situs slot bonus

Setan Fana

area188 slot

Anies Baswedan salurkan hak suaranya di TPS 60 Lebak Bulus******

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyalurkan hak suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 60, Jalan Lebak Bulus 2, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu.

Anies bersama keluarganya tiba di TPS 60 sekitar pukul 08.20 WIB. Dia turut mendorong kursi roda sang ibu, Aliyah Rasyid Baswedan, yang juga menyalurkan hak suaranya di TPS serupa.

"Alhamdulillah, kami sekeluarga sudah menyelesaikan hak konstitusional, dalam mencoblos untuk pemilihan presiden dan pemilu," kata Anies.

Bersama keluarga, Anies menyelesaikan seluruh proses pencoblosan di TPS tersebut sekitar pukul 09.00 WIB. Mantan gubernur DKI Jakarta itu lalu memberikan keterangan pers kepada wartawan yang berada di TPS 60.

Baca juga: Surya Paloh ungkap kemungkinan koalisi antara AMIN dan Ganjar-Mahfud

Selanjutnya, Anies balik ke kediamannya sebelum menuju ke Rumah Perubahan Anies-Muhaimin di Jalan Pangeran Diponegoro No. 10, Jakarta Pusat, Jakarta.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Baca juga: Anies Baswedan bawa bekal doa sang ibu sebelum ke TPS

Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.

Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilu 2024 diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: Anies ajak masyarakat Indonesia salurkan hak suara di Pemilu

Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

lagu sebenarnya

sizi99

Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri******

"Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,”

Jakarta (ANTARA) - Polri bersama CEO KBA News Ramadhan Pohan bekerja sama mengusut penyebar hoaks atau berita bohong yang memuat narasi terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Pemilu 2024.
 
 Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut pihaknya sudah meminta klarifikasi CEO KBA News Ramadhan Pohon terkait buletin digital yang menayangkan berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik yang dihasilkan oleh KBA Newspaper.
 
 "Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,” kata Trunoyudo.
 
 Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kata Trunoyudo, diduga ada pihak tak bertanggung jawab yang sengaja menyebarkan hoaks mengatasnamakan atau mencatut KBA News.
 
 Jenderal polisi bintang satu itu menambahkan, KBA News rencananya akan melaporkan pembuat buletin digital tersebut kepada kepolisian.
 
 “Diduga modusnya mencatut nama KBA News, lalu membuat narasi hoaks. Dari pihak KBA News tadi mengatakan akan mengklarifikasi bahwa hoaks tersebut tidak pernah dibuat oleh redaksinya," katanya.
 
 Selain itu, kata Trunoyudo, pihak KBA News juga akan membuat surat klarifikasi kepada Kapolri dan melaporkan pencatutan nama medianya.
 
 Tidak hanya itu, lanjut dia, KBA News juga siap bekerja sama dengan Polri untuk mengusut pelaku pembuat dan penyebar hoaks tersebut.
 
 “Kami berterima kasih, Pak Ramadhan Pohan juga mengatakan akan bekerja sama dengan kami untuk mengusut pelaku pembuatan berita bohong yang mencatut nama media KBA News tersebut," ujar Trunoyudho.
 
 Adapun berita hoaks yang dimaksud adalah, beredar buletin digital dengan nama KBA News Paper yang memuat narasi soal Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Pilpres 2024.
 
 Buletin digital tersebut dibuat dalam format PDF diberi judul "Langkah Senyap Masif dan Tersetruktur LSP Untuk Prabowo dan Gibran", terdiri atas 91 halaman.
 
 Di halaman depan buletin digital tersebut, terpampang foto Kapolri, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Suntana, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Iriana Jokowi, dan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
 
 Polri juga menegaskan informasi yang dimuat dalam buletin digital tersebut adalah berita bohong alias hoaks.
 
 Terpisah, CEO KBA News Ramadhan Pohan di Mabes Polri pagi tadi, menyampaikan bahwa buletin digital yang memuat berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik pihaknya baik itu KBA News online maupun KBA News cetak.
 
 Pohan mengatakan dirinya sudah berkoordinasi intensif dengan kepolisian yang responsif meminta klarifikasi pihaknya.
 
 Atas penayangan buletin digital yang mencatut nama medianya, Pohan mengaku pihaknya dirugikan dan bakal membuat laporan polisi untuk mengusut pelakunya.
 
