mengetik menghasilkan uang

Seni Bela Diri Abadi

Didukung Telkom, Perumda AM Makin Mudah Catat Pemakaian Air******

PT Telkom Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang. Kerja sama ini untuk meningkatkan kualitas layanannya dalam pengukuran dan pemantauan konsumsi air yang lebih akurat.

Hal ini merupakan langkah nyata Telkom sebagai perusahaan digital telco terdepan pilihan masyarakat untuk memberikan solusi efektif bagi proses bisnis melalui teknologi digital. Untuk itu Telkom memberikan dukungan penuh terhadap digitalisasi Perumda AM.

Kerja sama dalam rangka melakukan Piloting Smart Water Meter dengan Valve yang memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dari Antares ini merupakan produk digital dari Leap-Telkom Digital.

Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rasyid, menyampaikan, Smart Water Meter dengan Valve dari Antares menghadirkan berbagai manfaat dalam proses operasional maupun kepada pelanggan.

Di mana Perumda AM Kota Padang kini bisa melakukan pembacaan meter pelanggan secara konsisten pada tanggal yang sama sehingga mengurangi potensi bill shock tagihan kepada pelanggan secara signifikan.

Pemanfaatan Smart Water Meter dengan Valve juga meminimalisir risiko kenaikan tagihan yang disebabkan oleh meter tidak terbaca, kesalahan pencatatan, fraud, maupun perbedaan ekspektasi dengan pelanggan juga berkurang cukup besar.

Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan Perumda AM Kota Padang dapat jauh lebih meningkat, terutama dari sisi transparansi pemakaian air pelanggan sehingga mengurangi potensi munculnya keluhan.

"Smart Water Meter dengan Valve yang menggunakan IoT Antares ini juga membuat pelanggan mendapatkan tagihan pada periode yang konsisten dengan informasi yang akurat dan terpercaya," kata Fajrin Rasyid dalam keterangannya, Jumat (17/2).

"Pelanggan juga dapat melihat konsumsi air secara periodik melalui aplikasi secara online sehingga meningkatkan transparansi pemakaian air," ujar Fajrin.

Sementara Manager IT Perumda AM Kota Padang Dheny Skylab, mengungkapkan sebelum menggunakan teknologi IoT dari Antares, perusahaannya kerap menghadapi sejumlah kendala.

Seperti, penagihan pelanggan yang tidak tercatat, dan sulitnya mendapat izin masuk ke lokasi tertentu. Selain itu, memutus aliran air di lapangan juga membutuhkan biaya, bahkan terkadang harus berhadapan dengan warga.

"Dengan adanya Smart Water Meter ini kita tidak perlu manual turun ke lapangan untuk memutus aliran air, pelaksanaan pemutusannya pun tidak memerlukan waktu yang lama, dan juga menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan warga," ungkap Dheny.

"Sejauh ini kami sudah bisa memantau penggunaan air dari pelanggan setiap hari, di mana sebelumnya kami hanya bisa memantau satu kali dalam sebulan. Dan kedepannya kita harapkan jika ada pelanggan yang menunggak, bisa langsung kita putus secara mobile," lanjut Dheny.

Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi IoT Antares, pelanggan turut diberikan estimasi tagihan bulanan berjalan melalui aplikasi mobile sehingga pelanggan dapat memprediksi total tagihan di akhir bulan. Perumda AM Kota Padang juga dapat menerapkan sistem isolir (buka tutup valve) jika pelanggan menunda tagihan.

"Kami berharap teknologi IoT Smart Water Meter yang dibawa oleh Antares dari Leap-Telkom Digital membuat Perumda AM Kota Padang menjadi lebih baik lagi, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat," tutup Fajrin.

Pada prosesnya, alur integrasi data tersebut akan menjadi basis dari tagihan kepada pelanggan. Antares IoT merupakan bagian dari Leap-Telkom Digital sebagai umbrella brand produk dan layanan digital Telkom untuk mengakselerasi digitalisasi masyarakat Indonesia.

Dengan adanya Antares IoT dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Informasi lebih lengkap bisa diakses di sini.

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

Kementerian PUPR Cium 'Ketamakan' Pengembang di Kasus Meikarta******

Kementerian PUPR mengendus 'ketamakan' pengembang dalam kasus mangkraknya pembangunan Meikarta. Hal ini lantaran pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai kasus mangkrak tersebut disebabkan oleh pengembang yang menawarkan hunian tanpa perhitungan matang terkait pembiayaan.

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Di sisi lain, Iwan juga menyayangkan tindakan konsumen yang tidak teliti sebelum membeli hunian. Dalam hal ini, konsumen tergiur dengan harga yang penawaran yang lebih murah sehingga ada beberapa hal yang luput, misalnya legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama,pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua,mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni polda atau kejaksaan negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat,Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima,PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam,Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Masalah Aize

KPPU Medan Periksa 3 Distributor, Minyakita Dijual Sepaket Margarin******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan memanggil distributor minyak goreng curah merek Minyakita. Pemanggilan ini untuk mendalami dugaan penjualan bersyarat atau tying agreementMinyakita dengan margarine merk Fitri di pasar tradisional Kota Medan.

