ide777

Desainer Impian

MoU dengan IKN, Microsoft Siap Terlibat di 'Smart City' Nusantara******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaramenggandeng perusahaan teknologi Microsoftuntuk membangun kawasan ibu kota baru.

Kerja sama dilakukan untuk mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota dengan konsep smart city.

Tanda tangan dilakukan di San Francisco, California, Amerika Serikat jelang konferensi tingkat tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooporation (APEC), Selasa (14/11) waktu AS.

Lihat Juga : Laporan dari ASKepala IKN soal Rem Investasi Asing: Kawasan Inti Kental Warna RI

"Kami sangat berterima kasih dengan kolaborasi yang terjadi untuk membangun IKN Nusantara," kata Bambang.

Hal ini selaras dengan keinginan menjadikan Nusantara jadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Transformasi ini adalah salah satu tujuan kami," kata Bambang.

Dengan Nusantara jadi kota pintar, akan menjadikan kehidupan di ibu kota baru jadi lebih efektif dan tentu sustainable.

Bukan hanya dengan microsoft, sejumlah perusahaan penyedia teknologi lain juga sudah meneken kerja sama dengan IKN Nusantara. Sebelumnya MoU juga ditandatangani dengan Cisco, ESRI dan Autodesk. Penjajakan juga dilakukan dengan induk perusahaan Facebook, Meta.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatOtorita IKN Teken MoU dengan 3 Perusahaan Teknologi Dunia

Sementara itu Mike Yeh mengatakan pihaknya siap mendukung apa yang akan dilakukan di Nusantara. Apalagi selama ini Microsoft menerapkan nilai responsible, inklusif, dan sustanable dalam pengembangan teknologi digital.

Mike mengatakan dengan penerapan teknologi digital ini, IKN bisa menjadi kawasan terpadu di masa depan.

Peran Microsoft sendiri ke IKN nantinya bisa berupa teknologi energi baru terbarukan, sistem kendaraan listrik dan kendaraan otonom. Sementara dari segi inklusivitas, Microsoft tertarik untuk mengembangkan literasi digital berupa pelatihan-pelatihan.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatWujudkan Smart City, Para Pejabat IKN Kunjungi Silicon Valley

Ia mengatakan hal serupa saat ini sedang dilakukan Microsoft dalam pembangunan kota di India berupa penerapan Azure Open AI dalam pelayanan publik di India.

Ke depan Microsoft akan mempelajari lebih lanjut apa yang akan bisa diterapkan di Nusantara.

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini, kita punya kerangka kerja yang sama," kata Mike.

Bambang sendiri berharap nantinya dengan menggandeng Microsoft dan raksasa-raksasa teknologi lain, bisa menjadikan IKN setara atau bahkan lebih baik dari Jakarta.

"E governance di pemerintahan harus bisa berjalan sehinga bisa meningkatkan efisiensi kualitas hidup warganya.

Microsoft adalah perusahaan sistem operasi dan perangkat lunak komputer terbesar. Sistem operasi komputer Windows adalah salah satu produk Microsoft yang paling banyak dikenal publik. Perangkat lunak Microsoft office juga banyak dipakai.

Microsoft juga membuat sejumlah produk dari mulai tablet Microsoft Surface, konsol game hingga telepon genggam.

Tuan Perang Xuanwu

6.500 Buruh 7 Perusahaan Tekstil Terkena Badai PHK******

Konfederasi Serikat PekerjaNusantara (KSPN) mengklaim 6.500 buruhdi 7 perusahaan tekstil dan produk tekstil(TPT) terkena badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Data kami sejak Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 ada 7 perusahaan TPT melakukan perumahan dan PHK pekerja dengan total jumlah 6.500-an. Tersebar di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini masih terus update dan bisa bertambah," kata Presiden KSPN Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/11).

Ristadi tak bisa merinci daftar perusahaan yang memecat para pekerjanya itu. Ia menyebut 7 perusahaan tekstil tersebut keberatan diungkap ke publik karena akan merembet ke urusan perbankan dan calon pembeli.

"Masalah utama yang sudah kami ketahui adalah banyaknya barang TPT impor legal dan ilegal menguasai pasar domestik. Sehingga produk-produk tekstil orientasi lokal menumpuk di gudang, tidak laku karena kalah bersaing harga. Banyak perusahaan TPT cash flow-nya berdarah-darah dan tidak kuat," tuturnya.

