rtp raja89

Mitos super datang

Syed Mokhtar Albukhary, Berharta Rp23 T Tapi Teguh Pegang Ajaran Ibu******

Putus sekolahkarena kondisi ekonomiyang sulit bukanlah akhir dari segalanya. Banyak orang yang putus sekolahdi masa kecilnya, tapi justru kemudian jadi orang kaya raya.

Salah satu lakon hidup itu dialami Tan Sri Syed Mokhtar Shah bin Syed Nor Albukhary atau yang tenar dengan sebutan Syed Mokhtar Albukhary. Pernah putus sekolah saat, kini justru ia menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Malaysia.

Berdasarkan catatan Forbes, ia memiliki kekayaan US,5 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.589 per dolar AS, total kekayaan tersebut tembus Rp23,39 triliun.

Lalu siapa sebenarnya Syed Mokhtar Albukhary dan bagaimana dia bisa menjelma dari seorang yang pernah putus sekolah kemudian menjadi  sekaya itu?

Mengutip berbagai sumber, Syed Mokhtar Albukhary merupakan salah satu taipan asal Malaysia. Ia lahir pada 12 Desember 1951 dari keluarga Syed Nor dan Sharifah Nor.

Masa kecil Syed Mochtar boleh dikatakan keras. Maklum, ia terlahir bukan dari golongan keluarga berada.

Karena kondisi itu, saat masih bersekolah, ia harus ikut mengurus peternakan ayahnya. Dan saat itulah, ia pernah mengalami kesulitan hidup.

Hal itu terjadi saat penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku. Penyakit itu membuat usaha peternakan ayahnya hancur.

Imbas yang paling dirasakan oleh Syed Mokhtar imbas dari 'bencana' itu; ia harus putus sekolah selama beberapa bulan.

Pasalnya, orang tuanya kehabisan uang sehingga tidak bisa membayar biaya sekolahnya.

Namun, 'bencana' hidup itu justru menempa Syed Mokhtar. Ia mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman bisnis berharga dari kejatuhan usaha sang ayah.

Tak mau terpuruk dengan kegagalan usaha sang ayah, ia bangkit dengan mulai bisnis jualan daging di usia 19 tahun.

Ia berkeliling Alor Setar untuk membeli daging tak terjual. Daging itu dikemasnya dengan es.

Kemudian Syed Mokhtar muda  menjualnya kembali ke pengusaha Bumiputera dan restoran di sekitar Alor Setar. Ia sukses.

Kesuksesan itu tak lantas membuat Syed Mokhtar berpuas diri dalam membangun membangun bisnis. Ia mulai melirik bisnis lain; sektor transportasi.

Ia meminta bantuan Majlis Amanat Rakyat (MARA), salah satu departemen yang berada di bawah naungan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia pada  1970-an untuk memulai bisnis transportasi dengan membeli truk untuk mengangkut beras.

Ia menamai perusahaan transportasi tersebut 'Syarikat kenderaan Sentosa'. Bisnisnya angkutan truknya berkembang. Tapi ia belum puas dengan itu semua.

Melihat ada celah di sektor perberasan, Syed Mokhtar muda melebarkan sayap usahanya bisnis itu. Ia mendirikan perusahaan bernama Syarikat Shah dan mengurus izin perdagangan beras dari Lembaga Padi Negara atau BERNAS.

Kelincahan serta wataknya yang rendah hati meskipun sangat tertutup, membuat usaha perberasannya moncer. Dalam waktu singkat bahkan, ia perusahaannya sukses mendapatkan kontrak pasokan beras ke beberapa lembaga pemerintah Malaysia.

Salah satunya, The Federal Land Development Authority (FELDA), lembaga milik pemerintah Malaysia yang didirikan untuk menangani pemukiman dan masyarakat miskin pedesaan.

Sejak saat itu, bisnis Syed Mokhtar berkembang pesat. Ia mengatakan perkembangan itu tak terlepas dari kebijakan ekonomi biru (NEP) yang dijalankan pemerintah Malaysia pada periode 1971-1990 untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam negeri dan menghapus diskriminasi ras. 

