prsidenslot 711Jutaan kata 597929Orang-orang telah membaca serialisasi
《betcoim》
KAI Usul Tarif Paket Kereta Cepat, LRT dan Pengumpan Rp350 Ribu******Jakarta, CNN Indonesia--
PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAImengusulkan paket tarif (bundling) Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) sebesar Rp350 ribu per penumpang. Tarif itu termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder).
Sementara untuk tarif tiket Kereta Cepat saja, KAI mengusulkan Rp300 ribu per orang.
"Tarif sekitar Rp300 ribu- Rp350 ribu. Itu kelas ekonomi. Dibundling jadi Rp350 ribu," kata kata Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Direktur Utama KAI John Roberto di Gedung DPR, Selasa (19/9).
"(Uji coba gratis) sampai akhir September. (Bayar tarif) nanti setelah COD di Oktober," katanya.
Pemerintah menargetkan peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober 2023.
Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak akan memberikan subsidi untuk tiket kereta cepat.
"Tidak ada subsidi," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.
Walaupun tanpa adanya subsidi berpotensi membuat harga tiket mahal, Jokowi mengatakan tarif akan benar-benar diperhitungkan agar transportasi ini mampu menarik masyarakat.
"Semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting, kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujar Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Profil Xinyi Group, Investor China yang Siapkan Rp381 T di Rempang******Jakarta, CNN Indonesia--
Xinyi Group adalah perusahaan Chinayang akan mengucurkaninvestasiRp381 triliun di Rempang Eco City.
Pada tahap awal, Xinyi Group meneken kerja sama senilai Rp175 triliun untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan pimpinan perusahaan tersebut di Chengdu, China pada 28 Juli 2023 lalu.
Presiden Joko Widodo yang memimpin rombongan Indonesia ke China menyaksikan langsung kesepakatan tersebut. Bahkan, Jokowi sangat mengapresiasi kedatangan China ke Rempang.
Sayang, bentrok pecah di Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas investasi tersebut. Warga yang notabene masyarakat adat menolak rumahnya dijadikan pabrik, apalagi harus direlokasi ke tempat lain.
Aparat penegak hukum pun terpaksa menembakkan gas air mata karena bentrok tidak kondusif. Bahkan, belasan anak sekolah disebut terkena gas air mata imbas bentrokan tersebut.
Lantas, siapa sebenarnya Xinyi Group?
Lihat Juga :Bahlil Sebut RI-Warga Rugi Besar Jika Xinyi Batal Investasi di Rempang |
Berdasarkan laman perusahaan, Xinyi Group menaungi Xinyi Glass dan Xinyi Solar. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1988 ini berbasis di Hong Kong, sedangkan pabriknya banyak di China daratan.
Xinyi merupakan salah satu produsen kaca terbesar di dunia. Mereka membuat berbagai produk kaca yang digunakan di sektor otomotif, konstruksi, hingga energi.
Perusahaan ini mulai melantai di Bursa Efek Hong Kong sejak Februari 2005. Jejak tersebut juga diikuti oleh anak-anak perusahaan Xinyi.
Mereka mengklaim sudah menjual produknya ke lebih dari 130 negara. Beberapa negara yang disebut sebagai langganan Xinyi, antara lain China, Hong Kong, AS, Kanada, Australia, Selandia Baru, serta negara-negara lain di kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika.
"Xinyi Glass punya kapitalisasi pasar lebih dari HK,6 miliar. Kini, perusahaan memiliki total kawasan industri seluas lebih dari 9,15 juta meter persegi dan mempekerjakan lebih dari 15 ribu karyawan. Sedangkan pendapatan lebih dari HK,6 miliar pada paruh pertama 2023," tulis Xinyi di situs resminya.
Khusus di tanah air, Rempang bukanlah destinasi pertama Xinyi. Perusahaan China itu sudah lebih dulu berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate (KEK JIIPE) di Gresik pada 2022 lalu.
Investasi Xinyi di Gresik bernilai US0 juta. Mereka menandatangani MoU dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) untuk membeli lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik kaca.
[Gambas:Video CNN]
Pontjo Sutowo Blak******Jakarta, CNN Indonesia--
Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.
Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.
Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.
Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.
Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.
"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMPilihan Saham Ciamik Pekan Ini, Sektor EBT Berpeluang Cuan |
Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.
Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.
"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.
Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.
Lihat Juga :Profil Pontjo Sutowo yang Bersengketa Dengan Negara soal Hotel Sultan |
Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.
"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.
Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.
Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.
"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.
"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.
Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.
Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.
Lihat Juga :TAIPANGina Rinehart, Orang Terkaya Australia yang Digugat Anak soal Warisan |
Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.
Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
Lihat Juga :Menteri ESDM Wanti-wanti Cadangan Nikel RI Habis 15 Tahun |
Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.
"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).
Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).
"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.
Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.
"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.
[Gambas:Video CNN]
Baca artikel lengkapnya di sini.
(skt/sfr)Label:magnum777、slot gacor server luar、cara mendapatkan tambahan uang
Terkait:situs yang paling gacor、buku mimpi dua angka、slot deposit dana bonus 100、sawer168、wawasan4d、dealer 77 slot login、situs gacor pragmatic、link dewabet terbaru、daftar situs slot gacor 2022、syarat kredit di lazada
bab terbaru:bandar lotre(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
《betcoim》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,civic188Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《betcoim》bab terbaru。