangan, menjelang pemilihan umum tahun depan.

Selain beras, Modi memperpanjang larangan ekspor gandum setelah membatasi ekspor beras pada September 2022. Ia juga membatasi ekspor gula tahun ini karena hasil panen tebu turun.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang menganggu pasar gandum," kata Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," kata Rao.

Di sisi lain, Thailand dan Vietnam tidak memiliki cukup persediaan untuk menutupi kekurangan yang ditinggalkan India. Harga beras ekspor Vietnam pun sudah melonjak ke level tertinggi, di tengah meningkatnya kekhawatiran kurangnya pasokan akibat El Nino.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Bintang Bumi

5 Negara Investor Terbesar di RI, Jawaranya Bukan China******

Indonesia berhasil mengumpulkaninvestasi dari investor asing(Penanaman Modal Asing/PMA) sebesar Rp186,3 triliun pada kuartal II-2023. Realisasi ini meningkat 5,2 persen dibandingkan kuartal I-2023 dan tumbuh 14,2 persen dari kuartal II-2022.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan investasi dari asing ini bahkan lebih besar dari dalam negeri (PMDN). Hal ini menandakan kepercayaan asing ke dalam negeri masih besar.

"Jadi, Indonesia masih tetap menjadi salah satu negara tujuan para investor untuk menanamkan modalnya," ujar Bahlil di kantornya, Jumat (21/7).

1. Singapura dengan total investasi US,4 miliar
2. China dengan total investasi yang masuk US,6 miliar
3. RRT dengan nilai investasi US miliar
4. Jepang dengan nilai investasi US miliar
5. Malaysia dengan total investasi US0 juta.

Lihat Juga : PNM Buka Suara soal Warga Sekampung di Garut Ditagih Utang Fiktif

Adapun investor ini masuk paling banyak ke lima sektor, yakni:
1. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya US,5 miliar
2. Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi US,9 miliar
3. Industri Kimia dan Farmasi US,3 miliar
4. Pertambangan US,2 miliar
5. Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran US0 juta.

Secara kumulatif (Januari-Juni 2023), total PMA yang masuk ke Indonesia mencapai Rp363,3 triliun atau tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Asal negara investasi kumulatif terbesar adalah Singapura US,7 miliar, China US,8 miliar, RRT US,5 miliar, Jepang US miliar dan Amerika Serikat (AS) sebesar Rp1,6 miliar.

[Gambas:Video CNN]