judi bola parlay terpercaya

Jalan menuju keabadian itu sulit

Paritrana Awards BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Akhir Penjurian******

Penghargaan bergengsi Paritrana Awards Tahun 2023 periode penilaian Tahun 2022 memasuki fase akhir yaitu Tahapan Wawancara Kandidat.

Sekretaris Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara selaku Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin selaku Wakil Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award mengawal langsung kegiatan wawancara kandidat sejak 31 Maret hingga 5 April 2023.

Zainudin menjelaskan Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

"Jadi setelah melalui proses di tingkat provinsi, saat ini total hanya 35 calon juara pada masing masing kategori yang berhak mengikuti tahap akhir wawancara kandidat," tambah Zainudin.

Terdapat beberapa inovasi dari ajang Paritrana Award tahun ini, antara lain diterapkannya sistem zonasi bagi Pemda. Terdapat 5 zona yaitu zona Sumatera, zona Jawa Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi. dan zona Nusra Maluku Papua.

Selain itu pada kategori perusahaan skala besar dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor keuangan perdagangan dan jasa, sektor manufaktur pertambangan migas dan konstruksi, serta sektor perkebunan pertanian peternakan dan perikanan.

"Panitia Tingkat Pusat juga menambah kategori baru yaitu kategori usaha sektor layanan publik," ujar Zainudin.

Menurut Zainudin, setelah proses penjurian maka tahapan selanjutnya akan diumumkan para pemenang dan diserahkan Piala Paritrana Tahun 2023 oleh Presiden Republik Indonesia.

"Semoga para kandidat tahun ini bisa meraih hasil yang diharapkan sebagai upaya dalam mendukung dan mengimplementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan perusahaan masing-masing," ucap Zainudin.

Adapun kandidat yang lolos hingga saat ini dari kategori Pemerintah Provinsi adalah Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.

Untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri dari Kepulauan Anambas, Kabupaten Bengkalis, Kota Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Manado, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Jayapura, Kabupaten Raja. Ampat dan Kota Ambon.

Adapun dari kategori Perusahaan Skala Besar adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, PT Fonusa Agung Mulia, PT Wijaya Karya (Persero), PT Pratama Nusantara Sakti dan PT Ciomas Adisatwa.

Kemudian dari Perusahaan Skala Menengah diwakili oleh PT BPR Syariah Bangka, PT Sera Food Indonesia, PT Tawon Jaya Makassar, BPR Tanaoba Lais Manekat dan PT Bintang Muara Kieraha (Muara Group). Terakhir dari Usaha Sektor Layanan Publik adalah Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Syafira.

Sebagai informasi Paritrana Award ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenko-PMK RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.

"Paritrana Award ini agar dijadikan pemicu semangat yang memotivasi semua pihak, termasuk kepada pekerja, karena mereka sudah terlindungi, para pekerja dapat bekerja keras tanpa perlu cemas, dikarenakan seluruh risiko telah dialihkan kepada negara melalui BPJS Ketenagakerjaan," pungkas Zainudin.

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

PUPR Respons Dugaan Praktik Culas Perbaikan Jalan: Tak Mungkin Sepihak******

KementerianPUPR merespons terkait perbaikan sejumlahjalandi ibu kota yang disusupi dugaan praktik culasantara penyelenggara, yakni pemerintah, dengan vendor atau kontraktor.

Staf Ahli Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengklaim dalam pembangunan maupun perbaikan jalan, pihaknya selalu memastikan kualitas bahan digunakan sama dengan yang tertuang di dalam kontrak kerja.

"Spesifikasi teknis yang tertuang di dalam kontrak itu tidak boleh dikurangi, itu artinya speknya sudah mengatakan A, ya harus dipenuhi A. Dengan alasan apapun tidak boleh dikurangi. Jadi, artinya kita tidak mau ada sedikit pun yang dikurangi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/3).

