daftar pinjol yang diawasi ojk

spbo4d 791Jutaan kata 499004Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar pinjol yang diawasi ojk》

Istana sebut presiden dan Setneg perlu konfirmasi soal pengganti Firli******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat," kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Polisi sebut pengembalian berkas Firli Bahuri sedang dalam proses

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

"Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kansudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper testdan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi)," jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

"Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Baca juga: Komisi III: Pengganti Firli Bahuri dipilih Pansel DPR

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik******

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa  presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Usai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

"Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja,  tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan  kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan  presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

"Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu," katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

"Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu," katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Banjir rendam 52 desa di Bireuen Aceh sebabkan 1.199 warga mengungsi******

Berhubung Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dan BPBD Kabupaten Bireuen stok logistik masih kosong.

Banda Aceh (ANTARA) - Banjir yang dipicu curah hujan tinggi masih merendam pemukiman penduduk di 52 gampong atau desa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sehingga menyebabkan 1.199 jiwa warga mengungsi menurut Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

“Masyarakat masih berada di titik pengungsian yang didirikan oleh perangkat desa masing-masing,” kata Kepala Pelaksana BPBA Ilyas melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBA di Banda Aceh, Jumat malam.

Ilyas menjelaskan banjir mulai merendam wilayah Bireuen pada Kamis (25/1) sekitar pukul 20.30 WIB. Daerah terdampak meliputi 32 desa di Kecamatan Jeunieb, kemudian 13 desa di Kecamatan Pandrah, dan tujuh desa di Kecamatan Peulimbang.

“Banjir akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Bireuen pada 25 Januari 2024, sehingga mengakibatkan banjir di tiga kecamatan dalam wilayah Bireuen,” ujarnya.

Baca juga: Banjir dipicu hujan deras masih genangi sebagian wilayah di Bireuen

Baca juga: Dandim: Personel TNI di Pidie siaga dan waspada banjir susulan

Ia mengatakan dampak dari kejadian banjir tersebut menyebabkan satu unit rumah konstruksi kayu dan satu unit mobil pikap mengalami rusak berat. “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,” ujarnya.

Untuk data sementara, kata Ilyas, korban terdampak di Jeunieb sebanyak 2.156 Kepala Keluarga (KK), dan di Kecamatan Pandrah sebanyak 3.010 jiwa dalam 1.302 KK. Petugas BPBD Bireuen masih terus melakukan pendataan korban terdampak di beberapa desa lain, termasuk di Kecamatan Peulimbang.

Hingga kini, tercatat 1.199 jiwa harus mengungsi, yang tersebar di 11 titik lokasi dalam sembilan desa di Kecamatan Jeunieb, meliputi Desa Dayah Blang Reuleu, Janggot Seungko, Ule Raboe, Tanjong Bungong, Dayah Baroe, Teupin Kupula, Blangme Barat, Meunasah Kupula, dan Cot Geuleumpang Baroh.

Umumnya mereka mengungsi di meunasah (mushalla) desa. Para pengungsi juga telah mendirikan dapur umum karena tidak bisa memasak di rumah masing-masing.

Petugas tim reaksi cepat BPBD Bireuen masih terus melakukan pemantauan dan pendataan. Pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi Sekretaris Daerah Bireuen, Dinas Sosial dan Forkopimcam dalam upaya mendatangkan bantuan masa panik dari Dinas Sosial Aceh.

“Berhubung Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dan BPBD Kabupaten Bireuen stok logistik masih kosong,” ujarnya.*

Baca juga: Dinsos Aceh pastikan seluruh area banjir diberi bantuan masa panik

Baca juga: Banjir memaksa 4.665 orang mengungsi di Bireuen

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：warungplay、mataslot77、web paling gacor

Terkait：jajantogel、nama slot gacor hari ini、slot jamin jp、sga508、cara cicil barang di lazada、daftar permainan slot online、bola 88、slot wd terus、situs slot tergacor、link paling gacor

---

---

bab terbaru：berkelahi di erek erek（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09