buku mimpi 00 99

Penerus Tuhan

Langkah Bapanas Jaga Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan saat Nataru******

Badan Pangan Nasional/National Food Agency tengah bekerja keras menyiapkan neraca pangan nasional. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pangan di suatu wilayah dan jumlah pangan yang harus dipenuhi serta sumbernya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan neraca pangan nasional akan memudahkan memenuhi kebutuhan pangan dan menekan lonjakan harga. Terutama pada saat momen hari raya, seperti Natal dan Tahun Baru 2022 ini.

Untuk itu, Badan Pangan Nasional menargetkan setiap daerah memiliki neraca pangan masing-masing mulai 2023. Hal ini juga sebagai tindak lanjut penerapan Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Neraca pangan sendiri dibutuhkan dalam mengelola CPP daerah masing-masing.

"Berapa potensi produksi (dalam negeri). Kemudian teman-teman di Kementerian Pertanian, BPS (juga bisa) memproyeksikan tiga bulan ke depan seperti apa. Kemudian kita juga kalau ada ketersediaan yang dari luar negeri kita harus cek realisasi dari persetujuan itu seperti apa," ujar Arief.

Selain itu, Badan Pangan Nasional bersama stakeholder pangan di sejumlah daerah juga menjalankan Gelar Pangan Murah (GPM). Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan jelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru.

Menurut Arief sejauh ini pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan kementerian dan Lembaga terkait, pemerintah daerah, BUNM Pangan, pelaku usaha swasta dan Bank Indonesia dan yang lainnya.

"Salah satu yang kita kerjakan jadi setiap hari Senin Pak Tito Menteri Dalam Negeri mengundang, di pangan ada badan pangan nasional, BPS, ada Kementerian Perdagangan, seluruh gubernur, bupati ada yang daring ada yang luring. Nah itu disampaikan perkembangan salah satunya adalah giat tadi gerakan pangan murah," ujar Arief.

Arief menambahkan, pelibatan Kementerian/Lembaga dan yang lain dalam GPM ini bertujuan supaya semua lapisan masyarakat bisa tersentuh dengan program ini. Sebab, Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Dengan pelibatan ini tentunya mempermudah menjangkau semua lapisan masyarakat.

"Jadi kalau kerjanya itu rame-rame Keroyokan kita akan lebih mudah dibandingkan kalau kita bekerja sendiri Makanya namanya gerakan saling bekerjasama salah satu kuncinya adalah Sinergi dan kolaborasi," ujarnya.

Program ini, lanjut Arief, juga diproyeksikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi. Untuk itu, pihaknya bersama stakeholder akan serius dan fokus dalam menjalankan program tersebut.

"Sehingga apa yang diperintahkan pak presiden itu kita itu harus bisa menjaga inflasi daya beli masyarakat. Kalau boleh inflasi itu nggak terlalu jauh dengan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Berjalan-jalan dalam kiamat

Keluh Kesah Pembeli Rokok Batangan: Ngeteng Aja Diatur Pemerintah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokok batangan sebagaimana dalam  peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023.

Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Sejumlah perokok pun mulai mengeluhkan rencana penerapan kebijakan tersebut. Salah seorang warga Pancoran, Jakarta Selatan, Darma (24) mengaku kaget dengan rencanayang dianggap tiba-tiba ini. Menurutnya, pemerintah saat ini terlalu banyak membuat kebijakan yang mengatur kehidupan warga kelas menengah ke bawah.

"Kaget kok tiba-tiba pemerintah (akan) bikin aturan soal ngeteng rokok, bahkan aturan-aturan detail untuk warga kecil, ngeteng rokok aja diatur pemerintah," ujarnya saat ditemui CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Menurutnya, aturan ini tidak hanya akan berdampak pada para perokok, tetapi juga pada pelaku usaha yang menjual rokok ketengan.

Meskipun, ia sendiri merasa tak terlalu terdampak dengan kebijakan ini sebab sehari-hari ia biasa membeli rokok bungkusan. Namun, dalam pandangannya, aturan ini justru bisa meningkatkan pengeluaran perokok.

