negaraqq

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Erick Thohir Buka Wacana Pegawai BUMN Bisa Libur Tiga Hari Sepekan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir membuka wacana liburtiga hari dalam sepekan bagi pegawai perusahaan pelat merah.

Hal ia sampaikan dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2). Erick menyebut hal dilatarbelakangi aspek kesehatan mental para pegawai.

Ia mengklaim 70 persen dari generasi muda saat ini memiliki isu kesehatan mental. Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick seperti dikutip dari detik finance.

Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

pilihan super

Mudik, Konsumsi Avtur Bandara Kualanamu Diprediksi Melonjak 36 Persen******

Konsumsi avturdi Bandara Kualanamudiperkirakan naik 36 persen di atas rata-rata harian pada puncak arus mudikyang diprediksi jatuh pada Minggu (7/4).

"Selain itu pada puncak arus balik yakni pada 15 April 2024 proyeksi kenaikan sebesar 14 persen di atas rata-rata konsumsi harian Februari 2024," kata Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Freddy Anwar, Selasa (26/3).

Menurut Freddy, perserian telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2024. Satgas RAFI ini bertugas untuk memastikan stok dan distribusi BBM, LPG dan avtur dalam kondisi aman saat Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.

Selain memastikan keamanan stok dan distribusi, perusahaan juga turut memastikan kehandalan sarana dan prasarana di wilayah-wilayah operasinya dapat berjalan secara baik.

"Aspek kehandalan sarana dan prasarana aspek HSSE pun menjadi hal prioritas kami dalam menjalankan Satgas RAFI 2024. Hal tersebut tentu dilakukan agar pendistribusian energi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar," tambah Freddy.

Untuk konsumsi produk Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) di Sumut diperkirakan meningkat 9 persen bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2024 atau 4.975 Kilo Liter (KL) menjadi 5.426 KL.

Sementara, konsumsi produk Gasoil (Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex) diprediksi mengalami penurunan 9 persen bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2024 atau 3.349 KL menjadi 3.054 KL.

"Penyebab penurunan konsumsi Gasoil ini di antaranya disebabkan karena kegiatan transportasi logistik dan industri mengalami penurunan kegiatan jelang hari raya Idul Fitri," pungkasnya.

Selain itu, tambahnya, penyaluran LPG di Sumut saat Satgas RAFI tahun ini diprediksi mengalami kenaikan sebesar 8% bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2024 atau 1.625 Metrik Ton (MT) menjadi 1.762 MT.

"Beberapa upaya Pertamina Patra Niaga dalam pengamanan penyaluran BBM dan LPG diantaranya, peningkatan stok BBM dan LPG di Terminal BBM dan lembaga penyalur, menambah mobil tangki, membentuk posko Satgas, serta menyediakan layanan khusus," urainya.

Dalam mendukung mobilitas masyarakat ketika mudik, lanjut Freddy Pertamina Patra Niaga menyediakan berbagai layanan khusus berupa 18 motoris, 31 mobil tangki stand by (SPBU Kantong).

"Kemudian 6 Modular yang ditempatkan di jalur tol yang merupakan jalur mudik dan wisata, 381 SPBU Siaga, 813 Agen LPG Siaga, 81 SPPBE Siaga dan 7 posko kesehatan di wilayah Sumbagut," jelas Freddy.

Sementara itu, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria menambahkan, khusus di Sumut, layanan khusus berupa motoris tersedia di Kabupaten Simalungun, Karo, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Asahan, dan Toba.

"Sementara itu, untuk layanan khusus berupa posko kesehatan berlokasi di Kabupaten Simalungun, Karo dan Serdang Bedagai," paparnya.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan terhadap BBM. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum untuk mendukung kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM, belilah BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Dengan dukungan dan kerja sama seluruh stakeholder,Pertamina siap melayani masyarakat Sumut yang mudik tahun ini," bebernya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Suci yang Bangga

Isi Komentar Basuki soal Program 3 Juta Rumah Ala Prabowo******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara terkait program 3 juta rumah pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, sampai saat ini program tersebut belum dibahas dalam rapat kabinet.

