link slot bonus new member 100

raja slot 77 indo 531Jutaan kata 244498Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot bonus new member 100》

Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri******

"Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,”

Jakarta (ANTARA) - Polri bersama CEO KBA News Ramadhan Pohan bekerja sama mengusut penyebar hoaks atau berita bohong yang memuat narasi terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Pemilu 2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut pihaknya sudah meminta klarifikasi CEO KBA News Ramadhan Pohon terkait buletin digital yang menayangkan berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik yang dihasilkan oleh KBA Newspaper.

"Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,” kata Trunoyudo.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kata Trunoyudo, diduga ada pihak tak bertanggung jawab yang sengaja menyebarkan hoaks mengatasnamakan atau mencatut KBA News.

Jenderal polisi bintang satu itu menambahkan, KBA News rencananya akan melaporkan pembuat buletin digital tersebut kepada kepolisian.

“Diduga modusnya mencatut nama KBA News, lalu membuat narasi hoaks. Dari pihak KBA News tadi mengatakan akan mengklarifikasi bahwa hoaks tersebut tidak pernah dibuat oleh redaksinya," katanya.

Selain itu, kata Trunoyudo, pihak KBA News juga akan membuat surat klarifikasi kepada Kapolri dan melaporkan pencatutan nama medianya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, KBA News juga siap bekerja sama dengan Polri untuk mengusut pelaku pembuat dan penyebar hoaks tersebut.

“Kami berterima kasih, Pak Ramadhan Pohan juga mengatakan akan bekerja sama dengan kami untuk mengusut pelaku pembuatan berita bohong yang mencatut nama media KBA News tersebut," ujar Trunoyudho.

Adapun berita hoaks yang dimaksud adalah, beredar buletin digital dengan nama KBA News Paper yang memuat narasi soal Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Pilpres 2024.

Buletin digital tersebut dibuat dalam format PDF diberi judul "Langkah Senyap Masif dan Tersetruktur LSP Untuk Prabowo dan Gibran", terdiri atas 91 halaman.

Di halaman depan buletin digital tersebut, terpampang foto Kapolri, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Suntana, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Iriana Jokowi, dan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Polri juga menegaskan informasi yang dimuat dalam buletin digital tersebut adalah berita bohong alias hoaks.

Terpisah, CEO KBA News Ramadhan Pohan di Mabes Polri pagi tadi, menyampaikan bahwa buletin digital yang memuat berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik pihaknya baik itu KBA News online maupun KBA News cetak.

Pohan mengatakan dirinya sudah berkoordinasi intensif dengan kepolisian yang responsif meminta klarifikasi pihaknya.

Atas penayangan buletin digital yang mencatut nama medianya, Pohan mengaku pihaknya dirugikan dan bakal membuat laporan polisi untuk mengusut pelakunya.

"Kami merasa dirugikan dan kami melaporkan dan kami ingin kepolisian juga mencari tau, dan menuntaskan untuk mendapat pelakunya ini dan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menurut hukum yang belaku," kata Pohan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Warga Demak terdampak banjir mengungsi ke Kudus 3.393 jiwa******

Kudus (ANTARA) - Warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang terdampak banjir dan mengungsi ke Kabupaten Kudus jumlahnya saat ini mencapai 3.393 jiwa.

"Data pengungsi tersebut merupakan hasil pemutakhiran per hari ini (Selasa, 13/2) pukul 09.00 WIB, termasuk yang mengungsi di rumah-rumah penduduk yang tersebar di sejumlah tempat di Kudus," kata Camat Jati, Kabupaten Kudus Fiza Akbar, di Kudus, Jateng, Selasa.

Ia mengungkapkan data pengungsi memang cenderung bertambah karena pada Minggu (11/2) pukul 20.00 WIB tercatat hanya 3.058 jiwa, kemudian keesokan harinya bertambah menjadi 3.305 jiwa. Sedangkan hari ini (Selasa, 13/2) bertambah lagi menjadi 3.393 jiwa.

Baca juga: Pemkab Kudus mencatat korban banjir Demak yang mengungsi 2.804 jiwa

"Dengan adanya pendataan tersebut, maka kebutuhan makan sehari-hari para pengungsi juga akan dipenuhi oleh dapur umum yang tersedia," ujarnya.

