rajagacor88

Phoenix sebagai mak comblang

Investor Net89 Akan Polisikan Bos PT SMI dan Kroni Rabu Minggu Depan******

Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat (Gempur) Net89, wadah korban dugaan investasipenipuan investasi robot tradingNet89 akan melaporkan pimpinan, pemilik, manajemen PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) Andreas Andreyanto beserta kroni-kroninya ke polisi.

Hikmat Nugraha dan Bambang Lukman Hadi selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Gempur Net89 menyatakan laporan akan dilayangkan pada Rabu (9/11) mendatang. Sebelum laporan, pada awal pekan ini mereka menyambangi Bareskrim Polri untuk berkonsultasi soal rencana laporan itu. Keduanya mewakili 4.000 member Gempur Net89 dan mengklaim rugi Rp3 triliun.

Mereka didampingi kuasa hukum Gempur Net89 Agustinus Panjaitan.

Namun, mereka tidak menutup kemungkinan nama-nama, seperti Atta Halilintar, yang sudah dilaporkan kelompok lain akan ikut mereka seret.

"Tapi yang sudah dilaporkan kelompok yang lain itu ada beberapa yang di situ yang kami laporkan. Pada intinya, ujungnya Manajemen PT SMI atau Net 89 (yang dilaporkan)," tegas Agustinus.

Hadi lantas menegaskan bahwa laporan yang dibuat kelompok Gempur Net89 berbeda dengan kelompok lain. Pasalnya, ia mewakili sekitar 4.000 member yang perlu pendataan khusus.

"Teman-teman yang menjadi member Gempur Net89 kan pertama-tama harus mengirimkan namanya surat pernyataan bersedia menjadi anggota," katanya kepada wartawan.

Para korban mengisi data berupa identitas hingga rincian kerugian. Setelah itu, korban yang menjadi member Gempur Net89 harus tanda tangan di atas meterai sebagai bukti sah.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT SMI Andreas Andreyanto saat ditanya mengenai keluhan para nasabah Net89, justru mempertanyakan tudingan penggelapan yang disampaikan para member atau investor tersebut. Ia pun menagih bukti dari tuduhan-tuduhan tersebut.

"Ya coba tanyakan ke Gempur Net89 saja dulu, bukti apa saja yang dia punya sehingga bisa berkata begitu," kata Andreas melalui pesan singkat.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Harga Emas Antam Mandek di Posisi Rp939 Ribu per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp939 ribu per gram pada Senin (31/10). Harga emasmasih stagnan dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga mandek di posisi Rp823 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp521,8 ribu, 2 gram Rp1,82 juta, 3 gram Rp2,71 juta, 5 gram Rp4,49 juta, 10 gram Rp8,92 juta, 25 gram Rp22,18 juta, 50 gram Rp44,29 juta.

Harga jual emas itu sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,05 persen menjadi US.644 per troy ons. Harga emas di perdagangan spot melemah 0,23 persen ke US.641,1 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas melemah hari ini. Harga emas tertekan karena meningkatnya imbal hasil obligasi AS dan dolar AS.

"Harga emas diperkirakan tertekan oleh meningkatnya imbal hasil obligasi AS dan dolar AS setelah data inflasi PCE (indeks belanja konsumsi perorangan) AS menunjukkan tekanan inflasi yang masih tetap tinggi," paparnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Lukman, data inflasi ini dapat memastikan bank sentral AS (The Fed) kembali menaikkan suku bunga sebesar 75 bps dalam pertemuan FOMC Minggu ini.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.620 per troy ons dan resistance US.655 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Setan mengganggu langit

Kemenhub Tambah Empat BLU, Kurangi Ketergantungan pada APBN******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah empat satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang telah ditetapkan melalui keputusan menteri keuangan.

BLU memiliki pola pengelolaan keuangan yang dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri melalui kinerja yang dihasilkan, sehingga diharapkan bisa semakin mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keempat satuan kerja BLU tersebut, yaitu Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Balai Pengujian Perkeretaapian, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.

