hajar88

Peri dan Iblis Dahonglou

Sektor Teknologi Menghijau tapi IHSG Loyo di 7.043******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.043 pada Rabu (26/10). Indeks saham melemah 4,44 poin atau minus 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,07 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,38 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 274 saham menguat, 252 terkoreksi, dan 169 lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 3,29 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 0,67 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong tumbuh 1,27 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,65 persen.

Bursa saham Eropa juga menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 2,52 persen, indeks CAC 40 di Prancis tumbuh 0,23 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,45 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 naik 1,63 persen, indeks NYSE menguat 1,51 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 2,25 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Jumlah Investor Reksa Dana Naik 32 Persen, Tembus 9 Juta******

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah investor reksa danatelah mencapai 9.090.977 hingga September 2022. Capaian tersebut meningkat 32,9 persen dibandingkan akhir 2021 lalu yang sebesar 6.840.234 investor.

Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo mengatakan kenaikan jumlah investor reksa dana membuktikan bahwa semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan produk pasar modal.

"Reksa dana dapat dijadikan sebagai alternatif investasi awal bagi masyarakat yang memiliki uang dan ingin berinvestasi di pasar modal," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Selain itu, Uriep menyebut pertumbuhan Asset Under Management (AUM) reksa dana selling agent fintech terus bertumbuh sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Selama setahun terakhir, jumlah AUM reksa dana selling agent fintech telah meningkat 58 persen menjadi sebesar Rp24,77 triliun.

Antusiasme masyarakat Indonesia dalam berinvestasi itu tercermin dari jumlah kepemilikan reksa dana oleh investor lokal yang menguasai 97,36 persen total aset.

Berdasarkan data kepemilikan jenis produk reksa dana pada September 2022, terdapat tiga jenis reksa dana dengan jumlah investor terbanyak.

Reksa dana pasar uang atau money market fund merupakan jenis produk reksa dana dengan jumlah investor terbanyak, yakni sebesar 2.448.265 investor, meningkat 28,8 persen dari 2021.

Selanjutnya disusul oleh reksa dana pendapatan tetap atau fixed income fund dengan jumlah investor sebanyak 938.039 investor, meningkat 13,6 persen dari 2021.

Selanjutnya, reksa dana saham atau equity fund dengan jumlah investor sebanyak 788.282 yang meningkat sebanyak 23,5 persen dari 2021. Dari sisi dana kelolaan, reksa dana pendapatan tetap memiliki nilai tertinggi, yaitu sebesar Rp148,71 triliun pada September 2022.

Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan KSEI Dharma Setyadi mengungkap berdasarkan data akhir 2018 sampai September 2022, subscription reksa dana rata-rata selalu meningkat, yaitu 93 persen setiap tahunnya.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin tertarik untuk berinvestasi pada produk reksa dana dilihat dari data jumlah frekuensi transaksi reksa dana selama lima tahun terakhir," jelasnya.

Dharma menambahkan sejak 2016, KSEI sebagai salah satu Self-Regulatory Organization (SRO) telah diberikan mandat terkait dengan administrasi data investor reksa dana.

Menurutnya, KSEI telah menerapkan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang sejalan dengan pengembangan pasar modal. Sistem tersebut membantu regulator pasar modal untuk melakukan pengawasan serta pengelolaan investasi yang lebih efisien dan efektif.

Dengan S-Invest, data investor pasar modal dapat terkonsolidasi di KSEI karena investor reksa dana juga diberikan nomor SID serta dapat memantau produk reksa dana yang dimilikinya melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (Akses) yang disediakan KSEI.

[Gambas:Video CNN]

Negeri dongeng

Sandiaga Uno soal Pulau Pasir Diklaim Australia: NKRI Harga Mati******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara terkait polemik kepemilikan Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur (NTT) denganAustralia.

Ia mengklaim pulau itu adalah milik Indonesia. Bahkan menurutnya, setiap jengkal tanah di RI harus dipertahankan.

"Setiap jengkal tanah di negara ini harus dipertahankan, apalagi destinasi wisata yang mendatangkan kesejahteraan, peluang usaha, dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. NKRI harga mati!" ungkapnya melalui akun Instagram pribadi, Rabu (26/10).

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyelesaikan polemik ini.

"Kita jaga seluruh wilayah sampai ke pelosok negeri, demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tandasnya.

Sengketa Pulau Pasir kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari pulau itu.

Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor Ferdi Tanoni mengancam akan melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.

"Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra," kata Ferdi Tanoni seperti dikutip Antara, Jumat (21/10).

Ancaman ini terlontar karena masyarakat sudah gerah melihat Australia tetap beraktivitas di pulau itu walau sudah diwanti-wanti sejak lama.

Sengketa ini memang sudah mengakar sejak lama. Posisi pulau ini memang berada di antara wilayah Indonesia dan Australia.

Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor sebenarnya terletak 320 kilometer dari pantai Barat-Utara Australia, tapi hanya 140 kilometer di selatan Pulau Rote, NTT.

Merujuk pada sejarah pra-kolonial, kawasan yang dikenal di Australia sebagai Ashmore Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kemenlu menyatakan Pulau Pasir memang milik Australia.

"Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Jailani.

Inggris sempat menjajah Australia pada abad ke-18. Ketika itu, wilayah kekuasaan mereka meliputi Pulau Pasir atau yang bernama Kepulauan Ashmore dan Cartier.

Kemudian pada 1933, Inggris menyerahkan pulau tersebut ke Australia.

"Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore dan Cartier Acceptance Act 1933, dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Negara Bagian Australia pada 1942," imbuh Abdul.

Lebih lanjut, ia menilai Pulau Pasir tak menjadi bagian Indonesia. Sebab, di era kolonialisme, pulau ini menjadi kekuasaan Belanda.

Abdul Kadir menjelaskan, jika merujuk aturan hukum internasional wilayah Indonesia sebatas bekas Hindia Belanda.

"Pulau Pasir tak pernah termasuk dalam administrasi Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tak pernah masuk dalam wilayah NKRi," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

mimpi bintang yang sempurna

WSBK 2 Minggu Lagi, Pesanan Hotel Masih di Bawah 10 Persen******

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Yono Sulistyo mengatakan tingkat pemesanan hoteldi Mataram masih di bawah 10 persen. Padahal, dua pekan mendatang perhelatan balap motor dunia Wold Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika akan diselenggarakan, 11-13 November 2022.

"WSBK tinggal dua minggu lagi, tapi pemesanan hotel (oleh penonton WSBK) di Kota Mataram masih di bawah 10 persen," kata Yono di Mataram, NTB, dikutip dari Antara, Kamis (27/10).

Yono mengatakan kondisi tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan WSBK 2021 dan MotoGP pada Maret kemarin. Ia mengatakan pada dua event tersebut, semua hotel di Kota Mataram sudah penuh dipesan penonton dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara.

Ia berharap pemerintah pusat meramaikan serta melakukan sosialisasi terhadap kegiatan internasional tersebut melalui BUMN, Kementerian Pariwisata, dan kementerian lain yang terkait.

"Para pejabat-pejabat di kementerian pemerintah pusat harus hadir di Lombok menyaksikan WSBK, agar event ini lebih menggaung dan bisa menarik banyak penonton," katanya.

Ia mengakui kelas kegiatan WSBK memang di bawah MotoGP, tapi jika pemerintah pusat ikut serta meramaikan kegiatan ini, diyakini penonton juga akan tertarik dan akhirnya bisa berdampak pada tingkat hunian hotel.

"Kalau hanya mengandalkan masyarakat yang datang, saya rasa masih berat. Saat WSBK 2021, masyarakat banyak hadir karena mungkin penasaran dengan kondisi sirkuit sehingga antusias warga saat itu tinggi. Tapi, sekarang sudah turun," terang dia.

Sementara, Yono mengatakan untuk tarif hotel saat ini masih stabil dan bahkan sebagian sudah diturunkan dari tarif resmi. Misalnya, tarif resmi hotel Rp1 juta, kini turun menjadi Rp500 ribu sampai Rp600 ribu.

"Tarif hotel tergantung permintaan dan penyediaan hotel yang ada. Tapi, kondisi sekarang ini kita di bawah tarif resmi," imbuhnya.

Di sisi lain, Yono menyebutkan okupansi hotel di Kota Mataram saat ini tercatat sekitar 60-65 persen dan kondisi itu sudah termasuk kategori bagus.

"Jika okupansi hotel 40 persen, kita hanya bisa untuk membayar biaya operasional," katanya.

Yono menambahkan 60-65 persen okupansi hotel itu rata-rata merupakan wisatawan domestik yang melaksanakan kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), dan kegiatan perusahaan.

"Sedangkan, wisatawan lokal biasanya datang setiap akhir pekan, mulai Jumat-Minggu," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kemanusiaan Meningkat

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Karakter ikan asin

Antam Jual Emas 28,5 Ton hingga Oktober, Lampaui Target Tahun Ini******

Penjualan emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencapai 28,5 ton sejak Januari-Oktober 2022. Penjualan itu termasuk dalam bentuk batangan standar, batik, dinar, maupun custom untuk cincin dan sebagainya.

"Ini artinya target kita sampai akhir tahun sebanyak 28 ton sudah terpenuhi sampai Oktober ini," ujar Direktur Pengembangan Usaha Antam Dolok R Silaban dalam peluncuran Emas Batik Indonesia Seri III di Hotel Sultan, Kamis (27/10).

Menurutnya, penjualan emas memang meningkat saat berbagai ancaman krisis menghantui dunia, termasuk Indonesia. Saat saham mengalami tekanan, maka masyarakat ramai-ramai berinvestasi di emas.

Adapun emas yang paling banyak diburu masyarakat Indonesia yang ukurannya kecil yakni 3-10 gram. Sedangkan, emas dalam jumlah besar tidak terlalu banyak pembelinya.

"Jadi memang yang paling banyak diburu yang middle oleh masyarakat kita, yang beratnya 3 gram sampai 10 gram," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Antam kembali meluncurkan emas Batik Indonesia seri ke-III. Kali ini, ada empat motif batik yang dituangkan Antam dalam produk emasnya.

General Manager Logam Mulia Purwanto mengatakan keempat motif batik yang digunakan Antam dalam koleksi terbaru ini adalah Batik Bokor Kencono, Batik Huk, Batik Srimanganti, dan Batik Mahkota Siger.

"Emas Batik Indonesia seri ketiga ini kita launching tidak hanya dalam bentuk emas batangan, juga bentuk liontin yang bisa langsung dipakai pemiliknya," kata Purwanto.

Pada produk perhiasan liontin, keempat motif emas batik Indonesia seri III tersebut dicetak dengan berat 8 gram dengan kadar emas 91,7 persen atau EK-22. Sedangkan pada emas batangan, keempat motif batik dicetak dengan berat 10 gram dan 20 gram dengan kadar emas 999.9 persen.

[Gambas:Video CNN]