meminjam uang di bank syariah

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Toko Buku Gunung Agung Dikabarkan PHK Sepihak 350 Karyawan******

PT GA Tiga Belas atau yang dikenal Toko Buku Gunung Agung dikabarkan memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 350 orang pekerjanya.

Informasi disampaikan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK). Mereka menuding PHK tersebut dilakukan secara sepihak. Presiden ASPEK Mirah Sumirat mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal yang terjadi secara semena-mena ini.

PHK sepihak dan massal yang dilakukan oleh manajemen Toko Buku Gunung Agung tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik secara proses maupun terkait dengan hak-hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

"Ironisnya para pekerja yang di-PHK tersebut, tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi sebesar 1 bulan gaji," ungkap Mirah Sumirat.

Mirah Sumirat juga mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, manajemen Toko Buku Gunung Agung telah mempekerjakan pekerja kontrak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja dikontrak berulang-ulang, dengan masa kerja yang terus-menerus.

Mirah menuturkan pihaknya telah beriktikad baik dengan mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Direksi PT GA Tiga Belas, guna menindaklanjuti laporan dan mencari solusi terbaik bagi para pihak pada 24 Maret 2023.

Lihat Juga : Daftar 7 Anak Muda RI yang Masuk Forbes 30 Under 30 Asia

Namun, manajemen PT GA Tiga Belas menolak dengan alasan tidak memiliki hubungan hukum dengan ASPEK Indonesia dan menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi adalah permasalahan internal perusahaan.

Bahkan manajemen PT GA Tiga Belas tidak mau mengakui keberadaan Serikat Pekerja PT GA Tiga Belas (SP Gunung Agung), dengan alasan yang dibuat-buat dan mengabaikan ketentuan perundangan yang berlaku.

Padahal SP Gunung Agung adalah serikat pekerja yang sah dan telah mendapatkan bukti pencatatan dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Pusat.

Mirah Sumirat menegaskan sikap manajemen Gunung Agung, baik dalam hal PHK sepihak massal, maupun dalam merespon iktikad baik ASPEK Indonesia dan serikat pekerjanya merupakan bentuk arogansi manajemen.

"Jika manajemen PT GA Tiga Belas, tetap bersikap arogan dan tidak memiliki iktikad baik, maka ASPEK Indonesia akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengadvokasi kasus PHK sepihak dan massal ini, termasuk mempertimbangkan untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor pusat," kata Mirah.

Adapun tuntutan ASPEK Indonesia adalah dibayarkannya hak-hak normatif pekerja PT GA Tiga Belas seperti terkait upah pekerja, kompensasi dan hak-hak lain sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]

CNNIndonesia.com sudah berupaya meminta tanggapan atas kabar PHK tersebut kepada manajemen Gunung Agung melalui nomor yang tersedia di website mereka. Namun, CNNIndonesia diarahkan untuk menghubungi kantor pusat mereka.

Sayangnya, nomor kantor pusat yang diberikan oleh pihak Gunung Agung sampai dengan berita ini diturunkan belum merespons permintaan konfirmasi.

catatan pembunuhan bardik

Sederet Kekhawatiran Pengusaha soal Investasi di IKN******

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menyampaikan sederet kekhawatiran pengusaha yang masih wait and seeuntuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kekhawatiran setiap orang beda-beda. Ini nanti gimana Pak, ada masalah siber misalnya, masalah tanahnya gimana, insentif apa yang bisa didapatkan, kira-kira bagaimana kelangsungan listrik, pasti banyak pertanyaan. Ini kan membangun kota baru," kata Arsjad di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Namun, Arsjad mengibaratkan kondisi investor dengan pemerintah saat ini masih dalam tahap masa pacaran sebelum menikah. Dengan begitu, ia meminta semua pihak sabar.

