admin jarwo rtp

99 slot link alternatif 437Jutaan kata 179169Orang-orang telah membaca serialisasi

《admin jarwo rtp》

Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Bambang Hero Saharjo mengungkapkan total kerugian akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pada perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 mencapai Rp271,06 triliun.

Bambang dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, mengatakan nilai kerugian Rp271,06 triliun itu merupakan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

"Kalau semua digabungkan kawasan hutan dan nonkawasan hutan total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271.069.688.018.700,' kata Bambang.

Pakar forensik kehutanan itu menjelaskan dalam penghitungan kerugian ekologi atau lingkungan itu, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan serta pengamatan dengan citra satelit dari tahun 2015 sampai 2022.

Berdasarkan verifikasi dan pengamatan citra satelit itu mendapatkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana bahwa adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, aktivitas tambang timah tersebut tidak hanya dilakukan di luar kawasan hutan, tetapi juga dalam kawasan hutan.

"Kami merekonstruksi dengan menggunakan satelit pada tahun 2015 yang merah-merah ini adalah wilayah IUP (izin usaha pertambangan) dan non-IUP. Kami tracking2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sampai 2022, dilihat warna merah makin besar, ini adalah contoh saja," katanya.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Dari tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung terdapat IUP di darat seluas 349.653,574 hektare. Sementara data luas galian tambang di tujuh kabupaten itu totalnya 170.363,064 hektare. Kabupaten Belitung Timur cukup tinggi luas galian tambangnya mencapai 43.175,372 hektare, sementara IUP-nya hanya 37.535,452 hektare.

Bambang mengungkapkan dari total 170.363,064 hektare luas galian tambang di tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung tersebut, sekitar 75.345,751 hektare berada di dalam kawasan hutan dan 95.017,313 hektare berada di luar kawasan hutan.

Dari 75.345,751 hektare luas galian dalam kawasan hutan terdiri atas 13.875,295 hektare berada di hutan lindung, 59.847,252 hektare di hutan produksi tetap, 77,830 hektare di hutan produksi yang dapat dikonversi, dan 1.238,917 hektare di taman hutan raya.

"Bahkan di taman nasional pun ada, yaitu seluas 306,456 hektare," tambahnya.

Kemudian dari 170.363,064 hektare luas galian tambang tersebut, ternyata yang memiliki IUP tambang hanya 88.900,462 hektare, sementara 81.462,602 hektare tidak memiliki IUP.

Baca juga: Polda Kepri tangkap lima tersangka kasus tambang pasir timah ilegal

Bambang juga mengungkapkan total luas IUP tambang darat dan laut mencapai 915.854,625 hektare, yang terdiri atas 349.653,574 hektare luas IUP tambang darat dan 566.201,08 hektare luas IUP tambang laut.

"Luas IUP tambang di darat ini dari 349.653,574 hektare, ada yang berada di kawasan hutan, yaitu seluas 123.012,010 hektare," kata Bambang.

Selanjutnya dari hasil verifikasi tersebut, pihaknya melakukan penghitungan kerugian ekologi yang ditimbulkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Dengan membaginya kerugian lingkungan di kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

Total kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan, yakni biaya kerugian lingkungan (ekologi) Rp157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp60,27 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp5,26 miliar sehingga totalnya Rp223,36 triliun.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Sedangkan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan (APL), yakni biaya kerugian lingkungan Rp25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp6,62 miliar sehingga totalnya Rp47,70 triliun.

"Kalau semua digabung kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271,06 triliun," kata Bambang.

Kerugian ditambahkan

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menyebut hasil penghitungan ekologi yang dipaparkan Prof. Bambang Hero akan ditambahkan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara yang sedang diusut Kejagung.

"Saat ini penghitungan kerugian keuangan negara masih berproses, nanti berapa hasilnya akan kami sampaikan," ujar Kuntadi.

