borobudurbet

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Erick Thohir Alihkan Modal Negara Rp3 T Waskita ke Hutama Karya******

Menteri BUMNErick Thohir buka suara mengenai pembatalan pemberian penyertaan modal negara (PMN) Rp3 triliun untuk PT Waskita Karya(Persero) Tbk. 

Erick menjelaskan, PMN itu dialihkan ke PT Hutama Karya (Persero). Dari situ, HK akan mengambil aset-aset Waskita.

Menurut Erick, proses 'perkawinan' BUMN karya masih membutuhkan waktu. Namun, proses restrukturisasi BUMN karya telah dijalankan dari beberapa tahun yang lalu.

Dia mengatakan proses restrukturisasi di BUMN karya terbukti berhasil menekan utang di Bank Himbara dari semula Rp 123 triliun menjadi Rp 70 triliun.

"Terbukti utang Himbara untuk proyek-proyek karya ini yang Rp 123 triliun sekarang Rp 70 triliun-an, jadi udah turun, ini yang lagi kita rapikan," katanya.

Sejalan dengan itu, Erick mengatakan telah menggelar rapat dengan wakil menteri BUMN dan Bank Himbara. Dalam rapat itu, ia mengatakan Kementerian BUMN  akan mendorong kinerja BUMN tidak lagi berdasarkan korporasi namun berbasis proyek.

"Karena itu kan dibayarkan secara multiyears, itu kita coba inisiasi. Jangan sampai aksi korporasi di atas kita bantu, nanti ada penyelewengan, mestinya buat proyek ini, beli tanah, beli gedung, itu yang problemloh di karya," ujarnya.

Pemberian modal negara untuk Waskita Karya 2022 dibatalkan. Atas hal itu, perseroan mengembalikan dana senilai Rp 3 triliun ke rekening kas umum negara.

"Komite privatisasi melalui surat tersebut di atas telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN TA 2022 sebesar Rp 3 triliun kepada perseroan ke rekening kas umum negara dan proses rights issue/privatisasi perseroan tidak dilanjutkan," kata Direktur Utama Waskita Karya Mursyid dalam keterbukaan informasi BEI.

Pembatalan PMN Waskita Karya 2022 tertuang dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-410/MBU/08/2023 tertanggal 2 Agustus 2023. Waskita mengakui pembatalan  akan berdampak terhadap rencana kerja anggaran perseroan (RKAP).

[Gambas:Video CNN]

Bintang penari kupu-kupu

Pengusaha Logistik Tolak Larangan Impor Rp1,5 Juta Dijual E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi itu akan melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Ketua APLE Sonny Harsono menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commercelokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujar Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Ia menjelaskan platform yang memfasilitasi transaksicross-bordersemacam ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di berbagai negara.

Namun demikian, di negara-negara lain berlaku pula kebijakan yang sama, yaitu berupa pengenaan pajak pada harga tertentu, bukan pelarangan di bawah harga tertentu.

Lihat Juga : Menkeu-Bos OJK Buka Suara soal Penghapusan Kredit Macet UMKM

APLE juga menyebut ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-borderUMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Oleh karena itu, sambungnya, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Sejatinya, APLE menilai proses impor cross-borderke Indonesia dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Dari sisi proses, impor dilakukan seratus persen secara digital dan terotomatisasi, terlebih bea cukai sudah mengaplikasikan e-catalog agar pendapatan negara yang berasal dari bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dapat dipastikan sesuai ketentuan.

Karenanya, APLE berharap pemerintah tetap memberikan dukungan bagi platform belanja untuk menjalankan transaksi cross-border.

Pasalnya, platform yang tidak melakukan transaksi cross-borderjustru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM tersebut lantaran masih ada barang eks-impor di sana yang memang boleh diperjualbelikan tanpa harus memenuhi kewajiban pemberian keterangan asal barang.

Tentu hal semacam ini malah merugikan negara, karena barang-barang eks-impor ini tidak dikenai pajak.

