pinjaman limit besar tenor panjang ojk

Bela Diri Melahap Surga

Pengusaha Tak Wajibkan Karyawan Swasta WFH Seperti PNS******

AsosiasiPengusaha Indonesia (Apindo) tak mewajibkan karyawan di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) untuk bekerja di rumah (WFH) seperti pegawai negeri sipil (PNS).

"Mengingat industri di Indonesia, khususnya Jabodetabek, secara mayoritas bersifat padat karya agar dapat terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka APINDO tidak mewajibkan penerapan aturan WFH sebagaimana diberlakukan kepada ASN," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam keterangan resmi, Selasa (29/8).

Sebanyak 75 persen PNS DKI Jakarta sendiri sudah WFH sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober untuk menekan polusi udara. Kebijakan serupa juga dijalankan oleh Provinsi Banten mulai 28 Agustus 2023.

Asosiasi mempertimbangkan usai pandemi covid-19, ekosistem dalam dunia usaha telah berupaya secara alamiah beradaptasi atas sektor yang bisa menerapkan WFH, dan sektor mana yang memerlukan Work From Office (WFO) atau Working Place.

Sektor yang tidak dapat menerapkan WFH dan untuk melayani masyarakat dan konsumen adalah sektor pelayanan publik, diantaranya pelayanan kesehatan, jasa, retail, industri manufaktur.

Sementara, sektor yang dapat menerapkan WFH adalah industri berbasis piranti lunak dan jasa konsultan.

Sebagai upaya menekan polusi di DKI Jakarta yang memburuk akhir-akhir ini, Apindo menyampaikan sejumlah usulan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Solusi jangka berupa fokus atas penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum ramah lingkungan kendaraan listrik.

Selanjutnya, solusi jangka menengah adalah pemerintah melakukan program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, misalnya peningkatan pengadaan moda transportasi umum yang ramah lingkungan, kendaraan listrik, serta pendidikan masyarakat tentang perilaku yang ramah lingkungan.

Lalu, solusi jangka panjang di antaranya transisi energi berkeadilan, dengan memerhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut. Bentuk dukungan pemerintah dalam skala nasional adalah pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal.

"Apindo akan mengajukan usulan lain terkait faktor polutan berikut solusi untuk kepentingan bersama dan selalu mengedepankan kolaborasi," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

urat suci emas

IHSG Menguat ke Posisi 6.957 Meski 268 Saham Ambruk******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.957 pada Selasa (29/8) sore. Indeks saham menguat 36,1 poin atau 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,59 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,3 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 256 saham menguat, 268 terkoreksi, dan 230 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,18 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong 1,97 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan 0,34 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 1,49 persen, indeks DAX di Jerman 0,42 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis 0,36 persen.

Menyusul Asia dan Eropa, bursa Amerika juga ramai-ramai menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,63 persen, indeks NYSE Composite 0,71 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga 0,84 persen.

[Gambas:Video CNN]

mekanik naga

PPATK Bongkar Anak SD hingga Ibu Rumah Tangga Ikut Judi Online******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan marak terjadi judi onlinemenggunakan dompet digital (e-wallet) yang nilainya mencapainya puluhan juta rupiah.

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyebut pelaku judi online menyetorkan uangnya di e-wallet yang kemudian ditampung oleh bandar.

Jumlah uang para pelaku judi online yang biasanya ditampung oleh bandar tersebut mencapai miliaran rupiah. Bandar lalu mentransfer uang itu kepada atasan atau agen yang ada di luar negeri. Sebab, kebanyakan situs judi online basisnya ada di luar negeri.

Meski tidak mudah mendeteksi para agen yang ada di luar negeri, Natsir mengungkapkan PPATK pernah menemukan bandar besar judi online yang ada di Indonesia. Sebagian bandar itu berbasis di luar negeri.

"Itu mereka sebagian terdeteksi itu ada base di luar negeri, seperti di Kamboja, kemudian merekrut orang-orang Indonesia untuk bekerja di sana," kata Natsir.

Sementara itu, PPATK mencatat penyebaran uang melalui transaksi judi online meningkat tajam. Pada 2021 nilainya mencapai Rp57 triliun dan naik signifikan pada 2022 menjadi Rp81 triliun. Pelakunya pun beragam, dari ibu rumah tangga hingga anak SD.

Lihat Juga : PPATK Catat 11 Ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di 2022

"Nah ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena memang orang-orang yang terlibat di judi online ini banyak ibu rumah tangga, anak SD pun ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan," ujar Natsir.

Ia melanjutkan judi online juga membuat banyak rumah tangga menjadi bermasalah. Sebab, penghasilan yang tidak seberapa yang harusnya digunakan untuk kebutuhan, justru dipakai untuk judi online.