"Belum ada obrolan. Belum dibahas. Dulu program Pak Jokowi 1 juta rumah, itu sudah kami capai lebih dari 1 juta rumah," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (13/3) seperti dikutip dari Antara.

"Kalau ada program 3 juta rumah saya kira bagus, tetapi itu belum dibahas," imbuhnya.

Lanjutnya, meski program tersebut bagus, namun tentu akan berdampak pada kenaikan anggaran karena biaya yang tidak sedikit. Apalagi, targetnya 3 juta rumah atau jauh di atas target Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Biaya pembangunan 1 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah saat ini mencapai Rp144 juta, dan menyerap anggaran sebesar Rp144 triliun.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir, jika ia terpilih sebagai presiden nanti.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

SPBU Rest Area KM 42 Tol Jakarta******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Karawang, Jawa Barat.

Penyegelan dilakukan usai SPBU tersebut ketahuan mencurangi tiga dari delapan dispenser SPBU dengan menambahkan alat tambahan saat diperiksa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag.

Zulhas menyebut penggunaan alat itu untuk menakali meteran pengisian bensin sehingga merugikan konsumen.

"Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan, misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang," imbuhnya.

Menurutnya, dari satu alat tambahan yang digunakan dalam satu dispenser bisa meraup hingga Rp2 miliar per tahun.

"Ini dispenser kalau ada ini (alat tambahan) kan kalau isi 40 liter dapatnya 30 liter. Satu pompa ini omzetnya bisa banyak, semakin banyak omzetnya semakin merugikan. Per tahun dihitung-hitung bisa Rp2 miliar per tahun satu alat ini," ungkapnya.

Kemendag bakal mengecek secara keseluruhan SPBU di Indonesia, khususnya menjelang Lebaran 2024. Zulhas menegaskan ia tak akan segan-segan memberikan sanksi atau menyegel SPBU yang nakal.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan pihaknya juga rutin melakukan pengawasan terhadap SPBU-SPBU terkait kemungkinan adanya kecurangan oleh oknum di SPBU.

Untuk kasus di Karawang, Mars menyebut SPBU itu sebenarnya memiliki sertifikat resmi, tetapi memang ditemukan alat sengaja dipasang untuk mengubah meteran pada dispenser SPBU.

"Kalau yang di sini kan ada semacam switch jumper yang di dalam sistem digitalnya, jadi bukan di area mekanikalnya," ungkapnya.

Mars mengaku pihaknya telah memberikan surat peringatan pertama hingga terakhir atas temuan Kemendag itu. Tiga dispenser yang menggunakan alat tambahan itu pun tidak boleh digunakan.

"Dari Pertamina sebetulnya SPBU ini sudah kami sanksi, jadi untuk SPBU ini sudah kita berikan surat peringatan pertama dan terakhir. Karena ini juga ada tiga dispenser ya langsung kita segel bersama Kemendag dan tidak kita operasikan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dahuanglu

Alasan Unilever PHK Massal 7.500 Karyawan******

Unilever bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7.500 karyawan.

Dilansir dari Reuters, kebijakan itu dilakukan demi memangkas biaya operasional. Pemangkasan biaya operasional tersebut dilakukan di tengah rencana mereka memisahkan unit bisnis es krimnya.

Saat ini, perusahaan merupakan rumah produksi bagi sejumlah merek es krim terkenal seperti Magnum dan Ben & Jerry's.

"Bisnis es krim ini dalam proses pindah ke kantor pusat terpisah di Amsterdam," kata mereka.

Namun CEO Unilever Hein Schumacher mengatakan pihaknya terbuka mengenai pilihan tempat perusahaan mencatatkan sahamnya.

Sementara itu, investor menyambut baik rencana tersebut. Sambutan positif itu tercermin dari lonjakan harga saham Unilever hingga 6 persen usai pengumuman itu dibuat.

Rencana tersebut juga disambut baik oleh aktivis investor dan anggota dewan dana Nelson Peltz dan oleh pemegang saham Unilever Aviva.

Bisnis es krim Unilever menyumbang sekitar 16 persen dari total penjualan global mereka. Bahkan, di beberapa negara, penjualan es krim menyumbang sepertiga atau 40 persen penjualan mereka.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]