Dalam pemeriksaan itu, dihadiri PT FRI selaku distributor 1 dari PT BKP, PT VAL selaku distributor 2 dan Koordinator sales dari PT VAL.

"Dari keterangan koordinator PT VAL pemaketan itu dilakukan oleh sales yang ada di bawah koordinasinya dan merupakan inisiatif dari sales. Pemaketan dilakukan agar dapat menjual produk margarine yang kurang laku untuk mendapatkan insentif lebih dari distributor," kata Kepala Kanwil I Medan, Ridho, Sabtu (18/2).

Menurut Ridho dari temuan KPPU, Minyakita produksi BKP dijual sepaket dengan margarine merk Fitri yang juga produksi PT BKP. Dampak dari penjualan paket ini adalah pedagang eceran akan mengkompensasi risiko kerugian dari produk margarine yang belum tentu laku dengan menaikkan harga jual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Tentunya hal ini akan merugikan konsumen dan tidak tercapainya program pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menjaga inflasi," ucap Ridho.

Fakta lain yang terungkap adalah pihak distributor sejak Desember 2022 telah mengalami kesulitan dalam memperoleh produk Minyakita dari produsen. Bahkan saat ini kondisi masih belum ada pasokan baru lagi.

Lihat Juga : Jokowi Cek Pasar Wonokromo Surabaya: Minyakita Ada tapi Tak Melimpah

"KPPU menunggu PT VAL melengkapi data yang diminta oleh KPPU untuk memastikan bahwa memang benar perilaku tying in bukan merupakan perintah dari distributor," ungkapnya.

Ridho menambahkan KPPU juga tetap akan melakukan pengawasan terkait penjualan Minyakita di tingkat pedagang eceran.

"Apabila masih ditemukan praktik serupa, maka akan dilakukan pendekatan dari sisi penegakan hukum," bebernya.

Minyakita merupakan minyak goreng yang disubsidi pemerintah. Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreement dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Buku Ajaib Aegea

Produsen Vivo Digugat Rp600 M ke PN Bandung Gegara Iklan******

PT Zhi Sheng Indonesia (Vivo Communication Indonesia) digugat senilai Rp606 miliar terkait masalah iklan.

Gugatan diajukan oleh H. Yana Sunaryana di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada 14 Februari 2023 dengan nomor perkara 94/Pdt.G/2023/PN Bdg.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan.

Maka dari itu, penggugat meminta hakim menghukum PT Zhi Sheng Indonesia membayar ganti rugi Rp600,6 miliar.

"Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan imateril kepada penggugat sebesar Rp600.600.000.000," tulis petitum gugatan tersebut.

Selain menjatuhkan hukuman itu, mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Vivo  membayar uang paksa sebesar Rp10 juta dikali tiga titik menjadi Rp30 juta per hari keterlambatan pembayaran.

Penggugat juga meminta pengadilan menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap banngunan milik PT Zhi Sheng Indonesia yang terletak di Gedung Gold Coast Office Tower Liberty, Lantai 23, Jalan Pantai Indah Kapuk (PIK) Boullevard, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain itu, para penggugat juga meminta putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Terakhir, penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan kepada tergugat dan turut tergugat untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan tersebut.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Head of PR Vivo Indonesia Alexa Tiara untuk meminta tanggapan. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

ahli super

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

4 Ketentuan Beli Tiket KA Lebaran 2023******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImenjual tiket kereta api(KA) angkutan Lebaran 1444 H mulai 26 Februari 2023 mendatang.

Perseroan mengatur sejumlah ketentuan terkait pembelian tiket KA Lebaran 2023. Pertama, tiket KA di masa angkutan lebaran 2023 dapat dipesan mulai 26 Februari untuk keberangkatan 12 April (H-45).

Kedua,untuk keberangkatan 4 Mei, tiket dapat dipesan mulai 4 April (H-30).

Keempat, loket di stasiun hanya melayani penjualan tiketgo showmulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

Beberapa jadwal reservasi tiket Lebaran 2023, di antaranya 27 Februari untuk keberangkatan 13 April, 28 Februari untuk keberangkatan 14 April, 3 Maret untuk keberangkatan 17 April, dan 8 Maret untuk keberangkatan 22 April.

Kemudian, 10 Maret untuk keberangkatan 24 April, 12 Maret untuk keberangkatan 26 April, 16 Maret untuk keberangkatan 30 April, dan 17 Maret untuk keberangkatan 1 Mei, 18 Maret untuk keberangkatan 2 Mei, dan 19 Maret untuk keberangkatan 3 Mei.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dalam rangka menghadapi Angkutan Lebaran ini, KAI akan melakukan berbagai kesiapan baik pada sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia.

Joni pun mengatakan KAI bersama seluruh stakeholderakan melaksanakan kegiatan Ramp Check atau inspeksi keselamatan Standar Pelayanan Minimum di seluruh wilayah operasi KA. Sementara, para petugas KAI juga terus dipersiapkan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan perjalanan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait penjualan tiket pada masa Angkutan Lebaran, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

[Gambas:Video CNN]