slot baru 2022

Dominasi Kaisar

Partai Buruh Tolak Mentah******

Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja. 

"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah. 

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Paranormal Azeroth

Dubes AS Sebut Ancaman Kriminalisasi UU KUHP Bisa Buat Investor Lari******

Duta Besar ASuntuk Indonesia Sung Kim ikut bersuara soal revisiUU KUHP di Indonesia. Ia mengatakan pasal-pasal mengenai ranah privat atau moralitas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disahkan DPR Selasa (6/12) ini berpotensi membuat investorasing lari dari Indonesia.

"Kami tetap prihatin bahwa pasal-pasal moralitas yang mencoba mengatur apa yang terjadi dalam rumah tangga antara orang dewasa yang saling menyetujui dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut Sung Kim, mengkriminalkan keputusan pribadi individu akan menjadi bagian besar dalam matriks keputusan banyak perusahaan dalam menentukan apakah akan berinvestasi di Indonesia atau tidak.

Ia menambahkan penting untuk melanjutkan dialog dan memastikan saling menghormati satu sama lain, termasuk orang-orang LGBT QI+.

"Negara-negara seperti Indonesia dan AS dapat saling belajar tentang cara memastikan masyarakat inklusif untuk semua," paparnya.

Sung Kim mengungkapkan keberhasilan G20 telah menunjukkan lintasan positif bagi masa depan Indonesia dan hal ini harus dipertahankan demi menarik investor.

Lebih lanjut, ia menerangkan salah satu alasan AS dan Indonesia memiliki hubungan yang begitu kuat adalah karena nilai-nilai bersama. Sung Kim pun mengklaim pengusaha AS sangat ingin memperdalam hubungan ini dan berinvestasi di Indonesia.

Pengusaha AS, kata dia, ingin menerima aturan jelas di suatu negara, sehingga mereka bisa memprediksi dampak potensial terhadap usaha.

"Di seluruh dunia, jika undang-undang tidak jelas, pengusaha seringkali enggan berinvestasi karena mereka tidak yakin bagaimana undang-undang yang berbeda dapat mempengaruhi operasi bisnis mereka," ujarnya.

Sebagai informasi RKUHP memang mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang perzinaan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

"Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai," bunyi Pasal 413 ayat 4.

RKUHP juga masih mengatur orang-orang yang tinggal bersama seperti suami istri tapi tanpa terikat perkawinan alias Kumpul Kebo. Aturan itu tertuang pada Pasal 414 ayat 1 dengan ancaman Pidana enam bulan.

"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 414 ayat 1.

Tindak kumpul kebo ini hanya bisa diadukan oleh suami atau istri bagi orang yang sudah terikat perkawinan. Sementara orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Menteri PUPR: Investor Sudah Bisa Masuk ke IKN Kuartal II 2023******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap investor, lokal maupun asing, mulai masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai kuartal kedua tahun depan.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C yang berfokus pada pengembangan KIPP untuk perkantoran.

"Nanti pada kuartal II 2023, diharapkan mereka (investor) baru masuk," ujarnya di Jakarta, Minggu (4/12).

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal agar bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Hal ini dikarenakan anggaran untuk IKN hanya sekitar 20 persen-30 persen yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Yang 20 persen-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022, seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023," katanya.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono mengaku siap memulai pembangunan KIPP wilayah 1B dan 1C IKN Nusantara. Ia mengungkapkan sekitar 183 investor Malaysia meminati proyek pembangunan ibu kota baru tersebut di Paser Penajam Utara, Kalimantan Timur.

Jika para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di IKN, investasinya menggunakan bermacam skema apakah investasi murni, KPBU dan sebagainya tergantung pada jenis kegiatannya.

Para investor Malaysia tersebut berminat untuk melakukan investasi dalam pembangunan di IKN, dengan sektor-sektor yang diminati, seperti perumahan, rumah sakit, pendidikan, startup, energi, dan sebagainya.

Negara-negara lainnya yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.