 "Kami merasa dirugikan dan kami melaporkan dan kami ingin kepolisian juga mencari tau, dan menuntaskan untuk mendapat pelakunya ini dan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menurut hukum yang belaku," kata Pohan.
 
  

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jiehou tidak untuk dijual

semua erek erek

Menjaga kewarasan dalam pemilu berbalut kasih sayang******

... mereka (perlu) menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika pakar kesehatan ditanya mengenai siapa saja yang rentan mengalami gangguan mental usai pemilihan umum yang kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang alias Valentine, jawabannya adalah siapa saja. Baik itu peserta pemilu yang kalah, pendukung mereka maupun para pemilih calon, seperti dikatakan dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Ashwin Kandouw, Sp. K.J.

Gangguan mental ini bisa mulai dari stres atau berada pada keadaan tidak tidak bisa menghadapi tekanan, kemudian apabila berlanjut dapat menjadi cemas, berlanjut ke depresi hingga psikosis atau kehilangan kemampuan menilai realitas.

Bagi mereka yang kalah dalam pemilu, cemas bisa muncul karena merasa khawatir harus bertanggung jawab terhadap dukungan-dukungan finansial yang didapatnya dan rasa malu yang muncul.

Saat cemas ini berkepanjangan, seseorang berisiko terkena depresi yang ditandai gejala seperti sedih berkepanjangan, misalnya, lebih dari 2 minggu, lalu kehilangan kesenangan dari hobi-hobinya, penurunan tenaga sehingga menjadi cepat lelah, dan penurunan konsentrasi sehingga sulit fokus.

Gejala depresi lainnya bisa juga perubahan nafsu makan baik itu turun atau malah menjadi makan berlebihan, perubahan pola tidur entah itu sulit masuk tidur atau mudah terbangun serta ada kecenderungan menarik diri dari pergaulan dan mengalami penurunan kepercayaan diri, ragu untuk mengambil keputusan dan pada tahap berat melukai diri sendiri, hingga mengakhiri hidup.

Selain depresi, gangguan mental yang bisa dialami seseorang termasuk dalam konteks pemilu yakni psikosis yakni kehilangan kemampuan menilai realita. Pasien psikosis dapat mulai berhalusinasi, misalnya, mendengar sesuatu padahal tidak ada suara apa pun, hingga mengalami waham, misalnya, meyakini dirinya menang padahal sebenarnya kalah.

Muncul atau tidaknya gangguan yang muncul ini sebenarnya bergantung dari sejumlah hal antara lain persepsi seseorang terhadap kekalahannya, kesiapannya menghadapi kekalahan, ketangguhan mentalnya untuk bisa menghadapi dan menerima kekalahan.

Di sisi lain, gangguan semisal stres juga bisa dialami individu yang belum mengambil keputusan atau ragu pada pilihan calon yang ada. Ini, menurut Ashwin wajar, terlebih banyaknya informasi yang bisa membuat calon pemilih bingung.

Kendati begitu, dia meyakini semua peserta pemilu sedikit banyak mereka memiliki niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Calon pemilih dapat melihat rekam jejak para calon khususnya capres dan cawapres, ketimbang fokus pada faktor suka atau tidak suka semata.

Paling tidak, dari rekam jejak ini, calon pemilih bisa mengeliminasi sosok yang dirasa paling jauh dari harapan.

"Kemudian mari memilih dengan hati yang rasanya paling tepat. Faktor like dan dislike itu pasti ada, tapi saya kira itu enggak bisa jadi patokan utama," kata Ashwin.

Selain rekam jejak, dalam konteks pemilihan capres dan cawapres, kampanye dan debat capres-cawapres yang digelar beberapa waktu lalu, dikatakan mampu meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihan mereka, atau setidaknya menjadi bahan referensi mereka, seperti diungkapkan pengamat politik lulusan Universitas Indonesia Pangi Syarwi Chaniago.

Kesiapan mental para peserta pemilu menjadi salah satu kunci mereka agar terhindar dari gangguan mental. Ashwin menyarankan mereka menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Kemudian, bagi calon pemilih, ada baiknya menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya, menerima siapa pun yang menang, kemudian meyakini pemimpin terpilih punya niat yang baik untuk bisa membangun bangsa ini.