Kutandi menambahkan paparan yang disampaikan Prof. Bambang menampakkan bahwa sebagian besar lahan yang ditambah oleh para pelaku dan tersangka masuk ke kawasan hutan dan area bekas tambang yang seharusnya dipulihkan (reklamasi), tetapi tidak dilakukan.

"Sama sekali tidak dipulihkan dan ditinggalkan begitu saja, menimbulkan bekas lubang-lubang besar dan rawa-rawa yang tidak sehat bagi lingkungan masyarakat," kata Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan dua tersangka baru komoditi timah

Dalam perkara ini, penyidik Jampidsus telah menetapkan 10 orang tersangka tindak pidana korupsi dan satu orang tersangka kasus perintangan penyidikan.

Kesepuluh tersangka tersebut, yakni RL, selaku General Manajer (GM) PT TIN, TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian, SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN), tersangka BY selaku Mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Penyidik juga menetapkan dua tersangka dari PT Timah Tbk, yakni MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

BNPB jamin kebutuhan pokok untuk 472 korban banjir di Bungo, Jambi******

Ratusan korban tersebut merupakan warga dari tujuh kecamatan yang sampai saat ini rumahnya masih terendam banjir

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjamin kebutuhan pokok terhadap 472 orang korban banjir di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terpenuhi selama mereka berada ditempat pengungsian.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa ratusan korban tersebut merupakan warga dari tujuh kecamatan yang sampai saat ini rumahnya masih terendam banjir.

Ketujuh kecamatan terdampak banjir itu meliputi Kecamatan Jujuhan Ilir, Tanah Tumbuh, Tanah Sepenggal, Bungo Dani, Bathin III, Pasar Muaro Bungo dan Bathin II Babeko.

Selama mengungsi, ia menyebutkan, kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan air bersih untuk korban telah dipenuhi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama dinas sosial, dinas ketahanan pangan, dinas kesehatan, dan Perusaan Air Minum (PDAM) daerah setempat.

Selain itu, Pusdalops BNPB menyebutkan bantuan juga datang dari warga yang menyediakan bahan makanan sekaligus mendirikan dapur-dapur umum di wilayah terdampak banjir.

Baca juga: Tim SAR Jambi evakuasi 150 KK korban banjir di Kabupaten Bungo

Abdul menyebutkan, banjir tersebut dipicu oleh hujan intensitas tinggi dan berlangsung lama sehingga menyebabkan Sungai Batang Uleh, Batang Tebo dan Batang Jujuhan meluap pada Jumat (16/2) sekitar pukul 09:25 WIB.

BNPB menerima laporan dari petugas di lokasi hari ini, Minggu, banjir masih menggenangi 485 rumah warga, dan beberapa fasilitas umum lainnya di Kabupaten Bungo dengan ketinggian permukaan air 20-80 centimeter. Hal demikian terjadi karena air di Sungai Batang Tebo masih meluap akibat hujan yang masih mengguyur di sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo yang berjarak sekitar 290 kilometer dari Kota Jambi.

Namun, ia memastikan, tim petugas gabungan segenap unsur SAR, berikut kerelawanan masih bersiaga di lokasi bencana untuk meringankan beban warga dan mengurangi risiko selama terdampak banjir.

Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Kabupaten Bungo dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jambi pun siap untuk menangani kerusakan rumah, hingga kerusakan fasilitas umum jalan, dan jembatan, fasilitas sosial lainnya setelah banjir surut.

Baca juga: Basarnas Jambi catat 19.292 orang terdampak banjir di Bungo
Baca juga: Pemkab Bungo Jambi identifikasi 26 lokasi longsor

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：promo shopee pengguna baru、piala slot 77、judi slot yang gampang menang

Terkait：pinjol yang terdaftar di ojk 2022、klikbet77、kredit plus legal atau ilegal、cara mendapatkan banyak uang、on togel、situs mining crypto terpercaya、pinjaman saku、7upbet、mahkota188、link slot paling gacor 2023

---

---

bab terbaru：link slot bonus 100 to 3x（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02