aplikasi prediksi angka jitu

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Bos Bulog Klaim Stok Beras untuk Puasa******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan stok berasuntuk puasa dan lebaran 2024 aman, meski ada isu kelangkaan di toko ritel modern.

Bayu menegaskan pihaknya terus mengelola importasi beras dengan baik. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui izin impor 2 juta ton beras sepanjang 2024.

"Kami akan kelola sedemikian sehingga pasokan stok tersedia, terutama hadapi ramadan dan lebaran. Juga musim belum panen, sekaligus paceklik Juni, Juli, dan Oktober (2024)," ucapnya saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Soal kelangkaan beras di toko ritel, Bayu menyebut ada keanehan yang terjadi. Padahal, pihaknya sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak sampai 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Menurutnya, penyaluran sampai ke ritel modern itu agar masyarakat lebih mudah menjangkau beras SPHP.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkapnya keheranan.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambah Bayu.

Di lain sisi, Kepala Badam Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membantah adanya kelangkaan beras di ritel modern.

Memang ada pembatasan pembelian beras di pasar modern memang dibatasi dua pack saja alias 10 kg per orang. Kendati, Arief menegaskan aturan itu sudah diberlakukan sejak lama.

"Alasan dibatasi 2 pak karena kalau belanjanya 2 ton ya di pasar induk, jangan di ritel, nanti habis display-nya," jelas Arief.

"Jadi kalau mau belanja yang agak besar, pedagang, ya jangan di ritel. Tapi kemarin di media bilangnya kelangkaan beras, dibatasi pembelian 2 pak, kayaknya sudah dari dulu kita bilang kalau di ritel itu (dibatasi) 2 pak. Masa di rumah mau naruh (beras) 1 ton?" tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Anda menyebut ini jari emas

Anies Janji Ubah Aturan Batas Usia Pelamar Kerja Jika Jadi Presiden******

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menghapus diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja jika terpilih di Pilpres 2024.

Ia mengatakan akan mengubah aturan soal batas usia dalam syarat calon pekerja.

"Kami tidak setuju dengan pembatasan usia. Ini InsyaAllah kami ubah aturannya sehingga negeri dan swasta akan memiliki aturan yang sama," katanya dalam Desak Anies di Ambon, Senin (15/1).

Anies juga mengatakan tidak boleh ada larangan untuk menggunakan pakaian sesuai keyakinan pekerja.

"Misalnya tidak boleh berjilbab. Itu enggak boleh. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama. Jadi jangan ada larangan-larangan seperti itu," katanya.

Anies juga menyoroti sering kali ada syarat yang merepotkan pelamar kerja. Misalnya harus memiliki laptop, motor, dan mobil. Ia mengatakan syarat itu membebani masyarakat tidak mampu.

"Ini semua kita ingin hapus," katanya.

Tidak hanya dalam rekrutmen, Anies juga ingin pekerja juga dinilai dari sisi prestasi ketika sudah masuk dunia kerja. Anies menyebut pekerja yang mendapat promosi harus yang berprestasi, bukan yang memiliki koneksi.

"Kalau enggak punya (ordal) enggak naik-naik. Repot kita. Lah kalau yang bukan anak dari siapa-siapa, dari pulau yang jauh, gimana dapat kesempatan untuk maju kalau seperti itu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Sahabat di sebelah

Basuki soal Tak Mundur dari Kabinet Jokowi: Perintahnya Kan Begitu******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku taat perintah saat ditanya mengapa tak mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos (pemilu). Saya kan kerja terus, perintahnya kan begitu," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).

Basuki menegaskan bakal tetap loyal kepada Presiden Jokowi hingga akhir masa pemerintahannya berakhir. Jika ucapannya tak berubah, berarti Menteri Basuki akan bertahan di kabinet sampai Oktober 2024.

Di lain sisi, Basuki menepis kabar adanya arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meninggalkan Jokowi. Ia mengaku belum bertemu Mega sejak akhir Januari.

"Belum ketemu saya (dengan Megawati)," tegasnya.

Menteri PUPR Basuki hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani diisukan mundur karena sikap Presiden Jokowi. Kabar ini disampaikan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri.

Sang ekonom kecewa dengan pemerintahan Jokowi yang dianggap memihak ke pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ia lantas mengajak para menteri Jokowi itu untuk mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," imbuhnya.