"Kinerja keuangan BLU semakin baik yang ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan, dan tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari rupiah murni (APBN) yang semakin menurun," kata dia melalui keterangan resmi, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, Budi mengusulkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan ruang lingkup yang lebih luas kepada satuan kerja BLU Kemenhub. Hal ini diperlukan agar satuan kerja dapat mengelola lebih dari satu entitas atau layanan.

"Misalnya, satu BLU bisa melayani beberapa bidang usaha pelayanan sektor transportasi, sehingga jumlah BLU di Kemenhub tidak terlalu banyak dan lebih efisien," tuturnya.

Dengan bertambahnya empat satuan kerja BLU, kini Kemenhub memiliki total sebanyak 35 satuan kerja BLU. Dengan rincian, 25 BLU bidang pendidikan, 2 BLU bidang kesehatan, dan 8 BLU terkait unit barang dan jasa.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengungkapkan BLU memiliki peran yang sangat strategis. Menurutnya, BLU membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan/customer, sekaligus turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.

Ia menyebut kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU rata-rata tumbuh sebesar 22,13 persen dalam 10 tahun terakhir. Pada 2021, BLU telah berkontribusi menyumbang penerimaan negara sebesar Rp126 triliun atau 27,88 persen dari PNBP nasional dengan nilai aset total BLU 2021 sebesar Rp1.160 triliun.

Sampai dengan kuartal III 2022 PNBP BLU mencapai 67,35 T. Hadiyanto menjelaskan sampai dengan kuartal III 2022, jumlah BLU di Indonesia mencapai 260 BLU. Dari 2005 sampai dengan 2022, jumlah BLU mengalami pertumbuhan rata-rata 22 persen setiap tahunnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewi Luar Angkasa Kiamat

Yarindo Farmatama Bersuara soal Tuduhan Terlibat Gagal Ginjal Akut******

PT Yarindo Farmatamabuka suara soal dugaan melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) atau gagal ginjal akut.

Manager Bidang Hukum PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengatakan saat ini Bareskrim Polri masih melakukan klarifikasi untuk produk flurin DMP milik perusahaan.

Ia menyebut tidak ada korban jiwa karena meminum obat flurin hasil produksi perusahaannya.

Ia juga menyebut dari 102 daftar obat sirop yang dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), obat flurin tidak termasuk.

Lebih lanjut, Vitalis mengatakan manajemen PT Yarindo Farmatama sangat komitmen membantu BPOM untuk menyelesaikan kasus zat pelarut etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Kami berkomitmen untuk membantu BPOM, Kepolisian dan pemerintah untuk mencari dan menyelesaikan sumber masalah EG dan DEG ini. Karena kami tidak pernah membeli atau menggunakan bahan ini di dalam proses seluruh obat-obatan yang kami produksi," ujarnya.

Vitalis menambahkan semua bahan baku obat-obatan sudah diserahkan ke BPOM untuk diproses lebih lanjut.

"Kami juga sudah menyerahkan semua dokumentasi yang terkait dengan bahan baku yg dikirim oleh pemasok ke pabrik kami," imbuhnya.

Vitalis juga mengungkapkan PT Yarindo Farmatama dalam kasus ini juga menjadi pihak yang dirugikan. Sebab, hingga kini belum pihak yang menemukan data akurat terkait adanya korban meninggal karena mengkonsumsi obat Flurin DMP buatan PT Yarindo Farmatama.

"Kami mendukung penuh upaya semua pihak yang terkait agar masalah ini bisa secepatnya terurai dan menjadi jelas penyebabnya," tandasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 milyar," imbuh Penny.

Kedua perusahaan tersebut, kata Penny, memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar peraturan perundangan sebagaimana pasal 62 ayat 1 dan UU RI no. 8 tentang Perlindungan Konsumen.

"Yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp2 miliar," katanya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto mengatakan pihaknya melakukan penetapan itu setelah melakukan gelar perkara.

