petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara pinjam uang di gopay paylater

link alternatif situs slot 400Jutaan kata 972578Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pinjam uang di gopay paylater》

BRGM terus lakukan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi******

BRGM terus lakukan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi
Aksi Penanaman pohon mangrove oleh BRGM bersama KLHK RI dalam rangka hari lahan basah sedunia di kawasan Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/Ardiles Leloltery/am)
Jakarta (ANTARA) - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus melakukan percepatan rehabilitasi mangrove dan telah berhasil melakukan rehabilitasi di lahan seluas 38.549 hektare sampai 2022 yang disertai upaya melindungi wilayah yang masih terjaga kualitas lahannya.

"Perlu dicatat bahwa rehabilitasi mangrove tidak sekedar menanam, namun ada luasan mangrove yang ditambah (pengayaan). BRGM juga berupaya melindungi mangrove eksisting yang sudah tumbuh dengan baik," kata Kepala Kelompok Kerja Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BRGM Didy Wurjanto menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Senin.

"Oleh karenanya luas rehabilitasi mangrove diinventarisasi dari landscapemangrove, di mana ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan di 9 provinsi prioritas," ujarnya.

Didy menjelaskan rehabilitasi di lahan seluas 38.549 hektare telah dilakukan dalam periode 2021-2022 yang terbagi di sembilan provinsi prioritas yang menjadi wilayah kerja BRGM.

Baca juga: 1.500 bibit mangrove ditanam di kawasan Taman Nasional Bunaken

Baca juga: BRGM – KLHK tegaskan komitmen pemeliharaan lahan basah Indonesia

Dalam pelaksanaannya sendiri BRGM menggunakan strategi memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan (3M) yang terimplementasi melalui regulasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. BRGM juga melakukan penguatan masyarakat dan pihak pemerintah desa mengingat mereka yang akan terus bersinggungan dengan kawasan mangrove yang sudah direhabilitasi.

Selain itu dilakukan juga pembangunan infrastruktur untuk perlindungan habitat mangrove serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

BRGM sendiri memiliki target merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat

Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional per 2021, hasil analisis data menunjukkan luas mangrove di seluruh Indonesia yaitu sekitar 3.364.080 hektare. Wilayah itu memperlihatkan kenaikan luas eksisting mangrove dari 2013-2019 sebesar 3.311.245 hektare atau terjadi kenaikan luas mangrove eksisting seluas 52.835 hektare.*

Baca juga: BRGM dan KLHK tanam pohon serentak di lahan basah 13 provinsi

Baca juga: BRGM tanam bibit di Kaltim percepat rehabilitasi mangrove

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Presiden apresiasi kelengkapan fasilitas RSPPN yang dibangun Kemhan******

Presiden apresiasi kelengkapan fasilitas RSPPN yang dibangun Kemhan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) meninjau fasilitas rumah sakit saat peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin (19/2/2024). RSPPN Panglima Besar Soedirman diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan saat pandemi COVID-19 agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang memadai dapat terpenuhi bagi anggota TNI dan masyarakat umum serta rumah sakit tersebut telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi kelengkapan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Bintaro, Jakarta, yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan.

"Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami," kata Presiden Jokowi saat meresmikan RSPPN di Jakarta, Senin.

Dalam peninjauannya, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melihat sejumlah fasilitas rumah sakit yang dinilainya modern.

Fasilitas tersebut antara lain MRI dengan spek tertinggi Tesla 3 yang dapat melihat dari segala sudut, CT scan yang juga bisa melihat dari segala sisi, serta ruang operasi modular yang canggih dan terintegrasi.

Kepala Negara juga menyoroti pembangunan RS untuk TNI AL, AD dan AU yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang rata-rata mencapai 70 persen.

"Ini juga langkah yang sangat bagus untuk mendukung pengembangan industri nasional kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita," kata Presiden.

Selain RSPPN, Presiden Jokowi juga meresmikan 20 rumah sakit TNI AD, AL dan AU, serta lima rumah sakit yang sebelumnya telah diresmikan dan sudah beroperasi penuh.