Faisal menaruh perhatian khusus pada utang negara. Menurutnya, rezim Jokowi membawa utang Indonesia menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun karena terus membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia meramal utang Indonesia bakal bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun jika dilanjutkan Prabowo-Gibran. Utang-utang tersebut pada akhirnya menjadi beban untuk generasi muda.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

Bos Bulog Klaim Stok Beras untuk Puasa******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan stok berasuntuk puasa dan lebaran 2024 aman, meski ada isu kelangkaan di toko ritel modern.

Bayu menegaskan pihaknya terus mengelola importasi beras dengan baik. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui izin impor 2 juta ton beras sepanjang 2024.

"Kami akan kelola sedemikian sehingga pasokan stok tersedia, terutama hadapi ramadan dan lebaran. Juga musim belum panen, sekaligus paceklik Juni, Juli, dan Oktober (2024)," ucapnya saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Soal kelangkaan beras di toko ritel, Bayu menyebut ada keanehan yang terjadi. Padahal, pihaknya sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak sampai 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Menurutnya, penyaluran sampai ke ritel modern itu agar masyarakat lebih mudah menjangkau beras SPHP.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkapnya keheranan.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambah Bayu.

Di lain sisi, Kepala Badam Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membantah adanya kelangkaan beras di ritel modern.

Memang ada pembatasan pembelian beras di pasar modern memang dibatasi dua pack saja alias 10 kg per orang. Kendati, Arief menegaskan aturan itu sudah diberlakukan sejak lama.

"Alasan dibatasi 2 pak karena kalau belanjanya 2 ton ya di pasar induk, jangan di ritel, nanti habis display-nya," jelas Arief.

"Jadi kalau mau belanja yang agak besar, pedagang, ya jangan di ritel. Tapi kemarin di media bilangnya kelangkaan beras, dibatasi pembelian 2 pak, kayaknya sudah dari dulu kita bilang kalau di ritel itu (dibatasi) 2 pak. Masa di rumah mau naruh (beras) 1 ton?" tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Pedagang Pasar Desak Satgas Pangan Polri Gerak Atasi Kelangkaan Beras******

Pedagangpasar tradisional meminta Satgas Pangan Polriturun tangan mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga beras.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyebut permintaan itu disampaikan karena harga beras sudah meroket 20 persen pada 2024 ini.

Hal itu melebihi kenaikan tahun lalu. Ia mencatat saat ini harga beras tembus Rp18 ribu per kg, dari yang sebelumnya hanya Rp14 ribu per kg.

"Termasuk, mendorong Satgas Pangan Polri agar memantau stok yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut di atas agar tidak tertahan dan segera dikeluarkan," desak Reynaldi.

Selain itu, IKAPPI menuntut pemerintah menggenjot produksi di 2024. Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah pemberian subsidi, termasuk subsidi pupuk yang perlu diperbesar anggaran dan cakupan pemberiannya.

Di lain sisi, Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinan Moeldoko meminta Satgas Pangan tak buru-buru bergerak dalam sengkarut masalah beras di tanah air. KSP tak ingin satgas menindak penjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).

Deputi III KSP Edy Priyono mengaku timnya sempat memonitor keberadaan beras premium di 15 minimarket, di mana hasilnya nihil. Namun, beras malah ditemukan di toko online, termasuk milik minimarket tersebut.

Beras-beras yang dijual secara online itu diklaim melebihi HET. Namun, Edy menegaskan temuan itu bukan sebagai saran agar Satgas Pangan menindak penjual beras nakal.

Edy mengaku sudah ada diskusi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) soal kelangkaan beras di sejumlah ritel modern. Meski melebihi HET, ia mengklaim beras-beras tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami berpikir saat ini mungkin jangan ada penindakan dulu ya, termasuk yang di online itu, ya mungkin bapak-bapak Satgas Pangan. Meskipun kita tahu, saya tadi sebutkan harga di online itu lebih tinggi dari HET. Mungkin untuk sementara waktu tidak perlu dipersoalkan dulu karena ini cukup membantu supaya beras ada," ucap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

"Sementara di offline minimarket, ini kita terus menunggu teman-teman dari Bulog (menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP ke ritel). Kita tahu perlu waktu untuk mengemas, menyiapkan, kemudian juga harus ada permintaan dari jaringan ritel modern. Ini nanti kalau minggu depan sudah ada jadwal, mungkin kita bisa sama-sama lihat ke lapangan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]