petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

akun digital kredivo

dewa234 demo 631Jutaan kata 821897Orang-orang telah membaca serialisasi

《akun digital kredivo》

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian
Arsip Foto - Aliansi Mogok Makan Untuk Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menggelar konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (6/8/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz/am.
Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU******

Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsyad Rasyid di Posko Pemenagan TPN Teuku Umar Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Devi Nindy/pri.
Kami masih menunggu hasil resmi penghitungan suara manual yang dilaksanakan
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsyad Rasyid mengatakan pihaknya menunggu hasil resmi penghitungan suara secara manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menanggapi hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2024.

"Kami masih menunggu hasil resmi penghitungan suara manual yang dilaksanakan," ujar Arsyad di Jakarta, Rabu.

Arsyad mengatakan di tiap partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md, tengah dilakukan proses tabulasi.

Dia juga mengatakan untuk para pendukung Ganjar-Mahfud yang tengah bersemangat, agar tetap tenang menghadapi hasil-hasil yang keluar.

Baca juga: Ratusan relawan menonton hitung cepat di markas pemenangan AMIN

Baca juga: KedaiKOPI prediksi Pilpres 2024 satu putaran

"Jadi jangan dulu mendengarkan apa hasil-hasil yang ada sekarang ini, karena kami memonitor bahwa hasil yang ada sangat-sangat positif," ujar Ganjar.

KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI rekomendasi pemungutan suara susulan di TPS banjir******

Bawaslu RI rekomendasi pemungutan suara susulan di TPS banjir
Seorang warga mengamati visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden saat akan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 yang terkepung banjir di Desa Ngelowetan , Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Aji Styawan/pras.
Tangerang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan adanya pemungutan dan pencoblosan ulang pada masing-masing tempat pemungutan suara(TPS) yang terdampak bencana banjir.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja  di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa rekomendasi itu diberikan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti kerusakan atau kehilangan surat suara pemilu.

"Biasanya akan ada pemungutan susulan, ini sebagai langkah antisipasi," katanya.

Menurut dia, bencana banjir merupakan fenomena alam yang sulit diprediksi. Meski demikian Bawaslu dan KPU sudah melakukan pemetaan dari indeks kerawanan pemilu.

"Untuk pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama," ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya telah mendapat informasi rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan ada beberapa TPS yang terpaksa harus dilakukan pemungutan suara susulan.

Seperti terjadi di TPS yang ada di kawasan Puri Bintaro Indah, karena memang sempat mundur lantaran banjir. Namun, beranjak siang genangan surut.

"Alhamdulillah sudah surut, mulai pada berdatangan," kata dia.

Diketahui, ada sebanyak beberapa TPS di wilayah Tangerang Selatan terdampak bencana banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Rabu (14/02) dini hari.

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie pun langsung meninjau lokasi tempat pemungutan suara yang terendam banjir tersebut.

"Saya mendapatkan laporan di wilayah Pondok Aren ada kurang lebih 16 TPS yang harus ditunda," katanya.

Menurutnya, genangan banjir meluap dari aliran kali yang berada di belakang pemukiman sekitar. Ada satu sisi sungai belum diturap itu segera diprogramkan di Tahun Anggaran 2024 ini.

"Kurang lebih 200 meter tapi di luar itu saya minta perbaikan pondasi-pondasi dari tanggul karena dikhawatirkan terjadi rembesan-rembesan air," ujarnya.

Untuk menangani hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mengerahkan petugas BPBD dan sejumlah peralatan pompa menyedot air.
Baca juga: KPU Jaktim beri tambahan waktu pencoblosan bagi TPS terdampak banjir
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: 34 TPS di Kota Tangerang terdampak banjir

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot gacor pasti jp

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
judibro
momoslots
slot paling baru
bocoran slot gacor hari ini
96 togel
nagaslot168
togel62 login
tafsir mimpi 41
slot raja slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor terpercaya
Bab 2 kupon tiket com
Bab 3 daftar slot online terpercaya
Bab 4 totoonline
Bab 5 situs online terbaik
Bab 6 sboslot88
Bab 7 indo39
Bab 8 cuan 212 slot
Bab 9 odin4d
Bab 10 sgp vip slot
Bab 11 putihslot
Bab 12 178togel
Bab 13 mata 88 slot
Bab 14 bunga pinjaman online
Bab 15 hdpbet
Bab 16 pinjaman online cepat cair tanpa ribet 2021
Bab 17 voucher airbnb
Bab 18 bandarq228
Bab 19 bonus new member
Bab 20 slot gacor hari malam ini
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6668bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Guizhi Tongjian

pinjaman yang tidak terdaftar di ojk
TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia (kedua kiri) meninjau lokasi TPS yang berada di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan.