"Mau nggak mau perokok jadi harus beli sebungkus, nggak bisa ngeteng (buat ngerokok) sekali-sekali," ungkapnya.

Darma pun menyebut jika aturan ini ditujukan untuk menekan angka perokok anak-anak, maka pekerjaan rumah pemerintah masih menumpuk terkait pengawasannya.

"Mungkin kebijakan buat membatasi rokok ke anak-anak bisa efektif sih, tapi PR-nya pemerintah jadi banyak banget, nggak cukup pakai aturan ini saja," tutur Darma.

Serupa, perokok aktif Sudira (31) mengaku kebijakan ini akan berpengaruh pada dirinya. Sebab, ia kerap membeli rokok ketengan jika sedang tak memiliki uang. Sudira juga menilai kebijakan ini hanya disasar pada kelompok menengah ke bawah.

"Sebagai orang aktif merokok sehari-hari menilai kebijakan ini sangat lucu, aneh menurut saya, kenapa pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru nggak menghasilkan apa-apa buat orang kecil?" tanya Sudira.

Menurutnya, dengan cukai hasil tembakau (CHT) yang ditetapkan naik per 1 Januari 2023, beban perokok akan semakin berat.

Ke depan, perokok seperti dirinya mesti membeli bungkusan. Kerugian ini pun juga menurutnya akan berdampak pada warung-warung kecil yang justru mendapat banyak untung dari menjual rokok ketengan.

"Warung-warung kelontong dan asongan kan banyak yang jualan ecer, pasti mereka teriak, mereka pasti larinya ke warung-warung yang besar karena spare harganya kan cukup beda," jelasnya.

Bahkan, ia meyakini terbitnya aturan ini tak akan berjalan efektif. Pasalnya, berbagai aturan kerap diterabas oleh warga sebab pengawasan aturannya pun minim.

"Selama pengawasannya nggak bagus, keberulangan akan terus terjadi. Anak-anak ya (tetap) gampang dapat rokok," ungkapnya.

Berbeda, Subarkah (30) menilai kebijakan ini bisa menjadi efektif untuk mengurangi tingkat kecanduan masyarakat Indonesia. Meskipun ia juga seorang perokok aktif, Subarkah mengaku jarang membeli rokok batangan.

"Pasti berpengaruh ke masyarakat pendapatan ekonomi bawah yang nggak mampu beli rokok per bungkus. Di satu sisi, saya kasihan sih sama nasib mereka, karena nggak bisa beli rokok dengan mudah, tapi di sisi lain, saya lihat kebijakan ini bisa efektif untuk mengurangi tingkat kecanduan merokok rakyat Indonesia," ucapnya.

Subarkah menjelaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi pecandu rokok hingga dapat berhenti total. Terlebih, ia melihat saat ini rokok pun mulai ditinggalkan dan beralih ke rokok elektrik seperti pods atau vape.

Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif kepada keluarga yang anggotanya tidak merokok. "Ada jembatan yang perlu dibangun di sini, bagaimana konseling berhenti merokok bisa dimasifkan dan alternatif-alternatif lainnya," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Harta Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia Punya Rp378 T******

Pengusahabatu bara Low Tuck Kwong jadi orang terkaya nomor satu di Indonesia versi Forbes dengan kekayaan US,2 miliar atau Rp378 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Berdasarkan data real time Forbes pada Senin (26/12), ia menyalip posisi Hartono bersaudara yang harus puas di peringkat ke-2 dan ke-3.

Kwong dikenal sebagai raja batu bara kelahiran Singapura yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Ia merupakan pendiri dan pemegang saham Bayan Resources Tbk (BYAN), sebuah perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia.

Lebih jauh, Kwong pun ikut mendukung utama SEAX Global untuk membangun sistem kabel laut bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia.

Mulanya, karir Kwong diawali dengan bekerja untuk perusahaan konstruksi ayahnya di Singapura. Kala itu, Kwong masih remaja dan kemudian pindah ke Indonesia pada 1972 untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar.

