petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot gacor terbaik

slot langsung menang 667Jutaan kata 87109Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot gacor terbaik》

Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli******

Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Presiden Joko Widodo menjelaskan rencana jalur transportasi Kota Nusantara saat melakukan peletakan batu pertama sejumlah pembangunan fisik baru di ibu kota negara baru Indonesia tahap lima di Kecamatan Sapaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Muhammad Solih Januar/aa.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, mulai Juli mendatang.

"Juli (nanti). Saya nunggu airportdan jalan tolnya jadi (dahulu)," kata Jokowi di sela peresmian pembangunan sejumlah infrastruktur klaster keuangan di kawasan IKN, Kamis.

Jokowi memaparkan jika infrastruktur bandara dan jalan tol telah selesai dibangun maka waktu tempuh dari Bandara Nusantara ke IKN hanya 15 menit.

Baca juga: Jokowi bayangkan konser-konser besar kelak bisa diadakan di IKN

Pembangunan jalan tol juga akan mempersingkat waktu tempuh dari Kota Balikpapan ke IKN dari semula sekitar dua jam menjadi sekitar 45 menit.

"Jadi, betul-betul nanti kita harapkan dengan adanya fasilitas jalan tol, fasilitas bandara, maka airport trafficke IKN ini menjadi semakin ramai," ujar Jokowi secara terpisah, dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) di IKN.

Baca juga: Jokowi sebut mengatur pemindahan ASN ke IKN bukan perkara gampang

Ketika ditanyai wartawan tentang rencananya untuk mulai berkantor di IKN bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Juni, Jokowi menjawab Basuki yang terlebih dahulu akan berkantor di ibu kota baru Indonesia itu.

"Itu Pak Basuki," katanya.

IKN ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan peringatan HUT ke-79 RI.

Baca juga: Presiden Jokowi Groundbreaking BRI International Microfinance Center di IKN
Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi peran BRI dalam pengembangan UMKM Indonesia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Prancis rilis daftar senjata untuk Ukraina******

Prancis rilis daftar senjata untuk Ukraina
Prajurit Ukraina dari Brigade Serangan Udara ke-80 bersiap untuk menembakkan senjata artileri Howitzer M119 ke arah pasukan Rusia, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, dekat Bahmut, wilayah Donetsk, Ukraina, Kamis (16/2/2023). (ANTARA FOTO/Reuters-Marko Djurica/hp.)
Paris (ANTARA) - Kementerian Pertahanan Prancis merilis daftar bantuan militer yang diberikan ke Ukraina selama konflik yang berlangsung kurang lebih dua tahun, termasuk rudal jarak jauh dan sistem pertahanan udara.

Daftar tersebut terdiri atas 50 bagian dan mencakup alat pelindung diri, perangkat komunikasi serta drone, menurut data di situs Kemenhan. Senjata-senjata itu telah diserahkan ke Kiev pada 31 Desember 2023.

Sistem pertahanan udara yang diberikan meliputi dua sistem roket Crotale NG, enam sistem rudal Mistral dan satu sistem SAMP/T. Prancis juga mencatat rudal jarak jauh SCALP, tetapi tidak disebutkan jumlahnya.

Selain itu, Paris juga memasok Kiev 30 sistem artileri self-propelledCaesar, enam howitzer TRF1, empat sistem peluncuran roket ganda serta 10 mortir. Bantuan itu mencakup 1.002 senjata anti-tank AT4 dan tiga sistem rudal Milan.

Sebanyak 38 tank roda AMX10 RC dan 250 kendaraan lapis baja yang dilengkapi untuk kendaraan tempur atau medis dan juga 120 kendaraan off-road serta enam truk juga dipasok oleh Prancis.

Sementara itu, Ukraina juga menerima sumbangan 160 drone pengintai dan 10 perangkat pendeteksi drone.

Pengiriman 30 perahu Zodiacs Futura, 55 senapan mesin berukuran 7,62 mm, 560 senapan mesin berukuran 12,7 mm, 1.000 senapan Famas dan 20 senapan sniper juga termasuk di dalamnya, demikian dilansir TASS.

Sumber: TASS-OANA

Baca juga: Jepang Jadi Tuan Rumah Konferensi Untuk Tingkatkan Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Ukraina
Baca juga: Luksemburg: Pengiriman pasukan Barat ke Ukraina potensi picu PD III

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot gacor pulsa tanpa potongan