"Memang selama ini dari pemilu ke pemilu itu catatannya selalu ada masalah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan, Atiq Amalia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di Kalibata City pada Pemilu 2024 terdapat 13 TPS yang dipusatkan di beberapa lapangan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kalibata City yang berada di Kecamatan Pancoran, memang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu adanya antisipasi. Untuk itu pihaknya meninjau lokasi tersebut sebelum dan saat hari pemungutan suara.

"Memang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk kami besok akan turun bersama wali kota," tuturnya.

Atiq menambahkan, di pemilu sebelumnya, keributan yang terjadi di Kalibata City dikarenakan adanya warga yang memaksa untuk bisa menyalurkan hal suaranya. Padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut karena mereka kebanyakan merupakan pendatang.

Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan saksi parpol tak hanya awasi suara partainya
Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024
 
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan
Untuk mengantisipasi keributan, kata Atiq, sudah disepakati agar yang membuat keributan ditarik keluar TPS supaya tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan pengelola, Panwascam dan petugas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu harus dipastikan tidak ada keributan di TPS dan penyelesaian masalah dilakukan di luar TPS.

"Keributan biasanya dikarenakan penghuni menyodorkan KTP supaya bisa memaksa untuk memilih di sana. Dari pemilu ke pemilu selalu ada masalah seperti itu," katanya.

Selain di Kalibata City, TPS yang rawan keributan lainnya adalah di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Kasusnya pun serupa.

"Ada berapa ya titiknya, seperti di Kalibata City dan di sini (Rumah Jabatan Anggota DPR) juga ada. Di sini juga sama kasusnya, mereka tidak mendaftarkan, hanya menggunakan KTP. Jadi mereka memaksa juga untuk mencoblos," kata Atiq.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

nagabet123
TPS di Ambon bernuansa hari kasih sayang
Tempat Pemungutan suara bernuansa hari kasih sayang atau valentine day dengan warna serba merah muda dan membagikan cokelat bagi pemilih yang datang awal di TPS 06 di Kelurahan Urimessing, Ambon, Maluku, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Penina F Mayaut/aa.
... mencoba membuat sesuatu yang berbeda pada hari pemungutan suara bertepatan dengan hari kasih sayang 14 Februari...
Ambon (ANTARA) - Tempat Pemungutan suara (TPS) 06 di Kelurahan Urimessing, Ambon, Maluku, dihias bernuansa hari kasih sayang atau valentine day dengan warna serba merah muda.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan warga setempat sengaja mendekorasi TPS 006 dengan nuansa serba merah muda karena Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 bertepatan dengan hari kasih sayang yang jatuh pada 14 Februari 2024," kata Ketua KPPS pada TPS 06, Etwin Talla, di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan, nuansa hari kasih sayang terlihat dari dekorasi di TPS balon warna merah muda membentuk simbol cinta di belakang bilik suara.

Baca juga: KPPS di Natuna dekor TPS seperti kerajaan melayu

Dekorasi berbentuk cinta juga ditemukan di meja KPPS dalam berbagai corak dan ukuran, maupun di bangku antrean pemilih. Perempuan petugas KPPS menggunakan baju warna merah muda , sementara laki- laki menggunakan kemeja warna putih.

"Kami mencoba membuat sesuatu yang berbeda pada hari pemungutan suara bertepatan dengan hari kasih sayang 14 Februari, " katanya.

Baca juga: Pemkot Semarang gelar lomba TPS unik tingkatkan partisipasi pemilih

Selain bernuansa pink petugas KPPS juga memberikan cokelat kepada pemilih yang datang awal ke TPS.

"Jumlahnya tidak banyak tetapi kami berupaya memberikan cokelat sebagai tanda cinta kasih, dan Terima kasih telah memberikan suara di Pemilu 2024," ujarnya.

Salah satu pemilih di TPS 06, Velensya Sahetapy, mengaku senang bisa menyalurkan hal suara di Pemilu 2024. "Ini kali pertama saya mencoblos di Pemilu, selain salurkan hal suara juga saya menerima cokelat sebagai tanda kasih sayang dari petugas KPPS di hari kasih suara, " ujarnya.

Baca juga: Pemkab Bekasi gelar lomba TPS unik tingkatkan partisipasi pemilih

Selain TPS bernuansa hari kasih sayang, di TPS 02 kelurahan Wainitu kecamatan Nusaniwe, bernuansa budaya para pemilih yang datang ke TPS disambut musik hadrat.

Nuansa budaya mewarnai dekorasi pemungutan suara di TPS tersebut, petugas KPPS juga menggunakan baju daerah cele.

Baca juga: "Super Hero" jadi petugas KPPS di TPS 14 Jeruk Surabaya

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Ratu Pingwang

ide777
Suriah minta negara maju bantu negara berkembang atasi perubahan iklim
Garis besar wilayah Suriah dan Irak. ANTARA/Xinhua.
New York (ANTARA) - Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Duta Besar Qussai Dahhak, menekankan perlunya negara-negara maju untuk bertanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang guna memenuhi kewajiban memitigasi bencana dampak perubahan iklim.