Lebih lanjut, APLE mengajukan empat solusi terhadap persoalan ini. Pertama,pemerintah perlu mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan volume yang lebih tinggi.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," jelasnya.

Kedua,pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah PPN 10 persen dan PPh.

Dengan demikian, harga barang impor pun tidak terlalu murah, dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

Ketiga,pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casingserta chargerponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Kemungkinan besar, barang-barang yang berasal dari kegiatan impor tersebut akan sulit untuk diawasi, apakah barang yang dijual tersebut telah memenuhi formalitas kepabeanan, dengan membayar bea masuk/ pajak sesuai dengan jenis dan nilai barangnya.

Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-borderbagi pelaku UMKM di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Anda dan saya berbeda

Melihat Impor Batu Bara Eropa saat Menolak CPO karena Isu Lingkungan******

Uni Eropa menjadi salah satu dari lima importir batu bara terbesar di dunia setelah China, India, Jepang dan Korea Selatan. 

Data Banchero Costa yang dikutip dari hellenicshippingnews menyatakan sepanjang 2022, impor batu bara Eropa naik hampir 33,8 persen (yoy) menjadi 116,5 juta ton dari sebelumnya 87,1 juta ton pada 2021. Data tersebut juga melaporkan Eropa menyumbang 9,8 persen dari pengiriman batu bara lintas laut global. 

Pada kuartal I/2023 ini impor batu bara UE meningkat 15,1 persen (yoy) menjadi 28,4 juta ton. Realisasi ini tertinggi sejak kuartal I/2019 sebesar 30,3 juta ton.

Sejak 2022, pemasok batu bara terbesar ke EU adalah AS dengan porsi 20,5 persen dari seluruh impor Eropa. Permintaan batu bara ke AS naik 83 persen menjadi 23,9 juta ton (yoy).

Pemasok terbesar kedua adalah Australia dengan porsi 19,7 persen. Permintaan batu bara Eropa ke Negeri Kanguru tersebut naik 42,3 persen menjadi 20,9 juta ton (yoy).

Pemasok keempat adalah Kolombia dengan pangsa 14,3 persen. Sepanjang tahun lalu, permintaan batu bara Eropa ke Kolombia naik 88,7 persen menjadi 16,7 juta ton (yoy).

Lihat Juga : Keterisian Gedung Perkantoran di Jakarta Terus Turun Sejak Covid

Negara pemasok kelima adalah Afrika Selatan dengan porsi 12,1 persen. Pada 2022, impor batu bara Eropa ke Afsel melonjak 593,5 persen menjadi 14,1 juta ton dari sebelumnya di 2021 hanya 2 juta ton.

Selain lima negara pemasok terbesar tersebut, ekspor batu bara Indonesia ke Eropa juga melonjak 705,4 persen menjadi 5,2 juta ton (yoy) sepanjang 2022.

Eropa memang mempercepat impor batu bara sejak tahun lalu merespons kebijakan pengurangan pasokan gas dari Rusia. Padahal sebelumnya, negara tersebut berencana untuk mulai mengurangi konsumsi batu bara dan beralih ke energi hijau.

Pengurangan konsumsi batu bara tersebut tercermin dari data impor yang turun dalam beberapa tahun lalu. Pada 2018, impor batu bara Eropa turun sebesar 7,6 persen.

Lalu, pada 2019 penurunan impornya lebih tinggi lagi menjadi 18,3 persen (yoy) dan pada 2020 turun lebih tajam sebesar 32,9 persen (yoy).

Namun, munculnya perang Rusia-Ukraina membuat kebijakan sebaliknya harus diambil. Sebab, negara dengan empat musim tersebut membutuhkan batu bara saat kondisi dingin di tengah berkurangnya pasokan gas dari Rusia.

[Gambas:Video CNN]

Barisan Bintang Penyihir

Badan Pangan Klaim Bulog Sudah Amankan 1,3 Juta Ton Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan Perum Bulog telah mengamankan sebanyak 1,3 juta stok beras per Rabu (2/8). 