Selanjutnya, lanjutkan hidup dan memperbanyak hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi, hiburan di luar pekerjaan yang dikerjakan rutin.

Sementara bagi yang belum menentukan pilihan, berusahalah memutuskan satu pilihan setidaknya saat hendak menuju tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi masuk TPS sudah tidak perlu berpikir lagi, masuk TPS sudah tinggal menjalankan. Keputusan diambil saat keluar rumah. Itu mengurangi stres kita saat berada di TPS," saran Ashwin yang berpraktik di Pondok Indah – Pondok Indah dan RS Pondok Indah – Bintaro Jaya itu.


Solusi Pemerintah

Dalam konteks Jakarta, masalah kesehatan mental seperti stres dan tekanan psikologi terkait pemilu, ini secara umum sering terjadi pada peserta pemilu yang gagal, seperti dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Luigi, M.P.H.

Hanya saja, belum ada data terkait ini merujuk Pemilu 2019. Kendati begitu, Luigi optimistis pada pemilu kali ini, seiring makin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan jiwa, mereka bisa mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbicara faktor penyebab, senada dengan Ashwin, ini antara lain tekanan untuk menang atau memenuhi harapan pribadi dan kelompok, kemudian investasi waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama kampanye.

Selain itu, dinamika persaingan yang tinggi dan terkadang negatif serta ketidakpastian hasil dan dampaknya terhadap karir atau masa depan politik mereka.

Untuk mengatasi stres ini, Luigi berpendapat peserta pemilu perlu untuk memiliki strategi koping yang efektif, seperti mendukung sistem sosial, konseling profesional, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.

Strategi koping yakni respons pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut.

Di sisi lain, guna menangani berbagai kondisi masalah mental, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyediakan fasilitas dan layanan Kesehatan Jiwa, dengan RSUD Duren Sawit sebagai pusat rujukan utama.

Nantinya, mereka akan melalui skrining dan tindak lanjut awal di 44 puskesmas di setiap kecamatan dan dapat dirujuk ke rumah sakit apabila perlu dilakukan tindak lanjut oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa.

Apabila ada peserta pemilu atau tim sukses dengan keluhan stres hingga gangguan kesehatan mental karena gagal memenangi Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, maka bisa menemui para psikolog yang tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta.

Di Jakarta Pusat, antara lain, bisa mengunjungi Puskesmas Cempaka Putih, Puskesmas Gambir, Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Menteng, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Senen, dan Puskesmas Tanah Abang

Lalu di Jakarta Utara dapat mendatangi Puskesmas Cilincing, Jakarta Barat bisa mengunjungi Puskesmas Palmerah, Puskesmas Tamansari, dan Puskesmas Kembangan.

Sementara di Jakarta Selatan antara lain Puskesmas Pancoran, Puskesmas Tebet, Puskesmas Setiabudi, Puskesmas Mampang Prapatan, Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Kebayoran Baru, dan Puskesmas Cilandak.

Terakhir, di wilayah Jakarta Timur, bisa mengunjungi Puskesmas Pasar Rebo, Puskesmas Ciracas, Puskesmas Cipayung, Puskesmas Kramatjati Puskesmas Duren Sawit, dan Puskesmas Matraman.

Pemilihan Umum 2024, suatu ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia, yang diikuti peserta terdiri dari partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk anggota DPD dan pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden.

Khusus untuk pasangan capres dan cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Di DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2024, merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), diikuti sebanyak 8.252.897 pemilih. Sementara itu, jumlah keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2023 yakni sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten/kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk 80 TPS khusus serta 18.737 jumlah pemilih di lokasi khusus.






 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Karier

serdadu88

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

cara dapat uang yang mudah

Kapolres Paser acungi jempol petugas panggul logistik akibat banjir******

Tanah Grogot, Kaltim (ANTARA) - Kapolres Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, AKBP Yusep Dwi Prastiya memberikan acungan jempol bagi petugas pengirim logistik terdiri dari Briptu Paswa, Serka Asman, dan panitia pemilihan kecamatan (ppk) setempat yang memanggul kotak suara akibat banjir di Desa Lusan.

