petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot gacor sekarang ini

erek erek berkelahi 4d 525Jutaan kata 560853Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor sekarang ini》

Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK******

Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya Kusumayuda mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Saksi yang dipanggil tim penyidik terkait penyidikan perkara tersangka AGK, tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadirannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan terhadap Gusti Chairunissya awalnya dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat (1/3). Pada jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK juga dijadwalkan memeriksa politikus Partai Gelora Elang Kusnandar Prijadikusuma sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, Elang juga tidak hadir tanpa keterangan.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI Cecep Mochamad Yasin yang dijadwalkan diperiksa terkait dengan kasus AGK pada hari Selasa (27/2), juga tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada penyidik.

Penyidik KPK selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Namun, belum mengumumkan jadwal baru pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut.

"KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya dan hadir menjadi saksi adalah kewajiban hukum," ujar Ali.

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Petugas Basarnas Sragen temukan dua korban longsor meninggal dunia******

Petugas Basarnas Sragen temukan dua korban longsor meninggal dunia
Petugas Basarnas sesaat sebelum melakukan pencarian korban di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Relawan
Dua korban yang ditemukan tersebut atas nama Darmadi (45) dan Nasa (6). Keduanya merupakan ayah dan anak
Sragen (ANTARA) - Petugas Badan SAR Nasional (Basarnas) berhasil menemukan dua korban tanah longsor di Sragen, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia.

"Untuk penemuan ini dalam proses pencariannya sangat dramatis," kata Koordinator pencarian Tri Puji Sugiarto di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan dua korban yang ditemukan tersebut atas nama Darmadi (45) dan Nasa (6). Keduanya merupakan ayah dan anak.

"Saat ditemukan, bapak Darmadi mencoba melindungi posisi anaknya, jadi anaknya ini di bawah bapaknya. Mereka ditemukan di posisi kedalaman 3 meter, di atas tumpukan material yang ada," katanya.

Ia mengatakan proses pencarian dilakukan sejak pukul 06.00 WIB dan korban ditemukan pada pukul 10.30 WIB. Setelah proses pencarian yang memakan waktu hampir lima jam, para petugas menemukan keduanya di lokasi yang sama, yakni di bagian kamar mandi.

Baca juga: Dua korban longsor di Sragen masih dalam pencarian

"Korban berhasil dievakuasi pada pukul 10.30 WIB, sempat dilakukan pemeriksaan luar oleh inafis dan dokter, kemudian jenazah di bawah ke rumah duka," katanya.

Menurut dia, petugas sempat terkendala oleh terbatasnya tempat kejadian perkara (TKP) sehingga pihaknya sempat meminta para warga agar menjauh dari lokasi kejadian agar proses pencarian lebih lancar.

"Kami melakukan orientasi medan, observasi dari atas. Kami menempatkan safety officer. Kami menempatkan 175 personel di lokasi, dan dari berbagai elemen totalnya ada 250 orang," katanya.

Sementara itu, bencana alam tanah longsor ini terjadi pada Minggu (3/3) pukul 18:30 WIB di Dukuh Secang, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Totalnya ada tiga korban meninggal dunia akibat kejadian, satu di antaranya sudah ditemukan pada Minggu malam, yakni atas nama Sutarmi (60).

Baca juga: Tiga Penambang Batu di Sragen Tewas Tertimpa Longsor

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:rejeki123 slot

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
link slot tergacor
ug slot terbaru
peluru4d
cara dapat uang 20 juta dalam sehari
cara pakai akulaku
erek2 51
bunga kredit di kredivo
nasa4d situs slot online resmi terpercaya
39judi
Daftar isi semua bab
Bab 1 kredit hp online bunga rendah
Bab 2 erek erek 1000 mimpi bergambar
Bab 3 situs gacor mudah jp
Bab 4 gila138
Bab 5 kontak kredivo
Bab 6 kerja klik dapat uang
Bab 7 slot cepat wd
Bab 8 slot lagi bagus
Bab 9 angka main fajar toto
Bab 10 trik bermain slot online
Bab 11 paito xiamen lottery
Bab 12 pinjol aman limit tinggi
Bab 13 slot agen terpercaya
Bab 14 bni88
Bab 15 slot mudah menang maxwin
Bab 16 paito 3d
Bab 17 buku prediksi togel
Bab 18 time server thai navy
Bab 19 suster4d slot
Bab 20 cara dapat uang cepat dan halal
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5693bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Sistem lotere paling kuat

sinar play slot
Gubernur PBD sepakat selesaikan masalah tapal batas Sorong-Sorsel
Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad (tengah) bersama Plh Bupati Sorong Cliff Japsenang (kiri) dan Bupati Sorsel Samsudin Anggiluly (kanan) bersalaman sebagai simbol sepakat menyelesaikan tapal batas, Senin (4/3/2024) (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)
Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad bersama Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluly dan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sorong Cliff Japsenang sepakat untuk menyelesaikan masalah tapal batas di dua kabupaten itu melalui pendekatan kultural.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan komitmen terhadap penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan (Sorsel) tepatnya di Kampung Botain Distrik Seremuk merupakan satu kewajiban yang harus segera diselesaikan guna menunjang realisasi pembangunan di wilayah perbatasan.