Dalam debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan, Dahhak menuturkan bahwa Suriah, seperti negara-negara lain, terkena dampak perubahan iklim yang menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan kekeringan, penggurunan, dan badai debu yang berdampak negatif pada kehidupan warga Suriah dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dahhak menunjukkan bahwa pendudukan Israel yang terus berlanjut di wilayah Arab, termasuk Golan di Suriah, mempunyai dampak serius terhadap lingkungan.

Menurutnya, penjajahan Israel berakibat pada penghancuran lahan pertanian, penebangan pohon buah-buahan, mengubur limbah berbahaya, dan menggunakan senjata yang dilarang secara internasional.

Lebih lanjut ia turut menggarisbawahi perlunya untuk sepenuhnya mencabut tindakan koersif yang menghambat penyediaan dukungan teknis dan teknologi modern serta hibah dan bantuan yang dialokasikan untuk negara-negara berkembang dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dahhak lantaran Suriah sudah melakukan upaya terbaik untuk menangani bencana gempa bumi dahsyat yang melanda Suriah pada 6 Februari 2023 lalu.

Pemerintah Suriah telah berupaya melakukan penyelamatan dan memberikan perawatan dan dukungan kepada para korban.

Namun, tindakan koersif sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap rakyat Suriah, merampas pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terkena dampak.

Ia menyebut Amerika Serikat dan Uni Eropa menghambat bantuan dan pekerjaan kemanusiaan, menghalangi penyediaan alat berat, peralatan perlindungan sipil, peralatan medis dasar, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelamatkan para korban dari dampak gempa bumi.

Sumber : SANA-OANA

Baca juga: COP28: Sekjen PBB ajak pemimpin dunia akhiri siklus pemanasan global
Baca juga: Sri Mulyani: RI bertekad menginspirasi dunia dalam penanganan iklim
Baca juga: Dunia puji aksi iklim Indonesia
 

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

trik main judi slot
RSCM ditunjuk jadi TPS khusus, fasilitasi pencoblosan nakes dan pasien
Seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menunjukkan surat suara yang utuh ke seorang tenaga medis yang menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara Khusus 901 Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), di Jakarta, Rabu (14/2/2024). Sebanyak 235 orang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 123 orang di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang mencakup pegawai RSCM serta pasien. ANTARA/Mecca Yumna/pri.
Jakarta (ANTARA) - Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Uud Cahyono menyatakan pihaknya ditunjuk KPU Jakarta Pusat sebagai TPS Khusus pada pemilu 2024, memfasilitasi para pegawai serta pasien yang ada di rumah sakit tersebut dalam pemungutan suara.

"Jadi kita memang di rumah sakit ini dibentuk satu TPS khusus Rumah Sakit dengan kode 901 untuk memfasilitasi proses pemilihan bagi warga negara yang beraktivitas di RSCM, termasuk juga pasien-pasien kita," ujar Uud ketika ditemui Antara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa terdapat sebanyak 235 orang di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 123 orang di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Uud menjelaskan bahwa pegawai-pegawai yang pertama didata adalah yang berdomisili di luar Jakarta, yang pada hari pemilihan umum melakukan tugasnya di RS itu, sebelum akhirnya mengkonfirmasi ke pegawai-pegawai yang bersangkutan.

"Kemudian yang kedua, setelah itu kita memasukkan DP tambahan, yang berasal dari baik pegawai yang memang menginginkan untuk melakukan pencoblosan di sini, yang kedua adalah pasien. Jadi memang kita tawarkan kepada pasien karena hak untuk mereka bisa nyoblos juga di RSCM," dia menambahkan.

Mereka, ujarnya, memberikan kesempatan pendaftaran tersebut hingga 7 Februari yang lalu.

Uud juga menambahkan, mereka melakukan jemput bola bagi 12 pasien yang sedang dirawat. Sejumlah petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) membawakan kelengkapan pemungutan suara, seperti kertas suara, bilik suara, dan paku ke ruangan tempat para pasien dirawat.

Baca juga: Nakes RSCM harapkan Pemilu 2024 ciptakan Indonesia lebih sehat
Baca juga: Ratusan pemilih ODGJ binaan berikan hak suara pada Pemilu 2024

Seorang pasien rawat inap yang mengikuti pemilihan umum, Siskawati (66), mengatakan dirinya masih semangat untuk memberikan suara meski tengah dirawat. Siskawati juga mengungkapkan harapannya bagi calon presiden terpilih.

