helo4d

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

Anak Buah Bahlil Ungkap Ancaman Eropa pada Industri Baterai Listrik RI******

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM Nurul Ichwan mengungkapkan ancaman bagi industri baterai kendaraan listrikdalam negeri.

Ia menyebut ancaman itu datang dari negara maju yang tak memiliki sumber nikel seperti Eropa. Nurul menjelaskan saat ini Eropa memiliki teknologi untuk mendaur ulang atau recycle baterai.

Ia mengatakan pada tahun-tahun pertama baterai yang dibuat di luar Eropa, termasuk Indonesia, masuk ke negara-negara tersebut. Baterai yang masuk pun memiliki minimum recycle dengan persentase tertentu.

Dengan kata lain, saat bahan bakunya cukup Eropa akan membuat baterai sendiri. Artinya, impor dari Indonesia bakal berkurang.

"Ketika waktu itu sudah datang, bisa jadi impor dari apakah prekursor, katoda,battery packdari Indonesia itu bisa jadi akan berkurang," jelas Nurul di sela-sela acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).

Menurut Nurul, hal itu bisa saja terjadi pada 2030 hingga 2040 mendatang. Untuk meminimalkan dampaknya, ia pun mengimbau agar Indonesia dan negara-negara ASEAN bekerja sama.

Kerja sama itu dilakukan dengan cara membuat ekosistem pasar, termasuk teknologi recycle bersama-sama. Dengan begitu, ASEAN tidak bergantung pada pasar negara lain, termasuk Eropa.

ASEAN, kata Nurul, menjadi bagian pasar yang punya kemandirian. Mulai dari nikel, recycle, sampai pabrik baterai kendaraan listrik.

"Nah ini mau enggak mau, karena kalau hanya bergantung dengan marketorang lain, kita akan didikte oleh mereka dan kita tidak punya kemandirian untuk mencoba self-sustaindengan marketsendiri," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Bank Swiss UBS PHK 3.000 Karyawan Demi Hemat Rp152,3 T******

UBS berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 3.000 karyawan di Swiss. Langkah ini diambil demi menghemat biaya operasional sebesar US miliar atau Rp152,3 triliun (Kurs Rp15.238 per dolar AS).

PHK ini juga tak lepas dari langkah perbankan asal Swiss tersebut yang mengakuisisi Credit Suisse beberapa waktu lalu.

Dilansir dari CNN Business, Jumat (1/9), PHK tersebut berjumlah sekitar 8 persen dari total staf UBS di Swiss.

CEO UBS Sergio Ermotti mengatakan PHK akan berlangsung selama beberapa tahun. Pihaknya juga berjanji akan memberikan dukungan keuangan, layanan penempatan kerja, dan peluang pelatihan ulang kepada karyawan yang terkena dampak.

"Setiap kehilangan pekerjaan adalah hal yang menyakitkan bagi kami. Sayangnya, dalam situasi ini, PHK tidak dapat dihindari," ucapnya.

Lihat Juga : Jalan Panjang China Lepas dari Polusi Udara Menuju Energi Bersih

UBS sendiri memiliki 122 ribu tenaga kerja secara global. Setelah mengakuisisi Credit Suisse, sekitar 8.000 pegawai di perusahaan tersebut mengundurkan diri secara sukarela pada paruh pertama tahun ini.

Ermotti memperkirakan akan lebih banyak lagi karyawan yang mengundurkan diri atau pensiun. Namun, jumlah pekerja harus terus dikurangi di luar Swiss untuk mencapai tujuan penghematan.

[Gambas:Video CNN]

Paranormal Azeroth

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Aku mungkin monster

Seloroh Bahlil Ingin Arsjad Rasyid Jadi Menteri Investasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia berseloroh Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dapat menggantikan dirinya sebagai menteri pada kabinet berikutnya.

Hal tersebut Bahlil utarakan saat menghadiri acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).

Bahlil mulanya memuji Arsjad saat memberikan kata sambutan. Menurutnya, pidato Arsjad sudah seperti seorang menteri di bidang ekonomi.

"Saya mendoakan betul agar setelah saya Pak Arsjad yang bisa melanjutkan tongkat estafet, biar kita bisa gantian," tutur Bahlil.

Ia menuturkan saat ini Arsjad sebagai seorang pengusaha mencari profit sebanyak-banyaknya. Arsjad juga kerap meminta Bahlil membuat kebijakan yang ramah terhadap pengusaha.

Bahlil pun menuturkan jika kelak dirinya kembali jadi pengusaha dan Arsjadi jadi menteri, dirinya akan melakukan hal yang sama.

"Sekarang begitu selesai saya juga ingin mencari profit sebanyak-banyaknya dan saya minta Pak Arsjad membuat regulasi yang lebih baik lagi untuk dunia swasta," ucap Bahlil.

Mendengar hal tersebut, Arsjad hanya melontarkan tawa.

ASEAN- BAC Indonesia's Summit Week 2023 sendiri digelar di Jakarta mulai 1 hingga 6 September 2023. Forum ini berisi rangkaian acara yang menampilkan berbagai tema sentral ASEAN.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Membedah Biang Kerok Krisis Properti Bisa 'Hancurkan' Ekonomi China******

China tengah menghadapi krisis properti. Sejumlah raksasa real estat berjatuhan sejak 2021 mulai dari Evergrande hingga Country Garden baru-baru ini.

Padahal, sejak awal 2000-an, 'booming' sektor properti menjadi salah satu mesin pendorong ekonomi China. Setidaknya seperempat ekonomi China bergantung pada sektor properti dan turunannya.

Sektor ini juga mempekerjakan jutaan orang dan menjadi salah satu pilihan investasi bagi warganya. Tak heran, harganya terus menanjak seiring pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan.