"Saya bersama Plh. Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan sudah bertemu untuk membicarakan terkait persoalan tapal batas di antara dua wilayah itu," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.

Dia menyebutkan, persoalan tapal batas itu sudah masuk ke tahapan sidang di Mahkama Konstitusi (MK). "Sudah pernah sidang sekali, nanti hari Selasa (5/3) rencana masuk sidang kedua, tapi saran dari majelis jika bisa dibicarakan secara baik di tingkat daerah. Makanya saya aja dua bupati ini untuk bicarakan hal itu," bebernya.

Hasil dari pembicaraan itu, katanya, ada kata sepakat antara Bupati Sorong Selatan dengan Plh. Bupati Sorong untuk mencari solusi penyelesaian tapal batas di internal daerah tanpa harus masuk ke persidangan.

"Jadi nanti kita minta ke Majelis Hakim untuk sementara ditunda sidang soal tapal batas itu karena kita akan selesaikan di tingkat internal daerah," ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan dalam rangka penyelesaian persoalan tapal batas di kedua daerah itu.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mencari solusi penyelesaian tapal batas itu lewat pendekatan berbasis budaya Papua.

"Jika bisa diselesaikan di sini, untuk apa kita bawah ke MK. Intinya semua untuk kepentingan masyarakat, bagaimana masyarakat merasa nyaman, bahagia di wilayahnya masing-masing, itu yang penting," katanya.

Lewat pendekatan kultural dalam penyelesaian tapal batas tentunya setiap pihak akan mengetahui secara persis wilayah sengketa yang dimaksud.

"Karena walaupun pemerintah mau A tapi kalau masyarakat bilang B, itu juga repot, makanya kita pake pendekatan kultural supaya aman dan beres urusan tapal batas," ujarnya.

Karena batas wilayah di Papua ini tidak berbanding lurus dengan batas-batas wilayah administratif, sehingga pendekatan kultural dianggap strategis dalam penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.

"Jadi memang ini yang kita hadapi dan kita sudah sepakat akan diselesaikan secara adat, mudah-mudahan hasilnya nanti kita akan laporkan ke MK," ujarnya.
Baca juga: MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua
Baca juga: Bappenas: Pembangunan SDM di Papua butuh strategi yang tepat

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Ahli Senjata

membuat artikel dapat uang
Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

multibet88
BP Batam targetkan warga Rempang tempati hunian baru pada September
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait. ANTARA/HO-BP Batam
Selanjutnya dibangun 961 unit rumah lainnya yang ditargetkan mulai dibangun pada awal April 2024 ini. Sebab, rumah tersebut ditargetkan pada September 2024 sudah bisa ditempati oleh masyarakat
Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan BP (Batam) menargetkan warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City menempati hunian baru pada September 2024.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait dalam keterangan di Batam, Senin, mengatakan saat ini proses pembangunan 4 rumah contoh untuk masyarakat sudah mencapai 70 persen.

"Selanjutnya dibangun 961 unit rumah lainnya yang ditargetkan mulai dibangun pada awal April 2024 ini. Sebab, rumah tersebut ditargetkan pada September 2024 sudah bisa ditempati oleh masyarakat," ujar Ariastuty.

Ia menambahkan Kementerian PUPR yang akan mulai melaksanakan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial fasilitas umum pada pertengahan Maret ini.

"BP Batam saat ini telah mengumumkan lelang pembangunan 961 rumah yang ditargetkan akan mulai ditempati oleh warga pada September 2024," ujar dia.

Menurut Ariastuty, pembangunan 961 rumah di Tanjung Banon tersebut belum bisa dimulai, karena lahan untuk pembangunan rumah masih dikuasai oleh masyarakat.

Lebih lanjut ia menyampaikan, Tim Terpadu Kota Batam mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama kepada warga pemilik lahan di Tanjung Banon, Februari lalu.

Tim itu dibentuk dengan dasar Keputusan Walikota Batam Nomor 561 Tahun 2022, tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam.

"Tim Terpadu Kota Batam mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah hingga melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di Kota Batam," kata dia.

Adapun Tim Terpadu Kota Batam terdiri dari unsur Pemkot Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan.