Dengan fasilitas yang lengkap, Presiden berharap RSPPN dapat menjadi rujukan bagi pegawai Kementerian Pertahanan, TNI dan keluarga serta masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

Selain itu, RSPPN juga menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan siap menjadi rumah sakit tanggap bencana yang sewaktu-waktu dibutuhkan.
Baca juga: Prabowo sambut kedatangan Presiden saat peresmian RS Pertahanan Negara
Baca juga: Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta
Baca juga: Jokowi-Paloh bicarakan dinamika politik hingga pemilu

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi******

KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang menata kotak suara untuk rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual tingkat Kecamatan di GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (19/2/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:http slot

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
tenor kredivo
voucher hotel gratis
vipbet88
cara pasang togel invest
situs slot daftar
kode alam potong rambut
situs judi gacor hari ini
info slot paling gacor
aplikasi bisa kredit hp
Daftar isi semua bab
Bab 1 royal188 situs qq slot jackpot online uang asli terbaik
Bab 2 slot95
Bab 3 paito macau
Bab 4 judi slot gacor hari ini
Bab 5 game slot terbaik 2022
Bab 6 dapat uang 1 juta sehari
Bab 7 erek 47
Bab 8 87 togel
Bab 9 game slot yang gacor
Bab 10 123 situs slot
Bab 11 vio77
Bab 12 website slot terbaru
Bab 13 pencuri 2d togel
Bab 14 syarat kredivo premium
Bab 15 jd id kredit hp
Bab 16 pinjam ke bank bca
Bab 17 situs slot aman dan terpercaya
Bab 18 garudaqq
Bab 19 detiktoto
Bab 20 pastiwin777
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9440bab
takutBacaan TerkaitMore+

Langit Fantasi Sembilan Warna

cara menghindari pinjol
Dubes Malaysia harapkan Pemilu 2024 perkokoh kestabilan Indonesia
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin menyampaikan sambutannya dalam jamuan makan malam Ikatan Setiakawan Wartawan Indonesia-Malaysia (ISWAMI) di Ancol, Jakarta Utara, Senin (19/2/2024) malam. ANTARA/Nabil Ihsan.
Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin berharap supaya Pemilu 2024 berjalan lancar hingga tahap terakhirnya rampung sehingga menghasilkan pemerintahan baru Indonesia yang stabil.

“Kami harap semuanya berjalan lancar demi kestabilan dan keamanan Indonesia, yang juga sudah tentunya menyumbang juga kepada kestabilan dan keamanan di rantau ini,” ucapnya di Jakarta, Senin (19/2) malam.

Ditemui usai jamuan makan malam Ikatan Setiakawan Wartawan Indonesia-Malaysia (ISWAMI) di Ancol, Jakarta Utara, Hasrin mengaku mengikuti perkembangan pemilu di Indonesia dan tahu bahwa proses penghitungan suara masih berlangsung hingga saat ini.

Ia juga menyebut bahwa pemilu yang baru saja dilaksanakan di Indonesia jauh lebih kompleks dari pemilihan umum di Malaysia, yang dikenal dengan istilah pilihan raya.

“Saya kira (pemilu) itu adalah satu tantangan yang besar buat Indonesia karena, ya memang, pilihan rayanya sangat besar dibandingkan dengan Malaysia yang lebih kecil,” ucap Dubes.
Baca juga: Wapres ajak ulama terus jaga persatuan bangsa di tengah pemilu

Selain itu, Hasrin menegaskan komitmen pemerintah Malaysia untuk terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, termasuk dengan pemimpin baru yang terpilih lewat pemilu, melalui tindakan-tindakan yang menguntungkan dan selaras dengan kepentingan kedua negara.

“Hubungan Malaysia dan Indonesia bukan saja untuk manfaat kedua negara, tapi juga untuk ASEAN dan juga kerja sama kita di peringkat antarabangsa; dalam OIC (Organisasi Kerjasama Islam), NAM (Gerakan Non-Blok) dan sebagainya, dan juga di PBB,” katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Seusai pemungutan suara yang telah dilaksanakan pada 14 Februari, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Sementara itu, sekitar 222.945 pemilih Indonesia di Malaysia telah melaksanakan hak pilihnya di 223 TPS yang dibuka Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur pada 11 Februari 2024 di kompleks World Trade Center Kuala Lumpur.