Apa penyebab krisis properti China?

1. China batasi utang perusahaan properti

Dilansir The New York Times, selama beberapa dekade terakhir, pemerintah China mengizinkan perusahaan properti berutang besar-besaran untuk membiayai proyeknya.

Namun, pada Agustus 2020, Beijing mengambil langkah drastis untuk mengerem gelembung sektor perumahan dengan menghentikan aliran dana murah ke perusahaan real estat.

Kebijakan itu dikenal dengan istilah 'tiga garis merah' (three red lines). Pertama, utang tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Kedua, utang bersih tidak boleh lebih besar dari 100 persen ekuitas. Ketiga, cadangan uang minimal harus 100 persen dari utang jangka pendek.

2. Utang perusahaan properti menumpuk

Pembatasan utang oleh pemerintah membuat perusahaan properti China kalang kabut. Kas perusahaan seret hingga membuat sejumlah raksasa properti gagal bayar di tengah tumpukan tagihan dan utang.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's, lebih dari 50 pengembang Tiongkok gagal bayar atau gagal melakukan pembayaran utang dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 lalu, Evergrande dilaporkan terancam gagal bayar utang. Saat itu, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Kondisi gagal bayar juga dialami oleh Modern Land dengan utang US0 juta, Fantasia Holding US5 juta, Shimao Group US miliar, hingga Country Garden US1, 7 miliar baru-baru ini.

Kas perusahaan yang memburuk juga berpengaruh pada lambatnya penyelesaian sejumlah proyek apartemen. Imbasnya, penyelesaian sejumlah proyek molor. Hal itu sempat membuat ratusan ribu konsumen properti di China demo tak ingin membayar cicilan pada tahun lalu.

Dilansir Reuters, Shanghai E-House Real Estate Research Institute memperkirakan proyek-proyek yang mangkrak menyumbang 3,85 persen dari pasar perumahan China pada paruh pertama 2022, setara dengan area seluas 231 juta meter persegi.

3. Penurunan permintaan properti usai pandemi

Sektor properti juga kesulitan untuk pulih dari pandemi covid-19. Pembelian rumah menurun. Warga mulai menahan untuk membeli properti terutama yang tujuannya untuk investasi.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutipChannel News Asia.

Di tengah krisis properti, Pemerintah China tahun lalu meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Sentral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Pengecoran Warisan

Saham Evergrande Anjlok 70 Persen Lebih Meski Kerugian Menurun******

Perusahaan real estat asal China, Evergrande Group melaporkan penurunan kerugian pada awal tahun ini, namun sahamnya anjlok lebih dari 70 persen.

Mengutip CNN, Selasa (29/8), penurunan ini terjadi setelah suspensi selama 17 bulan, meskipun saham sebagian besar perusahaan properti China diperdagangkan lebih tinggi setelah serangkaian pengumuman akhir pekan oleh pejabat yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan properti.

Selama bertahun-tahun, perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini menjadi pengembang properti terbesar di China berdasarkan penjualan.

Pada awal bulan ini, Evergrande Group mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat.

Investor dengan cermat mengawasi perkembangannya karena peran kunci yang dimainkannya dalam kesulitan ekonomi China saat ini.

Kerugian Evergrande yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham mencapai 33 miliar yuan (US,5 miliar) untuk periode Januari hingga Juni, penurunan 50 persen dari kerugian 66,4 miliar yuan (US,1 miliar) yang tercatat dalam periode yang sama setahun yang lalu, seperti yang diungkapkan dalam laporan pada hari Minggu ke bursa saham Hong Kong.

Pendapatan melonjak 44 persen dari tahun sebelumnya, mencapai 128,2 miliar yuan (US,6 miliar).

Lihat Juga : 'Kiamat' Hantui Nikel Indonesia 13 Tahun Lagi

Perusahaan mengatakan mereka berencana secara aktif untuk melanjutkan penjualan dan berhasil menangkap lonjakan singkat pasar properti yang muncul pada awal tahun.

Ekonomi Tiongkok menikmati awal tahun yang kuat, berkat pemulihan pasca pembukaan setelah negara ini menghapus pembatasan Covid-19 yang ketat. Tetapi pemulihan tersebut meredup sejak April.

Evergrande merugi sebesar US miliar selama 2021 dan 2022, sesuai dengan laporan keuangan yang sangat tertunda yang diposting bulan lalu.

Sayang, tantangan tersebut belum usai. Evergrande masih dibebani dengan kewajiban senilai 2,39 triliun yuan (US8 miliar) pada akhir Juni. Jumlah ini sedikit lebih rendah dari total kewajiban 2,44 triliun yuan (US4 miliar) yang dilaporkan pada akhir tahun lalu.

Total asetnya juga menurun menjadi 1,74 triliun yuan (US9 miliar) dari 1,84 triliun yuan (US3 miliar).

Evergrande sedang menjalani restrukturisasi utang yang dipandu pemerintah, yang dimulai pada akhir 2021 segera setelah gagal membayar utangnya.

Pada Maret tahun ini, perusahaan tersebut mengungkapkan rencana bernilai miliaran dolar untuk berdamai dengan kreditur internasionalnya, tetapi mereka memerlukan pendanaan tambahan sebesar US miliar hingga US miliar untuk menyelesaikan proyek properti yang belum selesai.

Dalam laporan Minggu lalu, Evergrande mengatakan mereka mendapat pendanaan baru untuk beberapa proyek dan akan terus mencari modal tambahan.

Namun, kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi masih tergantung pada apakah mereka dapat berhasil menyelesaikan rencana restrukturisasi utang luar negeri.

Perusahaan juga perlu bernegosiasi dengan pemberi pinjaman dalam negeri mengenai perpanjangan pinjaman perusahaan.

[Gambas:Video CNN]