Terbaru, sebanyak 21 negara Uni Eropa, seperti Italia, Polandia, Belgia sampai dengan Swedia turut menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Pesawat Monster

Jadwal Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Jangan sampai Terlewat******

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMNmembuka Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2. Rekrutmen ini merupakan lowongan kerjauntuk lebih dari 890 posisi di lebih dari 30 perusahaan pelat merah.

Jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2 berlangsung pada 1-7 Desember 2022. Sebelumnya, FHCI pernah membuka Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 1 pada April 2022.

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Usia maksimal per 1 Desember 2022, yaitu Diploma III: 27 tahun, Sarjana/Diploma IV: 30 tahun, dan Pascasarjana: 35 tahun
• IPK minimal 2,75
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
• Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.
• Dokumen SKCK dari Kepolisian jika ada.
• Sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja jika ada.
• Rekomendasi berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creatorataustart upjika ada.

Ketentuan Umum

Berikut ketentuan umum Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

• Pelamar hanya boleh mendaftar satu posisi di BUMN.
• Rekrutmen tidak dipungut biaya. Jika ada yang meminta biaya, harap lapor ke FHCI.
• Pendaftaran hanya melalui rekrutmenbersama.fhcibumn.id.
• Seleksi dilakukan onlinedan pengumuman hasil seleksi hanya di rekrutmenbersama.fhcibumn.id.
• Pelamar menanggung biaya akomodasi dan transportasi masing-masing selama proses rekrutmen.
• Pelamar wajib melakukan registrasionlinedi rekrutmenbersama.fhcibumn.id.
• FHCI berhak menetapkan kandidat yang memenuhi kualifikasi di setiap tahapan seleksi.
• Hasil keputusan FHCI bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.
• Masa registrasi online pada 1-7 Desember 2022.

Lihat Juga : Rekrutmen Bersama BUMN Siap Dibuka di 30 Perusahaan

Jadwal Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Ilustrasi. Jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2 (Foto: Safir Makki)

Berikut jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

1. Tahap 1: Registrasi online

Berlangsung pada 1-7 Desember 2022

2. Pengumuman Tahap 1

Berlangsung pada Desember 2022 (tanggal pasti belum ditentukan)

3. Tahap 2: Tes Online Tahap 1

Berlangsung pada 21-28 Desember 2022. Tes online berupa tes kompetensi dasar dan AKHLAK.

4. Pengumuman Tahap 2

Berlangsung pada Desember 2022 (tanggal pasti belum ditentukan)

5. Tahap 3: Tes Online Tahap 2

Berlangsung pada 8-10 Januari 2023. Tes onlineberupa tes bahasa Inggris.

6. Pengumuman Tahap 3

Berlangsung pada Januari 2023.

7. Tahap 4: TKB, Wawancara, dan MCU

Berlangsung pada 20-28 Januari 2023. Tahap 4 terdiri dari Tes Kemampuan Bidang (TKB), wawancara, dan medical check up(MCU) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing BUMN.

8. Pengumuman Final Calon Pegawai BUMN

Berlangsung pada Januari 2023 (tanggal pasti belum ditentukan)

9. Inagurasi

Berlangsung pada 31 Januari 2023

Perlu diketahui, seluruh jadwal ini dapat berubah berdasarkan keputusan Panitia Rekrutmen dan Seleksi FHCI. Jika ada perubahan, peserta akan diberitahu.

Tata Cara Melamar

Berikut tata cara melamar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

1. Pelamar melakukan registrasi online di rekrutmenbersama.fhcibumn.id sesuai petunjuk pendaftaran.
2. Pelamar wajib memiliki email pribadi dan nomor handphone(hp) yang aktif selama seleksi. Dilarang menggunakan emailorang lain.
3. Pelamar tidak dapat mengubah data dan dokumen yang sudah dikirim.
4. Dokumen wajib pendaftaran terdiri dari foto profil, Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL), dan transkrip nilai. Jika ada dapat sertakan juga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dokumen lain seperti sertifikat pelatihan, dan surat rekomendasi.