Awalnya tempat pengungsian yang disediakan di Kecamatan Jati Kudus, di antaranya di atas Jembatan Tanggulangin, Terminal Jati Kudus, Balai Desa Jati Wetan, DPRD Kudus, dan Kantor Koramil Jati.

Baca juga: Pemkab Demak pastikan pemenuhan kebutuhan pengungsi terdampak banjir

Namun, di Jembatan Tanggulangin saat ini tidak ada lagi pengungsi. Sedangkan yang masih terdapat pengungsi di Terminal Jati Kudus, Balai Desa Jati Wetan, Koramil Jati, RSUD Kudus, DPRD Kudus, Ponpes Assalwa, serta beberapa titik di rumah-rumah warga.

Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum para pengungsi di sejumlah tempat, dipenuhi oleh dapur umum yang tersedia di Terminal Induk Jati Kudus dan Jembatan Tanggulangin.

Dalam pengoperasian dapur umum tersebut, melibatkan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari berbagai kabupaten/kota di Jateng, selain dari Kabupaten Kudus.

Baca juga: KPU Demak putuskan pemilu susulan di sembilan desa terdampak banjir

Bahkan, Pemkab Kudus bersama jajaran terjun langsung membantu korban banjir yang mengungsi di Kabupaten Kudus, termasuk dalam menyediakan makan sehari-hari hingga kebutuhan lain yang mereka butuhkan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MUI imbau jaga suasana kondusif jelang pencoblosan pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif jelang pencoblosan dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. Untuk itu, mari jaga suasana kondusif jelang pelaksanaan pemilu, untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai, adil, jujur, dan bermartabat, serta jauh dari perilaku curang, intimidatif, koruptif, dan tindak melanggar hukum lainnya," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan dalam sistem politik Indonesia setiap warga negara diberi hak untuk memilih. Hak tersebut harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepemimpinan publik yang baik.

"Karenanya, memilih pemimpin yang mampu menjaga agama dan mampu mengurusi urusan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan hukumnya wajib. Sebaliknya, golput dalam arti tidak mau berpartisipasi menggunakan hak pilih, kemudian terpilih pemimpin yang lalim dan tidak kompeten, maka tindakan itu haram dan berdosa," tegas Niam yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu.

Baca juga: MUI Lebak haramkan politik uang dalam Pemilu

Baca juga: MUI Lampung: Jaga persaudaraan meskipun beda pilihan dalam pemilu

Menurut Niam, proses memilih pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi mengemban amanah kepemimpinan guna mewujudkan kemaslahatan umum.

"Setelah mendengar visi misi calon dalam masa kampanye, saatnya kita kontemplasi dan memilih sesuai hati yang jernih, meminta pertolongan Allah SWT agar diberi pemimpin yang shidiq atau jujur, yang amanah atau dapat dipercaya, yang tablighatau punya kemampuan eksekusi, serta yang fathanah atau punya kompetensi," ujarnya.

"Tidak boleh memilih karena sebab sogokan atau pemberian harta semata. Orang yang akan dipilih, atau yang mencalonkan diri juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih, seperti menyuap atau dikenal dengan serangan fajar," sambung Niam.

Ia mengingatkan bahwa MUI telah menetapkan fatwa yang berkenaan dengan hal suap-menyuap dalam Pemilu, melalui forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kalimantan Selatan pada 2018.

"Hukumnya haram. Menerima sogokan politik yang kemudian mendorong orang untuk memilih orang yang tidak kompeten hukumnya haram," tegas Asrorun Niam Sholeh.

Baca juga: MUI Depok imbau penyelenggara dan warga jaga pemilu jurdil dan sejuk

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Label：petir slot login、slot88 pulsa tanpa potongan、cara pinjam uang

Terkait：generator prediksi togel、cara pinjam di bukalapak、belanja tanpa kartu kredit、akun slot bonus new member tanpa deposit、cara cepat dapat uang tanpa modal、cara menang main kiss918、tafsir mimpi 33、sbototo、mastertogel、cara kredit hp pakai kredivo

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：katsu5 slot（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

canda4d

indobet88

slot gacor terbaik hari ini

kode alam kucing hk

tambang888

situs poker online

slot minimal depo 5k dana

slot poker

kantor kredivo surabaya

takutBacaan TerkaitMore+

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

margo123

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Moli

erek pembunuh

Puan usai mencoblos: Alhamdulillah semoga rakyat juara******

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap bahwa rakyat menjadi juaranya di hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

"Alhamdulillah, semoga rakyat juara. Berikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih yang menjadi harapannya," kata Puan usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu.