"Karena orang lebih banyak waktu di rumah dan berharap sesuatu lebih. Harusnya pendapatan Rp100 ribu keluarga bisa buat beli susu anak, kebanyakan itu dimainkan judi khususnya judi online. Jadi banyak juga rumah tangga yang hancur akibat judi online," jelasnya.

Warisan kekaisaran

Jepang Ancam Adukan China ke WTO soal Larangan Impor Seafood******

Jepang mengancam akan membawa Chinake Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan yang diberlakukan Beijing atas impor seluruh produk laut Negeri Sakura tersebut.

Asal tahu saja, China menerbitkan larangan impor terkait langkah Jepang membuang  air radioaktif yang diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke laut.

Menteri luar negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan yang diperlukan (terhadap larangan produk perairan China) melalui berbagai jalur, termasuk kerangka kerja WTO.

Komentar tersebut muncul ketika bisnis Jepang dan fasilitas publik terus menerima panggilan pelecehan dari nomor telepon dengan kode negara China +86. Banyak yang melaporkan para penelepon mengeluh tentang pembuangan limbah air PLTN Fukushima.

Jiji News melaporkan Kepolisian Kebijakan Nasional Jepang telah menerima 225 laporan panggilan pelecehan hingga saat ini. Pemerintah mengatakan mereka sedang mencari bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk memblokir panggilan-panggilan tersebut.

Jumlah pengguna telepon kabel yang meminta untuk memblokir nomor-nomor asing semakin meningkat, kata juru bicara di NTT Communications, sebuah unit Nippon Telegraph and Telephone.

NTT dan perusahaan telepon lainnya termasuk KDDI dan SoftBank Corp sedang membahas langkah-langkah mengikuti permintaan pemerintah.

"Sangat disayangkan dan mengkhawatirkan tentang banyaknya panggilan pelecehan yang kemungkinan berasal dari China," kata Menteri Perdagangan Yasutoshi Nishimura selama konferensi pers.

Dia mengatakan bahwa menurut penduduk Fukushima, beberapa panggilan bahkan masuk ke rumah sakit.

"Nyawa manusia kini sedang dipertaruhkan. Harap hentikan panggilan-panggilan tersebut segera," ujar Nishimura.

Menteri tersebut mengatakan bahwa pemerintah sedang mengumpulkan informasi tentang laporan gerakan boikot produk Jepang di China dan akan bekerja dengan para pemimpin bisnis untuk mengatasi situasi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Teknologi sejati tak tertandingi

LMAN Buka Sebab BPK Temukan 87,9 Juta M2 Lahan Tol Tak Bersertifikat******

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengungkap penyebab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal 87,9 juta meter persegi ruas toldi Indonesia tak bersertifikat.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan tugas pihaknya mendanai pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN), termasuk jalan tol. Ia menegaskan ketika tanah tersebut sudah dibayar LMAN, otomatis kepemilikannya dipegang negara.

"Sebelum 2020, LMAN wajib melakukan pensertifikatan, tapi setelah 2020 pensertifikatan menjadi kewenangan instansi yang memerlukan tanah. Makanya temuannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," jelasnya dalam Taklimat Media di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

Ia menegaskan aset-aset tersebut memang harus disertifikat. Namun, Qoswara menyebut proses sertifikasi tanah perlu clearsepenuhnya.

Karena itu, proses membutuhkan waktu.

"Informasi yang kami dapat beberapa waktu lalu, teman-teman di PUPR telah menghubungi teman-teman Kementerian ATR/BPN untuk pensertifikatan atas aset-aset yang telah dibayar LMAN, yang kemudian menjadi barang milik negara di Kementerian PUPR," tandasnya.

BPK menemukan tanah seluas 87,9 juta meter persegi untuk 33 ruas proyek tol masih belum bersertifikat.

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut," ungka Ketua BPK Isma Yatun, Selasa (20/6).

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

Rusun Untuk PNS di IKN Bisa Diisi Sampai dengan 6 Orang******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan membangun 47 tower rumah susun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk para ASN dan PNS.

Jumlah itu terdiri dari 31 rusun untuk ASN, 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) itu memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi. Iwan mengatakan masing-masing towernya dibangun setinggi 12 lantai.

"Setiap unit bisa untuk diisi 1 keluarga yang isinya 4-6 orang," kata Iwan kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/8).

Namun katanya, masalah pengaturan hunian rumah susun dan pemanfaatannya di IKN sepenuhnya nanti diatur Otorita IKN.

Lebih lanjut, Iwan menyebut pembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.

Rusun ASN-Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

"Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menyampaikan Kementerian PUPR bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN. Sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut.

Iwan menambahkan Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).