slot bisa wd 20 ribu

Komunikasi offline berenergi tinggi

Pemerintah Perketat Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap sudah mengembalikan pengawasanbarang imporyang semula dilakukan di luar kawasan pabeas (post-border)ke pabean (border).

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.

Lihat Juga : Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo

Pemusnahan dilakukan di Kompleks Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Adapun barang impor yang dimusnahkan terdiri dari pakaian bekas yang dilarang untuk impor, beberapa komoditas termasuk besi, elektronik, alat kesehatan, makanan minuman, alat ukur yang tidak memenuhi perizinan, hingga mainan anak elektronik yang tidak punya manual kartu garansi label bahasa Indonesia dan tidak ada SNI-nya.

Langkah-langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengetatan arus masuk barang impor.

Kegiatan pemusnahan tersebut juga merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang impor ilegal dan tidak memenuhi standar serta dokumen larangan dan pembatasan.

Selain itu, Zulhas bersama Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pihak Polri juga mengoordinasikan pengetatan arus impor dengan melakukan penguatan regulasi impor melalui e-commerce, mempercepat revisi peraturan mengenai larangan dan pembatasan impor, dan pengaturan peredaran barang dalam negeri.

"Kegiatan ini merupakan bukti nyata perhatian serius pemerintah untuk terus memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri dan UMKM dari ancaman barang impor ilegal. Hal ini juga merupakan hasil yang sangat baik dari koordinasi dalam implementasi kebijakan pengetatan impor," kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Jokowi Resmikan Tol Indralaya******

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasikan Tol Indralaya-Prabumulih pada Kamis (26/10).

Saat meresmikan tol tersebut, ia memerintahkan agar tol yang merupakan bagian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) disambungkan dengan kawasan pertanian, wisata, perkebunan, dan industri.

Tujuannya, agar tol itu dapat meningkatkan produktivitas ekonomi.

Jokowi menekankan ketersediaan infrastruktur di Indonesia harus terus ditingkatkan.

Pendanaan pembangunan infrastruktur, ujar Presiden, bisa menggunakan APBN, BUMN maupun kerja sama swasta. Pemerintah, kata Jokowi, secara paralel menggunakan tiga jalur pendanaan itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Tiga-tiganya paralel kita kerjakan, dan pada hari inialhamdulillahJalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 kilometer telah selesai dan segera dioperasikan," kata dia.

Jalan tol berbiaya Rp12,5 triliun itu sudah dibangun sejak 2019. Jokowi mengakui memang kondisi lahan di Palembang, dan Lampung, yang dilewati jalan tol tersebut, bukanlah medan yang mudah untuk menjadi lokasi pembangunan jalan tol.

Investasi yang digelontorkan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih pun, kata Jokowi, cukup besar. Namun, manfaat dari tol tersebut juga penting bagi perekonomian masyarakat.

"Investasi memang besar tetapi manfaat bagi negara kita, manfaat bagi masyarakat itu, akan sangat luar biasa kalau kita bisa menaikkan produktivitas," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sekaligus meresmikan jalan layang (flyover) Patih Galung, Prabumulih.

Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,50 km merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Jalan tol ini melewati wilayah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Prabumulih yang dilengkapi 2 simpang susun,1 gerbang tol, dan 1 TIP (rest area) tipe A.

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

Transmart Full Day Sale Tak Cuma Banjir Diskon, Bayar Juga Bisa Nanti******

Mau belanja kebutuhan sehari-hari di akhir bulan tapi belum gajian? Enggak usah khawatir kalau belanjanya di Transmart Full Day Sale besok, Minggu (29/10).

Soalnya Transmart memberikan kemudahan berupa fasilitas belanja sekarang bayarnya belakangan pakai Allo Paylater dari Allo Bank.

Lihat Juga : Belanja Akhir Pekan Ini di Transmart Yuk, Ada Diskon 50% + 20%

Lalu, daftar akun danupgradeke Allo Prime. Setelah itu tinggal ajukan Allo Paylater aja yang prosesnya dijamin cepat dan mudah bahkan limitnya hingga ratusan juta.

Transmart Full Day Sale besok, Transmart ngasih diskon 50 persen plus diskon 20 persen bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank maupun kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Pesta diskon ini berlangsung selama seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart.

Allo PayLater ini bisa langsung dipakai hari itu juga untuk dana talangan belanja di Transmart Full Day Sale di seluruh gerai se-Indonesia.

Selain mudah, cepat, pakai Allo PayLater juga bikin hemat karena ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran setiap transaksi.

Panduan Dewi Bintang

Perusahaan Taiwan Tanam Modal Rp15 T Bantu Hilirisasi Nikel sampai IKN******

Tiga perusahaan Taiwan mengucurkan dana investasi sebesar Rp15 triliun untuk membantu hilirisasi industri pertambangan termasuk nikel dan batu bara di Indonesia.

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei yang berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) memfasilitasi penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU) investasi ini antara tiga perusahaan Taiwan dengan satu pelaku usaha Indonesia.

Lihat Juga : Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar

Kepala KDEI Taipei Iqbal Shofwan mengatakan investasi tersebut diperuntukkan bagi pembangunan smelter nikel, perikanan tangkap, serta perdagangan karbon.

"Investasi tiga perusahaan asal Taiwan ini sangat membantu hilirisasi industri berbagai komoditas, di antaranya adalah nikel, tembaga, timah, dan minerba (mineral dan batu bara) lainnya," ujar Iqbal melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/10).

Sejak 2018, KDEI Taipei gencar memfasilitasi kerja sama antara pengusaha Taiwan dengan pengusaha di Indonesia. KDEI Taipei terus mencari perusahaan-perusahaan asal Taiwan yang ingin berinvestasi ke Indonesia yang tengah fokus membangun integrasi menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.

Iqbal mengungkapkan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan teknologi tinggi dan investasi.

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Menantu setingkat dewa

Pontjo Sutowo Usai Ditendang Bahlil dari Hotel Sultan: Dosa Saya apa?******

Pontjo Sutowo tidak terima izin perusahaannya, PT Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultandibekukan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin orang dagang kok. Saya dosa apa dibekuin? Belum (terima)," kata Pontjo di Mabes Polri, Jumat (27/10).

Pontjo bersikukuh ia masih menguasai hak guna bangunan (HGB) atas Hotel Sultan. Meskipun HGB perusahaan Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan disebut Bahlil sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

Bahlil 'menendang' Pontjo dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan. Pencabutan dilakukan karena perusahaan tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin usaha. 

Pasalnya, HGB Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. (Apakah akan langsung dicabut?) kamu kok cabut cepat sekali ya? Kamu cocok jadi menteri investasi," sambung Bahlil.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan.  (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).