Puan kemudian mengajak seluruh pihak pada momen pemungutan suara untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan netral.

"Kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, semuanya harus netral," ujar putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu.

Puan mengingatkan bahwa Pemilu merupakan momentum bagi rakyat dalam menggunakan haknya untuk menentukan pilihan pemimpin Indonesia di masa mendatang.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Puan: Parlemen negara sahabat pantau pemilu sesuai kesepakatan AIPA
Baca juga: Puan: Kalau ada yang intimidasi, tabrak, lawan!
Baca juga: Puan tak masalah pendukung lain hadiri 'Hajatan Rakyat' Banyuwangi

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Toko Hitam Tuhan Tuhan

simulasi kredivo

Ekonom: Pemilu kondusif beri penguatan pasar keuangan domestik******

Dengan kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden satu putaran, maka investor akan fokus pada kondisi fundamental ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Josua Pardede mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang berjalan kondusif menjadi sentimen positif terhadap penguatan pasar keuangan domestik.

"Pasar keuangan domestik cenderung mengalami penguatan pada hari ini di mana rupiah yang menguat hingga di bawah level 15.600 per dolar AS, sementara IHSG juga mengalami penguatan 1,7 persen atau 124 poin ke level 7.334 pascapemilu, yang berjalan kondusif," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Kepala Ekonom Bank Permata itu menuturkan penguatan pasar keuangan domestik juga dipengaruhi oleh hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei yang mengindikasikan potensi pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2024 satu putaran.

Pada 14 Februari 2024, dilaksanakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Sebelumnya, karena terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka pemilu 2024 berpotensi berlanjut ke putaran kedua pada Juni 2024, yang dapat menimbulkan periode ketidakpastian yang berkepanjangan dan pada gilirannya akan mempengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan peluang pemilihan presiden (pilpres) dan wakil presiden satu putaran, maka akan menghilangkan sebagian ketidakpastian, yang mungkin membebani belanja konsumen dan investasi dalam beberapa bulan mendatang.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei pada Rabu (14/2/2024) menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul lebih dari 50 persen, sehingga berpotensi pemilu hanya dalam satu putaran.

"Meskipun hasil tidak resmi tampaknya menghilangkan beberapa ketidakpastian, namun terdapat beberapa hal yang tetap perlu diwaspadai," ujar Josua.

Ia menuturkan beberapa hal yang perlu diwaspadai meliputi hasil resmi yang mengonfirmasi kemenangan dan menghindari putaran kedua; susunan kabinet dan penunjukan menteri-menteri penting pada pemerintahan mendatang; serta kebijakan atau prioritas pemerintahan mendatang yang akan disampaikan lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang.

"Khususnya, terkait keberlanjutan kebijakan terutama di bidang ekonomi apakah akan dilakukan oleh pemerintah berikutnya," tuturnya.

Lebih lanjut, dengan kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden satu putaran, maka investor akan fokus pada kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Dengan adanya ruang pemangkasan suku bunga BI Rate pada semester II 2024, maka kepercayaan investor terutama investor asing cenderung akan menguat dan selanjutnya berpotensi mendukung berlanjutnya kinerja positif pasar modal hingga akhir tahun 2024.

Selain investasi portofolio, investasi langsung baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) juga diperkirakan akan meningkat pada semester II 2024, sehingga diharapkan investasi riil menjadi faktor pendukung stabilitas nilai tukar rupiah hingga akhir tahun ini.

Baca juga: Menko Perekonomian: Pemilu tingkatkan konsumsi masyarakat
Baca juga: Peneliti: Pertumbuhan sektor riil sama dengan pasar uang usai pemilu
Baca juga: FEI paparkan 9 poin untuk diperhatikan para capres-cawapres

Orang yang dipilih oleh bumi

pinjol aman 2022

Timnas AMIN imbau masyarakat sabar untuk tunggu hasil penghitungan KPU******

"Kami ingin memberi tahu kepada media dan masyarakat luas, bahwa sampai saat ini (pukul 16.00 WIB), masih dilakukan penghitungan real count dan masih sangat awal yaitu dua persen suara yang masuk,"

Jakarta (ANTARA) - Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Muhammad Syaugi, mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ia menjelaskan, saat ini proses penghitungan suara masih masuk sebanyak dua persen secara real countsampai pada pukul 16.00 WIB.