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
daftar akun slot terbaru
leci123
bonanza 138 slot
game slot yang lagi gacor
limit shopee pinjam tertinggi
cara mengembalikan limit kredivo
slot logam 77
jackpot 123 slot
warungslot88
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot maxwin
Bab 2 klikvegas
Bab 3 benua138
Bab 4 kredivo iphone 11
Bab 5 market898
Bab 6 slot resmi terbaru
Bab 7 clan4d
Bab 8 daftar situs slot
Bab 9 kitkat 777 slot
Bab 10 cocol88 rtp
Bab 11 slot paling terkenal
Bab 12 mgo55 slot
Bab 13 pemain slot terbaik
Bab 14 cara ajukan kredit di akulaku
Bab 15 paito vietnam pool
Bab 16 buku mimpi 65
Bab 17 pilot138
Bab 18 cara membayar di kredivo
Bab 19 fajartoto
Bab 20 situs judi slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8895bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

penyelamatan ekstrem

situs slot777 deposit pulsa tanpa potongan
Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menunjukkan lima jenis surat suara pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat paling kuat, Tang Seng

daftar pinjol bunga rendah tenor panjang
Dinas Koperasi Kulon Progo latih pelaku UMKM digital entrepreneurship
Produk UMKM Kulon Progo. (ANTARA/HO-Dokumen Iffah Mufidati.)
Pelatihan DEA bertujuan untuk mendorong peningkatan keterampilan digital, mulai dari dasar hingga menengah bagi calon pelaku usaha UMKM, dan pelaku usaha UMKM.
Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan pelatihan digital entrepreneurship academybagi 80 pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan usaha mereka.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo Iffah Mufidati di Kulon Progo, Senin, mengatakan program digital entrepreneurship academy (DEA) merupakan beasiswa pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat umum calon pelaku UMKM, serta pelaku usaha UMKM yang ingin naik kelas dalam hal pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan usaha.

"Pelatihan DEA bertujuan untuk mendorong peningkatan keterampilan digital, mulai dari dasar hingga menengah bagi calon pelaku usaha UMKM, dan pelaku usaha UMKM," kata Iffah.

Baca juga: BPSDMP Yogyakarta-Pemkab Batang gelar pelatihan digital UMKMIa mengatakan akademi ini menargetkan peserta dari masyarakat umum yang ingin memulai usaha, maupun pelaku UMKM (digitalent.kominfo.go.id).

"Pada era digital ini, pelaku usaha UMKM harus inovatif dalam menjual produknya," katanya.

Narasumber pelatihan dari Universitas Jenderal Soedirman Dyah Perwita memberikan materi tentang membangun kewirausahaan, mengenal, dan merancang model bisnis, perencanaan profit plan, memanfaatkan teknologi digital untuk bisnis, memasukkan bisnis ke dunia digital, pemasaran digital, membuat konten promosi digital.

"Materi tersebut untuk merangsang supaya pelaku UMKM mulai menjual dan mempromosikan produk secara digital," katanya.

Baca juga: UMKM lima kota dilatih optimalisasi bisnis jelang Ramadhan

Salah satu peserta DEA, Miyati mengaku sangat senang bisa mengikuti pelatihan ini karena mendapat banyak ilmu soal produksi, inovasi produk, hingga pemasaran secara daring.

Ia mengatakan memiliki usaha membuat rempeyek tumpuk di Sentolo, dan  menjual produk dengan dititipkan di warung-warung.

"Setelah ikut pelatihan, saya akan menjual secara daring dan mempromosikan rempeyek tumpuk lebih menarik lagi," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

hunian303
Selandia Baru jadikan RI pangsa pasar produk halal
Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan Selandia Baru Andrew Hoggard (kiri) berpose dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu menjelang agenda pertemuan dengan kalangan pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden).
Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Pemerintah Selandia Baru menjadikan Indonesia sebagai peluang pasar perdagangan produk dengan sertifikat halal untuk meningkatkan volume ekspor produk terbaiknya.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan Selandia Baru Andrew Hoggard dalam agenda pertemuan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat.

"Kami melihat Indonesia sebagai pasar perdagangan halal di dunia. Sebagai negara dengan penerima ekspor terbesar di dunia," katanya.

Ia mengatakan Indonesia dan Selandia Baru memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan total nilai perdagangan 3 miliar dolar Selandia Baru per September 2022 hingga September 2023.

Hoggard yang juga menjabat Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru itu, menyebut perekonomian Indonesia penting bagi keberlangsungan ekspor berbagai produk dari sapi perah.

"Indonesia adalah pasar ekspor kami yang tumbuh paling cepat kedua pada tahun 2022 dan sekarang menjadi pasar terbesar kedua untuk produk susu Selandia Baru," katanya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf temui PM Luxon bahas solusi perdagangan RI-Selandia Baru

Ia mengatakan kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan pentingnya kemitraan bilateral RI-Selandia Baru yang telah terbangun lama.

"Ekspor kami berkontribusi bagi ketahanan pangan Indonesia dan kami juga melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang sangat penting dan berharga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan komitmen Selandia Baru untuk menyajikan produk-produk yang berkualitas dan memenuhi standar hukum syariah maupun regulasi perdagangan bagi Indonesia.

Terkait dengan hal itu, kata dia, Selandia Baru telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI untuk meningkatkan ekspor produk halal Selandia Baru ke Indonesia.

"Selandia Baru bangga untuk menjadi negara barat yang bisa memproduksi produk halal yang telah terinstitusi melalui platform elektronik di sistem halal," katanya.