Pasalnya karena program tersebut, ia mendapatkan banyak kontrak dari pemerintah untuk memasok makanan dan bahkan segala hal di sejumlah instansi, bahkan termasuk seragam militer. 

Syed Mokhtar melanjutkan petualangan bisnisnya ke sektor infrastruktur dan perkebunan. Ia berhasil mendapatkan 90 persen kendali proyek pelabuhan di Malaysia. 

Dengan kesuksesan itu, pada 2000, Syed Mokhtar berhasil mengakuisisi MMC Corp yang awalnya didirikan oleh Inggris dengan nama Malayan Tin Dredging yang pernah memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 8 miliar ringgit (US,48 miliar) dan terlibat dalam konstruksi, pembangkit listrik, pengolahan air, pengelolaan pelabuhan, dan distribusi gas.

Aset berharga lainnya yang dimiliki oleh taipan tersebut adalah DRB-Hicom. Syed Mokhtar mengambil alih bisnis yang terkait dengan pemerintah dan penuh utang itu pada 2005.

DRB-Hicom sejatinya memiliki tiga segmen inti; otomotif, jasa dan properti. Sejak diakuisisi oleh Syed Mokhtar, perusahaan tersebut telah memperoleh keuntungan yang besar.

Hal itu terjadi akibat monopoli perakitan kendaraan bersenjata, manajemen kantor pos dan layanan terminal bandara Bandara Malaysia. Pada 2012, DRB-Hicom mengambil alih Proton, produsen mobil nasional Malaysia yang merugi.

Pegang teguh ajaran dan pesan ibu

Meski hidup bergelimang harta, Syed Mokhtar bukan orang yang suka foya-foya. Salah satu contohnya bisa dilihat dari mobil yang dikendarainya.

Meskipun sudah menjadi pemilik Proton Company, ia tetap mengendarai Proton Perdana modal lama yang ia beli sebelum menguasai perusahaan tersebut. 

Kesederhanaan lain adalah kebiasaannya mengunjungi ibunya. Meskipun ia kaya dan mampu menggunakan pesawat pribadi, ia lebih memilih berkendara dengan mobilnya sendiri. Ia juga tak bergabung dengan anggota klub eksekutif seperti umumnya dilakukan oleh pengusaha sukses.

Ia juga tak suka tidur di ruangan ber-AC. Ia lebih suka memanfaatkan uang yang didapatnya untuk beramal.

Salah satunya dengan mensponsori 50 orang miskin untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya.

Dia juga mengatur setengah dari pendapatannya sebesar RM1.500 untuk disumbangkan kepada 15 keluarga yang membutuhkan di desanya.

"Kekayaan harus beredar. Ketika Anda menghasilkan uang, Anda harus memberikannya. Ibuku mengajari kami bahwa tidak ada yang menjadi milikmu sampai kamu memberikannya dengan sepenuh hati dengan harapan itu akan membuat hidup seseorang lebih mudah," katanya seperti dikutip dari nardyseal.com.

Karena kedermawanan itu, Syed Mokhtar pernah diakui Forbes sebagai salah satu dermawan terkemuka di Asia. Pada 2008 lalu, ia juga pernah mendapatkan anugerah 'Tokoh Ma'al Hijrah 1429 H dari pemerintah Malaysia atas kontribusinya ke negara. 

70 Menit Menyeramkan Saat Bertemu Mahathir Mohamad

Ribuan hati

Menteri ATR Kukuh Tolak Perpanjang HGB Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjantotegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowo di Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Sementara itu, ia menyerahkan sisa penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum (APH). Ini termasuk tuntutan ganti rugi Rp28 triliun dari PT Indobuildco milik Pontjo kepada pemerintah.

"Coba dilihat status hukumnya, negara dalam hal ini Kemensetneg sudah menang berkali-kali. Lalu, dari Indobuildco itu kan sudah berkali-kali mengajukan gugatan dan sudah dikatakan kalah di pengadilan," tutur Raja.

