voucher gojek agustus 2022

Mata Dharma Tertinggi

Bos BPKP Sebut Banyak Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.

"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.

Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.

"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya (yang dirasakan masyarakat) akan jadi lama," tambahnya.

Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.

[Gambas:Video CNN]

Pasangan abadi yang lahir di surga

Hakim AS Batalkan Paket Gaji Rp882 T Elon Musk di Tesla******

Hakim di Delaware, Amerika Serikat (AS) membatalkan paket gaji Elon MuskdiTesla sebesar US miliar atau Rp882 triliun (kurs Rp15.760). Jumlah yang diterima tersebut dinilai tidak adil bagi pemegang saham.

Melansir Reuters, Rabu (31/1), keputusan tersebut membatalkan paket gaji terbesar di perusahaan AS. Paket kompensasi Musk sebagai pemimpin perusahaan kendaraan listrik jauh lebih besar daripada paket gaji eksekutif mana pun hingga saat ini.

Kasus ini berawal saat investor bernama Richard Tornetta menggugat Musk dan beberapa direktur Tesla pada 2018 karena menganggap paket gaji Musk tidak adil. Paket gaji Musk pada 2018 memberinya hibah saham senilai sekitar 1 persen ekuitas Tesla setiap kali perusahaan mencapai salah satu dari 12 tahap peningkatan tujuan operasional dan keuangan.

Ia mengklaim bahwa pembayaran tersebut tidak diperlukan untuk memberi insentif kepada Musk agar mencapai kesuksesan bagi Tesla, karena Musk sudah memiliki sekitar 22 persen saham pembuat mobil tersebut.

Namun, Dewan Tesla mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa paket pembayaran diperlukan untuk menyelaraskan insentif Musk dengan pemegang saham dan untuk membuatnya tetap fokus pada perusahaan saat perusahaan meningkatkan produksi Model 3.

Mereka berpendapat bahwa Musk tidak menerima kompensasi apa pun selain opsi saham dan jika Tesla tidak mencapai target dalam paket pembayaran, Musk tidak akan menerima uang apa pun.

Sementara itu, Musk mengatakan pada Januari lalu bahwa paket pembayaran baru dengan dewan direksi sedang dilakukan sambil menunggu hasil kasus mengenai paket tahun 2018.

Tim hukum penggugat mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa dewan dapat mengadopsi rencana baru untuk membayar Musk atas pekerjaannya selama lima tahun terakhir.

Di lain sisi, para ahli mengatakan Musk kemungkinan akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa datang ke dunia

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Tianni Shenwu

Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas******

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dewa gila pertama

ART di Singapura Dipenjara Gegara Pakai Uang Salah Transfer Rp181 Juta******

Seorang asisten rumah tangga (ART) di Singapuradijatuhi hukuman enam minggu penjara atas tuduhan penyelewengan secara tidak jujur.

Micmic Cyndy, PRT yang merupakan seorang warga negara Filipina, menggunakan uang sebesar 15.500 dolar Singapura atau setara Rp181,8 juta (asumsi kurs Rp11.734 per dolar Singapura) dari rekeningnya usai menerima transfer uang lebih dari 17 ribu dolar Singapura atau Rp199,4 juta dari perusahaan asuransi.

Uang tersebut sebenarnya ditujukan untuk klaim medis orang lain.

Dilansir dari Channel News Asia, Tokio Marine Life Insurance Singapura menerima pernyataan dari nasabah mereka pada 24 Juli 2023 silam, yang menyebut bahwa ia tak menerima pembayaran untuk klaim medisnya dari perusahaan.

Kepala unit kepatuhan dan risiko di Tokio Marine Life Insurance Singapura kemudian menyelidiki masalah ini dan menyadari bahwa klaim yang diproses telah dibayarkan secara keliru ke rekening POSB milik Cyndy.

Jumlah total sebesar 17.151 dolar Singapura telah dibayarkan kepada Cyndy selama periode 8 Juni 2023 dan 27 Juli 2023.

Dilaporkan bahwa Cyndy mengetahui uang yang telah ditransfer itu bukan uang miliknya, dan bahwa uang itu telah ditransfer ke rekeningnya secara keliru.

Meski demikian, ia tetap menarik uang sebesar 15.560 dari rekeningnya dan membelanjakannya untuk dirinya sendiri, termasuk perjalanan ke kampung halamannya di Filipina antara 29 Juni 2023 dan 7 Juli 2023.

Pada Agustus 2023 lalu, Bank DBS mengirimkan surat kepada Cyndy untuk memintanya mengembalikan uang yang telah disetorkan secara keliru ke rekeningnya.

Cyndy menyetujui sisa dana yang tidak terpakai sebesar 1.591 dolar Singapura untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah. Namun, sisanya tidak dapat dikembalikan dan Tokio Marine Life Insurance Singapore mengajukan laporan polisi. Cyndy pun tidak melakukan ganti rugi.

Jaksa menuntut hukuman penjara tetapi menyerahkan keputusannya kepada pengadilan. Jaksa mengatakan bahwa jumlah yang disalahgunakan secara tidak jujur oleh Cyndy cukup besar, yaitu sebesar 15.560 dolar Singapura tanpa adanya ganti rugi.

Untuk penyelewengan yang tidak jujur, pelaku dapat dipenjara hingga dua tahun, didenda, atau keduanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bunga dan Selir Iblis

PUPR Buka Suara soal Kementerian ESDM Retak Imbas Proyek Gedung BSI******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons retakan bangunan Kementerian ESDMimbas pembangunan BSI Tower di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan dirinya belum tahu lebih lanjut soal hasil evaluasi atas masalah itu. Namun, ia memastikan gedung milik negara memang menjadi ranah PUPR via Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).

"Nah, itu (KKBG) yang turun untuk menilai keandalan gedung. Jadi, itu soal keselamatan kan prioritas di situ dan itu tanggung jawabnya ada di Kementerian PUPR," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Jubir Basuki Hadimuljono itu menegaskan KKBG berisikan para pakar yang memang ahli.

"Itu (KKBG) kan pakar isinya yang akan berikan penilaian terhadap kelayakan ataupun keandalan dari gedung. Hasilnya, pasti ada rekomendasi apakah perlu ada perkuatan atau rehabilitasi minor bahkan mayor, harus kita suntik segala macam, kita belum tahu," tandasnya.

Pembangunan BSI Tower membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Salah satunya, di Gedung Kementerian ESDM.

Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

Atas kejadian itu, PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PP selaku kontraktor proyek menyetop sementara pembangunan BSI Tower sejak Selasa (30/1). Mereka akan mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

PT PP mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Mereka juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

[Gambas:Video CNN]