PPLN Kuala Lumpur juga menyediakan seratusan kotak suara keliling (KSK) bagi pemilih lainnya yang tidak mencoblos di TPS Kuala Lumpur.

Baca juga: MPR: Jadikan pemilu upaya tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa
Baca juga: Ketua Umum Sinode GKST ajak masyarakat jaga persatuan pascapemilu

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Perbaikan kartu terbaik

agen slot terpercaya gacor
KCIC hadirkan tiga intermoda yang nyaman di Stasiun Whoosh Tegalluar
Armada Damri yang melayani rute Stasiun Kereta Cepat Tegalluar - Stasiun Bandung pp di Stasiun Whoosh Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (19/2/2024). ANTARA/HO-KCIC/pri.
Penumpang dapat menggunakan berbagai moda transportasi lanjutan sesuai pilihannya di Stasiun Tegalluar mulai dari shuttle, bus, maupun taksi
Bandung (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghadirkan layanan tiga intermoda yang nyaman di Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai bentuk peningkatan layanan kepada penumpang.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan kehadiran dengan berbagai penyedia layanan transportasi ini bertujuan untuk membuat Stasiun Kereta Cepat Tegalluar semakin mudah diakses.

“Penumpang dapat menggunakan berbagai moda transportasi lanjutan sesuai pilihannya di Stasiun Tegalluar mulai dari shuttle, bus, maupun taksi,” kata Emir dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin.

Emir menjelaskan tiga layanan intermoda sendiri terdiri dari shuttle Damri dengan rute Stasiun Tegalluar - Stasiun Bandung, bus Summarecon dengan rute Stasiun Tegalluar - Summarecon Mall Bandung, dan taksi Blue Bird yang dapat diakses dari area tunggu stasiun.

“Informasi terkait layanan intermoda tersebut juga sudah disampaikan oleh petugas melalui pengeras suara di kereta sesaat sebelum ketibaan di Stasiun Tegalluar,” kata dia.

Emir mengimbau agar penumpang menggunakan area tunggu di stasiun sehingga dapat terpantau dan dibantu oleh petugas saat naik dan turun kendaraan. Seluruh petugas dipastikan selalu berjaga dan siap membantu penumpang yang akan berangkat maupun meninggalkan Stasiun Whoosh.

“Untuk memudahkan penumpang, KCIC juga telah menyediakan rambu-rambu penunjang untuk membantu penumpang menuju layanan Intermoda yang tersedia,” katanya.

Baca juga: KCIC: Akses tol ke Stasiun Halim ditutup demi keamanan dan keselamatan

Baca juga: Kementerian BUMN bantah kereta cepat mulai sepi peminat

KCIC juga saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan penyedia operator moda online untuk memberikan ruang tunggu khusus bagi kendaraan online di area tunggu Stasiun Whoosh.

“Tujuannya untuk mempermudah penumpang Whoosh yang baru tiba untuk mendapatkan angkutan lanjutannya,” kata Emir.

Selain itu, kata dia, layanan intermoda ini tidak hanya tersedia di Stasiun Tegalluar tapi juga di seluruh Stasiun Whoosh. Di Padalarang tersedia KA Feeder, bus Trans Metro Pasundan, shuttle menuju Kota Baru Parahyangan, dan taksi Blue Bird.

“Sementara di Stasiun Halim tersedia LRT Jabodebek, DAMRI menuju Bandara Soekarno Hatta, bus Transjakarta, dan taksi Blue Bird,” katanya.


Baca juga: KCIC terapkan tarif dinamis untuk Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari

Baca juga: KCIC hadirkan dua intermoda baru di Stasiun Whoosh Padalarang

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Infinity dimulai dengan horor

web paling gacor
Lingkungan bebas asap rokok bisa terwujud dengan pembinaan kesadaran
Ilustrasi - Papan besar bertuliskan larangan merokok di area gereja di Kota Surabaya. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/hp/aa.
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan lingkungan bebas asap rokok bisa terwujud dengan pembinaan kesadaran masyarakat tentang bahaya asap rokok.

