situs gacor slot

Dewa Pedang Penelan Langit

Buruh Geram Imbauan Pakai Transportasi Umum: Pejabat Saja Naik Mobil******

Buruh merasa kesal dengan imbauan pemerintah untuk menggunakan transportasi publik menyusul polusi udaradi DKI Jakarta yang terus memburuk belakangan ini.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sebagian besar pejabat kementerian/lembaga (K/L)masih memakai mobil pribadi, di saat yang bersamaan pemerintah mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Lihat Juga : Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen Sambil Sindir Gaji PNS Kuras APBN

Meski begitu, ia berharap buruh bisa dimaklumi jika masih menggunakan motor pribadi ketimbang kendaraan umum. Menurutnya, tarif transportasi publik masih cukup mahal untuk para buruh.

Selain itu, mobilitas buruh tidak hanya dihitung dari rumah ke pabrik atau kantor, melainkan harus sosialisasi berkeliling daerah sekitar. Iqbal juga berdalih tidak ada transportasi publik untuk buruh di daerah.

"Pabrik itu TransJakarta enggak sampai, karena pabrik agak ke dalam. Misalnya, Pulo Gadung, TransJakarta sampai ke pinggir jalan utama, tapi ke dalamnya gimana? Bus jemputan enggak ada," tuturnya.

Oleh karena itu, ia menuntut buruh juga mendapatkan jatah WFH seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta. Iqbal menuntut pemberlakuan 3 aturan dalam menyikapi opsi WFH ini.

Pertama, pengaturan jam kerja. Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, kemudian shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergantian.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up(MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang enggak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.

Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.

"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare. 

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

[Gambas:Video CNN]

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah. 

Berubah menjadi loli dan mainkan game

Buruh Geram Imbauan Pakai Transportasi Umum: Pejabat Saja Naik Mobil******

Buruh merasa kesal dengan imbauan pemerintah untuk menggunakan transportasi publik menyusul polusi udaradi DKI Jakarta yang terus memburuk belakangan ini.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sebagian besar pejabat kementerian/lembaga (K/L)masih memakai mobil pribadi, di saat yang bersamaan pemerintah mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Lihat Juga : Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen Sambil Sindir Gaji PNS Kuras APBN

Meski begitu, ia berharap buruh bisa dimaklumi jika masih menggunakan motor pribadi ketimbang kendaraan umum. Menurutnya, tarif transportasi publik masih cukup mahal untuk para buruh.

Selain itu, mobilitas buruh tidak hanya dihitung dari rumah ke pabrik atau kantor, melainkan harus sosialisasi berkeliling daerah sekitar. Iqbal juga berdalih tidak ada transportasi publik untuk buruh di daerah.

"Pabrik itu TransJakarta enggak sampai, karena pabrik agak ke dalam. Misalnya, Pulo Gadung, TransJakarta sampai ke pinggir jalan utama, tapi ke dalamnya gimana? Bus jemputan enggak ada," tuturnya.

Oleh karena itu, ia menuntut buruh juga mendapatkan jatah WFH seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta. Iqbal menuntut pemberlakuan 3 aturan dalam menyikapi opsi WFH ini.

Pertama, pengaturan jam kerja. Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, kemudian shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergantian.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up(MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang enggak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Bos BCA Hibahkan Saham Rp74 M ke Anak******

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menghibahkan 8 juta sahamsenilai Rp74 miliar kepada kedua orang anaknya.

Saham perusahaan dengan kode emiten BBCA itu diberikan kepada Enrica Ariestia PS dan Elizabeth Ariestia MS. Keduanya mendapat masing-masing 4 juta saham atau senilai Rp37 miliar.

Kepala Sub Divisi BCA Linda Chandrawati mengatakan proses transaksi sudah dituntaskan pada Jumat (18/8) lalu.

Pada perdagangan Jumat, saham BBCA ditutup melemah 50 poin atau minus 0,54 persen ke posisi Rp9.250 per lembar. Adapun kapitalisasi saham BCA mencapai Rp1.134,13 triliun.

Per Juli 2023, pemegang saham BCA antara lain PT Dwimuria Investama sebanyak 67,72 miliar saham atau 54,94 persen. Lalu, Robert Budi Hartono sebanyak 28,13 juta saham atau 0,023 persen.

