cara pinjam akulaku ke dana

tahun-tahun masa mudaku

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Kawasan Industri Pulogadung Akan Dipindah ke Subang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan memindahkan kawasanindustri Pulogadung di Jakarta Timur ke Subang, Jawa Barat. Pemindahan dilakukan karena kawasan industri di tengah kota itu bisa semakin menambah polusi.

"Kawasan industri itu tidak cocok lagi di tengah kota, menambah polusi, harus pindah, itu pun jadi green factorydi Subang," kata Erick di Kementerian BUMN, seperti dikutip dari detikcom, Rabu (19/10).

Tak hanya soal tata letak, Erick mengatakan pemindahan kawasan industri juga sejalan dengan penetapan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang akan difokuskan menjadi bandara kargo.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kawasan industri Pulogadung yang saat ini dikelola oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) akan didesain ulang di Subang menjadi kawasan baru milik Kementerian BUMN.

"Kami mendesain tata ruang sesuai dengan keinginan terkini dari Kementerian BUMN, tentunya yang sudah beradaptasi dengan keinginan desain anak muda. Itu potensi strategis yang perlu dijalankan juga," pungkas Heru.

Kawasan industri Pulogadung merupakan salah satu kawasan industri paling lama di Indonesia dan memiliki lokasi strategis. Kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan industri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Ib.3/2/35/1969.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

4.300 Korban PHK Ajukan Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan******

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mengatakan sebanyak 4.200 orang telah mengajukan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) per September 2022. Sementara anggaran yang disalurkan sebanyak Rp18 miliar.

"Kalau JKP yang klaim sampai awal September kemarin di angka Rp18 miliar. Jumlah pesertanya ada di 4.200," ujar Direktur Pelayanan BPJamsostek Roswita Nilakurnia di Plaza BPJamsostek, Kamis (20/10).

Roswita menambahkan korban PHK yang sudah mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tidak otomatis menjadi peserta JKP karena persyaratannya yang berbeda.

Mengutip jkp.go.id, JKP adalah jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami PHK.

Program JKP ditujukan bagi peserta BPJS yang memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir dan membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Ketentuan PHK yang diterima tidak dapat disebabkan karena mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, dan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.

[Gambas:Video CNN]

Tubuh dharma saya yang keren

BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Manfaat Bagi Peserta Lewat Kolaborasi******

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menjalin kerja sama dengan Anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP atau MNC Bank), dan PT MNC Teknologi Nusantara (MTN).

Kolaborasi ini untuk memudahkan peserta dan nasabah dalam mengakses layanan kepesertaan BPJAMSOSTEK dan layanan perbankan dari MNC Bank, serta menginisiasi Account Linkage antara aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan MotionPay.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh masing-masing perwakilan kedua pihak.Dari pihak BPJAMSOSTEK, yakni Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia, Direktur Perencanaan Strategis dan Tl Pramudya Iriawan Buntoro, dan Direktur Kepesertaan Zainudin.

Anggoro Eko Cahyo mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi seluruh pekerja Indonesia dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran.

Pihaknya berkomitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta, mulai dari informasi, pendaftaran menjadi peserta hingga saat peserta menerima hak manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kerja sama dengan MNC Group ini merupakan salah satu terobosan yang baik untuk mewujudkannya," ucap Anggoro dalam keterangannya, Jumat (21/10).

Anggoro melanjutkan, integrasi antara aplikasi JMO dan aplikasi MotionPay serta layanan perbankan oleh MNC Bank ini diharapkan akan semakin memberikan kemudahan kepada seluruh peserta maupun pekerja yang belum terlindungi.

"Kerja sama ini sudah sejalan dengan apa yang ditargetkan yaitu kepesertaan aktif sebanyak 70 juta tenaga kerja di akhir tahun 2026. Target utama kami untuk dilindungi saat ini adalah pekerja informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)," tambahnya.

Lebih jauh Roswita menambahkan, saat ini jumlah pekerja yang sudah mendownload aplikasi JMO sebanyak 16.9 juta, sedangkan pengguna aktif di tahun 2022 telah mencapai 11 juta peserta. Untuk jumlah yang mengajukan klaim JHT melalui JMO kurang lebih 70 ribu peserta per bulan.