"Bapak Presiden meminta Bulog meningkatkan stoknya dari yang sudah di-secured sebanyak 1,3 juta ton dengan target serapan 2,4 juta ton sampai dengan akhir tahun 2023," ujarnya usai menghadiri rapat internal di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Antara. 

Arief menuturkan Bulog telah menyalurkan beras lebih dari 1,34 juta ton untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Ia menyebut, bantuan pangan beras periode 3 bulan pertama sampai dengan akhir Juli 2023 sebanyak 640 ribu ton telah selesai digelontorkan untuk 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemberian bantuan beras tersebut, lanjutnya, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpendapatan rendah yang membutuhkan. Selain itu juga turut mempengaruhi juga keseimbangan harga beras di pasaran sehingga harga beras stabil dan inflasi dalam empat bulan terakhir sangat terjaga.

"Kita memahami bahwa pangan memiliki andil signifikan terhadap inflasi, sehingga bantuan pangan beras ini menjadi penting bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat," ucapnya.

Lihat Juga : Jokowi Angkat Suara Soal Jembatan Lengkung LRT Jabodebek Salah Desain

Adapun berdasarkan data BPS, inflasi Juli 2023 menunjukkan bahwa tren inflasi tahunan mengalami penurunan sejak Februari hingga Juli 2023 secara berurutan dari 5,47 persen, 4,97 persen, 4,33 persen, 4,00 persen, 3,52 persen, dan 3,08 persen (yoy). Untuk Inflasi bergejolak terus turun dari bulan Juni sebesar 1,2 persen menjadi -0,03 persen di Bulan Juli 2023.

"Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden, bantuan pangan beras tersebut akan kembali disalurkan untuk periode kedua pada Oktober sampai Desember 2023 dengan volume dan sasaran yang sama dengan tahap pertama," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bab dari masa lalu

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Katalog dewa perang terkuat

Badan Pangan Klaim Bulog Sudah Amankan 1,3 Juta Ton Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan Perum Bulog telah mengamankan sebanyak 1,3 juta stok beras per Rabu (2/8). 

"Bapak Presiden meminta Bulog meningkatkan stoknya dari yang sudah di-secured sebanyak 1,3 juta ton dengan target serapan 2,4 juta ton sampai dengan akhir tahun 2023," ujarnya usai menghadiri rapat internal di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Antara. 

Arief menuturkan Bulog telah menyalurkan beras lebih dari 1,34 juta ton untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Ia menyebut, bantuan pangan beras periode 3 bulan pertama sampai dengan akhir Juli 2023 sebanyak 640 ribu ton telah selesai digelontorkan untuk 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemberian bantuan beras tersebut, lanjutnya, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpendapatan rendah yang membutuhkan. Selain itu juga turut mempengaruhi juga keseimbangan harga beras di pasaran sehingga harga beras stabil dan inflasi dalam empat bulan terakhir sangat terjaga.

"Kita memahami bahwa pangan memiliki andil signifikan terhadap inflasi, sehingga bantuan pangan beras ini menjadi penting bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat," ucapnya.

Lihat Juga : Jokowi Angkat Suara Soal Jembatan Lengkung LRT Jabodebek Salah Desain

Adapun berdasarkan data BPS, inflasi Juli 2023 menunjukkan bahwa tren inflasi tahunan mengalami penurunan sejak Februari hingga Juli 2023 secara berurutan dari 5,47 persen, 4,97 persen, 4,33 persen, 4,00 persen, 3,52 persen, dan 3,08 persen (yoy). Untuk Inflasi bergejolak terus turun dari bulan Juni sebesar 1,2 persen menjadi -0,03 persen di Bulan Juli 2023.

"Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden, bantuan pangan beras tersebut akan kembali disalurkan untuk periode kedua pada Oktober sampai Desember 2023 dengan volume dan sasaran yang sama dengan tahap pertama," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]