"Termasuk dorongan dari masyarakat madani dan juga secara nyata kalau ada anggota masyarakat di lapangan yang menegur kalau masih ada orang yang merokok di lingkungan bebas asap rokok," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Berbicara kesadaran masyarakat khususnya di kota besar seperti Jakarta tentang bahaya merokok, Tjandra menilai saat ini relatif sudah lebih baik dibanding waktu-waktu yang lalu. Walau begitu, kesadaran ini untuk terus dibina guna menunjang penerapan lingkungan bebas asap rokok.

Tentang upaya mewujudkan lingkungan bebas asap rokok, Tjandra juga menuturkan pentingnya penyuluhan kesehatan di masyarakat tentang bahaya asap rokok dilakukan.

Baca juga: Kepala BKKBN soroti bahaya asap rokok bagi anak dan ibu hamil
 
Arsip Foto - Warga berjalan di samping mural informasi kawasan bebas asap rokok di permukiman padat penduduk di Kayu Manis, Matraman, Jakarta, Rabu (22/11/2023). ANTARA FOTO/Rifqi Raihan Firdaus/app/aww. 
Penyuluhan ini, kata dia, bisa dalam bentuk kajian ilmiah atau melalui penyampaian pengalaman buruk kesehatan yang dialami para perokok di masyarakat.

Selanjutnya, perlu adanya aturan yang jelas dan tegas tentang lingkungan bebas asap rokok serta terimplementasi dengan baik di lapangan.

Selain itu, dibutuhkan juga aturan yang bukan hanya tentang lingkungan bebas asap rokok, tetapi pengendalian rokok secara keseluruhan di tingkat nasional.

Menurut Tjandra, perlu ada revisi dan perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, yang nantinya dapat digunakan sebagai payung hukum bagi peraturan tentang lingkungan bebas asap rokok.

"PP yang sudah lebih dari 10 tahun ini jelas-jelas harus direvisi dan akan menjadi payung penting bagi peraturan tentang lingkungan bebas asap rokok," kata dia.

Baca juga: Perokok pasif diajak bersuara, ingin udara bersih tanpa asap rokok
Arsip Foto - Kelompok jaringan peduli masalah konsumsi rokok melakukan aksi damai di depan Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, untuk memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keinginan pemerintah menaikkan cukai rokok pada Jumat (20/9/2019). ANTARA/Aubrey Fanani)
Di sisi lain, dia mendorong Indonesia bergabung dalam kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengatasi epidemi global tembakau dengan efek lintas negara atau Framework Convention on Tobacco Control(FCTC).

Di Jakarta, sebenarnya sebagian masyarakat sudah ikut berupaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dari asap rokok serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok pasif. Salah satunya melalui perwujudan Kampung Bebas Asap Rokok.

Merujuk informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Timur, kampung ini terdiri dari lima RT di RW 06 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yakni RT 003, RT 004, RT 005, RT 006 dan RT 007.

Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) pada Oktober 2023 memperlihatkan bahwa empat dari sepuluh remaja berusia SMP dan SMA menjadi perokok. Data ini diperoleh dari survei yang melibatkan 3.000 anak dan remaja di Jakarta.

Baca juga: Akibat puntung rokok, sebuah rumah di Kramat Jati ludes terbakar
 
Arsip Foto - Pekerja berada di dekati mobil yang rusak usai kebakaran bengkel reparasi di Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (19/10/2020). Kebakaran bengkel yang terjadi pada pukul 10.55.WIB akibat dari percikan api rokok dan menghanguskan 15 mobil serta 2 sepeda motor. ANTARA FOTO/ Fakhri Fakhri Hermansyah/nz
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui data yang dipublikasikan pada Juli 2023 menyebutkan bahwa ada lebih dari 7 juta kematian yang berhubungan dengan perilaku merokok dan 1,3 juta kematian lainnya terjadi para perokok pasif.

