slot situs online

Jenderal Dinasti Song

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

teramat

Saran Korea Selatan Agar Nanti IKN Nusantara Tak Sepi dan Bikin Betah******

Delegasi Korea International Cooperation Agency (KOICA) dari Korea Selatanmemberikan saran agar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak sepi sesudah jadi nanti.

Masukan itu disampaikan oleh delegasi KOICA melalui Head of team of Urban Policy Jeogho Moon saat bertemu dengan Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwidjaya, Jumat (24/11).

Secara spesifik Moon memberikan saran agar IKN Nusantara ramai dihuni dan betah ditinggali oleh masyarakat.

Ia menjelaskan ketika Kota Sejong baru dibangun, baik community centermaupun ruang-ruang publik sangatlah terbatas. Ini menyebabkan tidak banyak masyarakat yang tinggal di Sejong merasa betah.

"Beberapa survei yang kami lakukan juga menunjukkan tidak banyak masyarakat yang ingin tinggal lama di Sejong. Wawasan ini yang ingin kami bawa ke Nusantara," ucap Moon melalui keterangan resmi.

Ia juga mengingatkan Otorita IKN akan pentingnya ruang publik yang inklusif, dapat diakses siapapun, dan bermanfaat. Sebab, kunci dari pertumbuhan komunitas yang ada di suatu kota juga berasal dari ruang publik.

Moon berpendapat ruang publik yang yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan warganya akan meningkatkan keberlangsungan sebuah komunitas. Dari situ, kata dia, juga akan paralel dengan pertumbuhan ekonomi yang menyokong wilayah tersebut.

Pertemuan Moon dengan Otorita IKN sendiri dalam rangka rapat diskusi dan jajak kerja sama pembangunan Nusantara.

Pertemuan ini merupakan diskusi pertama antara kedua pihak. Keduanya menyampaikan gagasan-gagasan akan perkembangan Nusantara dan rancangan tata ruang kota kedepannya

Achmad mengatakan rancangan pembangunan Nusantara memiliki masterplan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga aspek non-fisik seperti pendidikan, peningkatan keterampilan bagi warga lokal, dan pengawasan tingkat keberlanjutan kota.

"Visi utama kita tidak membangun dan memindahkan orang-orang untuk berada di Nusantara, visi utama kita adalah menciptakan budaya baru yang cerdas, berkelanjutan, dan kreatif," ujarnya.

Achmad mengatakan jajak kerja sama yang dilakukan bersama KOICA merupakan hal yang sangat diantisipasi oleh Otorita IKN. Hal ini dikarenakan KOICA juga merupakan Badan Pemerintahan Korea Selatan yang pernah berpartisipasi dalam proyek pengembangan Ibu Kota 'kedua' di Korea Selatan yaitu Kota Sejong.

"Miripnya Sejong dan Nusantara dalam hal bagaimana keduanya dibangun menjadi harapan kami untuk bisa meningkatkan eskalasi kerja sama kedepannya," tutur Achmad.

Ia menuturkan KOICA juga berencana mengunjungi Nusantara untuk mematangkan strategi kerja sama yang nantinya akan dibawakan oleh lembaga tersebut.

KOICA memiliki peran dalam ODA (Official Development Assistance/Bantuan Pembangunan Resmi) Korea Selatan untuk negara-negara berkembang. Bantuan itu diwujudkan dengan melaksanakan program hibah dan kerja sama teknis pemerintah.

KOICA juga bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi kemiskinan di negara-negara berkembang. Lembaga tersebut juga memberikan kontribusi pada isu-isu global melalui kerjasama pembangunan internasional untuk bersinergi dengan komunitas internasional.

[Gambas:Video CNN]

Perdamaian di akhir dunia

Diskon Fantastis Kulkas di Transmart, Hematnya sampai Rp3 Jutaan******

Ada diskon fantatis buat harga kulkas nih di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (26/11). Beli kulkas Side by Side 472L, hematnya sampai Rp3 jutaan!

Transmart Full Day Sale ini cuma berlangsung satu hari, dari jam toko buka sampai toko tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Sekarang, Banyak Diskon dan Bayarnya Bisa Nanti

Nah untuk luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung, kulkas Side by Side 472L, harga diskon Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Hemat sampai Rp3.409.800.

Produk kulkas incaran kamu ini bisa dibawa pulang langsung dengan harga diskon dengan menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Masih belum punya Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Tenang, Allo Bank bisa diunduh di hp masing-masing melalui App Store atau Play Store.