"Jadi, nampaknya perlu kerendahan hati dari pihak sana (Pontjo Sutowo) bahwa ini adalah negara hukum. Pengadilan sudah memutuskan bahwa tanah tersebut secara legal milik negara, dalam hal ini Kemensetneg," tambahnya.

Raja lantas menyindir pihak Pontjo Sutowo yang selama ini sudah 'kenyang' menikmati cuan dari pengelolaan Hotel Sultan.

"Toh dari pihak sana juga sudah 'menikmati' dari tanah yang ada ini kan sudah dinikmati sekian lama, ekonomi secara produktif, ada hotel dan apartemen. Saya sih imbau saja, taat pada hukum," tandasnya.

Pontjo bersikukuh ingin memperpanjang HGB nya di Hotel Sultan. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Termasuk soal Hak Guna Bangunan (HGB) atas hotel tersebut.

"HGB habis itu kan seperti ibaratnya BPKB mobil. Kalau BPKB habis memang mobilnya punya orang, kan tidak. Mobil tetap punya kita, lagi diurus kan. Dan sekarang belum ada penolakan, belum diputuskan juga, masih proses. Itu bukan berarti bahwa kemudian itu bukan milik saya," katanya Jumat (27/10).

[Gambas:Video CNN]

sistem tanam acak

Pengembang Usulkan 'Propertynomic' ke Jokowi Minta Properti Jadi PSN******

Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar propertimenjadi proyek strategis nasional (PSN). Hal itu sesuai dengan proposal 'Propertynomic' yang mereka gagas.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengatakan properti harusnya bukan dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.

"Otomatis kami mendorong proposal properti sebagai sebuah proyek strategis nasional (PSN). Properti sebagai PSN ini enggak pernah dibahas, yang dibahas properti sebagai pertumbuhan ekonomi,"katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Namun yang terjadi justru backlog perumahan masih 12,7 juta unit pada 2020, turun tipis dari 13,5 juta unit pada 2010.

Karenanya, ia mengatakan diperlukan langkah inovatif terhadap sektor properti, termasuk dengan menjadikannya sebagai PSN.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developer investasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imagine kalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

Ia juga menilai langkah Jokowi menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumah di bawah Rp2 miliar belum efektif menurunkan angka backlog, serta belum mencakup 'Propertynomic'.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

Satu kehidupan

OJK Akan Rilis Aturan soal 'Bank Emas'******

OJKakan merilis aturan soal 'bank emas'. Aturan akan memuat penyelenggaraan usaha bullion. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Agusman mengatakan aturan akan mengatur usaha yang terkait emas.

Ia mengatakan aturan akan berisi beberapa poin. Pertama,soal ruang lingkup usaha bullion. 

Kedua, kriteria lembaga keuangan yang bisa menyelenggarakan aktivitas bulion. Di sini, OJK katanya akan mengatur tingkat kesehatan, bentuk badan hukum serta struktur kepemilikan lembaga keuangan tersebut.

Ketiga, aspek perizinan dan kelembagaan. Dalam poin ini, OJK akan mengatur mengenai kepengurusan, minimum modal yang harus disetor, prosedur perizinan, termasuk juga kelengkapan sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia. 

keempat, pentahapan pelaksanaan kegiatan usaha bulion, baik terkait lembaga jasa keuangan selaku penyelenggara kegiatan usaha bulion, maupun pentahapan atas kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Ia mengatakan kalau jadi di laksanakan, kegiatan usaha ini akan menarik. 

"Jadi kalau selama ini emas tabungan masyarakat tidur, hanya ditaruh brankas dan buat senang maling, ke depan ini bisa disekolahkan di bank," katanya kepada wartawan di Bogor akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan selain memberikan manfaat besar kepada pemilik emas, kalau aturan ini dilaksanakan, kegiatan usaha ini bisa menimbulkan dampak besar pada ekonomi. Pasalnya, setelah 'disekolahkan' di bank emas itu akan bisa diputar.

