kode alam ular togel

kejahatan

Di Hadapan DK PBB, Indonesia Tolak Keras Niat Israel Hapus Palestina dari Peta******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan Indonesia menolak keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang secara terbuka menyatakan, tidak akan membiarkan negara Palestina ada.

Netanyahu sebelumnya menegaskan tidak akan membiarkan negara Palestina ada, pada 18 Januari 2024 lalu.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia. Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?,” katanya, saat Debat Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Retno mengatakan bahwa di dalam Piagam PBB sudah jelas bahwa Resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat dan harus ditegakkan.

“Pertanyaan saya hari ini, berapa banyak resolusi yang telah diadopsi mengenai Palestina? berapa banyak yang diberlakukan? Ke manakah Palestina harus pergi ketika, selama berpuluh-puluh tahun, Dewan Keamanan PBB gagal bertindak berdasarkan resolusinya sendiri sementara Israel membunuh warga Palestina tanpa mendapat hukuman?,” ucapnya.

Selanjutnya, dia mendesak anggota Dewan untuk menghentikan kengerian sehari-hari yang dihadapi warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

“Apakah lebih dari 25.000 orang meninggal dan semakin banyak orang meninggal karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, terlalu sedikit bagi kita untuk mengambil tindakan?,” lanjutnya.

Dia menekankan kembali komitmen teguh Indonesia untuk mendukung Palestina, menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berhenti sampai melihat kembalinya keadilan dan martabat rakyat Palestina.

“Saya juga di sini untuk mengingatkan anggota Dewan bahwa Anda mempunyai mandat besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tidak mentoleransi perang dan terutama tidak melakukan genosida,” tegasnya.

Kemudian, dia menekankan bahwa semua pihak juga mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional tanpa terkecuali terhadap situasi di Gaza.

Seperti diketahui, Menlu RI menghadiri Debat Terbuka DK PBB yang kembali membahas mengenai situasi di Gaza, yang digelar di New York AS, pada Selasa (23/1/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Di Hadapan DK PBB, RI Tolak Keras Niatan Israel Hapus Palestina dari Peta”

Buku Ajaib Aegea

Survei Terbaru ISC: Elektabilitas Prabowo******

JAKARTA — Survei Indonesia Survey Center (ISC) menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 52 persen pada kontestasi Pilpres 2024.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ada di urutan kedua dengan elektabilitas 21,7 persen, disusul duet Ganjar Pranowo-Mahfud Md di urutan ketiga dengan elektabilitas 18,1 persen. Adapun sisanya terdiri atas undecided voterssebanyak 8,2 persen.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Pasangan Prabowo-Gibran memenangi pertarungan dengan memperoleh 52,0 persen,” kata Peneliti Senior ISC Chairul Pane. Berdasarkan data tersebut, Chairul memperkirakan Prabowo-Gibran berpeluang besar untuk memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran saja.

“Hasil survei ini menunjukkan bahwa pemilu berpotensi besar akan berlangsung satu putaran. Prabowo-Gibran akan menjadi pemenangnya,” ujarnya, dilansir Antara.

Apalagi, lanjut  dia, data yang disampaikan pada hari ini jika dibandingkan dengan data sebelumnya menunjukkan tren peningkatan yang positif dari Prabowo-Gibran.

“Dinamika elektabilitas pasangan calon pascadebat, Prabowo-Gibran justru trennya meningkat, dan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud cenderung menurun dari periode survei November 2023,” kata Chairul.

Pada periode 25 November—4 Desember 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran 44,4 persen, Ganjar-Mahfud 25,9 persen, dan Anies-Imin 25,4 persen.

Survei ISC juga menemukan data bahwa 80 persen responden sudah mantap akan memilih pasangan yang mereka sebutkan.

Sementara itu, ada 15,7 persen yang masih ragu-ragu atas pilihannya, dan 4,3 persen yang memilih tidak menjawab.

Simulasi Head to Head

Selain itu, Chairul juga mengatakan bahwa pihaknya turut melakukan simulasi untuk head to head, artinya hanya ada dua paslon yang diadu. Hasilnya, Prabowo-Gibran tetap unggul.

Ketika diadu antara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, hasilnya 63,3 persen banding 24,5 persen dengan undecided voters12,2 persen .

Dihadap-hadapkan antara Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin, hasilnya 69,9 persen banding 20,7 persen dengan tingkat undecided voters 9,4 persen.

“Strong voters cenderung terus meningkat, sementara swing voter sebaliknya. Pasangan Prabowo-Gibran memperoleh porsi strong voters terbesar jika dibandingkan paslon lainnya,” kata Chairul.

Survei ISC tersebut diselenggarakan dalam rentang waktu 11—19 Januari 2024 dengan melibatkan 1.670 responden di 34 provinsi di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah random digit dialing dengan margin of error (MoE) 2,4 persen dengan tingkat konfidensial 95 persen.

Anda menyebut ini jari emas

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Pembuat mimpi

Ganjar Berharap Polarisasi Cebong******

LAMPUNG —Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memuji kualitas demokrasi pada perhelatan Pemilu 2024 dan berharap tidak terulang lagi polarisasi cebong-kampret atau dua kubu yang saling terbelah.

“Pemilu kan biasanya orang punya preferensi masing-masing. Jangan sampai ada pembelahan. Ingat enggak waktu itu dua kali Pemilu sebelumnya terjadi pembelahan yang cukup masif. Ada kelompok cebong, ada kelompok kampret, jangan terulang,” katanya dalam safari politik ke Pondok Pesantren Roudlotussolihin Bumi Restu Palas, Lampung Selatan, Senin (22/1/2024).

Promosi Kisah BRInita di Jayapura, Jadikan Urban Farming sebagai Gaya Baru Bertani

Ganjar menilai bahwa pada dua kali perhelatan pemilu sebelumnya, terjadi pembelahan dua kubu secara masif dengan turut membawa serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Saat ini, Ganjar melanjutkan, hal itu tidak terlalu terlihat. “Isu SARA waktu itu kan kuat sekali. Alhamdulillah, pemilu kali ini isu SARA tidak kuat dan nggak ada yang jualan-jualan kelompok tertentu. Bagus lah, demokrasi lebih bagus,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Ganjar berharap pada Pemilu 2024 ini seluruh lapisan masyarakat dapat menampilkan karakter saling menghormati sesama dengan mengedepankan kesantunan.

“Tapi masyarakat perlu kita ingatkan bahwa di-antara kita perlu saling menjaga, tidak membawa isu-isu yang bisa menyinggung perasaan, atau kita punya karakter-lah menghormati sesama dengan kesantunan, tidak (menyebarkan) hoaks,” ucap dia.

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”

Q menghancurkan langit

Ganjar Sarankan Pejabat Ikut Pilpres 2024 Mundur dari Jabatan******

SOLO –– Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atauconflict of interest.

“Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud Md yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam),” kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), menanggapi unggahan akun media sosial X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan bila peserta pilpres tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja (kunker).

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” paparnya.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,”kata Ganjar.