kredivo tidak bisa di tokopedia

Teknik Penciptaan Bintang

Dishub DKI Ungkap Alasan Naik MRT Tak Bisa Pakai LinkAja Cs******

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjelaskan alasan penumpang MRT tidak bisa lagi menggunakan GoPay, Ovo, Dana danLinkAja untuk pembelian tiket mulai hari ini, Sabtu (1/7). 

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan hingga kini tidak ada  kesepakatan bisnis antara MRT dengan keempat penyedia dompet digital tersebut, sehingga kontraknya tidak diperpanjang per 1 Juli 2023.

"Kondisi ini terjadi karena periode kontrak kerjasama dengan para mitra e-wallet tersebut berakhir dan belum ada kesepakatan/keinginan dari para mitra tersebut untuk memperpanjang kerja sama kembali," kata Syafrin saat dihubungi. 

"Bagi MRT Jakarta maupun masyarakat semakin banyak opsi pembayaran, tentu akan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun kami tetap menghormati keputusan dan pertimbangan dari para mitra e-wallet tersebut," katanya.

Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan karena kebijakan tersebut.

Lihat Juga : Daftar Lengkap Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell dan BP

Syafrin mengatakan saat ini MRT tetap menyediakan beberapa pilihan sistem pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Di antaranya adalah Kartu Jelajah Berganda (multitrip) dan kartu single trip (dapat dibeli di seluruh Stasiun MRT Jakarta) dan JakLingko.

"Kartu uang elektronik keluaran bank: Brizzi, flazz, e-money, tapcash, dan jakcard, dan Kode QR melalui aplikasi MRT-J: AstraPay, i.Saku, dan blu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Menhub soal Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan perpanjangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya akan terealisasi pada periode pemerintahan selanjutnya.

Berdasarkan pembahasan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi menyebut proyek kereta cepat sampai Surabaya dilakukan setelah kereta cepat dari Jakarta sampai Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, rampung sepenuhnya.

"Iya tetap dilanjutkan (sampai Surabaya)," kata Budi di Lapangan Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, dikutip dari Antara,Senin (31/7).

Kemenhub sebelumnya mengonfirmasi proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya akan dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan proyek kereta semi cepat yang didepak dari PSN memiliki spesifikasi berbeda dengan KCJB.

"Proyek Kereta Jakarta-Surabaya (yang mau dihapus dari PSN) ini adalah proyek KA Semi Cepat. Berbeda dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah dalam tahap menjelang operasi," ucap Adita kepada detikcom, Kamis (27/7).

"KA Semi Cepat diusulkan dikeluarkan dari PSN mengingat dalam PSN sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diteruskan sampai Surabaya," lanjutnya.

Sementara Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dihapus dari PSN adalah karena belum ada kejelasan soal pihak yang bakal memodali proyek itu.

Tak hanya itu, Wahyu mengatakan proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jangka waktu yang tidak sebentar.

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Rel Bisnis

Luhut Marah ke Bank Dunia soal Ranking Indeks Logistik RI Anjlok Tajam******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan bakal meminta klarifikasi Bank Duniasoal laporan lembaga tersebut yang menyebut indeks kinerja logistik(LPI) Indonesia anjlok dari 46 ke urutan 63 di tahun ini.

Luhut mengaku kecewa dengan laporan itu. Karena itu, secara spesifik ia mengatakan bakal menanyakan anjloknya ranking Indonesia kepada Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.

Langkah itu dilakukan pemerintah Indonesia karena laporan LPI yang dirilis Bank Dunia bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah.

"Kita tidak boleh menutup diri kalau harus ada perbaikan, gak perlu kecil hati, tapi harus transparan. Karena itu saya akan panggil nanti World Bank, saya mau tanya 'Heh (Bank Dunia), di mana (kekurangan Indonesia),tell me!'. Supaya kita tahu, diperbaiki. Jangan tiba-tiba kita turun 17 peringkat dari 46 (LPI 2018) jadi 63," katanya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Selain kecewa dengan Bank Dunia, Luhut juga menyatakan kegeramannya atas penilaian banyak orang, termasuk pengamat atas kondisi logistik di RI. Pasalnya, mereka sering membandingkan kualitas pelabuhan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, perbandingan tersebut jelas tidak apple to apple alias sebanding.

"Di antara negara-negara Asean (Asia Tenggara), peringkat LPI seperti ini tertinggi Singapura. Singapura tertinggi jumlah penduduk 6 juta, pelabuhannya cuma 1, relatif pasti oke lah. Saya tidak setuju kalau orang bandingkan, tidak apple to applejuga apa yang terjadi," tegas Luhut.

Luhut mengklaim sejatinya sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen menjadi sekitar 16 persen saja.

Menurutnya, penurunan biaya hampir 8 persen itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Ia mengatakan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

Commonwealth Bank Australia PHK 200 Karyawan******

Commonwealth Bank melakukan pemutusan kerja (PHK) terhadap 200 karyawan di Australia. Secara global, bank internasional ini mempekerjakan sekitar 50 ribu karyawan.

Juru bicara Commonwealth Bank menolak untuk mengonfirmasi kebenaran kabar PHK tersebut, hanya saja ia menegaskan tidak ada pemangkasan karyawan di unit yang berhubungan langsung dengan pelanggan.

"Sebagai bagian dari fokus kami pada peningkatan bisnis, kami secara rutin meninjau keterampilan yang kami butuhkan dan bagaimana kami terorganisir," kata juru bicara tersebut dikutipReuters, Rabu (26/7).

Kepada Reuters, seorang sumber yang mengetahui proses PHK itu mengatakan pemangkasannya bisa bertambah pada ratusan pekerja lagi. Saat ini, perusahaan tengah mengkonsultasikan berapa karyawan yang bisa dipindahkan ke posisi lain.

Commonwealth Bank merupakan bank terbesar di Australia. Institusi keuangan ini menyalurkan pinjaman paling tinggi dibandingkan bank lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Bos Kadin Ramal Bisnis Energi Hijau Cuan Besar di Masa Depan******

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai bisnis energi hijau berpeluang cuan besar di masa mendatang. Hal ini lantaran meningkatnya permintaan terhadap produk teknologi yang bisa mendukung terwujudnya net zero emissionpada 2060.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyebut bisnis energi hijau merupakan usaha masa depan yang menjanjikan.

"Makanya, kami mengajak semuanya. Pertama, ikut serta dan mengatakan 'hei ini ada cuannya bos'. Kalau enggak ada cuannya ngapain," kata Arsjad dalam Podcast Money Honey CNNIndonesia.com.

Arsjad menambahkan ada banyak tantangan dalam mewujudkannet zero emission. Tantangan yang dirasakan baik perusahaan besar, menengah, dan kecil akan berbeda. Begitu juga dengan tantangan usaha di berbagai sektor akan berbeda. Maka dari itu, diperlukan peta bagi usaha untuk mendukung tercapainya net zero emission.

Untuk itu, pengusaha membentuk Kadin Net Zero Hub sebagai wadah berdiskusi tentang teknologi untuk mewujudkan ekosistem rendah emisi di Indonesia. Para pembicara di Indonesia nantinya akan dibawa ke tingkat ASEAN. Dengan begitu, Indonesia tidak akan didikte oleh negara lain.

"Negara maju kadang bilang 'lu mesti gini ya'. Entar dulu ya, harus ngerti dong, kita ini beda sama yang di sana. Jadi cara kita, kapan waktunya, prosesnya beda. Enggak bisa setiap negara sama," kata Arsjad.

[Gambas:Video CNN]