Ia menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah sering menekankan tidak boleh ada hadiah (gift) yang diberikan kontraktor ke penyelenggara, no kick backatau pengembalian uang, hingga no briberyatau penyuapan.

Artinya, kata Endra, jika pengawasan dan imbauan sudah ditekankan, namun tetap masih terjadi pelanggaran dan kecurangan, maka sudah pasti seluruh pihak terlibat.

"Kalau ada permainan ini tidak mungkin terjadi kalau hanya satu pihak, itu pasti terjadi karena ada kesepakatan yang kita anggap itu tidak dibenarkan," jelasnya.

Karenanya, pemerintah juga meminta bantuan masyarakat untuk menyampaikan aduan jika melihat kecurangan di lapangan. Tentunya disertai bukti agar bisa langsung ditindak.

"Jadi ada saluran pengaduan, ini bisa dipakai kalau ada hal-hal semacam itu, kita tidak perlu klarifikasi lagi, itu bisa langsung ditindak. Apakah dicopot jabatan atau dilepas jabatannya dan kalau memang ada unsur pidananya, ya langsung kita proses," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang kontraktor yang tak ingin disebut namanya membeberkan deal-deal yang dilakukan pihak penyelenggara jalan dan kontraktor untuk meraup keuntungan pribadi dari anggaran dengan jumlah yang variatif, tergantung besarnya proyek pembangunan jalan.

"Misalnya satu kilometer anggarannya Rp500 juta untuk rehabilitasi aspal, kemudian diambil 30 persen untuk pihak penyelenggara jalan dan kontraktor. Kan, untungnya bisa Rp150 juta," ujarnya, Kamis (2/3).

[Gambas:Video CNN]

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

Melihat Realisasi Investasi 2022 di 10 Provinsi Pengangguran Tertinggi******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar 10 provinsi dengan pengangguranterbanyak di Indonesia per Agustus 2022. 

Jawa Barat menempati urutan pertama provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak dengan mencapai 8,31 persen pada Agustus 2022. Kemudian disusul Kepulauan Riau 8,23 persen, Banten 8,09 persen, DKI Jakarta 7,18 persen, Maluku 6,88 persen, dan Sulawesi Utara 6,61 persen.

Lalu, Sumatra Barat 6,28 persen, Aceh 6,17 persen, Sumatra Utara 6,16 persen, dan Kalimantan Timur 5,71 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal itu terjadi karena investasi saat ini lebih banyak menuju capital intensive (padat modal).

Artinya, kata Airlangga, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan dan lainnya.

Lantas berapa investasi yang masuk di 10 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi?

Berdasarkan data Kementerian Investasi Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar pada sepanjang 2022. Total penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat sebesar Rp174,6 triliun.

Sementara itu realisasi investasi di Kepulauan Riau pada 2022 mencapai Rp18,22 triliun dengan 5.487 proyek. Kemudian realisasi investasi di Banten masuk enam besar nasional. Total investasi yang masuk mencapai Rp80,2 triliun atau naik 38,41 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp57,96 triliun.

Lalu, DKI Jakarta menempati posisi kedua provinsi dengan investasi terbesar sepanjang 2022, yakni Rp143 triliun. Jumlah ini naik 38,4 persen dibanding 2021 sebesar Rp103,3 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta mengatakan peningkatan investasi terjadi karena berbagai inovasi layanan dan kemudahan perizinan investasi.

Selanjutnya, realisasi investasi Maluku pada 2022 mencapai Rp1,1 triliun, Sulawesi Utara Rp2,43 triliun, dan Sumatra Barat Rp3,9 triliun.

Kemudian, realisasi Aceh sepanjang 2022 mencapai Rp6,2 triliun atau menempati peringkat 27 dari 34 provinsi. Sementara investasi di Sumatra Utara Rp42,8 triliun dan Kalimantan Timur Rp58,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

Ahok soal Bos BUMN Tak Digaji Dobel: di Pertamina Sejak 2020******

Komisaris Utama PT Pertamina(Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara soal langkah Menteri BUMNErick Thohir memangkas peluang bagi bos BUMN rangkap jabatan untuk mendapatkan gaji dobel.