Ia berharap RI dan Selandia Baru dapat menempuh kerja sama yang lebih konkret di industri halal melalui penandatanganan mutual recognition arrangement (MRA) atau kesepakatan yang mendorong adanya saling pengakuan terhadap produk halal dari kedua negara.

"Maka dari itu saya berharap kita bisa menandatangani komitmen MRA yang akan menjamin konsumen Indonesia akan terus percaya dengan produk-produk Selandia Baru," ujarnya.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret
Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres ajak WNI di Selandia Baru tangkap peluang bilateral perdagangan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

pinjam syariah
KPK segera sidangkan penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan para terdakwa pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jaksa KPK Gilang Gemilang, pada Jumat (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Stevi Thomas C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, yakni Kristian Wuisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanudin.

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan dalam waktu dekat segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim.

"Informasi dari Panitera Muda Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu (6/3)," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca juga: Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pitcher Diamond Ace Kembali

jasapoker
Pemkab Biak Numfor dapat tambahan 389 guru PPPK
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Papua, Jalan Mohammad Yamin Mandala Distrik Biak Kota. ANTARA/Muhsidin
Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, mendapatkan tambahan 389 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan di sekolah di daerah setempat.

"Formasinya 491 guru PPPK tetapi yang terisi 389 guru. Kini tinggal menunggu keluarnya nomor induk pegawai dan SK penempatan dari Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor Kamaruddin di Biak,Senin.

Baca juga: Pemkab Pati optimalkan penambahan guru lewat penerimaan PPPK

Ia mengatakan, adanya tambahan guru PPPK sangat membantu Pemkab Biak Numfor untuk mengisi formasi guru ASN yang pensiun.

Dari ratusan tenaga guru PPPK yang diterima formasi 2023, menurut Kamaruddin, penempatannya akan diprioritaskan di sekolah yang ada di kampung pinggiran.

Selain itu, penempatan guru PPPK diutamakan di  sekolah yang kurang tenaga pengajarnya karena sudah pensiun, berhalangan tetap, dan meninggal dunia.

Baca juga: Bupati Bangkep minta PPPK guru laksanakan tugas dengan baik

"Kehadiran guru PPPK sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah," kata Kamaruddin.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Biak Japosman Situmorang berharap para guru PPPK yang telah mengirimkan biodata pengurusan nomor induk pegawai diminta tetap melakukan tugas mengajar siswa sekolah tertentu.

"Untuk penempatan lokasi tempat sekolah mengajar akan ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," ujar Japosman.

Baca juga: Pemkot Cirebon angkat 320 guru honorer jadi PPPK

Dari 389 guru PPPK yang diterima, menurut dia, sebagian besar masih melaksanakan tugas mengajar di berbagai satuan pendidikan.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Super Raja segala Raja

cara dapat uang dari mitra bukalapak
"Dune: Part Two" meraup Rp1,2 triliun di Amerika Utara
Aktor Timothee Chalamet berperan sebagai Paul Atreides dalam film "Dune: Part Two". (ANTARA/HO-Warner Bros)
Jakarta (ANTARA) - "Dune: Part Two" telah meraup pendapatan 81,5 juta dolar AS atau Rp1,2 triliun lebih dari penjualan tiket di bioskop-bioskop Amerika Utara, menjadikannya sebagai film dengan pendapatan akhir pekan penayangan perdana terbesar tahun ini.

Di box office internasional, film sekuel garapan sutradara Denis Villeneuve itu mengumpulkan pendapatan 97 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun menurut siaran Variety.

Dengan demikian, "Dune: Part Two" telah berhasil mengantongi pendapatan total lebih dari Rp178 juta dolar AS atau sekitar Rp2,7 triliun pada pekan pertama penayangannya.

"Ini pembukaan yang luar biasa untuk (sekuel) fiksi-ilmiah," kata David A. Gross dari firma konsultan film Franchise Entertainment Research sebagaimana dikutip oleh Variety.

Seperti film pertamanya, "Dune: Part Two" populer di IMAX dan format pemutaran film premium lain di Amerika Utara.

Format penayangan film premium berkontribusi hingga 48 persen dari pendapatan domestik film, sedangkan IMAX menyumbang pendapatan penjualan tiket 18,5 juta dolar AS (Rp291 juta), mewakili 23 persen dari pangsa pasar.

"Dune: Part Two" yang diproduksi dan didanai bersama Legendary Entertainment dibuat dengan biaya 190 juta dolar AS dan sekitar 100 juta dolar AS lagi untuk promosi ke audiens global.

Angka penjualan tiket awal sekuel tersebut sudah jauh melampaui "Dune", yang pada pembukaan mengumpulkan 41 juta dolar AS pada 2021.

Bagian pertama dari film itu secara global berhasil mengumpulkan pendapatan total 402 juta dolar AS.

Film "Dune: Part Two" dibintangi oleh Timothee Chalamet, Zendaya, Austin Butler, dan Stellan Skarsgard.

Baca juga: Zendaya ungkap tantangan adegan romantis di "Dune: Part Two"
Baca juga: Tim Blake Nelson bergabung dalam jajaran pemeran "Dune: Part 2"

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024