Ristadi berharap pemerintah bisa serius mengimplementasikan sederet kebijakan pro-pengusaha lokal. KSPN mendesak negara benar-benar memberantas barang impor ilegal tersebut.

Menurutnya, sederet kebijakan pembatasan barang impor yang belakangan diterbitkan pemerintah belum akan efektif. Ia meramal aturan membendung banjir barang luar itu baru akan terasa efeknya paling cepat 6 bulan ke depan.

Itu pun dengan syarat; penegakan hukumnya serius.

Teranyar, S&P Global mencatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke posisi 51,5 pada Oktober 2023. Ini melambat 0,8 poin ketimbang bulan sebelumnya yang menyentuh 52,3.

Bahkan, laju PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Teman buku terkuat

Bandara Sukabumi dan Proyek Batas RI******

Menko Marves Ad Interim sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada 2 dari 11 proyek pemerintah yang belum selesai dan ia kejar supaya cepat tuntas.

Pertama, pembangunan Bandara Baru Sukabumi.

"Agar disiapkan narasi kepada publik untuk penyelesaian kebutuhan dasarnya diperlukan waktu sampai kebutuhan dasar terpenuhi dan Kementerian Perhubungan secara aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah," jelas Erick dalam keterangan resmi Kemenko Marves, Senin (30/10).

"Agar dilakukan penjajakan kerja sama dengan Timor Leste, terutama untuk strategi peningkatan permintaan. Permasalahan pembukaan rute Kupang-Dili adalah rendahnya permintaan," tegasnya.

Erick menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang tengah sakit untuk sementara waktu. Pada awal pekan kemarin, ia memimpin rapat koordinasi bersama 7 kementerian di bawah Kemenko Marves. Rapat dilakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat.

Selain membahas proyek itu , rakor yang dipimpin Erick mendorong percepatan sejumlah program strategis pemerintah, antara lain pelaksanaan proyek utama pada 6 kelompok pembangunan di kuartal III 2023.

Selain itu, ia menyinggung soal beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang mesti mendapatkan perhatian. Ada bandara, pelabuhan, hingga penyelesaian jalan akses serta fasilitasnya.

"Saya harap dapat dilakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian BUMN dalam penyelesaian issue-issue proyek strategis nasional (PSN)," tutup Erick.

[Gambas:Video CNN]

Berani, 2017

Ponakan Luhut dan JK Resmi Gabung di TKN Prabowo******

Keponakan Luhut Panjaitan, Pandu Sjahrir serta Jusuf Kalla, Erwin Aksa resmi bergabung ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Atas izin bapak bacawapres dan ketua kami diminta untuk bacakan susunan TKN KIM (Koalisi Indonesia Maju) pasangan Prabowo-Gibran," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Untuk Pandu, ia didapuk sebagai wakil bendahara umum TKN Prabowo-Gibran dan akan membantu kerja Bendahara Umum TKN Thomas Mulyatna Djiwandono.

Sementara itu, Erwin Aksa dipercaya menjadi wakil ketua koordinator strategis TKN Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Erwin bakal mendampingi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang ditunjuk sebagai ketua koordinator strategis.

Keponakan Jusuf Kalla tak sendiri mendampingi kerja Dasco. Ia akan ditemani 18 wakil koordinator strategis lainnya yang rata-rata diisi dari unsur parpol, seperti Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hingga Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Dalam pengumuman TKN Prabowo-Gibran ini, putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka hadir langsung. Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani juga hadir dalam pengumuman ini.

[Gambas:Video CNN]

Naga kebanggaan satu generasi

Ikut Prabowo******

Budiman Sudjatmiko akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris independen PTPN V.

Langkah ini diambil Budiman usai ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Budiman mengatakan akan melapor ke Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (8/10) untuk mengajukan pengunduran dirinya tersebut.

"Surat pengunduran diri akan saya tujukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir) dan direktur utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham," tambahnya.

Selain kepada Menteri BUMN Erick dan Dirut PTPN III Mohammad Abdul Ghani, Budiman akan mengirim tembusan surat resign itu kepada Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa dan Komisaris Utama PTPN V Fauzi Yusuf.

Pengumuman masuknya Budiman dalam timses Prabowo-Gibran sebelumnya disampaikan langsung Sekretaris TKN Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Nusron menyebut Budiman mengisi posisi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran bersama mantan gubernur Bank Indonesia Sudrajad Djiwandono. Sementara itu, posisi ketua Dewan Pakar TKN dipercayakan kepada Burhanuddin Abdullah yang juga mantan gubernur BI.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.