game slot yang gacor

kerajaan Atlantis

54 Ribu Buruh Nike Terancam Jika 3 Pabrik Cabut dari Banten ke Jateng******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantenmenyebut tiga perusahaandi Serang, Banten akan merelokasi pabrik ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi merinci perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE. Sementara, PT PWI alias Parkland World Indonesia memproduksi sepatu dengan brand Adidas.

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

Pasalnya, ketiga perusahaan itu merupakan industri padat karya. Pihaknya khawatir, relokasi akan memicu gelombang PHK besar di Banten.

"Nikomas saja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam, kalau udah hengkang kita enggak tahu disisakan berapa (pegawai) di sini," kata Septo, Kamis (10/11).

Tak hanya PHK, ia juga khawatir relokasi menimbulkan efek domino efek domino kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke pabrik itu. 

Pasalnya, relokasi pasti akan membuat banyak usaha penjual makanan tutup hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya udah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," jelasnya.

Ia mengakui ada investasi lain ke wilayah Banten, terutama di Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja. Namun, ia memprediksi itu tidak mampu mengurangi angka pengangguran yang ditimbulkan oleh hengkangnya tiga perusahaan itu, lantaran perusahaan di Kota Baja itu akan beroperasi pada 2025 mendatang.

"Di Cilegon, Chandra Asri, Lotte, itu kan baru beroperasi 2025, Lotte sama Chandra Asri, bukan sekarang. Ya kondisi perekonomian begini, ya kepikiran," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bab dari masa lalu

Bahlil Luncurkan Bali Kompendium 'Panduan' Investasi yang Adil******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meluncurkan Bali Kompendium di InterContinental, Jimbaran, Bali, pada Senin (14/11).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompendium adalah ikhtisar karangan ilmiah yang lengkap dan padat.

Dalam praktik negosiasi internasional, kompendium berarti kumpulan ringkasan praktik kebijakan yang dalam hal ini terkait kebijakan investasi berkelanjutan.

Bahlil menjelaskan pentingnya sikap saling menghargai antar negara G20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing negara berdasarkan keunggulan kompetitifnya, menjadi latar belakang penyusunan Bali Kompendium.

Ia mengungkapkan ada negara-negara yang merasa lebih berhak dan mengatur negara lainnya. Menurut Bahlil, hal ini tidak relevan dengan perkembangan global saat ini.

"Gak bisa Indonesia disamakan dengan Amerika atau negara Eropa lainnya. Kita merebut kemerdekaan dengan cara perjuangan. Kita punya adat ketimuran, kita punya budaya yang berbeda dengan mereka. Masa mereka harus samakan itu dengan pola investasi. Saya katakan tidak," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bahlil atas dukungan dan solidaritasnya terhadap negara berkembang lainnya.

Ia menyampaikan Bali Kompendium ini memuat berbagai pengalaman yang relevan terkait promosi investasi berkelanjutan dari seluruh negara G20 dan negara mitra lainnya.

Hal ini juga akan menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dari berbagai negara anggota G20 untuk menyusun strategi promosi investasi serta cara mempromosikan jenis investasi yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan.

"Kompendium ini hadir di waktu yang tepat saat dunia berada dalam krisis, ketimpangan yang parah, dan ketidakstabilan yang kronis. Kompendium ini menawarkan solusi cerdas untuk tantangan investasi yang kita hadapi" ungkap Rebeca.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Investasi/BKPM juga meluncurkan Sustainable Investment Guidelines (SIG) atau Panduan Investasi Lestari. Panduan ini menjadi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap ekonomi hijau.

Penyusunan Panduan Investasi Lestari ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Investasi/BKPM dengan Koalisi Ekonomi Membumi, KADIN, APINDO, perwakilan dari organisasi masyarakat, akademisi, investor, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Penelan Langit

Luhut Minta Warga Bali WFH dan Sekolah Online Selama KTT G20******

Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat Bali bisa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berlangsung pekan depan.

Selain itu, Luhut juga meminta sekolah-sekolah menggelar pembelajaran jarak jauh atau daring.

"Kami mendorong seluruh kegiatan bisa dilakukan dari rumah agar dilakukan dari rumah saja," ujar Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Sabtu (12/11).

Kendati begitu, menurut Luhut pemerintah bukannya melarang warga Bali melakukan aktivitasnya selama G20. Luhut turut menyampaikan permohonan maaf apabila KTT G20 di Bali mengganggu kenyamanan warga Pulau Dewata.

Ia mengatakan pemerintah tidak bermaksud membuat warga Bali sulit, namun hal ini tidak dapat dihindari.

"Kepada warga Bali saya mohon maaf bila sana sini terganggu akibat dari pelaksanaan kegiatan G20 ini," kata Luhut yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu.

Dalam kesempatan itu, Luhut meminta dukungan dan doa dari seluruh warga Indonesia agar G20 dapat berjalan lancar dan sukses. Menurut dia kesuksesan G20 juga akan membuat harum nama Indonesia di kancah dunia.

"Kami juga memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar gelaran acara KTT G20 ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada halangan atau apapun," pungkasnya.

Lihat Juga : Pemerintah Masih Kaji Opsi WFH di Tengah Kenaikan Kasus Covid

harapan yang tak ada habisnya

DAMRI Siap Operasikan 24 Bus Listrik di Bali untuk Dukung KTT G20******

DAMRI akan mengoperasikan 24 bus listrikuntuk menunjang mobilisasi para peserta dan delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Corporate Secretary DAMRI Akhmad Zulfikri menyebut pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan dalam pengoperasian bus listrik untuk mendukung acara yang berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali itu.

Persiapan tersebut di antaranya melakukan pelatihan untuk para pengemudi, seperti memastikan standar minimum pelayanan dalam keamanan dan kesiapan selama berkendara.

"Kami optimis bus listrik dapat beroperasi secara prima, dengan persiapan yang matang dan pengecekan secara berkala, semoga pengoperasian armada ini mampu menunjang kelancaran agenda KTT G20," ungkap Akhbar melalui keterangan resmi, Kamis (10/11).

Rute yang akan dilalui oleh bus listrik yang akan dioperasikan DAMRI di Nusa Dua tersebut dibagi menjadi tiga. Berikut di antaranya:

- Rute ND 1, bus akan melewati Lapangan Lagoon - Sofitel Hotel & Resort - BNDCC - Bali Collection - Hotel St. Regis - Mulia Resort - Hotel Hilton - The Apurva Kempinski - Samabe Bali Suites & Villas.

- Rute ND 2, bus akan melewati Nusa Dua Beach Hotel - The Westin Hotel - Hotel The Laguna - Hotel Melia Bali - Bali Collection - Hotel Grand Hyatt - Ayodya Resort Bali - Hotel Merusaka - The Apurva Kempinski.

- Rute ND 3, bus akan melewati Bali Collection - The Mulia Resort - The Apurva Kempinski - Hotel Ritz Carlton.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem negara adidaya dua dimensi

<句子>