Ia menilai langkah tersebut merupakan terobosan yang baik. 

"Jadi intinya ini terobosan sangat baik dan Pertamina adalah mungkin BUMN yang pertama lakukan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

"Ketika direktur merangkap komisaris itu nggak boleh terima apapun. Itu hanya bagian kerjaan tambahan. Itu sudah dilakukan Pertamina sejak 2020," ujarnya.

Erick memangkas peluang direksi BUMN yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN lainnya untuk menerima lebih dari satu remunerasi alias gaji dobel lagi. Pemangkasan peluang itu ia tuangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 03 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan beleid tersebut merupakan salah satu omnibus law BUMN.

"Jabatan rangkap komisaris (BUMN) ke bawah nantinya tidak akan mendapatkan tambahan remunerasi. Remunerasi hanya sebagai direksi di atas," ujarnya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

Selain mengatur soal gaji dobel, Erick Thohir katanya, melalui aturan itu juga mengatur direksi perusahaan pelat merah tidak boleh lagi menjabat sebagai komisaris utama BUMN lain.

[Gambas:Video CNN]

Persyaratan untuk mendapat tantiem pun diubah. Semula, syarat untuk mendapat tantiem ialah jika perusahaan mendapat opini dari auditor wajar dengan pengecualian (WDP). Kini, syaratnya diubah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Yang eligible terhadap tantiem itu yang WTP, dan menurut kami di kementerian, semua sudah sepakat arahan Pak Menteri sudah jelas ke depan WTP saja yang mendapatkan eligibilitas mendapatkan tantiem," terangnya.

Dosa Lumen

Arsjad Rasjid Gandeng Menteri******

Keketuaan ASEAN Business Advisory Council Indonesia yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid yang juga selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melakukan lawatan bisnis ke Malaysia. Perjalanan bisnis dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui inovasi dan inklusivitas ASEAN.

Lawatan yang dimulai 27 Februari hingga 1 Maret 2023 tersebut difokuskan untuk memajukan tiga nilai inti yaitu sentralitas, inovasi, dan inklusivitas. Ketiganya menjadi landasan bagi lima prioritas utama dan tujuh legacy projects dari ASEAN-BAC 2023.

Salah satu pemangku kepentingan utama yang ditemui ASEAN-BAC selama lawatan adalah Menteri Tengku Zafrul, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, ASEAN-BAC menegaskan kembali komitmen bisnisnya untuk mengembangkan visi ambisius Masyarakat Ekonomi ASEAN pasca 2025 di tengah lanskap ekonomi yang semakin menantang.

Arsjad mengatakan, sentralitas ASEAN perlu dilihat sebagai suatu kesatuan yang signifikan untuk integrasi ekonomi kawasan. Menurutnya, ASEAN harus dilihat sebagai suatu kawasan yang memiliki Satu Visi, Satu Identitas, dan Satu Komunitas.

"Sehingga kesatuan negara ASEAN tidak hanya menjadi sebuah narasi, tidak hanya dari sudut pandang bisnis, maupun investasi," ujar Arsjad.

Pertemuan tersebut juga menyoroti kebutuhan untuk secara kolaboratif membangun peningkatan kapasitas pada format standar pelaporan ESG, serta mempromosikan pendanaan skema publik-swasta dalam proyek-proyek yang berkelanjutan.

Arsjad mengungkapkan beberapa kebijakan telah dipromosikan di lawatan bisnis ASEAN BAC kepada pemerintah dan sektor swasta Malaysia. Di antaranya eksplorasi prakarsa legacy dalam ruang lingkup pembangunan berkelanjutan, termasuk Carbon Center of Excellence untuk meningkatkan aktivitas perdagangan karbon, hingga Net Zero Emission bagi kawasan untuk memastikan pencapaian target nol bersih pada tahun 2060.