Selain itu, untuk proses penyelidikan sebelumnya, pihaknya telah mengumpulkan sampel dari obat bekas yang dikonsumsi para pasien gagal ginjal akut, bukan didapatkan dari produsen.

"Ternyata memang ada kaitannya," kata Pipit.

Dia mengatakan pihaknya tak memungkiri akan melakukan pengembangan, bukan hanya produsen obat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Bintang Suci

Hong Kong Akan Legalkan Perdagangan Kripto******

Hong Kong berencana untuk melegalkan perdagangankripto untuk investorritel di negaranya.

Saat ini negara tersebut tengah mencari cara untuk melonggarkan aturan terkait kripto sehingga bisa digunakan sebagai transaksi yang sah. Tujuannya, untuk kembali meningkatkan bisnis kripto yang mulai ditinggalkan.

"Hong Kong terbuka dan inklusif terhadap komunitas global inovator yang terlibat dalam bisnis aset virtual," ujar Sekretaris Keuangan Paul Chan dalam Pertemuan Puncak Keuangan dikutip dari AFP, Senin (31/10).

Dengan rencana kebijakan baru ini, pemerintah Hong Kong akan berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk melihat bagaimana cara meningkatkan akses investor ritel ke aset kripto.

Sebagai informasi, saat ini Hong Kong memang membatasi transaksi kripto dengan nilai portofolio di atas 8 juta dolar HK atau US juta.

Namun, dengan kebijakan pelonggaran aturan kripto ini nantinya masyarakat bisa bebas melakukan transaksi atau investasi kripto. Dengan syarat, risiko ditanggung oleh masing-masing investor.

Sebelumnya, China pernah menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia. Namun secara mengejutkan pada 2021 melarang transaksi mata uang digital tersebut.

Sementara itu, Jepang baru-baru ini melonggarkan beberapa aturannya yang lebih konservatif dalam pendaftaran token kripto.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

Yarindo: Kenapa Nomor Izin Edar Kami Keluar, BPOM kan Yang Memberi?******

Perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat Flurin membantah tuduhan BPOM soal  dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang mengakibatkan kasus gagal ginjal akutbelakangan ini.

Melalui Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus, mereka menyatakan seluruh produknya telah lulus izin edar yang dikeluarkan BPOM.

"Terus selama itu kita kan sudah tiga kali daftar ulang. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE (nomor izin edar) kami keluar, NIE kami ini 2020 sampai 2025. Artinya BPOM sendiri kan yang memberikan pengawasan untuk izin edar ini," ujarnya, Senin (31/10).

Vitalis berujar perusahaan farmasi yang berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten itu tidak pernah mengubah komposisi obatnya. Sehingga mereka merasa aneh, jika dianggap sebagai penyebab gagal ginjal akut yang ramai belakangan ini.

Perusahaan juga mengklaim seluruh bahan pembuat obat diperiksa dengan baik sesuai standar menjamin mutu.

Bahkan obat sirop yang mereka produksi, ia klaim tidak pernah masuk ke dalam daftar obat penyebab gagal ginjal yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantiansupplier)kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactorypembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terangnya.

PT Yarindo Farmatama siap memberikan keterangan dengan BPOM maupun Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan obat penyebab gagal ginjal. Mereka juga tengah menunggu hasil uji laboratorium yang belum keluar hingga saat ini.

Karena belum keluar uji laboratoriumnya, Vitalis mengaku BPOM terlalu cepat menetapkan obat sirop di perusahaannya mengandung zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Terlalu cepat menurut saya, karena sudah dituduh. Hasil tes kita juga belum keluar, kita tes di Sucofindo. Kami belum menemukan hasil yang dituduhkan ke kami. Yang paling penting sampai hari ini, tidak ada yang meninggal karena (obat sirop) Flurin," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," katanya dalam konferensi pers Senin siang.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 milyar," imbuh Penny.

[Gambas:Video CNN]