"Sekarang sudah ada simpanan emas yang kita kenal di pegadaian, bank syariah. Tapi ada satu langkah lagi yang di dunia sudah terkenal namanya kita bisa intemediasikan emas, jadi mirip tabungan segala macam disalurkan dalam bentuk emas supaya perekonomian ini bisa maju dan lapangan kerja bisa terbuka," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Domesday

Erick Thohir: 3 Bulan Terakhir 30 Tempat Pembuangan Akhir Terbakar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengungkap sebanyak 30 tempat pembuangan akhir(TPA) sampahmengalami kebakaran dalam tiga bulan terakhir.

Kebakaran tersebut utamanya dipicu oleh udara panas dan kering akibat dampak dari El Nino.

"Dalam waktu tiga bulan terakhir ini sedikitnya ada 30 TPA yang terbakar, utamanya dipicu oleh udara panas dan kering sebagai dampak El Nino," kata dia, Senin (30/10), dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM.

"Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan kuat dari Tim Koordinasi Nasional yang melibatkan 14 kementerian/lembaga antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi," imbuh Erick.

Erick mengatakan pemerintah tengah mempercepat penyempurnaan Peraturan Pemerintah (Perpres) 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Ini, lanjutnya, memungkinkan adanya pilihan teknologi selain PSEL/PLTSa dan lokasi lain di luar 12 lokasi yang telah ditetapkan antara Kemenko Marves bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

Pengembang Belum Puas Jokowi Gratiskan PPN Rumah Rp2 M******

Real Estate Indonesia (REI) menilai langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumahdi bawah Rp2 miliar belum sesuai proposal 'Propertynomic' gagasan mereka.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengapresiasi kemurahan hati Jokowi. Namun, ia skeptis langkah tersebut bisa efektif menurunkan angka backlogalias jumlah rumah yang terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, kami sampaikan proposal 'Propertynomic'. Jadi, properti ini dilihat bukan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Ia menyebut sektor properti adalah tulang punggung dan punya multiplier effectuntuk 185 subsektor industri lain. Joko lantas merinci sumbangsih properti sebesar 14 persen hingga 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), 9 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 30 persen-45 persen kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Akan tetapi, ia kecewa backlog perumahan selama satu dekade terakhir masih sulit ditekan. Joko mencatat backlog pada 2010 menyentuh 13,5 juta unit rumah dan hanya turun sedikit ke level 12,7 juta unit pada 2020.

Oleh karena itu, REI skeptis angka tersebut bisa turun drastis jika pendekatan, penganggaran, hingga kelembagaan yang dilakukan pemerintah tak berubah.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developerinvestasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imaginekalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

"Ini angka besar yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja ini tidak pernah diproyeksikan, dikelola, dan diakomodasi. Padahal, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam negeri. Dengan properti menjadi PSN, ini bisa digunakan untuk optimalisasi infrastruktur yang ada," tambahnya.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

Ia hanya meyakini jika pengembangan properti atau kawasan perumahan sudah dikategorikan PSN pasti mengundang investasi lebih jumbo. Oleh karena itu, Joko berjanji segera membuka kajian ini di ruang publik pada November 2023 atau akhir tahun nanti.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menggratiskan PPn atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada Senin (24/10). Penggratisan 100 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) ini berlaku hingga Juni 2024.

Selanjutnya pada Juli 2024-Desember 2024, pajak ditanggung pemerintah tinggal 50 persen.

Jokowi berharap insentif ini bisa membantu menggairahkan sektor properti. Terlebih, data pemerintah menunjukkan sektor ini membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.

"Dan juga untuk perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ekonominya di bawah ini, juga akan diberikan bantuan administrasi. Yang Rp4 juta (biaya administrasi pembelian rumah MBR) itu ditanggung pemerintah sehingga akan men-trigger ekonomi kita," kata Jokowi awal pekan ini.