Kemudian, Bambang Hartono sebanyak 27,02 juta saham atau 0,022 persen, pihak afiliasi pengendali 3,02 miliar saham atau 2,455 persen, dan masyarakat non warkat sebanyak 52,26 miliar saham atau 42,399 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saya melakukan hiburan di dunia lain

India Bakal Tutup Keran Ekspor Gula Pasir Gegara Kekeringan******

India diperkirakan akan melarang ekspor gula mulai Oktober mendatang karena musim kemarau membuat hasil panen tebu berkurang.

"Fokus utama kami adalah memenuhi kebutuhan gula dalam negeri dan memproduksi etanol dari kelebihan tebu." kata sumber pemerintah yang meminta tidak disebutkan namanya karena belum ditetapkan secara resmi kepada Reuters.

"Untuk musim mendatang, kami tidak akan memiliki cukup gula untuk dialokasikan pada kuota ekspor," ucapnya menambahkan.

Kenaikan harga gula global juga dikhawatirkan akan memicu inflasi lebih lanjut di pasar pangan global.

Sementara itu, India selama ini mengizinkan pabrik gula mengekspor hanya 6,1 juta ton gula selama musim berjalan hingga 30 September. Ini telah berkurang dari jumlah ekspor musim sebelumnya yang mencapai 11,1 ton gula.

Pada 2016, India juga mulai mengenakan pajak 20 persen pada ekspor gula untuk membatasi penjualan komoditas ke luar negeri.

Sementara itu, hujan monsun di negara bagian barat Maharashtra, distrik penghasil tebu terbesar India, dan negara bagian selatan Karnataka berada 50 persen di bawah rata-rata sepanjang tahun ini. Padahal, kedua negara bagian itu menyumbang lebih dari setengah total produksi gula India.

Lihat Juga : Tunggakan Pinjol Akan Dimasukkan dalam BI Checking

Hujan yang tidak merata ini pun diprediksi akan mengurangi produksi gula pada musim 2023/24 dan bahkan mengurangi penanaman pada musim 2024/25, kata seorang pejabat industri yang menolak disebutkan namanya.

Harga gula lokal SUG-MMZR-NCX minggu ini melonjak ke level tertinggi dalam hampir dua tahun, mendorong pemerintah India mengizinkan pabrik untuk menjual tambahan 200.000 ton pada bulan ini.

"Inflasi pangan menjadi perhatian. Kenaikan harga gula baru-baru ini menghilangkan segala kemungkinan ekspor," kata pejabat itu.

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Studi ILO Sebut Kecerdasan Buatan Tak Hancurkan Pekerjaan Manusia******

Organisasi BuruhInternasional (ILO) meyakinkan kecerdasan buatan(AI) tidak akan mengambil alih sebagian besar pekerjaan atau profesi manusia.

Keyakinan itu mereka dapat dari hasil penelitian ILO yang dipublikasikan awal pekan kemarin. 

Menurut penelitian mereka, sebagian besar dampak hanya dirasakan pekerja pada otomatisasi yang dilakukan industri. Keberadaan AI pun katanya, hanya bersifat melengkapi manusia, bukan menggantikannya.

Meskipun demikian, ILO memperingatkan bahwa pekerjaan klerikal atau yang berkaitan dengan tata tulis dan administrasi kemungkinan akan menjadi yang paling terpukul akibat AI.

Pasalnya kata studi mereka, sekitar seperempat tugas pekerjaan itu sangat rentan terhadap potensi otomatisasi.

Kalau ancaman ini nyata, pekerjaan perempuan akan mengalami pukulan paling keras. Maklum, mayoritas pekerja di sektor ini, terutama di negara kaya adalah perempuan.

Pekerjaan lain yang mungkin paling terpengaruh oleh AI  adalah yang berkaitan dengan produksi teks, gambar, suara, animasi, model 3D, dan data lainnya.

Namun, laporan badan PBB tersebut memperingatkan bahwa dampak AI terhadap pekerja yang terkena dampak masih bisa bersifat brutal.

"Oleh karena itu, bagi para pembuat kebijakan, penelitian kami tidak boleh dibaca sebagai suara yang menenangkan, melainkan sebagai seruan untuk memanfaatkan kebijakan guna mengatasi perubahan teknologi yang sedang terjadi," katanya.

Ledakan minat pada AI generatif dan aplikasi chatbotnya telah memicu kekhawatiran  banyak kalangan akan hilangnya pekerjaan.

Kekhawatiran serupa pernah  muncul saat mesin diperkenalkan pada awal 1900-an dan komputer ada pada 1950-an.

[Gambas:Video CNN]