pinjam di akulaku tidak bayar

omi777 115Jutaan kata 93660Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjam di akulaku tidak bayar》

Hadi ingin masukan Mahfud demi tuntaskan PR di Kemenko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengaku ingin mendapatkan masukan dari pendahulunya Prof. Mahfud Md. terutama mengenai pekerjaan rumah (PR) di Kemenko Polhukam yang perlu segera dirampungkan.

Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Menko Polhukam setelah dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu, dan menerima jabatan itu dari Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas (Plt.) Menko Polhukam selama kurang dari 20 hari setelah jabatan itu ditinggalkan oleh Mahfud Md.

“Untuk bertemu Prof. Mahfud pasti karena sebagai orang timur, tentu kan kita harus silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya, mohon arahan, apa permasalahannya yang belum diselesaikan nanti akan kami lanjutkan, walaupun waktunya hanya delapan bulan, tetapi saya akan kerja fulluntuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini,” kata Hadi saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu.

Terlepas dari niatan itu, Hadi belum menyebutkan waktu dia berencana menemui Mahfud.

Dalam jumpa pers yang sama, Hadi menyebut ada dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi.

Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

BLBI merupakan satu dari tiga pekerjaan rumah Kemenko Polhukam yang menjadi perhatian Mahfud. Dia saat jumpa pers terakhirnya sebagai menko Polhukam pada awal bulan ini (1/2) menyebut ada tiga PR di Kemenko Polhukam yang dia titipkan ke Presiden Jokowi saat mundur sebagai menko polhukam, yaitu soal penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan revisi undang-undang MK yang menurut dia sebaiknya dihentikan karena tidak adil bagi para hakim.

Baca juga: Hadi Tjahjanto langsung adakan rapat hari pertama jadi Menko Polhukam

Baca juga: Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempersilakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menggulirkan hak angket terkait pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun usulan hak angket disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, dia menyebutkan fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu, Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket.

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” jelasnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Bawaslu telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” ucap Bagja.

Kemudian, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya.

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja mengaku telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran.

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya.

Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan

Baca juga: KPU soal Ganjar dorong hak angket: Sudah diatur dalam UU Pemilu

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi apresiasi MNP sebagai pelabuhan terdalam******

Makassar New Port ini juga merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta

Makassar (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberadaan Makassar New Port (MNP) sebagai pelabuhan terdalam di Indonesia yakni 16 meter yang dinilai sangat baik untuk pelayanan bongkar muat kontainer.

"Makassar New Port ini juga merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta," kata Jokowi pada peresmian MNP di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, keberadaan MNP ini yang mendukung konektivitas pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan juga efisiensi biaya logistik.

Sebelumnya, lanjut dia, biaya logistik negara rata-rata 24 persen jauh lebih tinggi dari biaya logistik negara tetangga yang hanya 9 - 12 persen. Hal itu karena pelabuhan di Indonesia belum terintegrasi dengan industri atau pabrik yang jauh dari pelabuhan.

Namun setelah pelabuhan terintegrasi seiring dengan mergernya Pelindo I, II, III dan IV, biaya logistik sudah turun menjadi 14 persen.

"Meski ini masih tetap di atas biaya logistik dari negara lain, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," kata Jokowi.

Sementara itu, "Djewelling Time" atau masa tunggu kapal di pelabuhan, lanjut dia, sebelumnya 5-7 hari, setelah terjadi efisiensi kini rata-rata dibawah tiga hari.

Untuk kapasitas muatan pelabuhan sebelumnya hanya 750 ribu TEUs kini sudah mencapai 2,5 juta TEUs.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga sempat menyinggung pelabuhan kontainer yang lama itu dapat dijadikan "city center". Namun itu tergantung persetujuan dari wali Kota Makassar dan Gubernur Sulawesi Selatan.

Baca juga: Moeldoko optimistis MNP rampung pertengahan 2023
Baca juga: Pelindo siap lakukan pembebasan lahan akses tol MNP
 

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor luar、cara deposit luxury111、situs yang sering maxwin

Terkait：okebet99、lotus188、cara memakai akulaku kredit、buku mimpi bergambar 2d joker merah、daftar situs slot resmi、dewa787、slot modal、situs terpercaya di dunia、pokerbo、igamble247 demo

---

---

bab terbaru：joker5000（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09