situs judi terpercaya

Era Sihir Super Abadi

KCI Beber Alasan Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang dan Korea******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membeberkan alasan memilih impor tiga rangkaian KRL dari Chinaketimbang Jepang maupun Korea.

Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan mengatakan perusahaan awalnya menerima proposal dari produsen KRL Jepang J-TREC, produsen KRL Korea Selatan Wojin dan Dawonsys, dan produsen KRL China CRRC Cifang Qingdao.

KCI kemudian memutuskan memilih impor KRL dari China karena harganya lebih murah dan memiliki spesifikasi yang lebih cocok dengan yang dibutuhkan KCI.

"Sehingga memang saat kami menerima semua proposal itu, memang CRRC yang lebih kompetitif," imbuhnya.

Anne menjelaskan salah satu spesifikasi KRL impor China yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia terkait AC. Kapasitas AC di setiap negara berbeda-beda. CRRC, sambungnya, telah menyesuaikan kapasitas dengan yang dibutuhkan di Indonesia.

"Termasuk juga luasan ruang bebas, kemudian penggunaan prasarana dan lain-lain itu mereka assessment semuanya," imbuhnya.

Anne menyebut mengatakan KRL impor akan datang sekitar 13,5 bulan dari tanda tangan kontrak pada Januari lalu. Artinya, KRL impor ditargetkan akan masuk awal tahun depan.

Selain impor KRL, Anne mengatakan KCI juga akan membeli 16 trainset KRL baru dan 19trainset retrovit dari PT INKA (Persero).

Kemudian, impor delapan KRL baru yang masih belum diputuskan dari mana. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp9 triliun.

"(Sumber dana) dari pinjaman, stakeholder loan, dan PMN (penyertaan modal negara)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Bapanas soal Setop Sementara Bansos Beras 10 Kg: Tidak Ada Politisasi******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap alasan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disetop sementara pada 8-14 Februari 2024, jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, penundaan penyaluran itu karena menghormati Pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, serta pemutakhiran data.

"Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data," kata Arief dalam keterangan resmi, Rabu (7/2).

Hal itu tertuang dalam surat bernomor 117/TS.03.03/B/02/2024, yang diteken Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan I Gusti Ketut Astawa pada 6 Februari 2024.

Dalam surat tersebut, Bapanas juga meminta Bulog menjaga target penyaluran bantuan pangan beras tepat waktu. Penyaluran sebelum 8 Februari pun dikebut, lalu dilanjutkan pada 15 Februari atau sehari setelah pencoblosan Pemilu.

"Mohon Perum Bulog dapat mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," isi surat itu.

Lihat Juga : Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

Bansos beras 10 kg sejatinya bakal digelontorkan oleh pemerintah hingga Juni 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memastikan bantuan pangan itu disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.

"Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024," tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1).

Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyerahkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin.

Gelontoran bansos yang disalurkan Jokowi jelang Pemilu 2024 menuai sorotan kencang. Termasuk, sikap Jokowi yang turun langsung membagikan bantuan kepada masyarakat.

Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Sementara, bantuan-bantuan itu diberikan di masa kampanye Pemilu.

Lihat Juga : Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

Menanggapi kritik itu, Jokowi berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok.

Ia membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos itu.

"(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023)," ujarnya di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).

"Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," terang Jokowi.

Tak cuma sampai Juni, bahkan Jokowi membuka peluang bansos beras 10 kg ini bisa diperpanjang lagi sesuai anggaran negara.

"Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah," ujarnya.

Menurutnya, bansos beras ini dikucurkan pemerintah akibat naiknya harga beras karena gagal panen hampir di semua negara.

"Perubahan iklim yang mengakibatkan kegagalan panen tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan dalam negerinya," ungkap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Warisan langit berbintang di kota

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

KPPU dalami temuan penjualan beras SPHP lebihi HET di Sumut******

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bajingan Hiburan China

Luhut Jawab Klaim Hasto soal Sri Mulyani******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons klaim Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal Menteri KeuanganSri Mulyanidan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan Menkeu Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Megawati terjadi di tengah isu mundur keduanya dari kabinet Presiden Joko Widodo.

"Gak ada, orang kami tadi kita saja masih rapat tadi dengan semua menteri terkait," ucap Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Hasto sebelumnya menyebut Megawati dan Sri Mulyani membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia saat ini. Pertemuan disebut dilakukan secara rutin lantaran keduanya merupakan Dewan Pengarah di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Kendati, Hasto enggan mengungkapkan apakah pertemuan itu juga membahas rencana pengunduran sang Bendahara Negara dari kabinet atau tidak.

Sekjen PDIP itu hanya menyebut ada pembicaraan soal upaya politisasi bansos dalam Pemilu 2024. Hasto menilai politisasi bansos untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 adalah pelanggaran serius.

"Ya saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (3/2).

"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat, dari pajak kita, harus kembali pada rakyat secara tepat," tutup Hasto.

Selain Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki juga disebut menghadap Megawati beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

Cadangan Devisa RI Turun ke US5,1 M******

Cadangan devisa (cadev) Indonesia turun jadi US5,1 miliar pada akhir Januari 2024.

Jumlah ini merosot dibandingkan posisi akhir Desember 2023 yang mencapai US6,4 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menyebut penurunan posisi cadev dipengaruhi jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah.

BI menilai cadev tersebut masih sanggup mendukung ketahanan sektor eksternal.

Selain itu, capaian devisa ini dianggap bisa menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia.

Erwin mengatakan BI memandang cadangan devisa ke depan akan tetap memadai. Mereka mengklaim cadev Indonesia didukung stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga.

"Seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]