dakota76

mposun 85Jutaan kata 254935Orang-orang telah membaca serialisasi

《dakota76》

Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu karena proses hukum berada di bawah pengadilan.

"Mereka hanya menilai tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu etis atau tidak. Tentu ada proses hukum berikutnya," ucap Feri saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Proses hukum tersebut, kata dia, yang akan menentukan kelanjutan dari vonis DKPP. Misalnya, jika vonis tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Feri menuturkan, pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran KPU tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN maupun Bawaslu.

Ia menjelaskan, jika dalam sengketa administrasi Bawaslu melihat ada pelanggaran, maka lembaga pengawas penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi serta membatalkan proses administrasi atau terdaftarnya Gibran sebagai salah satu cawapres pemilu tahun ini.

"Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan bahwa Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Bawaslu mengawasi putusan itu.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal
Baca juga: Dekan FH Unair: Putusan DKPP tak pengaruhi pencalonan Gibran
Baca juga: Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

4.000 rumah di Kabupaten Demak terdampak banjir******

Akibat banjir yang terjadi sejak Senin (5/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB itu, terdapat sejumlah warga yang mengungsi

Demak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak Jawa Tengah memperkirakan jumlah rumah warga yang terdampak banjir menyusul adanya tanggul sungai yang jebol mencapai 4.000 rumah yang tersebar di lima desa.

"Keenam desa tersebut, yakni Desa Sidorejo dan Rejosari Kecamatan Karangawen, Desa Pilangwetan dan Kebonagung Kecamatan Kebonagung, dan Kalianyar Kecamatan Wonosalam," kata Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak M. Agus Nugroho Luhur P saat ditemui di sela-sela meninjau lokasi banjir di Desa Pilangwetan, Selasa.

Selain tempat permukiman dan areal pertanian yang luasannya mencapai 275 hektare, banjir juga berdampak pada enam bangunan sekolah, satu masjid, dan kantor kelurahan.

Sementara jumlah warga yang terdampak, katanya, tentunya juga ribuan jiwa.

Bahkan, akibat banjir yang terjadi sejak Senin (5/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB itu, terdapat sejumlah warga yang terpaksa mengungsi.

Mereka di antaranya di Desa Sidorejo ada yang mengungsi di masjid setempat sebanyak 62 jiwa, sedangkan di kantor UPTD sebanyak 54 jiwa.

Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, di antaranya ada yang disebabkan adanya tanggul jebol serta air sungai yang melimpas, menyusul air kiriman dari kawasan atas.

"Jika hujan yang terjadi di Kabupaten Demak saja, tentunya tidak sampai mengakibatkan banjir," katanya.

Adapun tanggul sungai yang jebol akibat hujan deras di wilayah hulu sehingga debet air meningkat, yakni tanggul kanan dan kiri di Dukuh Mangun, Desa Rejosari, Kecamatan
Karangawen.

Kemudian tanggul kanan Sungai Cabean di Dukuh Ngemplik, Desa Sidorejo, serta tanggul Sungai Tuntang di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing camat, agar berkoordinasi dengan masing-masing desa yang lebih mengetahui kondisi di lapangan untuk menyiapkan tempat pengungsian maupun kebutuhan logistik," katanya.

Sejauh ini, katanya, tidak ada permasalahan soal logistik, karena setiap dibutuhkan segera dipenuhi. Termasuk tim relawan, baik dari BPBD, PMI, Basnas, serta dari berbagai elemen masyarakat juga sudah siap diterjunkan.

"Saat banjir mulai terjadi pada malam hari, mereka juga sudah diterjunkan ke lokasi terdampak banjir, sehingga bisa membantu meringankan beban masyarakat serta meminimalkan potensi risiko yang terjadi," katanya.

Perbaikan tanggul sungai yang jebol, kata dia, tentunya akan segera ditangani oleh pihak terkait, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jratun Seluna.

Dampak tanggul Sungai Tuntang jebol di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, mengakibatkan beberapa rumah warga rusak serta menggerus jalan setempat hingga mengalami kerusakan parah.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran******

Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：main slot yang gacor hari ini、rtp bso88、indogame888

Terkait：slot terpercaya gampang menang、cara cicil tokopedia、daftar slot asia、prediksi togel kamboja hari ini、36 erek erek togel、buku 2d bergambar、38 slot、game slot promo、rumus angka jitu togel、akun slot gacor 2022

---

---

bab terbaru：slot 138 slot（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09