Kemudian registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime untuk dapat diskon 20 persen. Bisa juga mengaktifkan Allo Paylater dan limitnya langsung dapat digunakan belanja di hari yang sama.

Sementara Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diajukan di gerai pembukaan instan yang ada di setiap gerai Transmart di kota kamu.

Yuk segera merapat ke Transmart terdekat sekarang! Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Alasan Petinggi Unilever Mundur Berjamaah******

Tiga direktur PTUnileverIndonesia Tbk mengundurkan diri dalam waktu berdekatan. Salah satunya, direktur utama.

Ketiganya mengungkap alasan pengunduran diri tersebut adalah alasan pribadi.

Yang pertama yang mengundurkan diri adalah Ira Noviarti, yang menjabat direktur utama. Ia hengkang dari perusahaan itu pada 24 Oktober lalu.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11). Alasan mundur keduanya pun sama seperti dalih Ira.

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (24/11).

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan.

Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Namun, Unilever memang jadi perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga terdampak. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.

[Gambas:Video CNN]

pengamat dunia

The 21st Economix Hadirkan JK, Eks Menteri, Hingga Timses Capres******

The 21st Economix dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) kembali menggelar seminar internasional bertajuk 'Indonesia's International Seminar: Navigating the Future of the Global Value Chain and Green Transition', di Balai Purnomo Prawiro, FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Senin (27/11).

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh ternama dari berbagai latar belakang, termasuk Mantan Wakil Presiden Indonesia Dr. (H.C.) M. Jusuf Kalla (JK), Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, Wakil Menteri Pertanian Koordinator Bidang Kemakmuran Ekonomi Republik Indonesia, Dida Gardera, serta tokoh-tokoh ekonomi lainnya.

Dalam sambutannya, JK menyampaikan pandangannya mengenai globalisasi. Ia menyebutkan bahwa semua negara maju sangat menghargai waktu, dan menjelaskan perjalanan globalisasi dari dasar pemahaman sejarahnya.

Namun, JK mengingatkan, di tengah keindahan kolaborasi lintas batas ini, terdapat sorotan yang tajam terhadap bayang-bayang negatif globalisasi. Mulai dari mengancam persaingan ekonomi negara berkembang, mengurangi stabilitas pasar global, hingga memberikan tekanan pada industri di beberapa negara tersebut.

Seminar The 21st Economix ini juga dihadiri oleh COO Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Koji Hachiyama. ERIA adalah organisasi internasional yang melakukan riset dan membangun kapasitas terkait interaksi ekonomi, pengurangan kesenjangan pembangunan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tantangan Ekonomi Berkelanjutan

(Foto: Arsip The 21st Economix)

Dalam sesi pertama seminar, para pembicara membahas berbagai strategi untuk ekonomi berkelanjutan di negara berkembang dengan tema 'The Significance of Downstream Activities as a Strategy for Economic Development and Restructuring in Developing Countries: The Case of Indonesia'.

Mantan Menteri ESDM dan Menhan, Purnomo Yusgiantoro, sebagai keynote speakermenyampaikan pandangannya. Ia pun mengaku dengan senang hati siap mendukung generasi muda yang akan mewarisi masa depan Indonesia.

Pembicara selanjutnya, Wakil Ketua Perdagangan KADIN, Juan Permata Adoe, menyampaikan pentingnya teknologi untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

Dubes Australia untuk Indonesia, Penny Williams, pun turut hadir membahas pentingnya ekonomi berkelanjutan dan kemitraan investasi Indonesia dan Australia.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy, Nelwin Aldriansyah, menyampaikan komitmen Pertamina untuk mencapai nol emisi netto pada 2060.

Sesi dua seminar dibuka oleh Wakil Menteri Pertanian Koordinator Bidang Kemakmuran Ekonomi Republik Indonesia, Dida Gardera, dengan Board of Director of The AndGreen Fund, Felia Salim, sebagai keynote speakeryang menyoroti investasi berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau global.

Di sisi lain, Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Tom Lembong, menguraikan visi kampanye Anies-Muhaimin untuk mengintegrasikan Indonesia dalam rantai nilai global. Begitu juga dengan Perwakilan Calon Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Poempida Hidayatullah, yang menyampaikan strategi ekonomi berkelanjutan Ganjar-Mahfud yang fokus pada digitalisasi dan sumber dana murah.

The 21st Economix FEB UI merupakan forum yang penting bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran mengenai berbagai tantangan ekonomi global. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan komprehensif untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang.

perang total tanpa akhir

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.