"Untuk SP Pertama, sudah diterbitkan Selasa kemarin. Itu isinya pemberitahuan untuk membongkar sendiri rumahnya. Lahan tersebut, harus segera dikosongkan agar pembangunan 961 rumah warga bisa segera kita laksanakan," ujar Ariastuty.

Ariastuty menjelaskan sebelum diterbitkannya SP pertama, pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai lahan 93 hektar tersebut, dari total keseluruhan lahan di Tanjung Banon seluas 145 hektare.

Baca juga: BP Batam targetkan rumah contoh Rempang Eco City selesai Maret 2024

Baca juga: Realisasi proyek Rempang Eco City dipercepat, utamakan hak warga

Baca juga: Program Rempang Eco-City, 387 KK sudah daftar tempati hunian baru

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Fantasi Menunggang Naga

pinjol yang bisa pakai bank neo
Petugas Basarnas Sragen temukan dua korban longsor meninggal dunia
Petugas Basarnas sesaat sebelum melakukan pencarian korban di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Relawan
Dua korban yang ditemukan tersebut atas nama Darmadi (45) dan Nasa (6). Keduanya merupakan ayah dan anak
Sragen (ANTARA) - Petugas Badan SAR Nasional (Basarnas) berhasil menemukan dua korban tanah longsor di Sragen, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia.

"Untuk penemuan ini dalam proses pencariannya sangat dramatis," kata Koordinator pencarian Tri Puji Sugiarto di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan dua korban yang ditemukan tersebut atas nama Darmadi (45) dan Nasa (6). Keduanya merupakan ayah dan anak.

"Saat ditemukan, bapak Darmadi mencoba melindungi posisi anaknya, jadi anaknya ini di bawah bapaknya. Mereka ditemukan di posisi kedalaman 3 meter, di atas tumpukan material yang ada," katanya.

Ia mengatakan proses pencarian dilakukan sejak pukul 06.00 WIB dan korban ditemukan pada pukul 10.30 WIB. Setelah proses pencarian yang memakan waktu hampir lima jam, para petugas menemukan keduanya di lokasi yang sama, yakni di bagian kamar mandi.

Baca juga: Dua korban longsor di Sragen masih dalam pencarian

"Korban berhasil dievakuasi pada pukul 10.30 WIB, sempat dilakukan pemeriksaan luar oleh inafis dan dokter, kemudian jenazah di bawah ke rumah duka," katanya.

Menurut dia, petugas sempat terkendala oleh terbatasnya tempat kejadian perkara (TKP) sehingga pihaknya sempat meminta para warga agar menjauh dari lokasi kejadian agar proses pencarian lebih lancar.

"Kami melakukan orientasi medan, observasi dari atas. Kami menempatkan safety officer. Kami menempatkan 175 personel di lokasi, dan dari berbagai elemen totalnya ada 250 orang," katanya.

Sementara itu, bencana alam tanah longsor ini terjadi pada Minggu (3/3) pukul 18:30 WIB di Dukuh Secang, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Totalnya ada tiga korban meninggal dunia akibat kejadian, satu di antaranya sudah ditemukan pada Minggu malam, yakni atas nama Sutarmi (60).

Baca juga: Tiga Penambang Batu di Sragen Tewas Tertimpa Longsor

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

serubet
Kemenparekraf: Iftar bersama jadi peluang perhotelan saat Ramadhan
Tangkapan layar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya dalam gelaran wicara daring The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Aji Cakti
Mudah-mudahan pada saat Puasa Ramadhan ini orang bisa melakukan sesuatu yang beda aktivitasnya seperti iftar bersama atau sahur bersama. Ini juga menjadi suatu peluang yang bisa ditawarkan oleh sektor perhotelan,
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengungkapkan bahwa buka puasa (iftar) atau sahur bersama yang dilakukan oleh masyarakat selama Ramadhan bisa menjadi peluang bagi perhotelan.

"Mudah-mudahan pada saat Puasa Ramadhan ini orang bisa melakukan sesuatu yang beda aktivitasnya seperti iftar bersama atau sahur bersama. Ini juga menjadi suatu peluang yang bisa ditawarkan oleh sektor perhotelan," ujar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya dalam gelaran wicara daring The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin.

Menurut Nia, sektor perhotelan bisa memanfaatkan dan menawarkan peluang ini kepada masyarakat yang ingin iftar, sahur, ataupun shalat tarawih bersama karena hotel memiliki kapasitas tempat yang besar untuk bisa mengakomodasi di mana orang bisa berkumpul bersama dengan kepentingan yang sama.