"Kita semua ingin cepat. Namanya pengusaha ingin cepat terus, berusaha ingin cepat terus karena ini masalah waktu. Pemerintah bekerja cepat. Kalau kurang cepat kita dorong terus. Cuma bagaimana pun ada bisnis proses yang mesti dijalankan. Ada kekhawatiran insentif, pertanahan, dsb," terang Arsjad.

Ia juga menyinggung soal kekhawatiran pengusaha terhadap IKN jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Arsjad tak menutup mata memang ada kekhawatiran tersebut.

Namun, ia berdalih sikap investor masih oke jelang Pemilu 2024. Arsjad menyebut demokrasi Indonesia saat ini masih aman.

"Pasti ada pemikiran itu (pemilu 2024), tapi kan semua punya kekhawatiran. Pada pemilu lalu kencang, apa yang terjadi, Jokowi-Prabowo bersatu gotong royong. Ini sudah melihat Indonesia bagaimana pun proses demokrasi kita aman, kita harus percaya itu dan jelaskan ke investor... Sekarang satu tahun jelang pemilu masih tenang-tenang saja," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan saat ini sudah ada lebih dari 220 minat investor ke IKN Nusantara, baik dari dalam dan luar negeri. Di mana ada sekitar 36 calon investor yang sudah masuk tahap non-disclosure agreement(NDA).

Bambang berharap semua lapisan masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara. Ia menegaskan jangan hanya memikirkan progres jangka pendek Ibu Kota baru tersebut.

Ia pun menyebut banyak investor datang langsung ke IKN Nusantara untuk mengecek keseriusan pembangunan tersebut. Menurutnya, banyak calon investor merespons baik setelah mengecek langsung lokasi IKN Nusantara.

"Harapan kita semua tentu sesegera mungkin kita melihat pembangunan di IKN Nusantara bergulir. Jangan dikecilkan hingga 2024 saja, karena kita membangun hingga 2045, membangun kota futuristik masa depan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Biaya Perawatan Bengkak, Tarif Tol Bakauheni******

PTHutama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengumumkan tarif tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) bakal naik mulai besok, 25 Mei 2023 pada pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian tarif tol sepanjang 140 km ini disebabkan biaya maintenance atau perawatan yang membengkak. Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro menegaskan kenaikan tarif tol ini dilakukan sesuai regulasi.

"Penyesuaian tarif ini dilakukan untuk menciptakan iklim investasi jalan tol agar tetap kondusif yang berdampak pada keberlanjutan jalan tol ini," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (23/5).

"Selain itu, mengingat Tol Bakter merupakan tol yang cukup panjang hingga 140 km sehingga biaya maintenance dari tahun ke tahun pun semakin bertambah. Kami juga melengkapi banyak fasilitas dalam mengoptimalisasi pengoperasian Tol Bakter sehingga penyesuaian tarif ini juga telah dibarengi dengan peningkatan layanan yang ada," imbuh Koentjoro.

Selain itu, Koentjoro mengatakan kenaikan tarif tol Bakauheni-Terbanggi Besar ini sudah melalui proses diskusi bersama pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, Hutama Karya turut melibatkan key opinion leader (KOL) sebelum mengambil keputusan tersebut.

Meski begitu, belum ada bocoran tarif baru yang akan berlaku mulai besok. Koentjoro menyebut besaran tarif anyar bakal diumumkan usai surat keputusan (SK) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terbit.

Ia menekankan tarif baru nanti baru dilakukan di Tol Bakter. Dengan begitu, masyarakat yang melintas dari gerbang tol (GT) Terbanggi Besar hingga GT Kayu Agung masih menggunakan tarif normal yang ada di Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

"Namun, sebagai apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah setia memilih Tol Bakter sebagai alternatif perjalanan sejak 2018, kami berikan diskon tarif baru hingga 20 persen di seluruh gerbang tol yang ada di ruas Tol Bakter mulai tanggal berlaku tarif 25 Mei 2023," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Musuh Dunia

KAI Bantah LRT Jabodebek Gratis Sebulan: Itu Joy Trip******

PTKereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membantah tarifLRT Jabodebek bakal gratis selama satu bulan mulai 12 Juli 2023.