"JMO ke depannya akan menjadi aplikasi keseharian bagi pekerja, kami menambahkan fitur-fitur dan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama, dengan menambahkan kanal edukasi entertainment dan juga kanal-kanal manfaat program di luar program utama misalnya manfaat perumahan, investasi dan pembiayaan," ucap Roswita

Sejalan dengan itu, Rita Montagna menambahkan, akan ada banyak hal ke depan yang tentunya membawa kebaikan terhadap masyarakat terkhususnya nasabah MNC Bank dan pekerja Indonesia.

Menurutnya, kerja sama dengan BPJAMSOSTEK ini akan memberikan dampak yang positif bagi MNC Bank karena dapat mendorong ekspansi usaha dan pertumbuhan nasabah MotionBanking secara signifikan.

"MNC Bank melalui MotionBanking juga berperan dalam mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan BPJAMSOSTEK khususnya dalam hal pendaftaran, pembayaran iuran maupun pencairan Jaminan Hari Tua," ungkap Rita.

Selain kemudahan daftar dan bayar, MNC Bank dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) untuk bertindak sebagai agen dalam melakukan akuisisi nasabah MotionBanking.

Dari sisi kredit, debitur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Modal Ventura yang sumber dananya diperoleh dari MNC Bank (channeling) akan memperoleh fasilitas kepesertaan BPJAMSOSTEK, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Terakhir, CEO BCAP Yudi Hamka menjelaskan, dengan Account Linkage, pengguna aplikasi JMO yang sudah memiliki akun MotionPay dapat melihat saldo mereka dari aplikasi JMO, serta menggunakan MotionPay sebagai metode pembayaran untuk transaksi yang terjadi di aplikasi.

Menurutnya, kerja sama yang dijalin ini menandai dimulainya kolaborasi penting antara MNC Bank, MNC Teknologi Nusantara, dan BPJAMSOSTEK, yang akan terus berdampingan saling mendukung dalam berbagai aspek, mengembangkan fitur dan layanan terbaik untuk saling memberi keuntungan.

"Dengan demikian, diharapkan akan semakin banyak pekerja Indonesia yang mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih mudah dan nyaman, di mana hal tersebut juga membawa dampak signifikan dari segi user acquisition serta volume transaksi layanan keuangan kami, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan nasional," pungkas Yudi.

Saya membunuh Guru

Kimia Farma Setop Penjualan Obat Sirop Buntut Kasus Gagal Ginjal Akut******

PT Kimia Farma Tbk menghentikan penjualanobat siropbuntut penyebaran gagal ginjalakut progresif atipikal di Indonesia yang mencapai 206 orang per Selasa (18/10).

"Menindaklanjuti arahan dari pemerintah, untuk saat ini kami menghentikan sementara distribusi dan penjualan produk obat sediaan cairan/sirop," kata Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Kendati, Ganti belum bisa memastikan sampai kapan penghentian penjualan obat sirup ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan bagi kaisar

Microsoft PHK Hampir 1.000 Karyawan Pekan Ini******

Microsoft Corp (MSFT.O) memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 1.000 orang karyawan. Kebijakan itu berdampak pada kurang dari 1 persen total pekerja di perusahaan tersebut.

Tercatat, per 30 Juni 2022, Microsoft memiliki 221 ribu orang pekerja.

"Seperti semua perusahaan, kami mengevaluasi prioritas bisnis kami secara teratur dan membuat penyesuaian struktural yang sesuai," kata juru bicara Microsoft, dikutip dari Reuters pada Rabu (19/10).

Jumlah karyawan yang di PHK kurang dari 1 persen dari total karyawan perusahaan software yang mencapai 181 ribu per Juni 2021.

"Ini adalah hasil dari penataan kembali strategis, dan seperti semua perusahaan, kami mengevaluasi bisnis kami secara teratur. Kami terus berinvestasi di area tertentu dan meningkatkan jumlah karyawan di tahun mendatang," imbuh juru bicara Microsoft.

Microsoft diketahui juga melakukan PHK pada 2017 silam setelah dimulainya tahun fiskal baru. Perusahaan itu memangkas ribuan karyawan karena melakukan penyesuaian terhadap penjualan.

Sementara itu, laporan Reuters mencatat induk Facebook Meta Platform menurunkan target penambahan software engineer tahun ini dari 10.000 menjadi sekitar 6.000 hingga 7.000 orang. Insider juga melaporkan divisi ritel Amazon juga menurunkan target perekrutan pada 2022.

[Gambas:Video CNN]