Baca juga: ITDC catat hotel di Nusa Dua mulai tawarkan paket Nyepi

Kemenparekraf juga menyarankan kepada sektor perhotelan agar terdapat diskon atau fleksibilitas harga kamar untuk menarik masyarakat mengisi kamar-kamar hotel selama Ramadhan,  untuk memenuhi biaya operasional hotel selama Ramadhan seperti pembayaran gaji karyawan, pembersihan kamar, dan sebagainya.

"Saya kira itu mungkin satu hal yang bisa kita lakukan, jadi fleksibilitas dari harga kamar dan tentunya promosi serta bisa menyasar segmen-segmen khusus," kata Nia.

Selama Ramadhan biasanya terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun pergerakan wisatawan domestik di Tanah Air, yang berdampak pada penurunan okupansi kamar hotel terutama di kota besar seperti Jakarta.

Baca juga: PHRI siap perkuat ekosistem pariwisata Indonesia

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan okupansi saat libur lebaran akan tinggi, perkiraan ini didasarkan perbaikan kondisi perhotelan secara keseluruhan di Indonesia pada 2024 semakin baik.

Sebelumnya berkaca dari okupansi menjelang Lebaran 2023, PHRI mencatat okupansi di hotel di kota tujuan wisata favorit sudah lebih dari 70 persen. Beberapa destinasi favorit yang juga dikunjungi banyak pemudik seperti Yogyakarta, Malang, Cirebon, dan sementara untuk Jakarta pada libur Lebaran 2023 PHRI mencatat tidak ada kenaikan okupansi hotel.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Naruto: Aktor Terbaik

slot gacor nada777
SIG dan Pemkab Gresik kerja sama kelola bahan bakar alternatif sampah
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (kiri) dan Direktur Operasi SIG Reni Wulandari (kanan) menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan RDF (Refuse-Derived Fuel) di TPST Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Gresik, Jawa Timur. ANTARA/HO-SIG
Pemanfaatan RDF juga mendukung akselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah pada 2060
Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur, menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Refuse-Derived Fuel(RDF) atau bahan bakar alternatif dari hasil olahan sampah.

"Kerja sama ini tidak hanya membantu Pemkab Gresik menciptakan lingkungan yang bersih, tetapi juga membantu SIG mendapatkan bahan bakar alternatif ramah lingkungan sebagai upaya dekarbonisasi," kata Direktur Operasi SIG Reni Wulandari di Jakarta, Senin.

Pengelolaan bahan bakar alternatif sampah tersebut akan dilakukan di TPST Belahanrejo dan TPST Ngipik, Kabupaten Gresik.

TPST Belahanrejo dan TPST Ngipik telah dilengkapi fasilitas RDF, yang masing-masing memiliki kapasitas pengelolaan sampah sebesar 200 ton/hari dengan kapasitas input mesin 20 ton/hari, yang dapat menghasilkan 3,8 ton/hari RDF dari sampah anorganik dan 9 ton/hari RDF dari sampah organik.

Melalui kerja sama ini, nantinya RDF dari dua fasilitas tersebut akan dikirimkan ke SIG Pabrik Tuban untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif substitusi batu bara.

Menurut Reni, pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan prinsip ekonomi sirkular seperti RDF, memiliki banyak keunggulan.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengatasi tumpukan sampah yang menimbulkan bau dan gangguan kesehatan, pemanfaatan RDF juga mendukung akselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah pada 2060.

Terlebih, volume sampah yang terus meningkat masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan lahan tempat pembuangan dan fasilitas pengelolaan sampah.

Hal itu yang melandasi SIG berkolaborasi dengan pemda dalam mengatasi persoalan sampah.

Sebelum menjalin kerja sama dengan Pemkab Kabupaten Gresik dan Bantul, SIG melalui anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI sudah terlebih dahulu menjalin kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah, seperti Aceh, Cilacap, DKI Jakarta, Banyumas, Temanggung, Sleman, Wonosobo, dan pengelola sampah di Bali.

Di Kabupaten Cilacap, Jateng, SBI tidak hanya memanfaatkan RDF hasil produksi RDF Plant Jeruklegi milik Pemkab Cilacap, tetapi juga menjadi inisiator sekaligus operator fasilitas RDF pertama di Indonesia.

Sejak diresmikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 21 Juli 2020, fasilitas RDF Cilacap kini mengolah 160 ton sampah/hari untuk menghasilkan 70-80 ton RDF/hari. Jumlah itu berpotensi menggantikan 50-60 ton batu bara/hari.

Baca juga: SIG turunkan emisi CO2
Baca juga: PT Semen Indonesia raih ESG Rating terbaik di Asia Tenggara
Baca juga: SIG dorong kinerja UMKM melalui pendampingan dan pembinaan intensif

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024