"Kami ingin memberi tahu kepada media dan masyarakat luas, bahwa sampai saat ini (pukul 16.00 WIB), masih dilakukan penghitungan real countdan masih sangat awal yaitu dua persen suara yang masuk," kata Syaugi saat menjawab pertanyaan wartawan di Markas Pemenangan Timnas AMIN di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta, Rabu sore.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, semua pihak harus menunggu hasil penghitungan suara sesuai imbauan dari KPU RI.

Syaugi menekankan Timnas AMIN juga telah melakukan penghitungan internal dengan real count suara yang masuk sekitar dua persen.

Ia menegaskan, tidak mempermasalahkan lembaga survei yang mengeluarkan data terkait hasil hitung cepat, yang menunjukkan hasil paslon nomor urut 2 berada di urutan pertama dengan rata-rata melebihi 53 persen suara.

"Lembaga survei boleh saja mengeluarkan data-data itu. Itu tidak ada bedanya dengan survei biasa selama ini," ujar Syaugi.

Oleh karena itu, Syaugi mengatakan bahwa data dari KPU RI harus menjadi acuan dalam Pilpres 2024, sehingga prosesnya masih akan menunggu hingga malam nanti.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pesta Kematian Para Dewa

slot al

Ketum Muhammadiyah ajak semua pihak jadikan pemilu lebih bermakna******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.

Pada masa tenang setelah hiruk-pikuk kampanye, Haedar juga mengajak seluruh pihak perlu berefleksi atau merenungkan kembali guna menjadikan pemilu tidak sekadar proses politik untuk memenangkan kontestasi.

"Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik, aman, damai, bersih, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku," kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Tokoh yang akrab disapa Buya Haedar itu mengatakan para calon presiden, calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif harus menghayati diktum-diktum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Haedar menambahkan bahwa pemilu bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah. Apalagi, jangan sampai kontestan pemilu menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga bertentangan dengan agama.

Selain itu, pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan secara pragmatis.

"Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah doakan Pemilu 2024 berlangsung damai dan bermartabat

Haedar mengatakan rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.

"Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa," tambahnya.

Secara konstitusional, menurut Haedar, pemilu merupakan proses demokrasi yang penting dan strategis untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh untuk melindungi bangsa.

Selain itu, pemilu juga berperan membentuk pemerintahan yang bisa memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Pemilu 2024 harus diproyeksikan sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah ajak masyarakat berpartisipasi aktif di pemilu
Baca juga: PP Muhammadiyah: Seruan moral para akademisi harus direspons positif

buku keabadian

cara pinjam kredit pintar

BMKG: Hujan lebat berpotensi melanda sebagian besar wilayah Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan hujan lebat berpotensi melanda sebagian besar wilayah di Indonesia pada Selasa.

Wilayah tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.

Selain daerah-daerah tersebut, berdasarkan laman resmi BMKG di Jakarta, Selasa, daerah yang turut berpotensi mengalami hujan lebat adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Jakarta berawan hingga siang

Wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papa Barat, dan Papua juga diperkirakan dilanda hujan lebat pada Selasa.

Dari banyaknya wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat itu, hujan di beberapa daerah di antaranya merupakan hujan badai yang disertai kilat dan petir seperti Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jawa Barat.

Baca juga: BMKG: Waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di perairan Indonesia

Hujan badai ini juga akan melanda DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Papa Barat.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyatakan upaya kesiapsiagaan cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi harus ditingkatkan.

Hal tersebut lantaran hasil analisa cuaca menunjukkan setidaknya hingga periode 15 Februari 2024 curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm hingga 300 mm dan berpotensi lebih dari itu.

Baca juga: BMKG: Waspada cuaca ekstrem sejumlah wilayah Sulut hingga 14 Februari

"Informasi ini hasil pengamatan saintifik maka mesti direspons dengan semangat meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi oleh semua pihak untuk meminimalisir risiko dampak bencana," kata Guswanto.

《link slot bonus new member 100》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，hkg99Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link slot bonus new member 100》bab terbaru。