WHO juga mengatakan kebiasaan merokok adalah salah satu penyebab kematian yang sebenarnya dapat dicegah dan juga merupakan faktor risiko utama terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti gangguan paru, jantung dan kanker di berbagai organ tubuh.Di antara gangguan paru yang bisa disebabkan rokok, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) merupakan salah satunya. PPOK merupakan sekelompok penyakit paru-paru yang memiliki karakteristik umum yaitu adanya penyempitan saluran udara yang menyebabkan kesulitan dalam proses bernapas.

PPOK biasanya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap iritan atau toksin, seperti asap rokok, polusi udara, debu, atau zat kimia berbahaya. MenurutWHO, PPOK merupakan penyebab kematian ketiga di seluruh dunia, menyebabkan 3,23 juta kematian pada tahun 2019.
Baca juga: Puntung rokok jadi penyebab kebakaran bangunan di Jakbar

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Yaozei

situs judi slot gacor
Gus Ipul komentari cuitan Cak Imin terkait "Saipul Makelar"
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf saat menggunakan hak pilihnya di TPS 10 The Gayungsari, Kecamatan Gayungsari, Surabaya, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Willi Irawan/am.
Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)
Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengomentari cuitan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di akun media sosial X yang meminta tak menghiraukan "makelar bernama Saipul".

"Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, sembari tertawa ketika ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Pada cuitan Muhaimin di akun X @cakiminNOW, dituliskan "Selamat pagi para pejuang perubahan .! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul, mengatasnamakan NU, padahal cuma makelar".

Meski hanya menyebut nama "Saipul", namun diduga cuitan tersebut respons terhadap pernyataan Saifullah Yusuf yang mengajak PKB untuk kembali ke pangkuan dan jalan sama dengan Nahdlatul Ulama pada Minggu (18/2).

"Penyampaian saya apa ada yang salah? Saya hanya minta PKB percaya terhadap hasil hitung cepat. Di penghitungan partai politik mengakui hasilnya, tapi di penghitungan Pilpres belum mengakui?" ucap Gus Ipul.

Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Wakil Gubernur Jatim 2009-2019 tersebut menyarankan jika PKB bagian dari NU maka diharapkan untuk meminta nasihat kepada Rais Aam serta ketua umum PBNU.

"Jangan hanya klaim partai NU, tapi tidak pernah konsultasi, minimal minta nasihat. Sekali lagi, saya tidak paham cuitan beliau (Cak Imin), tapi lihat pernyataan saya baik-baik, bisa dibaca lagi. Silakan kalau mau dipertimbangkan, kalau tidak ya tidak apa-apa, begitu saja," tutur keponakan Gus Dur tersebut.

Sementara itu, terkait hasil Pilpres jika dianggap ada permasalahan maka dipersilakan menempuh-nya sesuai prosedur, sebab proses dan tahapan Pemilu 2024 harus tetap berjalan.

"Kalau ada yang menganggap curang, saya menghargai, tapi itu semua ada prosesnya. Saya juga pernah ikut Pilkada Jatim tiga kali, ada yang sengketa dan dibawa ke MK. Dan itu semua tidak masalah," ucapnya.

Kendati demikian, Gus Ipul yang juga mantan Sekjen PKB itu menilai hasil hitung cepat juga hendaknya dijadikan salah satu dasar karena selama ini hasilnya tak jauh berbeda dengan real count atau hitung manual KPU.

"Apalagi posisi sekarang jarak suaranya (penghitungan pilpres) sangat jauh. Maka dari itu, mari kita ciptakan suasana sejuk," ujar politikus yang kini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan tersebut.

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan Korea adalah penyakit

kata kata kakek zeus lucu
KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir penuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi si Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Jianghu

trik mahjong ways 1
Menkeu lapor ke Presiden soal pencairan gaji ke-13 ASN sebelum Lebaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya sepuluh hari sebelum Lebaran kan harus mulai dibayarkan untuk mempersiapkannya dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 untuk ASN dapat dimulai pada H-10 sebelum Idul Fitri.

Oleh karenanya, pemerintah tengah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur besaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN, serta TNI/Polri itu.

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Pada 2023, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.

Menkeu menyebutkan bahwa kebijakan tersebut pertama kali dilakukan.

Adapun kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN 2024 yang telah dirancang sebelumnya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024