Perusahaan menyebut hanya akan melakukan joy trip atau angkutan bagi pihak-pihak tertentu termasuk masyarakat untuk menjajal transportasi tersebut sebelum resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2023 mendatang.

Adapun sejumlah pihak yang dimaksud seperti pemuka masyarakat, civitas akademika, hingga pemerhati transportasi. 

"Kami coba buka lewat media sosial, tapi dalam kondisi terbatas siapa yang bisa daftar dulu, nanti kami ajak joy trip," imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, Manajer Humas LRT Kuswardoyo menuturkan joy trip dalam trial run ini adalah tahap uji coba LRT Jabodebek seperti saat beroperasi nanti.

Salah satu tujuannya, untuk memastikan bahwa LRT siap beroperasi ke depannya tanpa ada kendala atau terjadi kondisi yang tidak diinginkan, seperti gangguan operasional.

Misalnya, bila ada kendala, maka LRT bisa langsung melihat apa penyebab dan bagaimana cara untuk mengatasi kondisi tersebut. Itu lah sebabnya, saat ini uji coba belum menyertakan penumpang.

"Intinya semua kondisi normal dan tidak normal kita simulasikan dan kita coba penanganannya. Itulah sebabnya belum menyertakan masyarakat saat kegiatan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, ramai beredar di media sosial kabar LRT Jabodebek akan digratiskan selama satu bulan dalam masa uji coba Juli-Agustus. Tak sedikit di Twitter netizen yang menyambut antusias kabar tersebut.

[Gambas:Twitter]

Sang Penyihir dalam Film dan TV

Pengusaha Sambut Baik Bank Konvensional Bakal Beroperasi Lagi di Aceh******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik keputusan Pemerintah Provinsi Acehyang akan mengizinkan bank konvensional kembali beroperasi di wilayah tersebut.

Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana mengatakan layanan perbankan itu plural. Artinya, tidak hanya tertuju pada sebatas golongan tertentu.

Oleh karena itu, semestinya negara atau pemerintah daerah memberikan layanan publik yang beragam untuk masyarakat yang heterogen.

Ia juga menyebut hal ini memerlukan pola kebijakan investasi termasuk perbankan yang tak boleh eksklusif, agar tidak terasing dari dunia luar.

Lebih lanjut, Danang mengungkapkan Aceh dulu menetapkan pada pilihan layanan perbankan syariah mungkin karena menguatnya aspek fanatisme, sehingga menganggap perbankan konvensional itu dituding mengandung riba.

Pada kenyataannya, kata dia, sistem keuangan yang berlaku di seluruh penjuru dunia bisa saja berjalan paralel dengan sistem syariah.

"Dengan kemajuan globalisasi, dunia usaha di masa ini tidak akan bertumbuh kalau regulator menggunakan cara-cara eksklusif yang berlaku lokal secara sempit," ucap Danang.

Pemerintah Provinsi Aceh akan merevisi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu poin dalam revisi tersebut adalah mengizinkan bank konvensional beroperasi di Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA membenarkan rencana revisi tersebut.

"Benar. Pemerintah Aceh sepakat atas rencana revisi qanun LKS yang sedang bergulir di DPRA," kata Muhammad MTA saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Revisi itu datang dari desakan dan aspirasi masyarakat terutama pelaku usaha yang menyampaikan bahwa pelaksanaan qanun LKS tersebut belum optimal.

Apalagi kasus yang menimpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang bermasalah hampir sepekan, membuat roda perekonomian di Aceh saat itu nyaris lumpuh.

Menurutnya, sejauh ini infrastruktur perbankan syariah belum bisa menjawab dinamika dan problematika sosial ekonomi, terutama berkenaan dengan realitas transaksi keuangan berskala nasional dan internasional bagi pelaku usaha di Aceh.