Kwong memulai bisnisnya sebagai kontraktor bangunan di Indonesia. Namun, ia berhasil mendapatkan jackpot setelah membeli tambang pertamanya pada 1997.

Keputusannya membeli tambang itulah yang membawanya saat ini menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia. Jumlah kekayaannya juga terpantau cukup jauh dari Hartono bersaudara.

Budi Hartono menjadi orang terkaya nomor dua dengan harta US,1 miliar atau Rp331,5 triliun.

Kemudian, Michael Hartono bergeser menjadi orang terkaya nomor tiga di Indonesia dengan kekayaan US,3 miliar atau Rp319,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Hanya Tersisa 7 Karyawan, Jokowi Restui Pembubaran PT PANN******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) cuma punya tujuh pegawai. Jumlah tujuh pegawai yang tersisa ini sudah mencakup direksi dan komisaris.

Jumlah karyawan PANN baru terungkap pada 2020, ketika PANN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2020 sebesar Rp3,76 triliun. Dalam rapat di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Komisi IV DPR Sonny Danaparmita mempertanyakan kinerja PANN yang terus merugi. Ia juga heran perusahaan yang didirikan pada 1974 itu ternyata hanya memiliki 7 karyawan. 

"(Usaha) PANN hampir semua rugi, pegawainya tinggal 7 orang. Corebisnisnya tidak jelas, banyak yang diurusi," ujar Sonny pada rapat Februari 2020 lalu.

"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Menteri BUMN Erick Thohir pada 21 Februari 2020 lalu.

Akhirnya, opsi likuidasi yang dipilih Jokowi. Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

"Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Keppres No. 25/2022 tersebut, dikutip Senin (26/12).

Peraturan yang bakal diterbitkan untuk memayungi pembubaran tersebut sudah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Alas hukumnya adalah Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang akan diprakarsai oleh Kementerian BUMN.

[Gambas:Video CNN]

cinta sup teh

BEI Tegaskan Jam Perdagangan Bursa Belum Berubah******

Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan jam perdagangan bursa saham Indonesia pada tahun depan belum berubah. Artinya, waktu perdagangan masih mengikuti ketentuan saat terjadi pandemi.

Jam perdagangan bursa saat ini dimulai dari pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 15.00 WIB, dengan jeda istirahat antara pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB.

"Jam perdagangan masih tetap," ujar Direktur BEI Irvan Susandy dikutip dariCNBCIndonesia,Kamis (29/12).

BEI sebelumnya memang menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia tentang Perubahan Pedoman Perdagangan tertanggal 28 Desember 2022.

Dalam surat tersebut dituliskan jam perdagangan akan seperti sebelum pandemi, yakni pukul 09.00 WIB -12.00 WIB untuk sesi I. Sementara, sesi II berlangsung pada pukul 13.30 WIB - 15.49 WIB.

Namun, Irvan memastikan bahwa jam perdagangan yang digunakan BEI masih sama seperti saat terjadi pandemi covid-19 sekarang ini.

"Dalam pedoman memang mengacu pada jam normal. Tapi, kami menggunakan masih mengacu ke jam perdagangan pandemi," jelasnya.

Irvan menambahkan jam perdagangan yang mengacu ke jam sebelum pandemi lebih karena menyesuaikan bahasa hukum yang rigid.

Dalam Pengumuman Nomor PR No: 095/BEI.SPR/12-2022 tertanggal 28 Desember, BEI juga menegaskan waktu perdagangan Sesi I adalah 09.00 WIB -12.00 WIB dan Sesi II 13.30 WIB - 14.49 WIB.

Sementara, mengenai rencana perubahan jam kembali normal masih dalam pembahasan bersama otoritas terkait.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Keluh Kesah Pembeli Rokok Batangan: Ngeteng Aja Diatur Pemerintah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokok batangan sebagaimana dalam  peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023.

Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Sejumlah perokok pun mulai mengeluhkan rencana penerapan kebijakan tersebut. Salah seorang warga Pancoran, Jakarta Selatan, Darma (24) mengaku kaget dengan rencanayang dianggap tiba-tiba ini. Menurutnya, pemerintah saat ini terlalu banyak membuat kebijakan yang mengatur kehidupan warga kelas menengah ke bawah.

"Kaget kok tiba-tiba pemerintah (akan) bikin aturan soal ngeteng rokok, bahkan aturan-aturan detail untuk warga kecil, ngeteng rokok aja diatur pemerintah," ujarnya saat ditemui CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Menurutnya, aturan ini tidak hanya akan berdampak pada para perokok, tetapi juga pada pelaku usaha yang menjual rokok ketengan.

Meskipun, ia sendiri merasa tak terlalu terdampak dengan kebijakan ini sebab sehari-hari ia biasa membeli rokok bungkusan. Namun, dalam pandangannya, aturan ini justru bisa meningkatkan pengeluaran perokok.

"Mau nggak mau perokok jadi harus beli sebungkus, nggak bisa ngeteng (buat ngerokok) sekali-sekali," ungkapnya.

Darma pun menyebut jika aturan ini ditujukan untuk menekan angka perokok anak-anak, maka pekerjaan rumah pemerintah masih menumpuk terkait pengawasannya.

"Mungkin kebijakan buat membatasi rokok ke anak-anak bisa efektif sih, tapi PR-nya pemerintah jadi banyak banget, nggak cukup pakai aturan ini saja," tutur Darma.

Serupa, perokok aktif Sudira (31) mengaku kebijakan ini akan berpengaruh pada dirinya. Sebab, ia kerap membeli rokok ketengan jika sedang tak memiliki uang. Sudira juga menilai kebijakan ini hanya disasar pada kelompok menengah ke bawah.

"Sebagai orang aktif merokok sehari-hari menilai kebijakan ini sangat lucu, aneh menurut saya, kenapa pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru nggak menghasilkan apa-apa buat orang kecil?" tanya Sudira.

Menurutnya, dengan cukai hasil tembakau (CHT) yang ditetapkan naik per 1 Januari 2023, beban perokok akan semakin berat.

Ke depan, perokok seperti dirinya mesti membeli bungkusan. Kerugian ini pun juga menurutnya akan berdampak pada warung-warung kecil yang justru mendapat banyak untung dari menjual rokok ketengan.

"Warung-warung kelontong dan asongan kan banyak yang jualan ecer, pasti mereka teriak, mereka pasti larinya ke warung-warung yang besar karena spare harganya kan cukup beda," jelasnya.

Bahkan, ia meyakini terbitnya aturan ini tak akan berjalan efektif. Pasalnya, berbagai aturan kerap diterabas oleh warga sebab pengawasan aturannya pun minim.

"Selama pengawasannya nggak bagus, keberulangan akan terus terjadi. Anak-anak ya (tetap) gampang dapat rokok," ungkapnya.

Berbeda, Subarkah (30) menilai kebijakan ini bisa menjadi efektif untuk mengurangi tingkat kecanduan masyarakat Indonesia. Meskipun ia juga seorang perokok aktif, Subarkah mengaku jarang membeli rokok batangan.

"Pasti berpengaruh ke masyarakat pendapatan ekonomi bawah yang nggak mampu beli rokok per bungkus. Di satu sisi, saya kasihan sih sama nasib mereka, karena nggak bisa beli rokok dengan mudah, tapi di sisi lain, saya lihat kebijakan ini bisa efektif untuk mengurangi tingkat kecanduan merokok rakyat Indonesia," ucapnya.

Subarkah menjelaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi pecandu rokok hingga dapat berhenti total. Terlebih, ia melihat saat ini rokok pun mulai ditinggalkan dan beralih ke rokok elektrik seperti pods atau vape.

Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif kepada keluarga yang anggotanya tidak merokok. "Ada jembatan yang perlu dibangun di sini, bagaimana konseling berhenti merokok bisa dimasifkan dan alternatif-alternatif lainnya," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]