"Penyaluran logistik ke Desa Lusan, Kecamatan Muara Komam, kemarin, penuh tantangan karena akses jalan menuju tempat penyimpanan logistik di Posyandu Desa Lusan terendam akibat meningkatnya debit air," kata AKBP Yusep di Tanah Grogot, Paser, Selasa.Didampingi Kapolsek Muara Komam Iptu Wahyudi, Yusep melanjutkan bahwa meski terkendala banjir, namun Petugas Pengamanan Pemilu dan Tim PPK berhasil sampai di Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lusan sekitar pukul 14.00 Wita, Senin kemarin.

"Adanya kendala itu tidak membuat patah semangat mereka yang bertugas. Dalam distribusi logistik kemarin, petugas menghadapi jalanan terendam banjir sehingga sulit untuk melintas. Namun saya salut dengan perjuangan mereka," katanya lagi.Sesampai di tujuan, lanjutnya, logistik pemilu diserahkan langsung dari PPK ke PPS Desa Lusan, sehingga keberhasilan ini juga mendapat apresiasi dari warga setempat, karena sebelumnya warga juga mengkhawatirkan soal distribusi ini akibat banjir.

Warga setempat menghargai kekompakan dan keuletan petugas dalam menghadapi rintangan banjir, karena warga juga ingin pesta demokrasi ini berjalan lancar.Saat distribusi logistik pada Senin kemarin, diketahui jalan menuju Desa Lusan tidak bisa dilalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat, sehingga kotak suara dan logistik pemilu lainnya harus dipanggul.

Menurut keterangan warga, jika tidak ada banjir, perjalanan dari pusat Kecamatan Muara Komam menuju Desa Lusan bisa ditempuh dalam waktu tiga jam, namun karena banjir, maka perjalanan menjadi lebih panjang, hingga mencapai lima jam."Meskipun dihadapkan pada kondisi yang sulit, namun semangat untuk melaksanakan tugas negara tetap menjadi prioritas. Keberhasilan mereka di tengah tantangan banjir ini menjadi cermin keteguhan dan dedikasi dalam melayani masyarakat demi suksesnya pemilu," katanya.

Baca juga: KPU: Cuaca dukung kelancaran distribusi logistik Pemilu di Jatim

Baca juga: KPU Sigi tuntaskan distribusi logistik Pemilu ke 15 kecamatan

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Bajingan Hiburan China

clan4d

Beberapa timses caleg mendaftar konsultasi stres di RSUD Taman Sari******

Jakarta (ANTARA) - Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari, Jakarta Barat, menerima konsultasi indikasi gangguan mental termasuk stres dari beberapa orang yang merupakan tim sukses caleg, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pendukung fanatik dan partisipan pemilu.

Layanan tersebut dibuka pada Senin-Sabtu pukul 12.00-21.00 WIB sesuai jadwal praktik psikiater. RSUD Taman Sari telah menerima pendaftaran dari 40 orang, beberapa di antaranya merupakan tim sukses calon anggota legislatif (caleg).

"Untuk pendaftaran dapat menghubungi 085892481576. Tarif pasien umum konseling dengan psikiater Rp60.000 saja," kata Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Taman Sari, dr Ngabila Salama saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis.

Jika ada rujukan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) maka konsultasi tanpa dipungut biaya atau gratis.

Baca juga: Antisipasi caleg stres, Jakbar tidak lakukan persiapan khusus
Baca juga: Dinkes DKI siap bantu tangani caleg stres

Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan uji stres gratis pada Selasa (20/2) mendatang. Layanan ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Soeharto Heerdjan.

"Akan ada interpretasi hasil tes canggih ini oleh psikiater dan psikolog klinis sekaligus penyuluhan," ujar dia.

RSUD Taman Sari juga berencana membuka layanan konsultasi secara daring (online) 
selama 15 menit per pasien sebagai penapisan awal kasus.

"Itu untuk memutuskan apakah perlu tatap muka dengan psikiater RSUD Taman Sari untuk konseling dan atau pengobatan atau tidak," kata dia.

Hingga kini, kata Ngabila, sudah ada 40 orang anggota tim sukses (timses) yang mendaftar di bit.ly/skriningjiwarsudtamansari. "Saat ini sudah 40 orang mendaftar dan beberapa di antaranya tertulis di kolom institusi sebagai timses caleg," kata Ngabila.
Baca juga: Dokter jiwa: Isu kecurangan Pemilu bisa memicu gangguan mental
Baca juga: Psikiater sebut caleg tanpa tujuan jelas rentan alami gangguan mental

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024