Dalam revisi itu nantinya juga akan dikaji soal kompensasi dari setiap potensi yang merugikan nasabah yang mungkin abai dalam qanun tersebut.

"Termasuk membuka kembali peluang bagi perbankan konvensional untuk kembali beroperasi di Aceh," ucapnya.

Operasional bank konvensional di Aceh sebelumnya juga sudah pernah dibahas oleh pemda setempat pada 2020 agar bank tersebut bisa beroperasi hingga 2026. Namun saat itu terjadi pro dan kontra hingga akhirnya 2021 seluruh bank konvensional angkat kaki dari Aceh.

Muhammad MTA pun berharap masyarakat dan pelaku usaha ikut untuk mengawasi kegiatan revisi qanun tersebut.

"Mari kita beri waktu kepada DPRA sebagai representatif masyarakat Aceh untuk mengkaji dan menganalisa sebagai sebuah kebijakan evaluasi terhadap qanun LKS ini demi penyempurnaan qanun ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

produsen internasional

Edy Rahmayadi soal Jalan Rusak di Sumut: Ada yang Terlalu Banyak Omong******

GubernurSumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi buka suara soal sejumlah kerusakan jalanparah yang terjadi di daerah kekuasaannya.

Eks Pangkostrad itu menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut termasuk soal kerusakan jalan. Meski begitu, Edy mengaku sudah tak ambil pusing.

"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," kata Edy Rahmayadi, Senin (22/5).

Ia mengatakan fokus memperbaiki kerusakan infrastruktur dan jalan yang terjadi di daerahnya. Untuk jalan rusak, ia memastikan proyek perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 450 km dengan anggaran Rp2,7 triliun di Sumut akan dituntaskan pada 31 Desember 2023.

"Tidak ada urusan proyek dengan personkarena dia adalah sudah merupakan satu konsep yang bersama sama tanggal 31 Desember 2023 dia harus tuntas selesai," katanya.

Edy menekankan pihaknya tak akan melakukan pembayaran jika pengerjaan proyek tak tuntas. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Rugikah provinsi? Tak rugi provinsi bekerja 10 persen, tuntutannya ada 33 persen termin baru provinsi membayar. Provinsi tak akan pernah membayar kalau kerja itu tak sampai. Itulah termin. Apabila nanti tanggal 31 Desember dan mereka tak juga tuntas kerjaan itu ada pinalti 50 hari. Jadi semua ada prosedur ada aturan main," terangnya.

Edy mengaku jalan provinsi di Sumut sepanjang 3.005 km, namun 340 km di antaranya rusak. Lalu 33 ribu km jalan kabupaten /kota di mana 13 ribu km di antaranya rusak.

"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun," urainya.

Edy menambahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan di Sumut.

"Presiden Jokowi membantu Rp 800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," paparnya.

Sedangkan perbaikan jalan kabupaten/kota di Sumut yang rusak membutuhkan total anggaran paling tidak Rp5,5 triliun. Di sisi lain, Provinsi Sumut hanya memiliki anggaran Rp300 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 Km jalan yang begitu yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300-400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3000 an tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," ungkapnya.

Edy juga mengajak masyarakat untuk bersama sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut.

"Untuk itu kita bersama sama mengawal, khusus wartawan ini berikan yang objektif kepada masyarakat, berikan motivasi, berikan doa yang terbaik untuk kesejahteraan," bebernya.

Pemda Sumut menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km di wilayah mereka. Proyek tersebut dimulai 2022 dan ditargetkan sudah rampung pada akhir 2023.

Pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan multiyears atau tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, pembangunan diklaim bisa lebih cepat selesai.

Namun begitu, proyek infrastruktur tersebut mendapat banyak sorotan dari publik. Sebab pengerjaannya dinilai asal asalan dan banyak yang belum dikerjakan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5) karena mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Sumut.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengatakan jalan rusak di Sumatera Utara (Sumut) akan diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang. Bahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sumut.