review kredit hp di akulaku

Buku Harian Masalah Aize

Anggaran Makan Siang Gratis Dihitung Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebutkan anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dimasukkan secara resmi ke APBN setelah hasil perhitungan Pilpres 2024 resmi keluar.

Menurutnya, saat ini hanya sampai tahap pembahasan rencana untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Namun, keputusan final setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres.

"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang," ujarnya dalam media briefing Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Ia menyebutkan bahkan simulasi yang sudah dilakukan tidak menggunakan APBN. Namun, pemerintah tetap ikut andil melaksanakan sembari menghitung perkiraan kebutuhan anggaran.

Menurutnya, simulasi program adalah inisiatif pemerintah daerah, di mana Kemenko Perekonomian hanya hadir sebagai tamu undangan.

"Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima Bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan, kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan," kata dia.

Airlangga menekankan pemerintah hadir dalam simulasi untuk mempelajari dan melihat apa saja yang perlu diperbaiki dari makan siang gratis yang sudah dilaksanakan oleh pemda.

"Jadi beda lagi itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) lalu. Ia mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

Kembali ke Qiao Qiling

Sri Mulyani Singgung Investasi Tak Hanya Lihat Cuan, Tapi Kedekatan******

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan penanaman investasi tak lagi hanya melihat keuntungan tapi juga kedekatan. Negara yang berteman dengan investor akan mendapat banyak proyek.

Menurutnya, hal ini terjadi lantaran kondisi geopolitik global yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Misalnya, Amerika Serikat (AS) tak akan mau menanamkan investasi di negara yang berseberangan dengannya, seperti pendukung Rusia.

"Kalau kita bicara pembangunan dan perekonomian kita tak terlepas dari kondisi global. Kondisi global yang masih dipenuhi ketegangan geopolitik tentu makin menekan minat investasi. Investasi tidak lagi berdasarkan profitabilitas, namun juga terjadi fragmentasi berdasarkan teman atau tidak teman atau friendshoring," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

Selain itu, Sri Mulyani juga menyinggung ancaman lain karena kondisi geopolitik adalah suku bunga tinggi yang menekan banyak negara dan menyebabkan terkereknya inflasi ke level tinggi.

"Suku bunga tinggi dalam jangka waktu panjang ini tentu akan menekan inflasi," jelasnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani melihat fragmentasi global lewat proteksionisme makin menekan kinerja manufaktur atau PMI di berbagai negara. Hal ini menyebabkan, 30 persen negara di dunia PMI nya masih di bawah level 50 atau kontraksi.

"Negara seperti di Eropa masih mengalami PMI yang kontraktif. Ini semua yang sebabkan GDP global 2024 masih akan lemah atau belum pulih dibandingkan tahun lalu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Syarat Pegawai BUMN Bisa Dapat Libur 3 Hari Sepekan******

Menteri BUMNErick Thohir membuka wacana memberikan libur tiga hari dalam sepekan kepada pegawai perusahaan pelat merah. Artinya, kalau wacana ini terwujud, pegawai BUMN hanya masuk empat hari kerja saja.

Namun, Erick menekankan tentu ada syaratnya. Salah satunya waktu kerja yang sudah memenuhi syarat yang kemungkinan akan ditetapkan nanti.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2), seperti dikutip dari detik finance.

Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.

Terutama, karena pegawai BUMN saat ini didominasi oleh anak muda. Sehingga isu tersebut sangat dekat dengan perusahaan pelat merah.

Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

apakah aku tuhan

Kemenhub Tegur Keras Batik Air Buntut Pilot Tidur 28 Menit di Udara******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan teguran keras kepada maskapaiBatik Air  buntut pilotdan co-pilot tidur 28 menit saat pesawat sedang terbang .

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub M. Kristi Endah Murni mengatakan maskapai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya, yang mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan.

"Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada Batik Air dan akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus tersebut," kata lewat keterangan resmi, Sabtu (9/3).

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis masalah 'serius' yang terjadi saat salah satu pesawat Batik Air terbang di udara menuju Jakarta.

Hal ini berkaitan dengan kedua pilot dalam penerbangan ID6723 'tidak sengaja' tertidur selama 28 menit, hingga menyebabkan serangkaian kesalahan navigasi.

Insiden tersebut terjadi pada 25 Januari lalu dalam penerbangan dari Kendari di Sulawesi ke Jakarta menggunakan pesawat Airbus A32 dengan nomor lambung BTK6723.

Penerbangan tersebut memiliki waktu blok selama 2 jam 35 menit hingga sampai tujuan, sesuai dengan jadwal Batik Air Indonesia.

KNKT mendesak Batik Air Indonesia "mengembangkan prosedur rinci untuk melakukan pemeriksaan kokpit untuk memastikan bahwa pemeriksaan kokpit dapat dilaksanakan dengan benar."

[Gambas:Video CNN]

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Profil Arief Sulistyanto, Eks Penyidik Munir Jadi Komisaris Asabri******

Komjen. Pol. (Purn) Arief Sulistyanto resmi menjadi Komisaris Independen PT Asabri (Persero) baru pilihan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menggantikan Komjen. Pol. Ari Dono Sukmanto.

Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor SK-36/MBU/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI.

"Kolaborasi Komjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si. sebagai Komisaris Independen bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas layanan kepada Peserta, berkolaborasi dalam melakukan transformasi, dan peningkatan inovasi berbasis digital," tulis manajemen dalam unggahan akun Instagram resmi @asabri_official pada Rabu (6/3).

Pria kelahiran Nganjuk, 24 Maret 1965 ini merupakan purnawirawan polisi.

Dilansir dari berbagai sumber, Arief lulus dari Akademi Kepolisian pada 1987. Setelah itu, ia meniti karirnya sebagai polisi di sejumlah daerah di Jawa Timur mulai dari Malang, Sidoarjo, hingga Pasuruan.

Kemudian, Arief ditarik ke ibu kota DKI Jakarta pada 1995. Di sana, ia sempat menjadi Kapolsek Metro Pasar Minggu dan Kota Bekasi. Selanjutnya, ia diangkat sebagai Kapolres Indragiri Riau pada 2003.

Selama di Polri, Arief terlibat dalam sejumlah penanganan perkara penting. Salah satunya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang meninggal dalam pesawat pada 7 September 2004 lalu.

Hal itu ditandai dengan masuknya Arief sebagai anggota Tim Khusus Penyidikan Perkara Munir pada 2007. Setelah itu, karir Arief semakin moncer.

Pada 2014, Arief diangkat sebagai kepala Polda Kalimantan Barat. Saat menduduki jabatan itu, ia pernah menyeret dua rekan perwira polisinya ke penjara yakni AKBP Eddy Triswoyo dan AKBP Idha Endri Prastiono.

Kedua perwira polisi itu menjadi tersangka atas dua kasus berbeda. Untuk AKBP Eddy, ia diseret Arief ke penjara buntut kasus mark upanggaran telekomunikasi Polda Kalimantan Barat.

Sementara untuk Idha, ia diseret ke penjara buntut keterlibatannya dalam kasus peredaran narkoba.

Arief juga sempat menduduki jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Namun, ia hanya mengemban tugas itu selama lima bulan, Agustus 2018-Januari 2019, karena ditunjuk sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Terakhir, Arief menduduki kursi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada Februari 2021 sebelum akhirnya pensiun.

[Gambas:Video CNN]