"Harganya semua bahan-bahan turun semua. Ya, sukses Indonesia," ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Exit poll SMRC: Mayoritas masyarakat nilai pilpres terlaksana 'jurdil'
Baca juga: Google Doodle sambut hari pemungutan suara Pemilu 2024

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024

Angin datang dari hati

katsu5 slot
Indonesia kutuk keras serangan Israel ke Rafah
Arsip - Pengunjuk rasa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina memenuhi kawasan Monas di Jakarta pada 5 November 2023. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU/aa)
Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengutuk keras serangan udara Israel ke tempat penampungan pengungsi Palestina di Rafah, yang telah memakan korban jiwa.

“Serangan tersebut diyakini merupakan bagian dari skenario besar Israel untuk memaksa bangsa Palestina keluar dari tanah mereka dan sekaligus menghilangkan masa depan kemerdekaan Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya pada Selasa.

Indonesia juga mengecam rencana operasi militer darat Israel di kota itu, yang berada di wilayah perbatasan Jalur Gaza dan Mesir.

“Indonesia sekali lagi mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak menghentikan serangan Israel tersebut. Hukum Humaniter Internasional harus ditegakkan,” ujar Kemlu.

Rezim pendudukan Israel mulai menggempur Kota Rafah di Gaza selatan secara intensif pada Senin pagi (12/2), yang menewaskan dan melukai ratusan warga sipil, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak dan perempuan.

Otoritas kesehatan di Rafah melaporkan pembunuhan tragis oleh militer Israel terhadap 100 lebih warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, dan ratusan korban luka lainnya.

Tujuan serangan Israel ke Rafah adalah untuk mengalahkan batalion terakhir kelompok pejuang Palestina Hamas di kota tersebut.

Hamas menyebut serangan Israel di Rafah itu sebagai lanjutan dari "genosida dan pemindahan massal" oleh pasukan negara Zionis tersebut.

Di Rafah, Israel memaksa warga sipil untuk mengungsi dengan dalih menjadikan kota itu sebagai zona aman.

"Serangan itu menegaskan bahwa pemerintah Netanyahu mengabaikan putusan Mahkamah Internasional, yang memerintahkan tindakan mendesak untuk menghentikan tindakan yang mengarah ke genosida," kata pemimpin Hamas Azat al-Rashq di Telegram.

Warga Palestina telah mengungsi ke Rafah sejak Israel menggempur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Pengeboman tanpa henti telah menewaskan lebih dari 28.000 warga Palestina dan menyebabkan kehancuran massal, pengungsian, dan kelangkaan kebutuhan dasar.

Mahkamah Internasional bulan lalu memerintahkan Israel untuk menghentikan tindakan genosida dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan bisa sampai kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Koalisi masyarakat sipil dukung Kemlu sampaikan nasihat hukum di ICJ
Baca juga: Indonesia siap suarakan keadilan bagi Palestina di hadapan ICJ

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

rtp petir388
Bulog percayakan Satgas Pangan bila ada pelanggaran hukum soal beras
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saat menjelaskan terkait Data dan Fakta Kondisi Perberasan Indonesia Terkini kepada sejumlah awak media di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Harianto
Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan bahwa mempercayakan kepada Satgas Pangan Polri untuk mengatasi jika ada pelanggaran hukum mengenai beras sehingga mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga komoditas tersebut di Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab dalam memastikan harga beras tetap stabil di pasaran tanpa merugikan masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran hukum ya itu tugasnya kepolisian, Bulog enggak ikut, karena ada beberapa sudah terjadi kan peristiwa yang lalu. Misalnya pelanggaran terhadap undang undang merek, pelanggaran terhadap misalnya undang undang soal penimbunan,” kata Bayu,

Bayu menyatakan bahwa Bulog mengutamakan perannya dalam menjaga stabilitas harga pasar, juga memperhatikan kualitas dan ketersediaan beras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau Bulog gaya fighting-nya kan fighting market. Kita fighting-nya adalah fightingsupaya antara langkah dia (distributor, ritel, pedagang) secara bisnis dengan kita justru tidak merugikan masyarakat. Jadi, Bulog bisa meredam apa yang dikatakan profit takingyang berlebihan,” kata Bayu.

Dia juga mengungkapkan bahwa meskipun data menunjukkan sejumlah penjualan beras telah melebihi harga eceran tertinggi (HET), baik di tingkat pedagang, petani maupun di penggilingan, namun, Bulog berupaya mengendalikan agar tidak terjadi spekulasi harga yang berlebihan.

“Kita berkoordinasi erat dengan beliau-beliau (Satgas Pangan), tapi tugas Bulog utamanya adalah dari sisi marketnya,” tutur Bayu.

Sebelumnya Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoringdi hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat.

Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin (12/2) mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya.

"Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya.

Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras.

Baca juga: Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat

Baca juga: Bulog Lampung bersama Satgas Pangan cegah beredarnya beras oplosan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024