Alur Registrasi Online

Berikut alur registrasi online Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

1. Registrasionlinedi rekrutmenbersama.fhcibumn.id, lalu aktivitasi akun yang dikirimkan ke email.
2. Lengkapi CV dan dokumen persyaratan di menu 'Daftar Riwayat Hidup'.
3. Pilih posisi yang diinginkan.
4. Tunggu informasi selanjutnya dari FHCI mengenai proses dan tahapan seleksi.

Lihat Juga : Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Demikian jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2. Semoga membantu.

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Kemendag Angkat Suara soal Tahu Bakal Lenyap di Jakarta******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) angkat suara soal kelangkaan tahu di pasar-pasar Jakarta dan sekitarnya, karena para pedagang tidak lagi menjual tahubeberapa hari terakhir.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan pemerintah terus memantau ketersediaan pasokan dan kestabilan harga kedelai sejak awal tahun ini.

Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan telah melaksanakan program Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe sebesar Rp1.000 per kilogram (kg) melalui penugasan kepada Bulog.

Kemendag juga telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis lainnya serta pemerintah daerah (pemda) dalam memperluas dan meratakan cakupan perpanjangan program tersebut dengan memfasilitasi pengrajin tahu dan tempe di setiap wilayah untuk menghubungi koperasi produsen tempe tahu Indonesia (KOPTI).

Selain itu, Kopti yang berada di luar Gakoptindo juga dapat bergabung dan turut menikmati manfaat program pemberian bantuan kedelai.

Sementara, pemda disebut telah melakukan upaya pencegahan inflasi, seperti operasi pasar dan pasar murah di wilayah masing-masing.

"Untuk itu, perajin tahu dan tempe dapat mengoptimalkan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha memproduksi tahu dan tempe," ungkapnya.

Penjual olahan kedelai di pasar Jakarta maupun Depok hanya menjual tempe sejak Senin (5/12). Hal ini terjadi karena paguyuban penjual tahu se-Jabodetabek dan Banten melakukan demo.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo paguyuban penjual tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," kata Ipang, penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Menurutnya, demo dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada para pembeli bahwa harga tahu bakal naik. Ia mengatakan kecil kemungkinan mengharapkan penurunan harga kedelai dari pemerintah.

Aksi mogok produksi ini dijadwalkan selesai pada Rabu (7/12) dan bakal dibarengi dengan kenaikan harga tahu sebesar Rp500 per bungkus.

Di lain sisi, Dwi selaku penjual tahu tempe di Pasar Minggu masih menjajakan stok tahu yang dimilikinya dengan harga melejit hingga Rp10 ribu per bungkus. Namun, ia tidak menampik ada aksi mogok produksi sejak Senin (5/12).

"Tahu Rp10 ribu per bungkus. Lagi gak ada stok, pada demo. Tadinya Rp7.000- Rp8.000 per bungkus. Kalau tempe masih Rp6.000," jelasnya.

Di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat, tahu juga tak dijual. Para penjual kompak mengatakan bahwa ada demo atau mogok produksi dari paguyuban penjual tahu.

Yuni selaku penjual tahu dan tempe di Pasar Kemiri Muka menambahkan ada kenaikan harga tahu dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, langkah produsen untuk mengecilkan ukuran tahu dianggap sudah tidak mempan.

"Tahu gak ada, kosong sudah dua hari. Harganya mau naik. Kalau tahu kan sistemnya bos, anak buahnya harus banyak. Bakal ada lagi Kamis (8/12), naik langsung harganya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

PTPN IV Eksekusi 96 Ha Lahan HGU Usai Puluhan Tahun Diduduki Warga******

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV mengantongi kekuatan hukum tetap atas lahanseluas 96,47 hektare (ha) di Kebun Balimbingan. Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu dikuasai puluhan tahun oleh warga sekitar.

Kepala Polres Satuan Intelkam Simalungun Iptu Teguh Raya Putra Sianturi menyebut PTPN IV telah mengajukan permohonan eksekusi lahan di Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tersebut.