Lawatan ke Malaysia kali ini juga menekankan semangat gotong royong yang telah menjadi landasan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Hal ini tercermin melalui pertemuan antara CEO AirAsia Tony Fernandez dan Arsjad untuk meningkatkan peran bisnis regional di ASEAN.

Pembahasan pertemuan tersebut menekankan upaya konkrit dalam mempromosikan konektivitas antar masyarakat melalui pertukaran bisnis, kunjungan, dan kemitraan antara bisnis dan pemerintah di kawasan.

Hubungan perdagangan Malaysia-Indonesia sangat kuat. Total nilai perdagangan pada 2021 meningkat 43,5 persen dari 2020 hingga mencapai US,93 miliar. Indonesia juga menjadi mitra dagang terbesar ketujuh Malaysia secara global, dan pada kawasan ASEAN, Indonesia adalah mitra dagang terbesar ketiga.

Adapun roadshow ke Malaysia ini bertujuan untuk membangun fondasi perdagangan dan mempromosikan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan dalam barang-barang konsumen sebagai prioritas utama. Termasuk produk halal dan bagaimana ASEAN yang terintegrasi dapat bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya perusahaan.

Wakil Ketua ASEAN-BAC 2023, Bernardino Vega menambahkan, sebagai dua negara yang memiliki sejarah dan budaya yang panjang, Malaysia dan Indonesia selalu mempertahankan hubungan kuat yang dibangun atas dasar saling menghormati dan pengertian.

"Pemerintah kami memiliki banyak perjanjian dan memorandum yang berupaya memperkuat kerja sama kami melalui mekanisme bilateral, tetapi kami menghargai aktivisme yang lebih besar dan partisipasi masyarakat di kedua belah pihak untuk mengupayakan dan mendorong lebih jauh kolaborasi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Katalog dewa perang terkuat

INKA Buka Suara soal Pesanan Kereta KCI******

PT Industri Kereta Api (INKA) buka suara soal 16 train set alias rangkaianKRL pesanan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Senior Manager TJSL & Stakeholder Relationship PT INKA (Persero) Bambang Ramadhiarto mengatakan setiap rangkaian terdiri dari 12 kereta. Sehingga, pesanan KCI tersebut mencapai 192 kereta.

"Kontrak akan ditandatangani. Delivery rangkaian pertama bulan ke-22 setelah effective date of contract (EDC). Sedangkan delivery rangkaian ke-16 adalah bulan ke-31 setelah EDC," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/3).

Namun, ia membantah ada hambatan dalam produksi kereta INKA. Bambang menegaskan INKA bakal memberikan yang terbaik, meliputi quality cost, delivery, dan services.

"Kapasitas INKA sangat memadai, InsyaAllah tidak ada hambatan. Dari berbagai aspek, jadwal tersebut sangat normal," tandasnya.

Di lain sisi, Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba menjelaskan pihaknya telah memesan 16 train set KRL dengan nilai kurang lebih Rp4 triliun. KCI bahkan mengklaim MoU sudah ditandatangani sejak 2022.

Anne menyebut kereta pesanan tersebut bakal dioperasikan mulai 2025. Ia menegaskan pemesanan produk KRL buatan INKA itu diperlukan untuk menambah armada dan meningkatkan kapasitas angkut.

Namun, KCI tetap berniat mengimpor KRL bekas dari Jepang untuk mengganti rangkaian yang bakal dipensiunkan pada 2023 dan 2024. Setidaknya ada 10 rangkaian yang harus pensiun pada tahun ini dan 19 rangkaian lain pada tahun depan.

"Impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi (pensiun). Terdapat pilihan lain dengan melakukan upgrade teknologi pada kereta yang akan dikonservasi, hanya saja pilihan tersebut membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk pengerjaannya," jelas Anne dalam keterangannya.

Berdasarkan surat permohonan izin impor dari KCI, rencananya mereka ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh INKA.

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

[Gambas:Video CNN]