"Prinsipnya, pertemuan hari ini kita lihat ada itikad baik, baik dari PTPN IV maupun masyarakat. Sehingga, kita harapkan ada kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini," katanya, Selasa (6/12).

Perwakilan PTPN IV Harri Sugandi Hutagalung menuturkan perusahaan menawarkan uluran Sugu Hati, meskipun bukan kewajiban. Menurut dia, bantuan itu sebagai bentuk kemanusiaan terhadap para penggarap lahan yang terlanjugn menduduki areal.

"PTPN IV juga akan tetap menyalurkan berbagai bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar areal perkebunan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ungkapnya.

Eksekusi lahan merupakan bagian dari upaya PTPN IV selaku perusahaan negara untuk menyelamatkan aset-asetnya. Perintah itu tertuang pada Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 15/MBU/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 juncto Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

"Dalam pelaksanaannya, PTPN IV selalu mengedepankan pendekatan persuasif kepada para penggarap. Hal ini dilakukan demi membendung segala potensi gesekan. Masukan dan saran-saran yang dihasilkan pertemuan ini akan kami sampaikan ke manajemen," kata Harri.

Mewakili warga, Darman, menyampaikan saran dan usulan sebelum eksekusi dilakukan. Pada dasarnya, warga akan taat apabila eksekusi dilakukan sesuai keputusan hukum yang berlaku.

"Saya setuju apapun keputusan hukum memang harus didukung. Tapi tentunya harus melalui undang-undang yang berlaku," kata Darman.

Kegiatan sosialisasi eksekusi lahan dihadiri oleh sejumlah unsur dari PTPN IV, antara lain General Manager Distrik I PTPN IV Masaeli Lahagu, Manajer Kebun PTPN IV Balimbingan Aulia Irfan, serta Kepala Sub Bagian Legal Aset PTPN IV M Syafri Siregar.

Selain itu, hadir pula Camat Tanah Jawa, Pangulu Nagori Bah Kisat, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun serta unsur Mahkamah Agung.

Upaya pengamanan aset ditempuh PTPN IV dengan jalan panjang. Perjuangan bermula sejak 1997 silam. Awalnya, muncul sekelompok penggarap yang mengklaim kepemilikan lahan seluas 105 ha di areal Kebun Balimbingan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Klaim itu kemudian digugat PTPN IV ke Pengadilan Negeri Simalungun. Pengadilan lalu menerbitkan Nomor Putusan 09/PDT/G/1997/PN-Sim tanggal 23 Maret 1998 yang isinya mengabulkan gugatan. Lahan seluas 105,27 ha yang diklaim ternyata aset PTPN IV.

Sekelompok orang yang menggarap akhirnya diminta untuk mengosongkan sekaligus membongkar tanaman dan bangunan mereka. Tak puas dengan keputusan itu, tergugat melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, banding ditolak. Mereka berlanjut menempuh jalur kasasi.

[Gambas:Video CNN]

Sama seperti sebelumnya, kasasi juga ditolak Mahkamah Agung dengan amar putusan nomor 24K/PDT/2000. Begitu pun di tingkat Peninjauan Kembali yang berujung penolakan dengan amar putusan nomor 251PK/PDT/2009.

Meski sudah sah mengantongi legitimasi, PTPN IV belum bisa menguasai kembali lahannya. Lalu, perusahaan akhirnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Simalungun pada pertengahan 2014 lalu.

Pengadilan kemudian merespons dengan menerbitkan penetapan nomor 09/Pdt.G/1997/PN-Sim. Panitera diperintahkan untuk mengukur dan mengidentifikasi objek perkara dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hasilnya diketahui bahwa lahan seluas 96,47 ha itu terdaftar dalam areal HGU Nomor 7 tanggal 12 November 2008 yang dikantongi PTPN IV. Titik terang muncul setelah PTPN IV kembali mengajukan permohonan ketiga pada 29 September 2022.

Pengadilan Negeri Simalungun akhirnya menerbitkan surat nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, diketahui bahwa terdapat 43 unit bangunan penggarap di areal Kebun Balimbingan.